Ditemukan 2258 data
127 — 77
Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapiHalaman 33 dari 42 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Selhanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakangugatan assessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secarahukum
AHMAD MUHLISIN ,SH
Terdakwa:
1.Anton Hermawan Bin Teddy Hermawan
2.Dudin Saadudin Alias Udin Alias Uwak Bin Hamdan
3.Suherman alias Eman Bin Aan Sap'an
4.Dina Kosmara Alias Ujang Bin Oman
183 — 100
WIJAYA dengan nomor 2175, 1165,1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033 dan 1034, 5 (lima)Sertifikat Tanah SHM atas nama TOMY WIJAYA dengan nomor 2501, 2109,1263/BU, 208 dan 333, 3 (tiga) buku SHM atas nama ONG KIEM KIOE dengannomor 834, 4452 dan 290, 3 (tiga) buku SHM atas nama NAGA WIJAYA dengannomor 2009, 2024 dan 2027, 3 (tiga) buku SHM atas nama LANI WIJAYA dengannomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua) buku SHM atas nama WENNY WIJAYAdengan nomor 602/BU dan 2215, 1 (satu) buku SHM Nomor : 1788
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959 ";Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/ 84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006 , menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan PemohonBanding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat"Nailed down", dengan demikian pengenaan Pajak KendaraanBermotor
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27Tahun 1959,Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1. Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon BandingHalaman 14 dari 48 halaman.
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal18 September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yangsejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalahsebagai berikut:1.
646 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1.
289 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskandari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2013Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/ 2006 tertanggal18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan denganpengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikianpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atasAlat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam UndangUndang Nomor
MUNFAINZI .SH
Terdakwa:
1.Dian Khaerudin Bin Andi Suhandi
2.Tatang Supendi Bin Abas Supendi
126 — 27
WIJAYAdengan nomor 2175, 1165, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,1033 dan 1034, 5 (lima) Sertifikat Tanah SHM atas nama TOMY WIJAYAdengan nomor 2501, 2109, 1263/BU, 208 dan 333, 3 (tiga) buku SHM atasnama ONG KIEM KIOE dengan nomor 834, 4452 dan 290, 3 (tiga) buku SHMatas nama NAGA WIJAYA dengan nomor 2009, 2024 dan 2027, 3 (tiga) bukuSHM atas nama LANI WIJAYA dengan nomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua)buku SHM atas nama WENNY WIJAYA dengan nomor 602/BU dan 2215, 1(satu) buku SHM Nomor : 1788
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1. Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon BandingHalaman 14 dari 48 halaman.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Terbanding/Tergugat II : PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA
Terbanding/Tergugat I : PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL
114 — 57
Bahwa berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor: 1788 K/Sip/ 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:279 K/Sip/1976, diketahui pada pokoknya menegaskan bahwa: ; Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakansementara dari hakim terhadap hal yang tidak termasuk pokokperkara;:dan berdasarkan pendapat Yahya Harahap (/bid, Halaman 884885)diketahui Putusan Provisionil (provisionele beschikking) merupakanHal. 37Put.
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Tergugat I : Raden Rudy Irawan
Terbanding/Tergugat II : Para Ahli Waris M.Tohir dan H.Toyib Badrah Helny Binti Machmud Ahmad Bulgan dan M. Ali Hanafiah Bin Machmud
Terbanding/Turut Tergugat III : Wahyudi
Terbanding/Turut Tergugat I : Dr. Muhammad Faisal
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Ilir Timur I Palembang
58 — 28
Dan jalan inilah yanghingga saat ini selalu dilalui/ dipakai PENGGUGAT menuju jalan umumterdekat;Bahwa PENGGUGAT harus dapat menerangkan secara rasional bagaimanakerugian tersebut bisa terjadi dan kemudian membuktikannya, sehinggabilamana tidak dapat membuktikanny maka Majelis Hakim harus menolaktuntutan kerugian tersebut (Mahkamah Agung No. 598 K/1971 18 Desember1971);TENTANG TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT31.32.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA RI No.279 K/Sip/1976 dinyatakan
40 — 26
Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnya bertujuan agarada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidaktermasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisiyang berisi pokok perkara harus ditolak..