Ditemukan 205 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 PK/PDT/2010
198157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada intinya tidak menyangkal kelalaian atauperbuatan ingkar janji yang telah Tergugat III lakukan,melainkan menganggap bahwa terlalu. berat bagi Tergugat IIIuntuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan malahanmengancam akan mengakhiri perjanjian perjanjian denganPenggugat;" As you are a ware you put a lot of pressure on us fordelivering regard less our technical problems, from our site wetry under very difficult circumstances to perform, but if yourcompany can't appreciate our effort we are willing
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA;
9163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2) Menentukan eksistensi/kebenaran adanya jasayang diberikan : Menguji manfaat ekonomis yang diperolehatas jasa economic benefit test (Par 7.6); Menguji kelayakan pembayaran jasa willing to pay test(Par 7.6); Menguji ada tidaknya duplikasi kegiatanjasa dengan aktivitas yang dilakukan sendirioleh Wajib Pajak atau yang dilakukan olehpihak ketiga no duplication of services(expense) (Par 7.11);= Menguji apakah pemberian jasamemberikan manfaat yangberkesinambungan no incidental benefit(Par 7.12); Menguji
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 246/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
Mr. Anton Kaspar Mayer
Tergugat:
1.Saudara Hendri Satria Wijaya
2.Asep Supriyadi
3.Pajar Bastian
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
2.Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan
3.Muhamad Deny alias David
4.Sohib
5.Eman Kadarisman Suwandi,
6939
  • You both are very nice person already give us (me, asepiand pajarl) full and kibd support in business.Actually not my willing to hurt you all untill this happenned.Untill i have the big chance in one big project government apartment with2000 units. They have financial problem so they must sell quick and hurrywith almost half price of the company assetsHalaman 7 dari 86 Putusan Nomor 246/Pdt.G /2017/PN DpkThe land is 40.000 m2 (4 hektar) with the apraisal 2 years ago 62 billionsrupiahs.
    Everything documen is legal andsave for uS in agreement in notary and = government. know if i ask you first you will not give permittion to investThats why with my willing i push pajari and asepi to put all investment indeposito and all money include 40.000 usd to this project.Hope you can give me one time to us to. this project. am promise in 2 years we will give you 100% provit from this investment.KindestHendriTERJEMAHAN BEBASNYA"Terhormat mr. Anton dan mr.
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RAHAU INDONESIA;
5499 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penjelasanatas pengaruh bantuan tersebut terhadapkinerja perusahaan secara langsung,sehingga apakah jasa tersebut memangmemberikan manfaat ekonomi bagiperusahaan (Economic benefit test) tidakdapat diketahui;(2) Dengan demikian maka manfaat ekonomibagi perusahaan atas jasa tersebut yangdapat ditunjukkan dengan angkaangka riiltidak dapat dibuktikan kebenarannyamisalnya berupa kenaikan omzet ataupenghematan biaya sebagai hasil dariadanya bantuan teknis atau jasa tersebut;Menguji kelayakan pembayaran jasa willing
Register : 09-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 405/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : International Trading Giamminola Hongkong Limited diwakili Direkturnya Roberto Giamminola Diwakili Oleh : Yanto Jaya, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia, Kantor Cabang Pembantu
Terbanding/Tergugat II : CV. Indomas
14686
  • . +86 18501713300 Occupation President D.O.B. 19690404Nationality and dialect Italian/EnglishTaken by DPC 19632 in English languageat 0857 hours on 2018324 at (Place) Central Police Station 211 Interview roomInterpreter NilStates: I am willing to make a statement to the Police.
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises). Such an activity would be one that a group member(usually the parent company or a regional holding company) performs solelybecause of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in itscapacity as shareholder.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • These type of activitiesordinarily will be considered intragroup services because they are the typeof activites that independent enterprises would have been willing to pay foror to perform for themselves;Bahwa atas bantuan dan jasa yang dilakukan oleh ELBV, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwaadalah wajar apabila ELBV menagihkan komisi kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Tanpa pembayaranHalaman 33 dari 41 halaman.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — 1. PT PASSOKKORANG,DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
213302 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya, para Pemohon Peninjauan Kembali menyoroti pemeriksaan secara keliru perkara ini yang telahmencampuradukkan begitu saja antara kwalitas orang dengankwalitas badan hukum, rechts persoon dengan naturlijke persoon,private willing dengan common willing dalam melakukan tindakanhukum, sebagai berikut:5.17.1.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 14/PDT.G/2013/PN.TTN/PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Tanggal 7 Mei 2014 — HJ. LATIFAH HANUM MELAWAN PT. PINANG SEJATI UTAMA,dkk.
222103
  • BMU is able and willing to sell the said Iron to Paul Wee of JPJEngineering & Trading and is currently in negotiating with him.PT. Magna Solusi Asia is processing the Kuota licence inaccordance to the requitment of the Authority of Indonesia onbehalf of PT. Beri Mineral Utama.Please be inform that we will support him throughout this deal.Terjemahan :KEPADA PIHAK YANG BERKEPENTINGANSURAT PERNYATAANBersama ini kami sampaikan bahwa kami PT.
Putus : 01-09-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 1 September 2010 — VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO ;
700501 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi indikasi ke arah ini harus jelashubungannya (harus ada hubungan antara pelakukejahatan dan intented nya untuk melakukan kejahatanmoney laundering atas hasil kejahatan tadi, tentangini seperti dinyatakan the defendant indicated thathe would willing the set up the following the moneylaundering scheme... (Thomas M. Di Biaggio, MoneyLaundering And Drug Trafficking, Univ. Of RichmondL.
Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/PDT/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — H. SUWARNA A.F dkk ; VS HANS W. VRIENS, dkk ;
7957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51%saham KPC yang wajib didivestasikan sebagai "thebooty : "jarahan/barang curian ;Jadi, secara eksplisit maupun implisit Para Tergugat,khususnya Tergugat , menggambarkan rapat kabinetterbatas pada tanggal 31 Juli yang diketuai PresidenMegawati Sukarnoputri, Presiden RI kita tercinta, yangmembicarakan/memutuskan pembagian 51% saham KPC yangwajib didivestasikan sebagai rapat untukmembicarakan/memutuskan pembagian "jarahan/barangCurian ;"President Megawati has shown that the centralgovernment is willing
Putus : 15-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PID/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — SATIA GUNAWAN NASUTION DAN KAWAN-KAWAN
4114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas dasar itu, proses peradilan pidana di sampingmemperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan danmemperhatikan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa/Pemohon Kasasidan/atau Penasihat Hukumnya;Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah willing of justiceprinciple, dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktorfaktor lain diluar hukum dalam perkara pidana.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • These type of activities ordinarilywill be considered intragroup services because they arethe type of activities that independent enterprises wouldhave been willing to pay for or to perform forthemselves.Terjemahannya:Aktivitas lain yang berkaitan dengan grup sebagai satukesatuan yang terpusat di perusahaan induk ataulayanan kelompok pusat (seperti perusahaan kantorpusat regional) yang didirikan untuk memberikan jasahanya kepada grup perusahaan (atau beberapaanggota grup).
    Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015another group member should depend on whether theactivity provides for the respective group with economicor commercial value to enhance its commercial position.This can be determined by considering whether anindependent enterprise in comparable circumstanceswould have been willing to pay for the activity ifperformed for it by an independent enterprise or wouldhave performed the activity inhouse for itself.
    If theactivity is not one for which the independent enterprisewould have been willing to pay or perform for itself, theactivity should not be considered as an intragroupservice under the arms length principle.Terjemahannya:Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,pertanyaan apakah jasa intra grup telah benarbenardiberikan adalah ketika aktivitas jasa tersebut dilakukanoleh salah satu anggota grup atau anggota grup lainnyakepada salah satu anggta grup maupun anggota gruplainnya memberikan manfaat
Register : 31-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lwk
Tanggal 4 Maret 2019 — Pemohon:
Mustapa I. Patiwael, SH.,MH.
Termohon:
Kepala kepolisian RI. Cq. Kapolda SulTeng, Cq.Kapolrest Banggai, Cq. Kasat Reskrim Polrest Banggai
8721
  • Dengandemikian kemana arah yang dituju adalah willing of justice principle, dimana tidakdibenarkan ditonjolkan faktorfaktor kepentingan sesaat ataupun faktorfaktor lain diluar hukum. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang menjadi taruhan dalampersidangan Praperadilan ini. Apakah Pemohon akan ditempatkan dalam posisikesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri tersangka?
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
154123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This can be determined by considering whether anindependent enterprise in comparable circumstances would havebeen willing to pay for the activity if performed for it by anindependent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself.
    If the activity is not one for which the independententerprise would have been willing to pay or perform for itself, theactivity should not be considered as an intragroup service underthe arms length principle.Terjemahannya:Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, pertanyaan apakahJasa intra grup telah benarbenar diberikan adalah ketika aktivitasjJasa tersebut dilakukan oleh salah satu anggota grup atau anggotagrup lainnya kepada salah satu anggta grup maupun anggota gruplainnya memberikan manfaat
    These type of activities ordinarily will be considered intragroup services because they are the type of activities thatindependent enterprises would have been willing to pay for or toperform for themselves.Terjemahannya:Aktivitas lain yang berkaitan dengan grup sebagai satu kesatuanyang terpusat di perusahaan induk atau layanan kelompok pusat(seperti perusahaan kantor pusat regional) yang didinikan untukmembenkan jasa hanya kepada grup perusahaan (atau beberapaanggota grup).
Register : 28-11-2019 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.Bth/2019/PN Dps
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
242163
  • mengesampingkanMORATOIR karena kemampuan TURUT TERLAWAN III dan TERLAWAN IVhanyalah membayar kerugian pokok atau kerugian murni daripadaTERLAWAN , TERLAWAN Il, dan TERLAWAN Ill yang telah dikirimkankepada rekening TURUT TERLAWAN Ill yaitu sebesar US$ 195,000.00(seratus sembilan puluh lima ribu dollar Amerika);Whereas in the conciliation of a mediation session CORESPONDENT INOPPOSITIN III and RESPONDENT IN OPPOSITION IV have acknowledgedHal 39 dari 51Putusan Nomor : 1200/Pdt.Bth/2019/PN.DPSai.and are willing
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises). Such an activity would be one that a group member(usually the parent company or a regional holding company) performs solelybecause of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in itscapacity as shareholder.
Register : 20-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
NAZAR OSMAN
Tergugat:
1.PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
2.Auditor PT. TRACTEBEL ENGENERING INDONESIA
3.SUPERVISOR HRSG PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
15964
  • Tanpasubstansi, SM hanya berbicara kepada beberapa anggota staf.Tim auditor Tergugat juga melakukan wawancara dengan perwakilan dariklien (PT Indonesia Power) yang menghasilkan laporan sebagai berikut:eg interface meetings client is inquiring the consultant on specifictopics during the meeting to enable him to take decision towards PLNConsultant SM seems not willing/able to answerConsultant SM is not bringing enough staff with him for the meetingsSM is not actively participating during the meetings
Register : 08-05-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 41/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL.
Tanggal 15 Juni 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, tanggal 7 November 1950, bertempat tinggal di Jalan Jaidi Nomor 22, Pejaten Timur RT/RW 002/011, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Jonas M. Sihaloho, S.H.M.H., Dr. Tommy Sihotang, S.H. LL.M., Asep B. Hermanto, S.H. M.H., Muhammad Ridwan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, berkantor di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, beralamat di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut PEMOHON. Melawan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
338204
  • Willy says he needs approval from Octel/yourself before hecan say yes or noDirektur Innospec tersebut membalas pada hari yang sama:good to speak to you earlier today...to confirm our discussion...e For Mr.SRS, we would be willing to provide $500/t for orderreceived before the end of this year at $11,000/t up to a maximumof 450t (i.e. 450 times $500 equals $225,000). If we successful inextending the life of TEL next year, would expect any payment toMr.
Register : 13-03-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 11/PID.2014/PT.BKL
Tanggal 2 April 2014 — YUDISTIRA ADI PRAYOGA BIN SULISTIYO
7350
  • Atas dasar ini, proses peradilan pidanadisamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pulamempertimbangkan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan atauPenasihat Hukumnya.Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah willing of justice principle,dimana tidak dibenarkan ditonjolkan faktorfaktor lain di luar hukum dalam suatuperkara pidana.