untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani,Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannyahanya berwenang membuat Kesepakatan Bersama dengan IkatanDokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaanTes Kesehatan Bagi Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannyamembuat Kesepakatan Bersama dengan Cabang Ikatan DokterIndonesia (IDI) Sesuai dengan tingkatannya

Putusan Nomor. 566 K/TUN/PILKADA/2016Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan "dalam penyelenggaranpemeriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasi dengan IDIsesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDI sesuaitingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan IDI sesuai tingkatannya";Bahwa Penggugat dianggap oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerahdr.

panjang yaitu berjarakselama 16 tahun, sehingga kedua pewaris tersebut pada saat meninggal duniasudah pasti memiliki ahli waris yang bisa saja berbeda untuk masingmasingpewaris tersebut, sementara itu dalam gugatan a quo Penggugat hanyamemposisikan kedua pewaris dalam satu tingkatan yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut wajar atautidak dengan cara membandingkan antara pilinan perbuatan pelaku dengan orang laindalam kedudukan yang sama dan dalam kondisi yang sama pula untuk dapatmengkategorikan sebagai kelalaian berat (culpa lata) dan selain itu membandingkanperbuatan pelaku dengan orang yang lebih ahli untuk dapat mengkategorikan sebagaikelalaian ringan (culpa levis).Menimbang, bahwa apabila pilihan perbuatan oleh pelaku ternyata sama denganorang lain baik itu yang sama tingkatannya

yangseadiladilnya dengan ridho Allah SWT.Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban secaratertulis bertanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat merasa keberatan atas diajukannya gugatan olehPenggugat atas pembatalan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukumtetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor2388/Pdt.G/2014/PA.Lmj tanggal 18 Desember 2014 ;Bahwa, gugatan Penggugat salah diajukan ke Pengadilan AgamaBondowoso, sebab gugatan tersebut setara tingkatannya

tetap dan mengikat, sehingga dalam asas hukum menyatakansuatu putusan tidak bisa dianggap keliru, kecuali ta dibatalkan olehputusan yang lebih tinggi :Bahwa, jika dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut dirasamerugikan Penggugat mestinya harus melakukan upaya hukum yang lebihtinggi setingkat dari Pengadilan Agama Lumajang, bukan dengan caramengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak yang telah diputus danmemperoleh kekuatan hukum yang tetap, lalu masih diajukan kepadaPengadilan yang sama tingkatannya

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp. 391.000, (tiga ratus sembilan satu ribu rupiah).Bahwa, gugatan Penggugat salah diajukan Ke Pengadilan AgamaBondowoso, sebab gugatan tersebut setara tingkatannya denganPengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakanditolak, karena berdasarkan hukum gugatan tersebut yang menjadi subjekdan objek hukum dalam perkara ini sudah memperoleh kekuatan hukumyang tetap dan mengikat, sehingga tidak diperkenankan pengadilan

No. 504 K/Pdt/201 110Bahwa apalagi dilihat dan ditemukannya fakta bahwa Termohon Kasasidahulu Turut Tergugat dan Turut Terbanding menyatakan bahwa PemohonKasasi, dahulu Para Penggugat Para Pembanding benar telah menerima gantirugi atas sebagian tanah tersebut, dan hal ini tidak terbantahkan sehinggaseharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang menyidangkannyadalam tingkatannya ;Bahwa dalam kesempatan ini juga Pemohon Kasasi menyampaikanadanya cacat hukum pada surat jual beli yang akhirnya

(tiga juta rupiah)/bulan, yang diperkirakan naik jika anak mulaimemasuki sekolah, serta tentu ditambah dengan uang muka masuksekolah sesuai tingkatannya;Bahwa melihat tabiat dan karakter Pemohon yang tidak pernah memberinafkah anak (Anak Pemohon Dan Istri Pertama) dari isteri pertama (IstriPertama) dan tidak pernah memberi nafkah bahkan tidak mengakui anak(Anak Pemohon Dan Istri Kedua) dari siteri kedua(Ustri Kedua), makaTermohon memohon agar Yang Mulya Majelis Hakim memutuskan agaranak Termohon

(seratus limapuluh tiga juta rupiah);4 Menyatakan hukum bahwa seluruh biaya tersebut diatas, harus dibayar/dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemohon/Termohon Rekonpensi kepadaTermohon/Pemohon Rekonpensi sebelum dilakukan pengucapan ikrarthalaq;5 Menyatakan Pemohon berkewajiban membayar uang muka masuk sekolahdan biaya pendidikan sesuai tingkatannya atas anak kandungnya yangbernama Anak I Pemohon dan Termohon ;6 Menyatakan hukum bahwa Termohon berhak melaporkan Pemohon telahmelakukan tindak pidana

Pasal 1866 KUHPerdata,alat bukti Penggugat adalah lebih kuat dan lebih tinggi tingkatannya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini tidak benar yaitu mengenaiasset, uang kas cair dan kerugian perusahaan adalah sangat lemah karenahanya merupakan pernyataan satu orang saksi Tergugat dan tanpa alat buktiapapun sehingga harus ditolak. Selain itu juga tidak jelas karena tidakmenyebutkan posisi waktunya. Sedangkan mengenai uang kas cair diHal. 15 dari 23 hal.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat lemah karenaseharusnya lebih memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 yang tingkatannya lebih tinggi dari Anggaran DasarPerusahaan. Di samping itu, AD tersebut tidak mengatur mekanismepemberhentian direksi sehingga seharusnya mengacu pada UndangUndangPerseroan Terbatas, sehingga dengan merujuk pada AD maka telahmengesampingkan hakhak hukum Para Pembanding dahulu ParaPenggugat sebagai Direksi;2.

Sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (3) Perkap Nomor: 14Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik yangberbunyi Pelanggar yang dikenakansanksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f,dan huruf g, berhak mengajukan bandingkepada Komisi Banding melalui Ankumsesuai dengan tingkatannya palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya surat keputusan SidangKKEP;Bahwa, sebagaimana diatur PerkapNomor: 14 Tahun 2011 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian

Bangka Belitung19sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi KepolisianNegara Republik yang berbunyiPelanggar yang dikenakan sanksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, danhuruf g, berhak mengajukan bandingkepada Komisi Banding melalui Ankumsesuai dengan tingkatannya palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya surat keputusan SidangKKEP, sampai diajukannya gugatan initerhadap upaya banding Penggugat

tabungan Penggugat Rekonvensi atau melalui penyerahan tunai kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

dimaksud berupa pemberitahuan resmi darisekolah/Lembaga Pendidikan dan/atau buktibukti lain berkenaan dengankebutuhan Pendidikan anak kepada Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusandengan diktum, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepadaPenggugat Rekonvensi, biaya pendidikan anak setiap bulannya minimalsebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta Rupiah) dengan kenaikan sesuai kelasdan tingkatannya

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepadaPenggugat Rekonvensi, biaya Pendidikan anak setiap bulannya minimalsebesar Rp. 1.000.000,00, (Satu juta Rupiah) dengan kenaikan sesualkelas dan tingkatannya;7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepadaPenggugat Rekonvensi mutah, nafkah iddah, nafkah anak bulanpertama dan biaya Pendidikan anak bulan pertama sebelumpengucapan ikrar talak dilaksanakan;8.

Meskipunkesalahan Terdakwa ada, akan tetapi tingkatannya tidak terlalu berat.

Western Elektronika belum dibentuk maka sesuai ketentuan pasal 23UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh sesuai tingkatannya tidak berkewajiban memberitahukan kepadaPT. Western Elektronika, terkecuali jika pada PT.

yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu ;b Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut ;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya ;e Apabila antara pihakpihak yang sama atau sama tingkatannya

permohonan keberatan dalam perkara ini yakni PeraturanMenteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi ImporProduk Hortikultura (RIPH) sebagaimana kemudian diubah denganPeraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentangRekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yang selanjutnyadisebut sebagai Permentan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura(RIPH) adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundangundangan yang tingkatannya

di bawah undangundang, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU P3;Bahwa menurut Pemohon Keberatan Permentan Rekomendasi ImporProduk Hortikultura ketentuan a quo bertentangan dengan sejumlahUndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikanhakhak Pemohon Keberatan.

Keberadaan Butir 213 ini semakin memperjelastidak diakuinya Peraturan Direktur Jenderal sebagai salahsatu jenis peraturan perundangundangan sebagaimana jugatidak diakuinya Peraturan Direktur Jenderal di Pasal 8 ayat(1) UU P3;Bahwa Lampiran Il Butir 214 UU P3 menyebutkan:Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal ataupejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh PeraturanPerundangundangan yang tingkatannya lebih rendahdaripada UndangUndang.

Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yangsetingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundangundanganyang tingkatannya lebih rendah daripada UndangUndang;Menimbang, bahwa merujuk pada tata cara pelimpahan wewenangtersebut di atas, yang juga dapat dijadikan kriteria untuk menentukan apakahpelimpahan wewenang tersebut adalah pelimpahan wewenang mengaturatau menerbitkan keputusan, dengan mendasarkan pada kriteria:1.

Tidak bisa didelegasikan langsung kepada direktur jenderal, sekretarisjenderal atau pejabat yang setingkat kecuali oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang;Menimbang, bahwa apabila rumusan norma Pasal 15 ayat (5)Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020 dihubungkan dengankriteria tersebut di atas maka diperoleh petunjuk bahwa norma Pasal 15 ayat(5) Permentan a quo telah tegas menyebutkan mengenai karakteristiktertentu, namun tidak tidak secara tegas

Sejalan dengan itu, likuidator juga melakukanpencatatan terhadap hartaharta dari perusahan (aktiva danpasiva) termasuk di dalamnya pencatatan namanama darikreditor berserta tingkatannya dan hal lainnya terkait tindakanpengurusan dalam proses likuidasi (Pasal 147 UU 40/2007);Perlu diingat dalam korespondensi keluar atas nama Perseroanini harus menambahkan frasa dalam likuidasi di belakang namaPerseoran yang dilikuidasi (ex: PT A dalam likuidasi) (Pasal 143Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 124/Padt/

(aktiva dan pasiva) termasuk di dalamnya pencatatan namanama dari kreditor berserta tingkatannya dan hal lainnya terkaittindakan pengurusan dalam proses likuidasi (Pasal 147 UU 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), akan tetapi dalam halini Pengugat tidak melakukan pencatatan terhadap hutang PT.ATS terhadap Ramal Saleh (Mantan Direktur Utama PT. ATS),yang kebetulan kemudian Komisaris CV.

SetelahTergugat cermati sepak terjangnya PENGGUGAT selaku ketua timlikuidator yang tidak beritikad baik, seharus Penggugat jugamelakukan pencatatan terhadap hartaharta dari perusahan (aktivadan pasiva) termasuk di dalamnya pencatatan namanama dariHalaman 32 dari 56 Putusan Nomor 124/Padt/2018/PT PDG.kreditor berserta tingkatannya dan hal lainnya terkait tindakanpengurusan dalam proses likuidasi (Pasal 147 UU 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas), akan tetapi dalam hal ini Pengugattidak melakukan

beritikad baik,seharus Bahwa berdasarkan silogismasilogisma hokum tersebut diatas,Majalis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan hukumnyamaupun dalam amar putusannya yang menyatakan, BahwaPembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah keliru dan tidakberdasarkan hokum, bahkan seharus Terbanding/Penggugat selaku TimLikuidator seharusnya juga melakukan pencatatan terhadap hartaharta dariperusahan (aktiva dan pasiva) termasuk di dalamnya pencatatan namanama dari kreditor berserta tingkatannya

Pasal 55 ayat 2 AD/ART hasil pemalsuan tersangka Jhony AHenMarbun berbunyi: Pimpinan Fraksi di setiap tingkatan ditentukan olehPimpinan Partai menurut tingkatannya dari anggota Fraksi dalamstruktur kepengurusan Partai sesuai tingkatannya setelah mendapatpersetujuan dari DPP.5.

pidanapenjara (satu) tahun 4 (empat) bulan pidana penjara, sehingga jelasjelastidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndangAparatur Sipil Negara (vide bukti P9); Menimbang, bahwa bila Tergugat mendasarkan penerbitan objeksengketa menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan mendasarkanteori hukum Lex superior derogat legi inferiori (UndangUndang yang lebihtinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya

),berdasarkan teori hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaUndangUndang Nomor: 5 Tahun 2014 lebih tinggi tingkatannya daripadaPeraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979, sehingga jelas bila ada duaketentuan atau peraturan perUndangUndangan yang mengatur hal yangsama akan digunakan UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya (incassu UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2014 yang akan digunakan karenalebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun1979); Menimbang, bahwa berdasarkan

Setiap peraturanperundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yangberwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalaudiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebihtinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

ApabilaHalaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin bataldemi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4)Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebin tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.

Apabilatata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin bataldemi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4)Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebin tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.

Hal 21 dari 33hal.22Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaanterdiri dari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu :1 Kesengajaan sebagai maksud ( Opzet als Oogmerk ) ;2 Kesengajaan sebagai kepastian ( Opzet bij Zakerheids Bewustzijn) ;3 Kesengajaan sebagai kemungkinan ( Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atauDolus Eventualis ) ;Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur Opzettelijk bila dicantumkandalam rumusan tindak pidana, maka pengertian Opzettelijk itu harus diartikan termasukkedalam

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

Hirarkhinya lebih tinggi dari KeputusanRAPIMNAS ;Bahwa selain telah diatur dengan tegas di dalam AD/ART PDS tentangHirarkhi Keputusan MUNAS/MUNASLUB berada di atas KeputusanRAPIMNAS, yang berarti bahwa suatu Keputusan RAPIMNAS tidakboleh membatalkan dan atau menganulir Keputusan MUNAS/MUNASLUB; juga di dalam azas hukum yang berlaku Universal dikenalbahwa Suatu Peraturan/Keputusan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan apalagi merubah dan atau menganulir Peraturan/Keputusan yang lebih tinggi tingkatannya

; sehingga dikenal adanyaUpaya Uji Materiil baik di Mahkamah Konstitusi maupun MahkamahAgung;Bahwa Keputusan RAPIMNAS VII (Bukti P1) adalah bertentanganbahkan telah menganulir Keputusan MUNASLUB Bali (Bukti P6 = T2)yang lebih tinggi tingkatannya, hal itu sangat jelas karena di dalamKeputusan MUNASLUB Bali telah diputuskan bahwa MUNAS II PDSakan diadakan pada tahun 2011, namun pada kenyataannyaKeputusan RAPIMNAS VIIPDS secara melawan hukum telah merubah/menganulir Keputusan MUNASLUB tersebut dengan

adalah organisasi Serikat Pekera/SerikatBuruh bukan pekerja secara perorangan ;Bahwa pada saatsaat pembentukan Federasi Serikat Buruh Kimia,Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan danDepartemen Store Kota Medan, belum ada dilaksanakan pembentukan SerikatPekerja/ Serikat Buruh ditingkat perusahaan Tergugat sehingga DewanPengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Kimia, IndustriUmum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Swalayan dan DepartemenStore Kota Medan tingkatannya

Bahwa struktur Ssusunan Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Kimia,Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman,Swalayan dan Departemen Store Kota Medan tingkatannya adalah beradadi bawah Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Kimia, Industri Umum,Farmosi, Kesehatan, Ekspedisi dan Jasa, Seniman, Swalayan danDepartemen Store yang benar telah memperoleh nomor pencatatan dengannomor : 90/SPOP/VIII/DKTM/01 tanggol 18 Agustus 2001 Dinas TenagaKerja Kota Medan namun Para Penggugat/Termohon