Ditemukan 204273 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sinjai sangaji sengaji sonbai sunadi
Penelusuran terkait : Ahmadi 205 Sungai lilin Daroji 207.2011 sungai lilin Muhordin 206 Tanah Sungai kunyit Mempawah Sakula Sungai kapih 24g2007 Tindakan faktual Camat Sungai kunjang Pt. sungai budi vs direktur jenderal pajak ; Aspul anwar Camat sungai kunjang 01g2015
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 400/Pid.B/2019/PN Btm
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ZULNA YOSEPHA,SH
Terdakwa:
SUNGAI YORDAN PAPALIA
28 — 16

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
    Penuntut Umum:
    ZULNA YOSEPHA,SH
    Terdakwa:
    SUNGAI YORDAN PAPALIA
    Nama lengkap : Sungai Yordan Papalia2. Tempat lahir : Batam3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 1 Juni 19994. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Perumahan Happy Garden Blok A No. 158 Kec.Lubuk Baja Kota Batam7. Agama : Katholik8. Pekerjaan : Tidak AdaTerdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:2.
    Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019sampai dengan tanggal 18 Mei 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal20 Juni 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:5.
    Menyatakan terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA bersalah melakukantindak pidana PENCURIAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIAdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.3.
    Perbuatan terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA mengakibatkan saksiILYAS KIKI HANDIKA mengalami kerugian + Rp. 12.000.000,(dua belasjuta rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Menyatakan Terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;5.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 66/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
131 — 177
  • Penggugat:
    R.M.Moestoro
    Tergugat:
    Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
    RUANG TERBUKA HIJAU DAN RUANGPUBLIKHalaman 10 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2018/PN KdrDI SUNGAI BRANTASMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,Menimbang:a. bahwa Dihaturkan berdasarkan Pasal 12 PeraturanMenteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat NomcrO1/PRT/M/2C16 tentang Tata Cara PerizinanPengusahaan Sumber Daya Air dan PenggunaanSumber Daya Air, izin penggunaan sumber daya air padawilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintasprovinsi, dan wilayah sungai strategis nasional
    lintas negara,wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasionaldiberikan oleh Menteri; Pemegang, Tertuang pada ; Izin sebagaimanadimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, nomor ; 4 .
    Adalah tidak benar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantasmenerbitkan surat palsu. sehingga dapat merugikan orang lain(Penggugat) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selakupengelola Sungai Brantas tidak pernah mengenal Penggugat dan belumpernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Teknik Pemanfaatan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air atas nama Penggugatartinya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkanruang Sungai Brantas tanpa ijin adalah merupakan perbuatan pidanadan
    Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas telah menerbitkan suratnomor HK.03Am/212/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangRekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatanpembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sungai Brantas.2.
    Tanggal 20 September2016Sekretaris Daerah atas nama Walikota Kediri membuat PermohonanRekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bantaran Sungai Kepada KepalaBalai Besar Wilayah Sungai Brantas dengan Nomor Surat:660/248/419.48/2016..
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 422/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 17 Mei 2016 — EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
38 — 5
  • EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
    Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah merupakan tanah bekassungai (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawahpembinaan Direktur Jendral atas nama Menter i", Oleh sebab itu apa yangdidalilkan oleh Penggugat yang menyatakan
    ,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan BekasSungai Dan Sungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1)55Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yangberada dibawah pembinaan Direktur Jendral atas nama Menter';Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Penggugatdan berdasarkan atas Pasal 41 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran
    dan IV,dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah bukan hak milikPenggugat, akan tetapi merupakan tanah bekas sungai (ex kali mati)Cipamokolan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang beradadibawah pembinaan Direktur
    (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat SungaiDaerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai Dan Sungai, dalam Pasal 17ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris64kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaan Direktur Jendral atasnama Menteri;Menimbang, bahwa menurut saksi Asep Sudarma Adjie, saksi TatangAditya dan saksi H.Muhamad Maya Maryana, dibawah sumpah menerangkanpada pokonya
    tanah tersebut dikuasai oleh negara yang dalam hal ini adalah DinasPekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungalmerupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaanDirektur Jendral atas nama Menteri;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti
Pengadilan PN RANTAU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 23-01-2023
Putusan PN RANTAU Nomor 7/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta
Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
84 — 51
  • Pemohon:
    Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
    Termohon:
    Erlina Sari
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Pencurian
Register : 12-01-2018 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 2/PID.B/2016/PN Mre
RENGKI WULANDARI BIN JUNAIDI DESA PENANDINGAN KEC SUNGAI ROTAN KAB MUARA ENIM
15 — 3
  • RENGKI WULANDARI BIN JUNAIDI DESA PENANDINGAN KEC SUNGAI ROTAN KAB MUARA ENIM
Pengadilan PN RANTAU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 23-01-2023
Putusan PN RANTAU Nomor 4/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta
Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
76 — 27
  • Pemohon:
    Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
    Termohon:
    Didi Supriadi
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 40/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU
38 — 17
  • Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
    Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU
    Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.
    Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku
    Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari
    34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila
    Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 13-06-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 35/G/2022/PTUN.PDG
Tanggal 25 Oktober 2022 — WALI NAGARI SUNGAI AUA
164 — 58
  • Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022 untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

  • Menolak eksepsi Tergugat.
    Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt.
    Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Tanjung Babolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
    WALI NAGARI SUNGAI AUA
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 14-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Mks
Tanggal 27 Juni 2024 — Sungai Tangka Sejahtera
Tergugat:
Kodam XIV Hasanuddin
27 — 18
  • Sungai Tangka Sejahtera
    Tergugat:
    Kodam XIV Hasanuddin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-02-2023 — Upload : 10-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 8 Februari 2023 — SURATNO, DKK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN
99 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BASTARI, dan Pemohon Kasasi II: PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN, tersebut;
    SURATNO, DKK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-11-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — JUMRIAH JURI BINTI BAHRAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
293 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUMRIAH JURI BINTI BAHRAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 21-12-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN SUBANG Nomor 4/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng
Tanggal 19 Januari 2024 — Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Yuni Susanti
25 — 0
  • Pemohon:
    Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
    Termohon:
    Yuni Susanti
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 17-01-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 April 2012 — PT.BIMA PUTRA BANGSA,; KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
65 — 19
  • PT.BIMA PUTRA BANGSA,;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
    ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan AchmadHal. 1 dari 9 hal. Put. No.13/B/2012/PT.TUN.JKTSood No. 6 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa No. 694/HK.0202/BWSK.1/2011 tanggal 23 September 2011 dalamhal ini memberi kuasa kepada :1. TIT! KARTIKA SARI, S.H., M.Kn.; 2. HIKMAD BATARA REZA, S.H., M.H.;3. MILA KAYANTI, S.H.; 4. DEWI NUR ASTUTI, S.H.; 5. ARIEF BUDI YULIANTO, S.H.; 6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-05-2006 — Upload : 02-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 717K/PID/2006
Tanggal 17 Mei 2006 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
37 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-04-2006 — Upload : 08-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61K/PID/2005
Tanggal 28 April 2006 — JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
    Penuh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Oktober 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Oktober 2004 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya
    Tidak menerapkan hukum = atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telahmengambil kesimpulan bahwa unsur : dengan sengaja memiliki tidakterbukti dengan pertimbangan :Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 61 K/Pid/2005dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.27/Pid.B/2004/PN.SPN., tanggal 4 Oktober 2004 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ferry Siswadhi bin Nukman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan Primair
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 30-05-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN SENGKANG Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Skg
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
12 — 0
  • Pemohon:
    Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
    Termohon:
    H.HAMZAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
105 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
    Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.
    Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur No 134Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai kaliSurabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan kali Porong di Provinsi DaerahTingkat Jawa Timur ;Pasal 5:Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :a. Membuang sampah, limbah padat dan atau car ;b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha ;.
    TENTANG SEMPADAN SUNGAI :e Bahwa Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, halaman 5mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat Il Intervensi yang tercatatdalam 14 SHGB (objek gugatan) adalah tanah sempadan sungai KaliSurabaya. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;Bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang melintasi Kabupaten Gresik,Sidoarjo dan Kota Surabaya, wilayah Propinsi Jawa Timur.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP)Halaman 16 dari 28 halaman.
    Oleh karena ituPenggugat tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab untukmengurusi sempadan atau bantaran Sungai Kali Surabaya ;Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011Tentang Sungai, disebutkan bahwa :(1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dilakukan oleh :a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategisnasional ;b.
    Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungaiilintaskabupaten/kota; danc. Bupati/Walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satukabupaten/kota ;Bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pengairanberdasarkan asas otonomi daerah juga diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaipengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah). Kewenangan Pemerintah Propinsi TentangPengairan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) C jo.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 28-03-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN KANDANGAN Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kgn
Tanggal 10 April 2023 — Pemohon:
SAFRUDIN ALI
Termohon:
Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan
54 — 17
  • Pemohon:
    SAFRUDIN ALI
    Termohon:
    Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534K/PID/2006
Afdel Risurdita bin Abu Thalib; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Afdel Risurdita bin Abu Thalib;Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg
Tanggal 10 Juli 2024 — PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
30 — 10
  • PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
    2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi