tidakpernah berkoordinasi kepada Saksi terkait dengan Surat Keterangan Verifikasi(SKV);Tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapalyang akan melakukan keberangkatan karena Nahkota telah membuat SuratPernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dariNahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautankapal, kapal bocor;Yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi

tidak terpenuhimaka kami tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; Tidak ada kewajiban Syahbandar untuk melakukan pengecekan fisik terhadapkapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkoda telah membuatSurat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporandari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal atau kapal bocor; Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi

Programpenyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaranmerupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan dalamrangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.Sejak tahun 2002 Tergugat II telah membentuk brigadepengendalian kebakaran hutan dengan nama Manggala Agnisecara bertahap di provinsi yang rawan kebakaran yang syaratpembentukannya adalah dengan melatih anggotanya dasardasar pengendalian kebakaran hutan dan dilanjutkan denganbentuk pelatinan lanjutan lainnya, contoh penggunaan pompa,SAR, GIS dan Navigasi

Parna Raya ;(fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Distrik Navigasi Kelas Surabaya Nomor:NV.210/02/10/Dng.Sby/13, tanggal 21 Juni 2013, HalSurat Rekomendasi Tehnis Pembangunan PipaPenyalur Bawah Laut PT.

tidakpernah berkoordinasi kepada Saksi terkait dengan Surat Keterangan Verifikasi(SKV);Tidak ada kewajiban Saksi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapalyang akan melakukan keberangkatan karena Nahkota telah membuat SuratPernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dariNahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautankapal, kapal bocor;Yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi

tidak terpenuhimaka kami tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; Tidak ada kewajiban Syahbandar untuk melakukan pengecekan fisik terhadapkapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkoda telah membuatSurat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporandari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal atau kapal bocor; Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan SuratPersetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi

Sarana bantu navigasi belum terpasang,6. Gedung banyak yang bocor2.5MASNURBahwa, saksi sebagai Kabid Perhubungan Laut pada Dinas PerhubunganProvinsi Kepulauan Riau terhitung 3 Maret 2010.Bahwa, sumber dana kegiatan pembangunan pelabuhan adalah dariAPBN Kementerian Perhubungan Pusat.Bahwa, kegiatan pembangunan pelabuhan, Dinas Perhubungan hanyasebatas usulan dan koordinasi, sedangkan yang melaksanakan adalahpusat;Hal 71 dari 236 Putusan.

Sarana bantu navigasi belum terpasang,6.

kecuali komputer danperlengkapannya Perdagangan besar furnitur kantor Perdagangan besar peralatan transportasi kecuali mobil, sepeda motordan sepeda Perdagangan besar robotrobot produksi Perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untukkeperluan industri Perdagangan besar material listrik lainnya seperti motor listrik, trafo Perdagangan besar perkakas mesin untuk berbagai jenis dan berbagaibahan Perdagangan besar mesinmesin lain ytdl untuk keperluan industri,perdagangan dan navigasi

Sby.perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya Perdagangan besar peralatan mesin yang dikendalikan komputer Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer untuk industritekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan pengukuranSubgolongan ini tidak mencakup :62027310 Perdagangan besar mobil, trailer dan karavan, lihat 4510 Perdagangan besar bagianbagian mobil, linat 4530 Perdagangan besar sepeda motor, lihat 4540 Perdagangan besar sepeda

PRIMA PERKASA bergerak dibidang usaha dagang/jasadagangan utama Oli/Minyak Pelumas (tidak termasuk minyak pelumasbekas), ATK, barang cetakan, alat kendaraan bermoior, alat berat /Olahraga / peraga / kesenian / visualisasi, laboratorium / kesehatan /kedokteran / medis,&non medis/Optic/navigasi / Klimatologi / Geofisika /Survey / Listrik / Ukur / Telekomunikasi/Timbangan/SukuCadangKomputer/jaringan komputer/Teknik/Distribusi Zat Cair dan Gas / Komputer/ Pemadam kebakaran, mekanikal, elektrikal, jasa

Perlengkapan & Navigasi Rp. 4.750.000,00Jumlah Total Rp. 910.000.000,00Bahwa menurut saksi dari ketiga penilaian yang saksi lakukan selakuKonsultan Pengawas TA. 2011 semuanya tidak dijadikan acuan untukperencanaan kapal susur sungai tahap lanjutan di TA. 2012, yang saksilakukan hanya survey lapangan ke lokasi galangan di Desa Goha sekitarPebruari 2012;Bahwa saksi mengetahui dalam proyek ini terjadi pemutusan kontraktanggal 29 Desember 2011;Bahwa menurut saksi ketika tim dari Inspektorat turun ke

Perlengkapan & Navigasi Rp. 4.750.000,00Jumlah Total Rp. 910.000.000,00Bahwa menurut saksi dari ketiga penilaian yang saksi lakukan selakuKonsultan Pengawas TA. 2011 semuanya tidak dijadikan acuan untukperencanaan kapal susur sungai tahap lanjutan di TA. 2012, yang saksilakukan hanya survey lapangan ke lokasi galangan di Desa Goha sekitarPebruari 2012;Bahwa saksi mengetahui dalam proyek ini terjadi pemutusan kontraktanggal 29 Desember 2011;Bahwa menurut saksi ketika tim dari Inspektorat turun ke

Kdi Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Kdi Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Inhu ;Bahwa cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut yaitudengan cara mengikuti pinggiran areal yang telah dibuka dengan langsungmembawa alat GPS Navigasi dengan dipandu oleh pihak Kelompok TaniTunas Harapan dan Dinas Pertanian TPH Kab.

Kdi Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Kdi Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

384, sebagai Asisten Kepala Divisi Navigasi dan Komunikasi;

= Bahwa, pada hari Jum?at tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 07.50 WIB pada posisi 06 24 52? LU - 107 52? 16?BT pada halu 040, jaga radar melihat adanya kontak dengan radar sperry marine pada baringan 025 pada jarak 4,36 Nm. Setelah dilakukan pengeplotan, kontak berada pada posisi 06 23 46? LU - 107 52? 11?BT.

Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;

DireksiNo.Kep. 112/0M.002004 tanggal 29 Oktober 2004 Jo Kep.92/OM.00/2008tanggal 28Agustus 2008 ;e Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan Master Plan luas pembebasan adalah102 Hektar yang sedang dilakukan proses pembebasan oleh PanitiaPengadaan Tanah dan untuk luas existing (keadaan saat ini) itu luasanbandara kurang lebih 99 hektar Fasilitas alat navigasi, VIOAR (Alat untukPendaratan) dan Antena Receiver dan lahan kosong, terminal, ruaway danAppron.

Inhu ;Bahwa cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut yaitudengan cara mengikuti pinggiran areal yang telah dibuka dengan langsungmembawa alat GPS Navigasi dengan dipandu oleh pihak Kelompok TaniTunas Harapan dan Dinas Pertanian TPH Kab.

Kdi Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Kdi Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusanSurat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi /uang rambu (Kapal Lokal = GT x Hari x Rp.250, dan Kapal Asing = GT xHari x 0,035 x Kurs Dollar pada saat itu), uang tambat (GT x Hari x Rp.19,),uang labuh (GT x Hari x Rp.50,), jasa barang (1 % dari kontrakpembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaanbongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,), berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Nusantara; 19. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu sebesar tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah Nomor : JR-02/15. 066261, tanggal 03 Juni 2015 atas nama Kapal KLM.

Nusantara188. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu sebesar tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah Nomor : JR-02/15. 066261, tanggal 03 Juni 2015 atas nama Kapal KLM.