Ditemukan 2032 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : soedargo soeparto soewarto soekarno soedirjo
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
81 — 45
  • SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip olehR. WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukanarah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
121 — 64
  • Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara laindinyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkandengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinyakarena jabatan atau kedudukannya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 Juli 2019 — Ir. Yudi Wahono, Dess Bin Alm Radi
88 — 39
  • (/ihat, Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977,hlm.142)Menurut R. Wiyono (dalam bukunya: Pembahasan Undangundangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, EdisiKedua Cetakan Kedua, Maret 2009, halaman 46): bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan adalah sama artinya denganmendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripengeluaran, terlepas penggunaan lebihlanjut dari pendapatan yangdiperolehnya.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 22 September 2014 — - DARIUS CHRISTIAN MANGLAPY - YESSI HEIN MUMU
92 — 27
  • atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhakuntuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal17 ayat (1) UndangUndang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yangmenunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawainegeri sipil dalam satuan organisasi Negara. ngkan k kan menur Soedarto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
118 — 35
  • Adanya unsur ini haruspula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangmenyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana,Penerbit PT.
    Alumni, Bandung, Tahun 1977, hlm. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, MahkamahAgung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor :813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwaunsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilaidari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-11-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2013 — ENDANG DYAH LESTARI
125 — 40
  • ;Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan mengandung arti menjadiberuntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah (Kamus Bahasa Indonesia terbitanBalai Pustaka).Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum danHukum Pidana (Bandung; Alumni, 1977) halaman 142, sebagai berikut : Ini merupakanunsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dansebagainya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
565 — 239
  • Terkaitdengan kedudukan, Soedarto di dalam bukunya menyatakan ..istilah kedudukandisamping perkatan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikanfungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyaikedudukan.
    Dari pendapat Soedarto tersebut,yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan kedudukan yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 403 /616dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau orang perseorangan swasta.
    Adanya unsur iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahiryang menyertai perbuatan tersangka (vide: Soedarto, S.H., Hukum dan HukumPidana, Penerbit PT.
    Alumni, Bandung, Tahun 1977, hlm. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut,Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989Nomor: 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lainbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu badan cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwasesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (vide:R.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
102 — 13
  • (Soedarto dalam bukunya Hukum dan HukumPidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142).
    Pendapat Soedarto tersebut senada denganPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yangdidalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II,dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagaiDirektur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 3Tahun 1971.Menimbang, bahwa sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa katakedudukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — SYARIF HIDAYAT, SE Alias SYARIF HIDAYAT Alias SYARIF KENTUNG
86 — 67
  • (Soedarto dalambukunya Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142).
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 22 September 2014 — - ROBERT EDISON TANDJUNG
70 — 22
  • atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhakuntuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal17 ayat (1) UndangUndang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yangmenunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawainegeri sipil dalam satuan organisasi Negara. ngkan k kan menur Soedarto
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-02-2014 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid. Sus/TPK//2013/PN. DPS
Tanggal 19 Februari 2014 — IDA BAGUS PUTU SUTIKA alias AJI RARUD
74 — 54
  • lingkungan pekerjaan tetap(kring Van vaste werzaamheden) yang diadakan, dan dilakukan guna kepentinganNegara / kepentingan umum, atau yang dihubungkan dengan organisasi sosialtertinggi ,yang diberikan nama Negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatulingkungan pekerjaan tetap ,adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya ,dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel megelijk nauwkeuringomshreven) dan yang bersifat duurzaam atau tidak dapat diubah begitusaja.Sedangkan kata kedudukan menurut Soedarto
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 — ARDIANUR,S.Hut
108 — 21
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, him 142).
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
96 — 19
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum dan HakimPidana;1977,Bandung,Alumni, him 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalampertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkandiri Sendiri atau orang lain atau Suatu badan, cukup dinilai dari kKenyataan yangterjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. MajelisHalaman 149 dari .....
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
WAGINO
72 — 32
  • SOEDARTO, SH, MHdalam buku Hukum Pidana Alumni Bandung, 1977 hal 142, unsur menguntungkandiri, orang lain ataupun koorporasi merupakan unsur batin yang menentukan arahdari perbuatan penyalahgunaan wewenang / jabatan yang dapat ditentukansecara objektif dengan tindakan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa, .... dst.Hal tersebut sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No : 813K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 (yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun ke VNo : 58 halaman 34) yang dalam salah satu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 23 Nopember 2016 — ADRIANUS SATU, BA
115 — 36
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagaipelakutindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta, senada dengan hal iniR.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2015 — LELO ANGGORO, S.STP,MAP Als LELO Bin IMAM SUBAGYO
75 — 100
  • Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung,Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
123 — 92
  • Bahwa yang perlu mendapatperhatian mengenai kata kedudukan menurut Soedarto adalah bahwa kedudukan,disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi,dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauorang perseorangan swasta.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
ALIKSANDER SIAGIAN SH
Terdakwa:
ERWAN MURSIDI, S.Pt Bin BASRI HASANUL
126 — 49
  • Sedangkan yang dimaksud Sarana adalah alat, media, segalasesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud;Menimbang, bahwa Soedarto dalam bukunya menulis istilah"kedudukan disamping perkataan "jabatan adalah meragukan. Kalau"kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bankswasta juga mempunyai kedudukan.
    Dalam penjelasan pasal demi pasalpembentuk undangundang membanding jenis tindak pidana korupsi inidengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat(pegawai negeriambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggarsuatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindakpidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikankepadanya karena jabatannya (Soedarto, Op.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
150 — 72
  • Soedarto,SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnyaantara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwasesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 8 Februari 2017 — SOLIKHAH Binti ABDUL WAHID
86 — 20
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).