Ditemukan 2375 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2008 Tanggal 4 Mei 2010 — PT. HOTEL INDONESIA NATOUR, ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, GUNTUR AGUNG ARDIANSAH,.AGUS SUPARMAN, S.Kom, dkk.
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun benar pertimbangan Hakim PTTUN bahwa Panitia PenyelesaianPerselisinan Peroburuhan (P4P) merupakan administrative beroep, quasirechtspraak atau Peradilan Administrasi Semu sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 48 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 TahunHal. 32 dari 36 hal. Put.
Register : 10-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 7 Juni 2018 — H. ACHMAD SUGIMAN, dkk : DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
367 — 403
367 — 403
PokokPokok Hukum Tata Usaha Negaraterbitan Binacipta, KTUN pada hakikatnya harus merupakantindakan hukum tata usahaNegara (dan bukan berisi tindakanadministrasi semata), menimbulkan hubungan hukum yang baruyaitu hak dan kewajiban bagi pihak yang dituju oleh keputusan,sehingga sifat keputusan dalam sebuah KTUN memiliki karakteristikutama yaitu adanya pernyataan kehendak dari pejabat yangberwenang yang memiliki konsekuensi hukum dalam bentuk normakonkret, ketetapan, rencana, dan perundangundangan semu
Register : 08-07-2014 — Putus : 20-02-2015 — Upload : 20-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 66/PDT.G/2014/PN.YYK Tanggal 20 Februari 2015 — 1.Tuan MUHAMMAD NIZAAR
2.Nyonya ARIE YANI NOBELIA
melawan
1.PT BANK MEGA Tbk
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
3.Rochmat Nur Iswanto
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
60 — 8
60 — 8
Kemudianpada saat dilakukan Lelang telah ditawar dengan harga tertinggiberdasarkan Tim Penilai yang diajukan Tergugat yang mana nilai limitharga adalah tidak wajar dan tidak menunjukkan lelang yang dilakukanTurut Tergugat adalah nilai lelang riil/ harga sebenarnya akan tetapihanya nilai lelang semu atau hanya formalitas dengan nilai Rp.625.000.000, (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) karena nilaipasar barang jaminan adalah minimal sebesar Rp 1.800.300.000, (SatuMilyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
Register : 06-11-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2012 Tanggal 20 Februari 2013 — PT. INDAUDA vs KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
120 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenamasih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu(KPKNL) yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlahberdasarkan hukum publik melainkan menurut hukum privat ic.Pasal 2 sub a UndangUndang No. 5 Tahun 1986;e Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaiantindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangkapengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karenaadanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang manaPUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
218 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 55 K/Pdt.SusKPPU/2014Membandingkan dokumen tender sebelum penyesuaianMenciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukanuntukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yangmengikuti tender, dengan
Persekongkolan dalam Tender (selanjutnyadisebut ''Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelakuusaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalamupaya memenangkan peserta tender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:kerjasama antara dua pihak atau lebih;secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakan penyesuaiandokumen dengan pesertalainnya;membandingkan dokumen tender sebelum penyerahanmenciptakan persaingan semu
bersekongkol berdasarkanPedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalahkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a kerjasama antara dua pihak atau lebih;b secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;a menciptakan persaingan semu
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg. Tanggal 8 April 2016 — AGUS RIYANTO
103 — 28
103 — 28
dengan DEDY YOGASARA aliasDEDY TIONG untuk menggunakan PT.Mitra Teladan Jaya Karsa sebagai salahsatu. perusahaan pendamping selain perusahaanperusahaan lain yangdigunakan oleh DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG tersebut dapatdikatakan sebagai perobuatan persekongkolan antara Terdakwa AGUSRIYANTO dengan DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur danatau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebut telah menciptakanpersaingan semu
PT.MitraTeladan Jaya Karsa dengan cara meminjamkan atau menggunakan PT.MitraTeladan Jaya Karsa sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARA aliasDEDY TIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan persekongkolanantara Terdakwa AGUS RIYANTO dengan DEDY YOGASARA alias DEDYTIONG untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tindakantersebut telah menciptakan persaingan semu
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 12-K/PMT-II /AU/I/2019 Tanggal 14 Mei 2019 — Herry Syam Sectio, A.Md. Mayor Tek
359 — 169
359 — 169
Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.6.
Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.18.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, VS H. Abdul Haris Nasution, S.H., M.Kn.,
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bertentangandengan kaidah hukum Penyiaran dan yang lebih ironis lagi putusanyang dimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuh suburkankeangkuhan pimpinan lembagalembaga yang tidak taat kepadaketentuan hukum penyiaran serta tidak berkenan /egowo meletakkanjabatannya sekalipun masa jabatannya telah berakhir sebagaimanayang dipertontonkan Penggugat dalam perkara ini, sehingga olehkarenanya pertimbangan hukum yang keliru tersebut haruslah dianulirdan dibatalkan oleh Judex Juris;Bahwa pembenaran semu
Register : 18-12-2019 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PA POLEWALI Nomor 724/Pdt.G/2019/PA.Pwl Tanggal 20 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 41
114 — 41
Bahwa dalildalil jawaban Penggugat pada poin 4 (empat) dan5 (lima), Tergugat tidak perlu menanggapinya karena alasan Penggugatadalah alasan semu semata, karena tidak sesuai faktafakta danperistiwa yang terjadi;5. Bahwa pada poin 6 (enam) Tergugat juga tidak perlumenanggapinya, karena alasan Penggugat adalah alasan dibuatbuatsemata untuk menjebak Tergugat, sebab tidak ada kerumunan keluargaatau tetangga Tergugat yang datang bawa parang dan balok;6.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/Pdt/2013 Tanggal 28 Oktober 2014 — BUPATI TABANAN, Dk vs I WAYAN SUKAJA, S.Sos, Dkk
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, alat bukti yang diajukanmengandung fakta kongkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitumembuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan eratdengan perkara yang diperiksa; Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan, benaran: (M.
Putus : 28-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 28 Juni 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) vs GENERAL ELECTRIC (GE) TRANSPORTATION, dk.
281 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang kedua, dalam kontekstender, kami menangkap tender ini bukan tendersebenarnya (tender semu). Kami mengundang Direksi,apakah ini kesalahan Direksi atau Panitia Tender?Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999. Jawaban Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilah yang harus kami ubah dalam juklak Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 242 K/Pdt.Sus/2012 67.68.69. kami sehingga istilah yang ada saat ini mungkinterkesan rancu.
Yang kedua, dalamkonteks tender, kami menangkap tender ini bukan tender sebenarnya(tender semu). Kami mengundang Direksi, apakah ini kesalahan Direksiatau Panitia Tender? Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999Direktur Teknik Pemohon telah menyatakan dengan tegas :Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilahyang harus kami ubah dalam juklak kami sehingga istilah yang ada saatini mungkin terkesan rancu.
Register : 02-12-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1821/Pdt.G/2020/PA.Pbr Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 43
64 — 43
2016 terjadi orag tua PemohonDstnya Akan tetapi di bulan Oktober 2020 orang tua Pemohon tidakpernah sama sekali berniat untuk mendamaikan pemohon denganTermohon,Dstnya Pemohon Konvensi tidak ingin berpolemik lagidan tidak perlu Pemohon konvensi tanggapi lagi karna memang dariHlm 20 dari 45 Him Putusan Nomor 1821/Pat.G/2020/PA.Pbrawal pernikahan antara Termohon Konvensi dengan PemohonKonvensi sudah tidak ada lagi Pemohon konvensikan rasakan salingmenyangi dan mengasihi dari Termohon Kovensi hanya semu
Register : 10-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 501/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 13 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
93 — 48
93 — 48
Bahwa pertanyaan yuridis tersebut, sangat perlu dijawab agar perkaraaquo tidak menjadi semu dan ambigu;DWANGSOM TIDAK BERDASAR HUKUMa. Bahwa posita angka (14) dan petitum angka (5) menuntut agarditerapkan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) perhari atas setiap kelalaian melaksanakan putusan;b.
Register : 30-04-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PA MALANG Nomor 854/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tanggal 23 Februari 2016 — PENGGUGAT I
PENGGUGAT II
PENGGUGAT III
PENGGUGAT IV
m e l a w a n
TERGUGAT I
TERGUGAT II,
TERGUGAT III
TERGUGAT IV
TERGUGAT V
TERGUGAT VI,
130 — 37
130 — 37
Bahwa, oleh karenanya, semua muatan dari posita gugatan ParaPenggugat hanyalah cerita dan harapan Para Penggugat belaka, yang tidakberdasarkan hukum dan fakta hukum, melainkan cerita dan harapan semu,sebab masingmasing anak atau ahli waris sah dari P ..........
Putus : 19-03-2011 — Upload : 15-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2865 K/Pdt/2011 Tanggal 19 Maret 2011 — DHEWAYANI vs Ny. SINAH binti PIâÃÂÃÂIN, dkk
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 67 K/Sip/1972, menyatakan : Bahwa Putusan Judex Facti dibatalkan, jika Judex Facti tidak memberikanalasan/pertimbangan pertimbangan yang cukup ;3 Bahwa Majelis Hakim Memberikan Pertimbangan Hukum Pembuktian yanghanya didasarkan pada Asumsi belaka, yang terlalu Sederhana (Simpliciter)upaya Pembuktian yang sangat Singkat (Summier), suatu Kesimpulan terhadapKejadian Jual Belinya yang semu/fiktif atau Perbuatan Pura Pura Jual Belidengan pembantunya (Nona ISA)/ schijinhandeling tersebut, dengan tidakdidukung
Putus : 23-08-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK / Pdt / 2011 Tanggal 23 Agustus 2011 — HERA WIJAYA atau WONG HERA WIJAYA (D/H. WONG HEE FOE) vs Ny. YETTY SUTJITRO,Dkk
68 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
YettySoetjitro (Terlawan ) dengan Wira Budiman Gumulya (Terlawan Ill)tersebut dalam Akta Jual Beli No. 131/123/Sm.Ut/84 tanggal 20Nopember 1984 dengan alasan bahwa jual beli tersebut merupakanjual beli semu karena fakta yang sebenarnya adalah Ny.
Register : 07-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1444/Pdt.G/2020/PA.Mks Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 8
10 — 8
.: 1444/Pdt.G/2020/PA Mkskarena faktanya Penggugat Rekonvensilah yang selalu mendesakTergugat Rekonvensi untuk secepatnya mengajukan perceraian ini,seharusnya Penggugat Rekonvensi punya sedikit empati kepadaTergugat Rekonvensi, sebab apabila berbicara umur maka seharusnyaPenggugat Rekonvensi malu dengan kelakuannya yang hanyamemikirkan kesenangan semu dan menuntut Tergugat Rekonvensidiluar kewajaran penghasilannya, maka dari itu Tergugat Rekonvensimenolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut
Register : 10-09-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Jmb Tanggal 17 Januari 2019 —
117 — 43
117 — 43
Akta Notaris yang dibuat dengan Matern suatuperjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah/rumah yangdibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan hak membelikembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka haldemikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang..
Register : 31-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
BINSAR CHARLES NAINGGOLAN
Tergugat:
PT. CIPTA BAJA TRIMATRA
64 — 26
BINSAR CHARLES NAINGGOLAN
Tergugat:
PT. CIPTA BAJA TRIMATRA
64 — 26
Pasat 3 KKWT NO.137/5PKKWT/HRD/X/2017 telah mengatur bahwa semu karyawan TERGUGATtermasuk PENGGUGAT wajib menaati Peraturan Perusahaan baik berupaketentuan tertulis maupun tidak tertulis dan berkewajiban melakukan tugasyang diberikan kepadanya dengan sebaikbaiknya.Halaman 23dari 41 hal.
Register : 11-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Kgn Tanggal 26 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
HUDARI Bin H. DAUD
75 — 8
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
HUDARI Bin H. DAUD
75 — 8
Hal ini penting dilakukan polisi karena untuk menentukankedudukan terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan serta untukmenghindari penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu ataurekayasa yang menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitumendapatkan kebenaran materiil.0 Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanyamemperhatikan actus reus. terdakwa saja tetapi juga harusmempertimbangkan mens rea terdakwa, sehingga akan diperolehpenegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.