berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berbuny/i :Ailes nwa Lill Agle Sia ag ag SM Aue 5 a ce aia 3 Artinya: Jika ist sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talaksuami terhadap istrinya.Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekatPenggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 danpasal 76 Undangundang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuh

senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihakyang berwenang dan pekerjaan Terdakwa Sarwono Alias Dodi Bin Relawantotidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan kepemilikan ataupunmembawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk, serta 1 (satu) bilahsenjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupunbenda antik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur yang ke 2 (dua) yaitu dengan tanpa hak secara sah dan meyakinkantelah terpenuh

, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur yang ke 3 (tiga) yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaiHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ksndalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk secara sah dan meyakinkan telah terpenuh

UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ;Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dalamunsur ini telah jelas berdasarkan faktafakta dipersidangan dimana Terdakwamengambil 6 (enam) ekor ayam sehingga saksi korban mengalami kerugiansebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsurini telah terpenuh;Ad. 5.

Socfindo KebunMatapao bertanya lagi apa yang berada didalam alongalong yang dibawakawan kau dijawab terdakwa buah kelapa sawit selanjutnya terdakwabersama barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Teluk Mengkuduuntuk diproses sesuai hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur initelah terpenuh;Ad. 6.

tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkatpertama tersebut perlu diperbaiki dengan menambah amarnya sebagaimana akandisebutkan dalam diktum putusan ini;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dalampemeriksaan ditempat dan dihubungkan dengan surat bukti P2 yaitu berupaSertifikat Hak milik (SHM) 2066 berdasarkan akta jual beli menjadi a.n.H.SYAHRIL, yang mana berdasarkan pasal 20 Undang Undang No.5 Thn. 1960tentang Peraturan Pokokpokok Agraria merupakan bukti terkuat dan terpenuh

NASRULLAH yang mana berdasarkan pasal 20 UndangUndang No.5 Thn. 1960 tentang Peraturan Pokokpokok Agraria merupakan buktiterkuat dan terpenuh dan ternyata tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untukmelemahkan surat bukti tersebut, maka benar tanah yang tercantum dalam suratukur sertifikat tersebut adalah milik dari Pembanding /Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut, yakni Bukti P.2 dan bukti T.1 ternyata bidang tanahnya searea yang keduanya berasal daripemberian hak

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

ne nne nnn Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan NegeriAmuntai yang menolak gugatan Penggugat / Pembandinguntuk seluruhnya adalah Judec Facti salah dalam menerapkanhukumnya, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalahhak mutlak milik almarhum orang tua Penggugat yang bernamaJailani yang dihibahkan oleh Saudara Said Bin Dulatif padatanggal 17 Agustus 1979 dan sesuai dengan pasal 20 ayat (1)UndangUndang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 , Hak milikadalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria di dalam menjatuhkanputusannya, khusus dalil yang menolak gugatan Pemohon Kasasi yangdidasari atas adanya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diatur didalamUndang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan bahwaSertifikat Hak Milik adalah Hak Turun Termurun, terkuat dan terpenuh

yangdapat di punyai orang atas tanah;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut jelas sertifikat hak milikmerupakan bukti terkuat dan terpenuh dari buktibukti surat lainnya, namunakan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Parapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak mempertimbangkanbukti Surat P1 Hitam dan P2 Hitam yang merupakan bukti kepemilikanatas tanah terperkara dalam bentuk sertifikat hak milik yang terkuat danterpenuh yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten

memang berada di lokasi tanah terperkara;Bahwa dengan demikian karena posisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 293, memang berada diobjek terperkara,maka Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak menerapkan KetentuanHukum Agraria sebagaimana yang diatur didalam Pasal 20 Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;adalah hak milik adalah hak turun termurun terkuat dan terpenuh

diajukan oleh Pemohon Kasasi didepanpersidangan perkara ini, yakni bukti P3 Hitam yang menyatakan bahwaPosisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor 292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor293, berada di posisi koordinat sebagaimana yang ada di bukti P3 Hitamyang merupakan tanah terperkara;Bahwa buktibukti Pemohon Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi didepan persidangan perkara ini khususnya bukti P1 Hitam, P2Hitam, adalah merupakan bukti kepemilikan yang syah dan sempurna danmempunyai kekuatan terkuat dan terpenuh

tersebut diatas yang tidak menganalisa dan mempertimbangkan Bukti Surat P3 Hitamadalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dantelah pula tidak mencerminkan keadilan adanya, karena dengan tidakmenganalisa dan mempertimbarigkan isi dan Bukti P3 Hitam tersebutmengakibatkan kebenaran dari kepemilikan tanah (objek terperkara)Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana bukti P1 Hitam dan bukti P2 hitam berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kKepemilikan yangsempurna, terkuat dan terpenuh

18 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi ; Untukkepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara sertakepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapat di cabutdengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UndangUndang ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi ; Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh

Hak milik adalah hak yang terkuat dan Terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah.

Pemberiansifat in) TIDAK BERARTI, bahwa Hak itu merupakan Hak yang mutlak ,tak terbatas dan tidak dapat di ganggugugat Katakata Terkuat danTerpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lainlainnya, yaitu untukmenunjukan bahwa diantara HakHak atas tanah yang dapat di punyaiorang Hak Milik lah yang ter (artinya: paling) kuat dan terpenuh;Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa dalam lapangan hukum pertanahan,Negara Indonesia memberlakukan/menganut sistem pembuktian Negatif,17yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka buktihak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandangsah dan dalam hukum Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, terkuat dan terpenuh, oleh karena Penggugat harusmembuktikan bahwa tanah tersebut adalah Hak Miliknya.

Bahwa dalam lapangan hukum pertanahan,Negara Indonesia memberlakukan/menganut sistem pembuktian Negatif,yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka buktihak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandangsah dan dalam hukum Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, terkuat dan terpenuh, oleh karena Penggugat harus19membuktikan bahwa tanah tersebut adalah Hak Miliknya.

Bahwa dalam lapangan hukum pertanahan,Negara Indonesia memberlakukan/menganut sistem pembuktian Negatif,yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka buktihak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandangsah dan dalam hukum Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, terkuat dan terpenuh, oleh karena Penggugat harusmembuktikan bahwa tanah tersebut adalah Hak Miliknya.

dapat memberikan keterangan dengan lancar danjelas tentang apa yang diperbuatnya tanpa ada tekanan phisik ataupshykis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sertaketerangan para terdakwa dipersidangan, para terdakwa adalah subyekHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Jbgyang benarbenar dimaksud dalam persidangan yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuh

pada waktu ituTerdakwa dan Sdr.BAKRI telah mengambil 1 (Satu) unit speaker activemerk polytron ,1 (Satu) buah tablet merk Axioo warna hitam dan 1 (Satu)buah Handphone merk Xiaomi tipe lupa warna hitam milik saksi JAMIANdidalam rumah saksi JAMIAN dengan cara mencongkel jendela denganmenggunakan obeng dan pencurain tersebut dilakukan oleh Terdakwabersama dengan saksi BAKRI dilakukan pada waktu malam hari ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan padawaktu malam hari dalam sebuah rumah telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);5.

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Pegawai Pencatat Nikahn KUA Kecamatan Ganra menolakuntuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak adahalangan untuk menikah, bai ukum Islam maupun menurutn 1974 jo Pasal 39 dan 40 ketentuan Pasal 8 UndangKompilasi Hukum awinan sebagaimanaketentuan dalam Pa1974 jo Pasal 15Islam, juga telahang Nomor 1 TahunKompilasi Hukumbaru berumur 17Tahun tahun, se empelai wanitabelum terpenuh