Terdakwa dalamposisinya selaku Direktur/Pimpinan PT Sinar Surya Sakti, yang telah didakwamelakukan tindak pidana restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Utara yang telah memeriksa danmengadili perkara

Putusan Nomor. 331 B/PK/PJK/20111212iillR02/P.KPK/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 perihal Permintaan DokumenDokumen Permohonan Restitusi.Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar berdasarkanpermohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan PT SinarSurya Sakti telah melakukan pemeriksaan restitusi dan telah menetapkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai GSKPKBTPPN) Masa Pajak Januari s.d Maret 2005PT.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan PT SinarSurya Sakti telah melakukan pemeriksaan restitusi dan telah menetapkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar atas SKPLB atas Pajak Pertambahan Nilai(SKPKBT PPN) Masa Pajak Januari s.d Maret 20052110PT.

karena ada dugaan PT Sinar Surya Sakti melakukanEkspor FiktifKarena adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atassementara pada saat bersamaan kami sedang melakukan permohonan restitusi PTSinar Surya Sakti.

Maka pihak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua secaraaktif langsung membatalkan permohonan restitusi kami, dan pihak pemeriksamelakukan koreksi yaitu semua transaksi ekspor dianggap sebagai transaksi lokalHalaman 27 dari 32 halaman.

pidana Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

RISMANDARI sebesar Rp.30.828.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng bersama dengan Terdakwa lain (RAGIL WICAKSANA PUTRA, ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO dan AJUN GINANJAR Alias AJUN), masing-masing sebesar Rp.7.707.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) No : R-375/1.5.2.HSKR/LPSK/05/2018, perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, tanggal 15 Mei 2018;

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan pengembalian/restitusi atas kelebinan bayar tersebut.Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2003, Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor. 00007/207/02/056/03yang menyatakan bahwa Pemohon Banding kurang membayar PajakPertambahan Nilai sebesar Rp. 11.990.041,00 dengan pokok pajak sebesarRp. 10.705.394,00 dan sanksi bunga sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) KUPsebesar Rp. 1.284.647,00 ;Bahwa Pasal 17B Undangundang

Kep160/PJ/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 merupakan bukti yang harus dilampirkanberkaitan dengan permohonan restitusi yang diajukan oleh TermohonPeninjauankembali tanpoa mengacu pada jenis kegiatan tertentu yang TermohonPeninjauankembali lakukan (impor dan ekspor), sedangkan buktibuktisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor.

Kep160/PJ/2001 tanggal 19 Pebruari 2001adalah buktibukti yang harus dilampirkan dalam permohonan restitusi yangakan diajukan oleh Termohon Peninjauankembali dengan mengacu padaHal. 14 dari 21 hal. Put.

SL320/WPJ.07/KP.0407/2002 tanggal 16 Nopember 2002perihal permintaan kelengkapan permohonan restitusi PPN Masa PajakAgustus 2002 berupa : Asli dan Copy Faktur Pajak Keluaran Nomor. CIKJU0560000302 ; Asli Surat Keabsahan Faktur Pajak ; Rincian atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri dari PT. NewmontInternational Service ;2. Surat Nomor.

SL335/WPJ.07/KP.0407/2002 tanggal 27 Desember 2002perihal permintaan kelengkapan permohonan restitusi PPN Masa Agustus2002, berupa : Asli dan Copy Faktur Pajak Keluaran Nomor. CIKJU0560000302 ; Nota Retur atas Faktur Pajak Keluaran Nomor. CIKJU0560000302 ; Surat Pernyataan Keabsahan Faktur Pajak ; Surat Permohonan Transfer Bank ; Perincian invoice No. 1364 atas nama PT. Newmont InternationalService.

Restitusi % x Dasar Pengenaan Pajakb.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatanatas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinia ke2dan alinea ke3 halaman 24, yang berbunyi:Bahwa menurut Majelis dalam rangka proses pelayanan, apabilaTerbanding menganggap dokumen kelengkapan permohonan restitusibelum diterima secara lengkap, seharusnya Surat Permintaan KelengkapanPermohonan Restitusi dimintakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejakdokumen kelengkapan permohonan restitusi diserahkan oleh PemohonBanding.Bahwa

No.98 B/PK/PJK/2005e Rekapitulasi Pembelian;Mengingat data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali belummemenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 maka tanggal 20Nopember 2001 Pemohon Peninjauan Kembali mengirim surat Nomor : SL257J.07/KP.0606/2002 tanggal 23 Agustus 2002 perihal permintaankelengkapan restitusi PPN Masa Pajak Agustus 2001 berupa:e Fotocopy Kontrak Kerja antara Termohon dengan PT.

NewmontInternational Services Limited dan bukti pembayaran;e Fotocopy ijin pemusatan PPN Terutang;Dari kronologis penyerahan dokumen data tersebut, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali melengkapi dokumen yang dimintaPemohon sebagai syarat kelengkapan dokumen permohonan pengembaliankelebihnan pembayaran pajak (restitusi) sebagaimana disyaratkan pasal 2ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP160/PJ/2001tanggal 21 Pebruari 2001 pada tanggal 16 Oktober 2002..

KEP160/PJ/2001 tanggal 29 Pebruari 2001, oleh karenaseharusnya permohonan restitusi dianggap diterima. bahwa adalah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding menganggap dokumen kelengkapan permohonan restitusibelum diterima secara lengkap, seharusnya surat permintaan kelengkapanpermohonan restitusi dimintakan masih dalam jangka waktu 2 (dua) bulansejak dokumen permohonan tersebut diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan

Mengenai Kronologis Permohonan Restitusi PPn BM:Berikut ini adalah kronologis permohonan restitusi PPnBM yangdiajukan oleh Pemohon Banding:1)Bahwa Pemohon Banding adalah Wajib Pajak yangbergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor, termasukpenjualan kendaraan bermotor untuk digunakan sebagaiangkutan umum;Bahwa persediaan kendaraan bermotor yang dijual olehPemohon Banding diperoleh melalui pembelian dari PTToyota Astra Motor dan Pemohon Banding menerima buktipemungutan PPn dalam bentuk Faktur Pajak

PPn BM atas penjualankendaraan bermotor yang diajukan oleh Pemohon Banding,maka penolakan tersebut telah melebihi batas waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP229/PJ./2003;5) Bahwa oleh karena jangka waktu penyelesaian ataspermohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraanbermotor melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, maka sudahseharusnya permohonan restitusi PPn BM yang diajukanoleh Pemohon Banding dianggap dikabulkan;2.3.4.

Mengenai Alasan Material Pengajuan Banding:1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 2.3.2mengenai kronologis permohonan restitusi PPn BM,Pemohon Banding telah melakukan penjualan kendaraanHalaman 9 dari 50 Halaman.

Putusan Nomor 1559/B/PK/PJK/201 7(Dr) COGS (Harga Pokok Penjualan) XXXXX(Cr) Inventory (Persediaan) XXXXX(Dr) Claim for Tax Refund PPn BM XXXXX(Cr) Inventory XXXXX(Pencatatan dilakukan karena pembeli memiliki SKB PPnBM sehingga harga jual tidak termasuk PPn BM danPemohon Banding akan mengajukan restitusi atas PPn BMini);5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatdibuktikan bahwa:a.

Kesimpulan, Perhitungan Pajak dan Permohonan Pemohon Banding:1) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formal danmaterial penolakan atas permohonan restitusi PPn BM atas penjualankendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum olehTerbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku;Halaman 11 dari 50 Halaman.

Sinar Surya Sakti pernah melakukanpenarikan / mendapatkan Restitusi Pajak PPN ;e Bahwa menurut saksi sebagai team pemeriksa pembayaran restitusi kepadaPT. Sinar Surya Sakti tidak merugikan Negara. ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakantidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;5.

Sinar Surya Sakti pernah melakukanpenarikan / mendapatkan Restitusi Pajak PPN. ;Bahwa menurut saksi sebagai team pemeriksa pembayaran restitusi kepadaPT. Sinar Surya Sakti tidak merugikan Negara.

;Bahwa PT.Panca Putra Jaya benar pernah mencairkan Restitusi Pajakmasa Juli sampai September 2004 sebesar Rp. 1.174.097.833, ;Bahwa syarat wajib pajak mengajukan Restitusi Pajak harus melengkapidokumendokumen meliputi PEP, Bill of Lading, Invoice, bukti pelunasanEksport dan faktur pajak masukan ;Bahwa persyaratan wajib pajak mengajukan restitusi pajak berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak No. 160 tahun 2001 tentang Tata CaraPengembalian Kelebihnan PPN dan PPNBM ;Bahwa sepengetahuan saksi sebagai

Team Pemeriksa bahwa dokumenpersyaratan mengajukan Restitusi yang diajukan oleh PT.

Panca Putra Jaya telah mengajukanpermohonan restitusi Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar danKantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok terhadap Pajak Pertambahan Nilai atasbarang yang telah di eksport ;Bahwa dokumendokumen sebagai lampiran permohonan restitusi pajak yangdiajukan PT. Sinar Surya Sakti dan PT.

Pasal 55 ayat (1) kel KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI YULIANTA bin SUPARMANdengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dibebankanuntuk membayar restitusi kepada Saksi korban SUGIANTO, SUMARUDINbin GIMAN, YOSEP ANWAR bin KARSIWAN, PRAJITNO bin SENEN,WAGIMAN dan ABDUL MUIN

masingmasing sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 120.000.000,00 (seratusdua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyataTerdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan.Menetapkan barang bukti:1) Barang Bukti yang berupa: 1(satu) buah asli paspor nomor A 4902605 atas nama WAGIMAN.Hal. 14 dari 23 hal.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat laindengan alasan sebagai berikut : Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan dalam hal menjatuhnkan Restitusi kepada saksi korbanSUGIANTO, SUMARUDDIN, YOSEP ANWAR, PRAJITNO dan WAGIMANmasingmasing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehinggaHal. 21 dari 23 hal. Put.

No. 92 K/PidSus/2015totalnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuanapabila dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan berkekuatan tetapternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti ataudisubsidairkan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Bahwa hukuman berupa Restitusi berbeda dengan hukuman dalam bentukdenda yang merupaka hukuman pokok.

Berbeda halnya dengan Restitusi yang berupa kewajibanterdakwa untuk membayar kerugian yang diderita korban akibat tindak pidanayang dilakukannya. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku hukuman untuk membayar Restitusitidak dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti. Bahwa Judex Facti juga keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakanmembebankan membayar restitusi kepada sdr.

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

dari pihak Anak Korban PUTRI SUKANDI melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1987.R/KEP/SMP-LPSK/VII tahun 2023, yang telah pula termuat dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, untuk seluruhnya;

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1987.R/KEP/SMP-LPSK/VII tahun 2023, dengan ketentuan apabila pemberian restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi, maka pihak Anak Korban dan atau LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha.

Dalam hal ternyata Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban dan atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan itu, Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan

tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan permohonan restitusi melalui SPT Masa PPN MasaPajak September 2007 Pembetulan pada tanggal 19 November2007 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S011327/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2007 dengan cara disampaikan sendiri;b. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai(SKPLB PPN) Nomor 00115/407/07/441/08 Masa Pajak September2007 diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2008;c.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yangmencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan"(restitusi)", ataub. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan(restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonanpengembalian kelebihnan pembayaran pajak";Halaman 9 dari 15 halaman.

Bahwa pada tanggal 19 November 2007, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan sendiri SPTMasa PPN Masa Pajak September 2007 (Pembetulan I) denganBukti Penerimaan Surat Nomor S011327/PPN1107/WPuJ.09/KP.1103/2007 dengan status pelaporan lebih bayar sebesarRp3.272.366.110,00, namun pada SPT Masa PPN Masa PajakSeptember 2007 (Pembetulan ) tersebut, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak mengisi kolomkompensasi atau restitusi;.

Bahwa karena dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007(Pembetulan I), Termohon Peninjauan Kembali tidak mengisi kolomrestitusi atau kompensasi, maka SPT Masa PPN Masa PajakSeptember 2007 (Pembetulan ) tersebut tidak dapat diperlakukansebagai surat permohonan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) PER122/PJ/2006 memintapengembalian kelebinan pembayaran pajak (restitusi) denganmengajukan permohonan tersendiri melalui Surat Nomor Ref49/VPI/XI/O7 tanggal

Bahwa pada saat mengajukan permohonan restitusi melalui SuratPermohonan Nomor Ref49NP1/XI/07 tanggal 29 November 2007yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)pada tanggal 3 Desember 2007, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak melengkapi seluruh dokumenpendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)PER122/PJ./2006.

Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korban TANIROH binti ROSJANI sebesar Rp. 10.200.000,- ( sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Memerintahkan Terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban Taniroh sebesarRp.10.200.000, ( sepuluh juta dua ratus ribu rupiah );5..

, maka terhadap diriTerdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang, juga harusdihukum untuk membayar restitusi kepada para saksi korban ;Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya biaya Restitusi yang harus dibayarTerdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa saksi korban Taniroh di depan persidangan pada pokoknyatelah menerangkan yang bersangkutan merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa atasdasar itu, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya antara lain menuntut

agar Terdakwadihukum untuk membayar restitusi kepada saksi korban ;Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban Taniroh merasa dirugikan atasperistiwa tersebut, kemudian saksi korban Taniroh mengajukan surat permohonankepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) tanggal 21 Desember 2015perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dan untuk itu lembaga Perlindungan Saksi danKorban ( LPSK ) telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait kerugian materilmaupun immaterial yang diderita saksi korban

Taniroh atas peristiwa tindak pidana yangdialaminya dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi danpenilaian besaran restitusi kerugian materil maupun immaterial denganmempertimbangkan pula kesanggupan dan kemampuan terdakwa, kemudian setelahmelakukan pemeriksaan dan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) menyimpulkan bahwa total penilaian Restitusi yang harus dibayar terdakwa kepadasaksi korban Taniroh adalah sebesar Rp.10.200.000, (sepuluh juta dua ratus riburupiah

Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korbanTANIROH binti ROSJANI sebesar Rp. 10.200.000, ( sepuluh juta dua ratus riburupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan;4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.6 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah asli SPLP nomor XD 40796 atas nama TANIROH

AISHA KHANZA AZZAHRA) sebagaimana dakwaan alternative pertama yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korbansebesar Rp.2.847.500, (Dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu limaratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetapmaka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutup!

pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyalharta yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka terdakwadipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;4. Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (Satu) lembar fotocopy surat baptis AN. Serli Adriani Amalob. 2 (dua) lembar data MANIFEST TIKET PESAWAT Batik Air penumpangKupangJakarta tanggal 21 Januari 2018 An.

melakukan tindak pidana melakukan dan menyuruh melakukanpengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkananak tersebut tereksploitasi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Partini dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menghukum Terdakwa Partini untuk membayar restitusi

kepada Saksi SerliAdriana Amalo atau ahli warisnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)dan apabila Terdakwa Partini tidak membayar uang restitusi tersebut palinglama 14 (empat belas) hari setelah putusan putusan yang berkekuatan hukumtetap, maka harta benda Terdakwa Partini dapat disita oleh Penuntut Umumdan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabilaharta benda Terdakwa Partini tidak mencukupi untuk pembayaran restitusitersebut, maka diganti dengan pidana kurungan

Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana berupatindakan menempatkan Anak Pelaku pada Balai Latihan Kerja / BLK Prov.Bengkulu, selama 2 (dua) bulan dan membayar Restitusi kepada AnakKorban melalui Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 5.898.000. (lima jutadelapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Subsidair 1 (satu )bulan Latihan Kerya/ BLK Prov. Bengkulu;3.

Menghukum Anak untuk membayar Restitusi bagi Anak Korban Korbansejumlah Rp5.898.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluhdelapan ribu rupiah) sebagaimana surat dari LPSK (LembagaPerlindungan Saksi dan Korban) No R00/1.5.1.HSMPP/LPSK/04/2021tertanggal 00 April 2021 perihal pengajuan permohonan restitusi;4.

yang dalam tingkat Banding akanditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;Mengingat, serta memperhatikan pasal 81 ayat (1) UndangUndang RINomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undang Undang Jo Undang Undang nomor 11 tahun 2012 TentangSistem Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017Tentang Pelaksanaan Restitusi

DAVID untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban ACE YULIANA PUNUF alias JULI, masing masing sebesar : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata para Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun ;6.

Restitusi kepada Terdakwa YUSMINA NENOHALAN alias YUSMINA,Terdakwa Il SELVI MARGARITA KOY Als SELVI Terdakwa Ill YANTIBANU Als YANTI untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 4.000.000.

Bahwa prosedur untuk melakukan Restitusi telah dilakukan sebagaimanatata cara pengajuan Restitusi ;Berdasarkan alasanalasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenanuntuk :1. Menolak seluruh dalildalil/ keberatan/ pledoi yang diajukan PensehatHukum Terdakwa Yusmina Nenoholan, Dkk ;2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum ;3.

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksidan Korban mensyaratkan permintaan ganti rugi/ Restitusi diajukan kepadaPengadilan melalui LPSK, Majelis dalam hal ini tidak melihat pertentanganantara KUHAP dengan peraturan peraturan lain terkait Restitusi tersebut,adapun peraturan mengenai ganti rugi/ Restitusi sebagaimana diatur dalamUndang Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 13 Tentang Perlindungan

Saksi dan Korban dan PeraturanPemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, danHal 66 dari 74 hal.

YANTI untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 4.000.000, (EmpatJuta Rupiah), serta Restitusi sebesar Rp. 4.000.000, dari Terdakwa IV DAVIDTABANA als.

telah melakukan koreksi negatif atas penyerahan yangdibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp12.409.090.909,00 dankoreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesarRp2.920.936.300,00.Perhitungan Pajak Surat Keputusan Keberatan;Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPn BM tersebut di atas, PemohonBanding mengajukan keberatan melalui surat Nomor LTAX/214/1X/2013tanggal 02 September 2013, berupa keberatan atas koreksi yangdilakukan oleh Terbanding dalam proses pemeriksaan yang menolakpermohonan restitusi

Mengenai Kronologis Permohonan Restitusi PPn BMBerikut ini adalah kronologis permohonan restitusi PPn BM yangdiajukan oleh Pemohon Banding:Halaman 6 dari 46 halaman.

Putusan Nomor 1563/B/PK/PJK/2017dijadikan sebagai komponen harga jual sesuai denganketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP540/PJ/2000, maka Pemohon Bandingmengajukan permohonan restitusi PPn BM atas penjualankendaraan bermotor kepada Kepala KPP Wajib Pajak BesarDua melalui surat Nomor LTAX/124/V1/2012 tanggal 14 Juni2012 dan diterima di KPP Wajib Pajak Besar Dua denganBPS Nomor PEM:01002149/092/jun/2012 tanggal 14 Juni2012.Bahwa surat permohonan restitusi PPn BM atas

PPn BM atas penjualan kendaraanbermotor yang diajukan oleh Pemohon Banding, makapenolakan tersebut telah melebihi batas waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP229/PJ./2003.Bahwa oleh karena jangka waktu penyelesaian ataspermohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraanbermotor melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, maka sudahseharusnya permohonan restitusi PPn BM yang diajukan olehPemohon Banding dianggap dikabulkan.2.3.4.

Pada saat penjualan:(Dr) Account Receivable (Piutang Usaha) XXXXX(Cr) Sales (Penjualan) KK(Cr) VAT Out (PPN Keluaran) XXXXX(Dr) COGS (Harga Pokok Penjualan) XXXXX(Cr) Inventory (Persediaan) XXXXX(Dr) Claim for Tax Refund PPn BM XXXXX(Cr) Inventory XXXXX(pencatatan dilakukan karena pembeli memiliki SKB PPn BMsehingga harga jual tidak termasuk PPn BM dan PemohonBanding akan mengajukan restitusi atas PPn BM ini)Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapatdibuktikan bahwa:a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada korban sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi, dan apabila kekayaan Terpidana tidak mencukupi biaya restitusi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;6.

Nomor: KEP1169/KPU.01/2014 tanggal20 Februari 2014;Bahwa ketentuan material:Bahwa perhitungan permohonan pengembalian bea masuk menurut SuratNomor S5027/KPU.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Pengembalian BeaMasuk Nomor: 1956/FIS/AD/EX/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentangpermohonan pengembalian bea masuk terhadap PIB Nomor: 064720 tanggal 27Februari 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:uBea Masuk 218.713.658 218.713.658CukaiPPNPPnBMPPh Ps 22Jumlah restitusi

Putusan Nomor 727/B/PK/PJK/2016 Uraian Diberitahukan (PIB) Permohonan restitusi DitetapkanBea Masuk 218.713.658 218.713.658 0Cukai 0) 0 0PPN 0 0 0PPnBM 0 0 0)PPh Ps 22 0 0 0Jumlah restitusi 0 Bahwa alasan material pengajuan banding:Bahwa menurut Terbanding:Bahwa timbulnya Keputusan Penetapan atas Keberatan karena menurutTerbanding bahwa yang berhak atas pembebasan bea masuk adalahPerwakilan Kedutaan Besar atau Organisasi Internasional dalam hal iniPerwakilan Negara Republik Iran bukan Pemohon Banding

sehinggaperhitungan pengembalian Bea Masuk sebesar: Uraian Diberitahukan (PIB) Permohonan restitusi DitetapkanBea Masuk 218.713.658 218.713.658 0Cukai 0 0 0PPN 0 0 0PPnBM 0 0 0PPh Ps 22 0 0 0Jumlah restitusi 0 Bahwa menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuiu dengan penetapan Terbanding tersebutdi atas dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 yang telah disahkanoleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun1982 tentang

Putusan Nomor 727/B/PK/PJK/2016PIB Nomor: 064720 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp 218.713.658,00 dapatdikembalikan;Bahwa perhitungan pengembalian bea masuk menurut Pemohon Banding: Uraian Diberitahukan (PIB) Permohonan restitusi DitetapkanBea Masuk 218.713.658 218.713.658 0Cukai 0 0 0PPN 0 0 0PPnBM 0 0 0PPh Ps 22 0 0 0)Jumlah restitusi 218.713.658 Bahwa kesimpulan dan permohonan Pemohon BandingBahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas,maka Pemohon Banding dapat memberikan

Direktur Teknis Kepabeanan;Bahwa alasan penolakan Terbanding, bahwa yang berhakmendapatkan pengembalian bea masuk (restitusi) adalahperwakilan kedutaan besar Slovakia, terbantahkan karenaPemohon Banding (PT. ToyotaAstra Motor) merupakanATPM Toyota, yang berhak mengajukan permohonanpengembalian bea masuk;b.

, persoalan yang mendasar pada kasuskasus perdagangan orangadalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban, khususnyatentang hak atas restitusi.

Adapun restitusi bagi pelakutindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 UURI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangbahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijerat hukuman denganrestitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan(korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkankembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian daripemidanaan.

Selain keputusan pemberian restitusi perlu dicantumkan dalamputusan hakim, maka jika dalam putusan tersebut sekaligus hendaknyamencantumkan jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi hendaknyaberlaku sebagaimana ketentuan pasal Pasal 50 yaitu (1) Dalam halpelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampaimelampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberikan suratperingatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk Ssegera memenuhiHalaman 45 dari 34 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN.Cbikewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. (3) Dalamhal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakandalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntutumum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebutuntuk pembayaran restitusi. (4)Jika pelaku tidak mampu

bisa menghadirkan saksi korban Irma Yanda, sedangkan saksisaksikorban yang lain maupun pendamping para korban tidak dihadirkan olehJaksa Penuntut Umum, dan dalam persidangan sendiri saksi Irma Yanda jugamenyatakan tidak mengetahui adanya uang pengganti (restitusi).Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkaraini untuk penghitungan mengenai restitusi tidak akan dipertimbangkan danditetapkan dalam putusan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

penuntutanterhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukansecara sendirisendiri atau bersamasama.(2) Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan danpenuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukanbersamasama, maka tata cara pemanggilan danpemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalamPasal 9 sampai dengan Pasal 18.Bagian KetujuhGugatan Ganti Rugi dan RestitusiPasal 20Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yangdilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melaluimekanisme restitusi

pidana tambahanberupa perampasan barang bukti, maka perampasanbarang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulansejak putusan berkekuatan hukum tetap.Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktusebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjangpaling lama 1 (satu) bulan.Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaanyang timbul dari hasil kejahatan maka seluruhkeuntungan tersebut dirampas untuk negara.Pasal 32Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uangpengganti, ganti srugi dan restitusi

, tata carapelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti,ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi,Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) 18 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untukmembayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktusebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjanguntuk paling lama 1 (satu) bulan.(4) Jika terpidana Korporasi

tidak membayar uangpengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka hartabendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untukmembayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.Pasal 33Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikankerusakan akibat dari tindak pidana, tata carapelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.BAB IVKETENTUAN LAINLAINPasal 34Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat menjadi dasarbagi upaya hukum

Setelah arahan dari AR yang kedua (secara verbal) bahwaPemohon dapat meminta restitusi atas semua PM yang telahdikompensasikan pada masa Januari s.d. November 2008 dimasa Desember 2008, Pemohon pun melakukan pembetulanSPT PPN untuk masa Januari s.d.

Desember 2008 padatanggal 4 Februari 2009 dengan mengisi kolom Dikembalikan(Restitusi) yang terdapat di SPT Masa PPN bulan Desember2008 (yang semula semua SPT PPN untuk masa Januari s.d.November 2008 tersebut oleh Wajib Pajak kelebihanpembayaran PPNnya dimintakan kompensasi);.

Oleh karena itu kami sangatmenyayangkan karena AR sama sekali tidak memberitahu kamimeskipun kami telah memasukkan pembetulan SPT Masa PPNpada tanggal 4 Februari 2009 untuk memohon restitusi. Terlebihlagi, seharusnya pihak Kantor Pajak sejak awal dapatmemberitahukan kepada kami apabila jasa yang kami serahkanbukan jasa kena pajak dan kami seharusnya bukan pengusahakena pajak untuk mencegah potensi sanksi administrasi yangakan merugikan kami.

Sehingga kami, dengan itikad baikmeminta restitusi sesuai dengan SKPLB tersebut. Dengankata lain, menurut hemat kami fiskus (dalam hal initerbanding) pada bulan Januari s.d. November 2008 telahmenjatuhkan hukuman bagi kami. Dan pada bulanDesember 2008, kami disuruh restitusi. Sayangnyahukuman kami tersebut melebihi atau 2 (dua) kali lipat darijumlah restitusinya, yang dengan kata lain bukan kami yangminta, karena permintaan pada SPT PPN pada masaJanuari s.d. November 2008 adalah kompensasi.

Hal berikutnya yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim adalah tidakmelakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada AccountRepresentative yang memberikan saran secara lisan kepada PemohonHalaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 221 /B/PK/PJK/2012untuk melakukan restitusi PPN.