Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Tata UsahaPimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Sandi danTelekomunikasi.(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian KeuanganSekretariat Daerah, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.Bahwa terdakwa UUS RUSLAN, SE.

Bojonegoro saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD Dinas Pendidikan Kec. Ngraho dimana saksi mendudukijabatan tersebut sejak Oktober 2009 sampai dengan Pebruari 2013.Bahwa benar di Kabupaten Bojonegoro ada 28 (dua puluh delapan) UPTD DinasPendidikan yang tersebar di masingmasing kecamatan dan 1 (satu) UPTD SekolahModel Terpadu.

(III/D), Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha,berdasar Surat Tugas Nomor 53/ST12.13/VIII/2017 tanggal 23Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarangPEMBANDING II;PEMERINTAH RI di JAKARTA Cq.

ANDERSON, SH,MMmerupakan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang,HERKOLANUS RONI, SH, M.Si merupakan Kepala Sub bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah kabupaten Sintang, HARTATI, SH merupakan Kepala SubBagian Perundangundangan Sekretariat Kabupaten Sintang, ANDI RAJASURYANTO, SH merupakan kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Sintang, ERNY SUMIYATI TJUNG, SH merupakan Staff BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dan HENGKY ARIANTO, SHmerupakan

DIPDATahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 150.000.000, untukproyek yang dikerjakan secara Swakelola =;SAKSI TX : HALIMAH DUMATUBUN Lahir di Waemangit, 6Februari 1976 (32 Tahun), Tempat tinggal di Namlea, AgamaIslam, Pekerjaan PNS pada Bagian Keuangan Setda KabupatenBuru, Pendidikan SMA pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak115Tahun 2000, yang ditempatkan di Bagian Keuangan, SetdaKabupaten Buru ;Bahwa saksi bertugas di Bagian Keuangan pada SubBagian

PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan diwilayah Ashmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautandiantaranya, mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5Halaman 16 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKI(lima) orang atau lebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958), yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistandan Iran, dan dengan tidak memperdulikan akan

Ahmad Munir (AnalisKepegawaian Penyelia pada Subbagian Kepegawaian danHukum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi) pada bulanFebruari Tahun 2020 sebanyak 3 lembar, dengan rincian lembarpertama untuk yang bersangkutan (Penggugat), lembar keduauntuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung JabungBarat dan lembar ke tiga untuk KPPN Kuala Tungkal.Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020, Penggugatmenyerahkan i1(satu) lembar SK a quo sebagai tembusankepada Asiyah (Pengadministrasi Kepegawaian KantorKementerian

Yusuf Supriatna,S.H, M.AP,Jabatan Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat ;6. Dindin Jamaludin,S.H, M.H, Jabatan Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi pada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;7. Ary Sutarman,ST, Jabatan Kepala Seksi PencegahanDampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan HidupPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;8.

dimintakanagar di masukkan dalam PAPBD tahun 2004 ternyata tidakada dianggarkan.e Bahwa uang sebesar Rp. 480.000.000, telah saksi salurkankepada masingmasing aparat pemerintah Desa melaluiCamat Se Kabupaten Tapanuli Selatan.e Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya3 Rahmat Syah Harahap, di depan persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.e Bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian

Anggaran dan Belanjauntuk didisposisi kepada Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Umum untukHalaman 155 dari 321 Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sbydilakukan verifikasi, ketika dilakukan verifikasi ternyata ada beberapapersyaratan yang tidak dilampirkan dalam SPP tersebut sehingga SPP tersebutdikembalikan kepada Bagian Perekonomian untuk dilengkapi, selanjutnyadilengkapi oleh Bagian Perekonomian dengan melampirkan perjanjian jualbeli dan nota dinas Bupati selanjutnya dibuatkan SPM oleh staf pada SubBagian

DadiTjokrodipo Kota Bandar Lampung yang bertugas antara lain adalahsebagai berikut:a Mengumpulkan dan menganalisis data di Subbagian umum dankepegawaian dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkunganRSUD Dr. A.

Dadi TjokrodipoBandar Lampung.Mengevaluasi dan Pengumpulan laporan kegiatan pada Subbagian umumdan kepegawaian kepada Ka. Tata Usaha RSUD Dr. A. Dadi TjokrodipoBandar Lampung.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.e Bahwa selain jabatan struktural tersebut diatas Terdakwa juga menjabatsebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola AnggaranKementerian Kesehatan Republik Indonesia RSUD Dr. A.

Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan ekstanah bengkok milik Pemerintah Kota Tegal, maka pada tanggal 22 Juni2011 Terdakwa selaku Walikota menerbitkan Surat Keputusan Nomor590/119/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim TeknisPemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, dimana Terdakwaselaku Walikota menjabat sebagai Penasehat Tim Pengarah; SekretarisDaerah (Edy Pranowo) sebagai Pembina Tim Pengarah; Kepala BagianTata Pemerintahan (Hartoto) sebagai Ketua Tim Pengarah; Kepala SubBagian

Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan ekstanah bengkok milik Pemerintah Kota Tegal maka pada tanggal 22 Juni2011 Terdakwa selaku Walikota menerbitkan Surat Keputusan Nomor590/119/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim TeknisPemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, dimana Terdakwaselaku Walikota menjabat sebagai Penasehat Tim Pengarah; SekretarisDaerah (Edy Pranowo) sebagai Pembina Tim Pengarah; Kepala BagianTata Pemerintahan (Hartoto) sebagai Ketua Tim Pengarah; Kepala SubBagian

Tugas :1) Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaikbaiknyadalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.2) Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentangrencana kerja dan anggaran serta Laporan Tahunan3) Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalampelaksanaan tugastugas pegawai yang berada dibawahnya sertamelaksanakan pengendalian terhadap seluruh tugas secaraefektif dan efesien dengan memperhatikan prinsip kehatihatian .4) Meneliti mengelola dokumen, administrasi

masalah tindakpidana dugaan Korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran kreditkonsuntif/kredit pegawai berpenghasilan tetap tahun 2008 s/d 2011 di PD.BPRCabang Banjaran Kabupaten Bandung ;Bahwa posisi jabatan saksi di PD.BPR Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagaiPJS Kepala Sub Bagian Kredit dan Marketing BPR Banjaran Kabupaten Bandung,diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD.BPR Kabupaten Bandung No.800.4/49/S.Kep.Dit/V/2012 tentang penunjukan Pejabat Sementara (PJS) Kepala SubBagian

Dan berdasarkan dokumen persyaratankredit, secara formil sudah terpenuhi dan dinyatakan lengkap oleh Kepala SubBagian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pelaksanaan Kredityang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor : 581/13 /KEP.DIR/II/2010tanggal 05 Pebruari 2010.

Banjaran,berkas permohonan pinjaman diserahkan ke SubBagian Administrasi Kredit.Sub Bagian Administrasi kredit membuat SuratPerjanjian kredit dan kuitansi pencairan pinjaman danBukti potongan biaya administrasi pinjaman dan BukuTabungan yang di cap besarnya tabungan barudiserahkan ke Kantor PD.BPR Kabupaten BandungCabang Banjaran/Pimpinan Cabang Banjaran untukditanda trangani.243.

SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNYIRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahuioleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs.

SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNY88)89)90)IRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahuioleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ;1 (satu) lembar foto copy INVOICE yang ditujukan kepada SekretarisDPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang :HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV, ;LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850 + XDMD+LAN ;Ballpoint Merek MONT BLANC ;TAS Kulit Merek HERE;Sepatu Kulit Merek STAMER?

BOPkepada SMAN, MAN, dan SMKN;e Pasal 22 Ayat (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban danaBOP merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/MadrasahNegeri;Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2013 tanggal 02 MeiTahun 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah/MadrasahNegeri Tahun Anggaran 2013 dijelaskan bahwa Penyaluran dana BOPoleh Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurif bdan c dilakukan oleh Kepala Subbagian

Meneruskan SPM dan dokumen pendukung pada bagian Subbagian belanja langsung dan tidak langsung.14. Kepala Sub bagian belanja langsung dan tidak langsungmeneliti kelengkapan dokumen sesuai jenis SPM.15. Menantangani cek list persyaratan pengajuan SPM.16. Menferifikasi kesesuaian Nomor, tanggal, nilai, dan jangkawakiu pelaksanaa.17. Menferifikasi kesesuaian Nomor NPWP dan Nilai potonganpada SSP.18. Mengembalikan SPM dan Dokumen pendukungnya pada loketapabila dokumen pendukungnya tidak lengkap.19.

TerdakwaJOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uang yang telahdijanjikan.Bahwa PINANGKI SIRNA MALASARIadalah seorang Pegawai Negeriberdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI WNo.KEPI870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada KejaksaanRepublik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPI1329/C.4/09/2007 Tanggal17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian

setelahTerdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uangyang telah dijanjikan.Bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI adalah seorang Pegawai Negeriberdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI WNo.KEPI870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada KejaksaanRepublik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPI1329/C.4/09/2007 Tanggal17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian

Melaksanakan tugastugas lain yang dilimpahkan oleh pimpinan danMenyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas SubBagian Pengeluaran;Bahwa dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 dan tahunanggaran 2011, terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negarasebesar Rp. 1.628.000.000, (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) karenaTerdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat DaerahPropinsi

di depan persidangan untuk memberikanketerangan sehubungan dengan adanya temuan BPK terhadap Penyaluran DanaBantuan Sosial dan Dana Hibah tahun anggaran 2010 dan 2011 padaPemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; e Bahwa saksi menyatakan pernah disidik oleh Penyidik pada Kejaksaan TinggiSulawesi Tengah dan tetap pada keterangannya di dalam Berkas Perkara;e Bahwa saksi diangkat menjadi PNS pada Dinas Pemuda dan Olah Raga DearahSulawesi Tengah sejak tahun 2008 sampai sekarang sebagai staf pada SubBagian

Langkat ialah Drs.PONIDI ASWA selaku Kepala Bidang Yankes Bahwa benar bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul08.00 Wib saksi ikut bersamasama dengan SAFRIANI mengambil uang ke SubBagian Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Langkat. Bahwa yang menerima uang Jampersal tersebut adalah Sdri. SAFRIANIsedangkan uang tersebut diterima dari Sdr. SELAMAT sebagai Staf Sub BagianKeuangan Dinkes Kab.

Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBandung, usulan tersebut diberikan ke Bagian Perencanaan BAPEDAKabupaten Bandung untuk disampaikan kepada TAPD Kabupaten Bandung dandibahas bersama dengan Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, hasilpembahasan tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung yangselanjutnya dibuat suatu dokumen DPPA (Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran).Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBandung menyusun rencana anggaran perubahan dan menugaskan SubBagian