Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-03-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 10 Juli 2017 — SUHENDRA Bin BANI.
7220
  • ;Bahwa berdasarkan Proposal tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat olehpemerintah Desa nagrak Jaya tentang permohonan Dana BantuanGubernur Jawa Barat T.A 2015 peningkatan Infrastruktur pembangunanDesa sebesar Rp. 100.000.000, yaitu pekerjaan perkerasan jalan Desadengan volume panjang 800 meter dan lebar 2,5 metre serta goronggorong sebanyak 7 buah ;Bahwa lokasi pekerjaan perkerasan jalan tersebut adalah di KampungBabakanjayaBabakanmindi RI/RW. 002/004 Desa Nagrak Jaya Kec.Curug Kembar Sesuai dengan RAB
Register : 17-06-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 11-02-2019
Putusan MS BIREUEN Nomor 227/Pdt.G/2016/MS.BIR
Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat:
Sriwati binti M.Jamil
Tergugat:
Subqi bin Hanafiah
6431
  • tersebut sekarang inidikuasai oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dari jawabmenjawab antara Penggugatdan Tergugat dipersidangan ternyata Tergugat mengakui sebagiandalil gugatan Penggugat dalam hal sebagai berikut: Bahwa, pada dasarnya apa yang dalilkan Penggugat dalamgugatannya mengenai hubungan hukum Penggugat danTergugat adalah benar; Bahwa, objekobjek perkara adalah benar merupakan hartabersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama dalamikatan perkawinan, hanya Saja telah selesai dibagikan di Desadengan
Putus : 18-02-2010 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 06 / Pdt.G / 2009 / PN.Mgl
Tanggal 18 Februari 2010 — RUSNAWI BINTANG MARGA, SE; DKK. Lawan PT. GARUDA PANCA ARTA (PT.GPA)
62173
  • Saksi FAHRULOH, Ssos, MM bahwa saksi pernah menjabat sebagai Staf Pertanahan di BPN; bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah yang terletak di pinggir Sungai WayTerusan, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; bahwa tanah lokasi sengketa terse but termasuk dalam wilayah HGU.PT GPA; bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah eks register 47, yang terbagi dalam 3 desadengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Main road; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Way Terusan
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1477/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DIAN EKA LESTARI, SH., MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IBNU FERRY alias FERRY Bin EDI PRAMONO
14831
  • Kresek sejak tahun2007.Bahwa sejak tahun 2009 saksi menjabat sebagai PLT Sekretaris Desadengan pimpinan saksi langsung adalah Kepala Desa yang bernamaSaksi M.
Register : 10-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Bkn
Tanggal 22 April 2015 — Jasman R melawan Pimpinan PT Arindo Tri Sejahtera (Ciliandra Perkasa Group, dahulunya Surya Dumai Group)
8129
  • selaku Kepala Desa Senama Nenek sejak tahun 2012 sampai dengansekarang;Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Senama Nenek;Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nasir, Iskandar, Sayang dan Sahundan orangorang tersebut ada memiliki tanah di Desa Senama Nenek;Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Nasir, Iskandar, Sayang dan Sahuntetapi tanah tersebut sudah menjadi kebun kelapa sawit milik PT Arindo Trisejahtera;Bahwa pemilik lahan yang ada di kawasan tersebut didata oleh BPN dan pihak Desadengan
Putus : 26-07-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Juli 2013 — THOMAS PATTIWAELLAPIA, vs. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN R.I, Cq. PANGLIMA TNI, Cq. KEPALA STAF TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, dkk
4838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prosedure dengan cara yangsederhana tercantum didalam pasalpasal peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961sebagai berikut:Pasal 3 (ayat 2);Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:a Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan;bPenetapan batasbatasnya;Pasal 4 (ayat 1);Setelah pengukuran sesuatu Desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, makadibuat petapeta pendaftaran yang memakai perbandingan;Pasal 4 (ayat 2);Peta itupun memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam Desadengan
Register : 08-06-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 102/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Miftachul Ulum
2.Ulin Nuha
Tergugat:
Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
10345
  • Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.pengangkatan perangkat desa dilaksanakan oleh Kepala Desadengan mekanisme yang diawali dengan Penjaringan danpenyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dan diakhiri denganpengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.Oleh karenanya secara proses, pengangkatan perangkat desadilakukan atas kehendak dari Tergugat yang diwujudkan dalam suatu Keputusan;b.
Register : 15-10-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
1.SALPA RABI
2.NURDIN
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
14885
  • Pengalaman bekerja di pemerintahan desadengan skor sebagai berikut : Lama Pengalaman Skor Lebih dari 1 s.d 5 TahunLebih dari 5s.d 10 TahunLebih dari 10 s.d 15 TahunLebih dari 15 s.d 20 TahunLebih dari 20 Tahun O1;/ & Oo /PO + 2. Pengalaman bekerja di pemerintahan nonpemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :Lama Pengalaman SkorLebih dari 5s.d 10 Tahun 1Lebih dari 10 s.d 15 Tahun 2Lebih dari 15 s.d 20 Tahun 3Lebih dari 20 Tahun 4 b.
Register : 20-10-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 2 Februari 2015 — NARWIN SAPUTRA ALS. NARWIN BIN ANDI
5719
  • Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desadengan baik;Melaksanakan dan mempertanggungjawabkanpengelolaan keuangan desa;Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;Mendamaikan perselisinan masyarakat ;Mengembangkan pendapatan masyarakat ;.Membina, mengayomi dan melestarikan nilainilai sosialbudaya dan adat istiadat;. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;dan(2)o.
Putus : 28-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 113/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 28 Februari 2012 —
237
  • untuk mengerjakan adalah Sekretaris Desa dan saksitidak menanyakan kenapa tidak saksi yang mengerjakan karenasaksi percaya kepada Kepala desa akan dikerjakan sesuai denganaturan;Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pemalsuan tandatangan dan saksi tidak terima;Bahwa menerima honor dari Kepala desa;Bahwa saksi tidak pernah membawa uang Rp. 30.600.000, uangADD dan itu uang pribadi Kepala desa;Bahwa saksi tidak difungsikan dalam hal pengerjaan;Bahwa secara aturannya setiap pencairan dana harus Kepala desadengan
Register : 18-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 302/Pid.B/2020/PN Dgl
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.IKRAM,S.H.
2.ERLITA RATNA SHANTYADEWI, SH.
3.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ANWAR JUMBU, S.H.
7138
  • tersebut ada masalah sebelum kejadiangempa pada tahun 2018, awalnya pada saat itu saksi tidak mengetahulmasalah tanah tersebut antara saksi Muslin, saksi Fery Fernando dansaudara Sowidaryono kemudian saksi Muslih datang kepada saksidengan mengatakan "bagaimana dengan ini tanah saya merasa ditipu,Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Dgl saya mau lapor ke Polsek" kemudian saksi berkata "silahkan, akan tetapiselesaikan dulu di desa; Bahwa masalah tanah tersebut sempat diselesaikan di desadengan
Register : 02-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pkb
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7642
  • Provinsi SumateraSelatan, berdasarkan keterangan Kepala Dusun I, Desa , tanah tersebutmerupakan tanah desa (fasilitas umum) yang dapat dikelola oleh warga desadengan perjanjian secara lisan, tanah tersebut memiliki batasbatas:Sebelah Utara > Sungai jalur sepanjang 150 mSebelah Selatan : saluran pembuangan air sepanjang 150 mSebelah Barat > tanah sepanjang 100 mSebelah Timur : kebun karet milik sepanjang 100 mMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa (Objek
Register : 13-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
1.Bariza Hapip
2.Edi Susanto
Tergugat:
1.PPS Kepala Desa Batu Ampar
2.Sri Damayanti
3.Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Turut Tergugat:
1.Bamus Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun
2.Camat Pauh
3.Bupati Sarolangun
5216
  • Kemudian PPS menjawab tidak sama, ada di Komputertetapi tidak ada di DPT rapat pleno;Bahwa operator DPMD Wawan menjelaskan kepada ketua PPS bahwa DPTtersebut sesuai dengan DPT yang bapak rubah pada tanggal 4 Agustus 2018.Dan dengan tegas PPS mengatakan kami tidak pernah datang apalagimerubah DPT baru;Bahwa kemudian operator DPMD menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wib ada satu orang calon Kepala Desadengan seseorang yang mengaku Ketua PPS membawa lima nama danmenggatikan
Register : 18-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 8 Februari 2018 — Penggugat:
HOLDI, ST
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANGAI HULU
Intervensi:
MARJO, SE
8661
  • Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desadengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyalaporan dari BPD ; 4. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilihpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan danpengangkatan Kepala Desa ; Halaman 62 dari 73 hal. Put.
Register : 21-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sahril Majido
2.SUKMAN
3.La Ilu, S.pd
4.Hasanuddin
5.Januddin
6.Jafarudin
Tergugat:
Kepala Desa Pajala
267102
  • Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa pengisianjabatan perangkat desa yang kosong paling lambat dilakukan 2 (dua) bulan salahsatunya dengan cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum ketentuan peraturan perundangundangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan perangkat desadengan
Register : 06-03-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 30/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
Ashadi Suwardi
Tergugat:
1.Bupati Demak
2.Ketua Panitia Seleksi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11138
  • Justrtu PENGGUGAT tidak paham tentangbatasan kewenangan dalam kegiatan kerjasama antara Panitia Desadengan pihak ke3, incasu Fakultas Ilmu Sosial dan PolitikUniversitas Indonesia; 5.
Putus : 03-02-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 3 Februari 2015 — KHOLIL FAIZIN bin RASWAD (TERDAKWA)
7623
  • Dana ADD Ro 25.383.821,00Yang tidak dapat ditelusuri sumber Rp 26.638.409,00anggarannyaJumlah Rp 52.022.230,00 Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam kurun waktu 2 tahunanggaran dilakukan dengan satu niat untuk mendapatkan uang kas desadengan macam yang sama yaitu masalah uang maka Dengan demikianmenurut majelis unsur diatas telah terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.
Register : 15-08-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2017/PTUN.PL
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
MARIAJANG
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
12460
  • Bahwa penggugat juga berlaku diskriminatif terhadap wargadesa yang tidak mendukungnya sewaktu pemilihan kepala Desadengan cara tidak menyetujui Proposal yang dimohonkan olehmasyarakat desa yang tidak memilinnya.;5.
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN
Tanggal 27 Maret 2018 — Drs. H. SULISTIANTO, MSi.,Cs VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
306371
  • Bahwa, Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Besitang; Bahwa, Pada tanggal 29 Januari 2018 ada undangan Rakoor sudah diantarkepada tim penghubung dengan pak Iman, tanggal 30 ada rapat koordinasidengan menghadirkan kordes untuk korcam PPL di PPS dan yang hadir ada 6(enam) Desa 3 (tiga) Kelurahan; Bahwa, Saksi ada memonitor di 2 (dua) Desa terlaksana Verifikasi faktualdengan hasil 0 dukungan, dan Verifikasi yang dilaksanakan di 6 (enam) Desadengan baik namun untuk 3 desa yaitu Desa PIR ADB, Desa Sukajaya
Register : 26-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
HERI PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA NGERONG KECAMATAN GEMPOL KABUPTEN PASURUAN
Intervensi:
IMAM GHOZALI
211138
  • Panitia Penjaringan dan PenyaringanPerangkat Desa Ngerong memberikan laporan kepada Kepala Desadengan Surat Nomor: 12/PAN.NGR/X/2020 Perihal: Laporan HasilPelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Tanggal 07 Oktober 2020;19.Bahwa, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ngerongjuga membuat Berita Acara Nomor: 12/PAN.NGR/X/2020 Tentang HasilUjian Seleksi Perangkat dengan lampiran Rekapitulasi Hasil SeleksiPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ngerong KecamatanGempol Kabupaten Pasuruan