Ditemukan 1874 data
11 — 1
Chayyun Arifin, SH.
10 — 1
CHAYYUN ARIFIN, SH.
15 — 2
Chayyun Arifin, S.H, juga tidak berhasil ; Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang telah menyerahkan SuratPemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor : 848/09/2013, tanggal 1Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Batang ;Bahwa, Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, tidak adamenyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian
44 — 7
Chayyun Arifin, S.H. Drs. Masrur, S.H., M.H.Hakim Anggota, PaniteraTtd TtdDrs. Iskhaq, S.H. Drs. KawakibyPerincian Biaya : Pendaftaran :Rp = 30.000,00. Biaya Proses :Rp 50.000,00. Panggilan :Rp 250.000,00. Redaksi :Rp 5.000,00 Materai Rp 6.000.00Jumlah : Rp 341.000,00Halaman 17 dari 17 halamanPutusan No.0367/Pdt.G/2011/PA.Pkl.
20 — 1
CHAYYUN ARIFIN, SH. Drs. H. MUGNI LABIB, SH., MH.Hakim Anggota,Drs. MUCHTARUDDIN.Panitera Pengganti,Drs. MOCHAMMAD ZAIDIN.Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.953 /Pdt.G/2016/PA.Ba.Perincian Biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanBiaya RedaksiBiaya MateralJumlahRpRpRpRpRpRp30.000,50.000,300.000,5.000,6.000,391.000,Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.953 /Pdt.G/2016/PA.Ba.
82 — 23
Chayyun Arifin, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi olehDrs. H. Muchtaruddin dan H. Muh. Djamil, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, dibantu Mugiarti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh pihak Penggugat dan Tergugat ;Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd ttdDrs. H. Muchtaruddin Drs. H. Chayyun Arifin, S.H.Hakim Anggota,tidH. Muh. Djamil, S.H.
68 — 22
CHAYYUN ARIFIN, S.H.PANITERA PENGGANTITtd TtdDrs. H. SUNTAMAPerincian biaya: 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya APP : Rp. 50.000,003. Biaya panggilan : Rp. 740.000,004. Meterai :Rp 6.000,005. Redaksi : Rp. 5.000,00Jumlah : Rp. 831.000,00UNTUK SALINANPENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGANPlh. PANITERATtdDrs. H. SUNTAMAHIm. 27 dari 27 him. Penetapan No 0137/Pdt.G/2012/PA.PkI.
17 — 5
CHAYYUN ARIFIN,SH INURJANAH, SH., M.HPanitera ttd Drs. KAWAKIBY
20 — 2
Chayyun Arifin, SH., (HakimPengadilan Agama Pekalongan), tetapi juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohonmemberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :I.
46 — 15
CHAYYUN ARIFIN,SH INNURJANAH, SH., M.HPaniterattd Drs. KAWAKIBY
12 — 13
CHAYYUN ARIFIN, SHHj. ROOSTYATI KAMAL, SHPANITERA PENGGANTIDrs. FAUZANRincian Biaya Perkara:1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Redaksi : Rp. 5.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,264. Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 266.000,2728
22 — 3
Chayyun Arifin, S.H, ketua majelis, dihadirioleh Nurjanah, SH, MH, dan Drs. H. Zaenuri, M.Hum, masingmasing sebagai hakimanggota, dibantu oleh Drs. H. Suntama sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri olehPemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi. Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd TtdNurjanah, S.H., M.H. Drs. H. Chayyun Arifin, S.H.Hakim Anggota, Panitera Pengganti,Ttd TtdDrs. H. Zaenuri, M.Hum Drs. H. SuntamaPerincian Biaya: Pendaftaran : Rp 30.000,00.
15 — 5
Chayyun Arifin, SH, Hakim/MediatorPengadilan Agama Pekalongan sebagai Hakim Mediator untuk penyelesaian perkara inisecara damai melalui proses mediasi dan telah memerintahkan pula para pihak untukmenempuh mediasi melalui mediator yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mendengarhasil proses mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depansidang melaporkan bahwa mediasi Tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara inisecara damai sebagaimana
82 — 11
CHAYYUN ARIFIN, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Pekalongan)namun tidak berhasil juga dan pelaksanaan mediasi tersebut telah sesuai dengan pasal 2ayat (2) dan pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkanpasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama jo.