Ditemukan 2114 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 19/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 18 April 2017 — Dasrul Dahlan, Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, Dkk Sebagai TERGUGAT
140 — 513
  • ChevronPacific Indonesia, yaitu: Our companys foundation is built onour Values, which distinguish us and guide our action. Weconduct our business in socially responsible and ethicalmanner. We respect the law, support universal human rights,protect the environment and benefit the communities where wework.Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2010, Serikat Pekerja Nasional Chevron(SPNC) sudah menyampaikan surat kepada bapak Syamsul Bakhri(Manager HRIR PT.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
78 — 29
  • S 073131338fH) PNPdo2019 Pid.s... a NPWP : 02.550.026.7201.000Version created last ... qj , ;15156 Tuesday, 9 3... i Harga Penawaran : Rp. 1.015.071.000, (satu milyar limao Terkoreksi belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah)Gil PNPdg2019 Pid.5... fVersion created last...15:56 Tuesday, 9 Ju... a Jangka Waktu : 90(sembilanpuluh) hari kalendera Pelaksanaan i 2, PEMENANG CADANGANI@ Which fle do I want to save?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 P/HUM/2015
Tanggal 8 April 2015 — PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
67 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The rule of law sendiri dimaknai sebagai alegal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforcedsebuah sistem hukum yang jelas~ (kecil kemungkinan untukdisalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan.Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnyamengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;Bahwa kepastian hukum atau /egal certainty dalam tradisi klasik the rule oflaw menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah satu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — EIK ENGINEERING SDN. BHD VS PT ENGINEERING INDONESIA KARYA
477 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1300 K/Pat.SusHKI/2017IRE JebStreet conn ; o Search i Einpinyer=PT Engineering Indonesia KaryaOD @ Gy = Cempany OverviewPUP rgietaeiesg (rinictinenrn Sebagaimana dapat dicermati dari lowongan kerja di atas, Tergugat secaraterangterangan mengaku sebagai distributor resmi Penggugat di Indonesia.Berikut adalah kutipan informasi yang relevan dengan perkara a quo;PT Engineering Indonesia Karya, the premium supplier which focusingon marketing the heavy construction equipment, especially theattachment
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6.2,62 Pertamina and the Contractors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payalde to the Laiqeefaction Company pursigut te Seeclinn G1, nelBholl advise the Trustee of such procedures whieh sholl inelude o requircenenl that the Liquefaction Compouny farnish the Tresor wilh weacknowledstient that each poyevnt by the Tras lereumber fullysatistics tee linkililies of erlamina or the Contractors, as the case may be, will respect to thq.invoies to which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
89 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI;
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerimaan negara agarpembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri;Bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatan peraturanperundangundangan dikenal metode "Law and Economis/EconomisAnalysis of Law';Bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah "In brief, thismethod applies the tool of economic analysis to law with a focus on the feemarket's aim of efficiency and wealth/or utility maximization (it is being saidthat the law simply reflects the economics system within which
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pemohon:
NURHADI
Termohon:
Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
136 — 39
  • Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembagaPraperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP,yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan padakerangka due proces of law.Due proces of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akantetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which bears before it condemns, whichproceeds upon inquiry, and
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • upon receiptof notice from both Pertamina and the Contractors that any suchinvoice haa been approved for payment, pay to the Liquefaction Compooy from the Todok Payment Account the amount of such invoice,porsuant to procedures to be agreed upon pursuant to Section 6.2,62 Pertamina and the Contrasters shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10ayaide to the Taquefaction Company puesaiut toe Sieeclina Gl, amlol advise the Trustee of such procedures which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Januari 2017 —
120 — 47
  • Bahwa selanjutnya Pasal 10.2 Contract of Employment 2014 menentukansebagai berikut:Should you have any business interest or additional business oroccupation which may be deemed to conflict wth the interest of theCompany or any of its Affiliates, you wil be expected to declare thisimmediately even if such interest is carried out only in between projects oroutside office hours. Time off for public duties wil not be unreasonablywthheld.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2107/B/PK/PJK/2017bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which it is situated" (Morris and Murphy);bahwa menurut metode tersebut pembuatan suatu aturan(perundangundangan) bertujuan untuk mencapai efisiensi danmaksimisasi kekayaan serta manfaat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
45 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apon receiptof notice from both Pertamina and the Contractors that any suchinvoice has been approved for payment, pay to the Liquefaction Compooy from the Todok Payment Account the amount of such invoice,porsuant to procedures te be agreed upon pursuant te Section 6.2,62 Pertamina and the Contractors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payalide to the Laquefaction Company porsit te Beeline 6.1, nedBhol advise (he Trustee of such procedures which
Pengadilan PN JEPARA Perdata
Putus : 21-02-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Jpa
Tanggal 21 Februari 2017 —
97 — 58
  • dalam proses transaksi eksporimpor bank tidak berusandengan barang, bank hanya berurusan dengan dokumen sehinggaapabila ternyata barang yang dikirim oleh eksportir rusak bukantanggung jawab bank hal ini sebagaimana diatur dalam Article /Pasal5 UCPDC 600 yang menyatakan sebagai berikut :Bankbank berurusan dengan dokumendokumen dan tidak denganbarang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumendokumentersebut mungkin berkaitanBank deals with documents and not with goods, services orperformences to which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerimaan negara agar pembangunan nasional dapatdilaksanakan secara mandir;bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatanperaturan perundangundangan dikenal metode "Law andEconomis/Economis Analysis of Law;bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
512 — 215
  • Defined as an invasion ofa legally protected interest, which is (a) concrete and particularized:and (b) actual or imminent, not conjectural or hypothetical. The injurymust also be fairly tracable to the defendants challenged action andnot the result of the independent action of some third party not beforethe court, and be likely, as opposed to merely speculative, that theinjury will be redressed by a favorable decision.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1677/B/PK/PJK/2017bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatanperaturan perundangundangan dikenal metode "Law andEconomis/Economis Analysis of Law";bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects the economicsystem within which it is situated" (Morris and Murphy);
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 04-12-2010 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 167/Pid/B/2011/PN.SKY
Tanggal 25 April 2011 — EDI SETIAWAN alias EDI bin KARDI
63 — 23
  • Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil MacCormic adalah one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason todeciding how it is right to conduct themselves in situations of choice yang menurut batasan4445ini bahwa Hukum adalah alat berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekedarberpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan dalam notapembelaannya bahwa terdakwa EDI SETIAWAN alias EDI bin KARDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2108 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerimaan negara agar pembangunan nasional dapatdilaksanakan secara mandir;bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatanperaturan perundangundangan dikenal metode "Law andEconomis/Economis Analysis of Law";bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. PERTAMINA (Persero) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6.2,62 Partamina and the Contractors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payalde to the Laqeefaction Company pest toe Seelinan 1, nolBhall advise the Trustee of such procedures whieh shall inelude o requirceoent that the Liquefaction Comping furnish the Troslee wilh ae acknowledsnient that each payee by the Pease Iecewnbor Fullysatisfies theo linkililies of Dertacnina er the Coulractors, as the casemay bo, will respect to thq.invoies to which
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
179 — 94
  • Arens dan James K.Loebbecke dalam Bukunya Auditing An Itegrated Approach yangHalaman 127 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRditerbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172 dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategories of evidence from which the auditor can choose.