Ditemukan 2258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1288 1088 1778 1188 1758 1988 17808 1789 1388
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SELONG Nomor -46/Pdt.G/2020/PN.Sel
Tanggal 10 Agustus 2020 — -HAJI UMAR Melawan -KEPALA DESA GERENENG
127 — 77
  • Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapiHalaman 33 dari 42 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Selhanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakangugatan assessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secarahukum
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum
Register : 23-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kds
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AHMAD MUHLISIN ,SH
Terdakwa:
1.Anton Hermawan Bin Teddy Hermawan
2.Dudin Saadudin Alias Udin Alias Uwak Bin Hamdan
3.Suherman alias Eman Bin Aan Sap'an
4.Dina Kosmara Alias Ujang Bin Oman
183 — 100
  • WIJAYA dengan nomor 2175, 1165,1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033 dan 1034, 5 (lima)Sertifikat Tanah SHM atas nama TOMY WIJAYA dengan nomor 2501, 2109,1263/BU, 208 dan 333, 3 (tiga) buku SHM atas nama ONG KIEM KIOE dengannomor 834, 4452 dan 290, 3 (tiga) buku SHM atas nama NAGA WIJAYA dengannomor 2009, 2024 dan 2027, 3 (tiga) buku SHM atas nama LANI WIJAYA dengannomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua) buku SHM atas nama WENNY WIJAYAdengan nomor 602/BU dan 2215, 1 (satu) buku SHM Nomor : 1788
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959 ";Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/ 84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006 , menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan PemohonBanding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat"Nailed down", dengan demikian pengenaan Pajak KendaraanBermotor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-06-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27Tahun 1959,Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1. Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon BandingHalaman 14 dari 48 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal18 September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yangsejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
646 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
289 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskandari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2013Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/ 2006 tertanggal18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan denganpengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikianpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atasAlat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam UndangUndang Nomor
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum
Register : 23-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 140/Pid.B/2020/PN Kds
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MUNFAINZI .SH
Terdakwa:
1.Dian Khaerudin Bin Andi Suhandi
2.Tatang Supendi Bin Abas Supendi
126 — 27
  • WIJAYAdengan nomor 2175, 1165, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,1033 dan 1034, 5 (lima) Sertifikat Tanah SHM atas nama TOMY WIJAYAdengan nomor 2501, 2109, 1263/BU, 208 dan 333, 3 (tiga) buku SHM atasnama ONG KIEM KIOE dengan nomor 834, 4452 dan 290, 3 (tiga) buku SHMatas nama NAGA WIJAYA dengan nomor 2009, 2024 dan 2027, 3 (tiga) bukuSHM atas nama LANI WIJAYA dengan nomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua)buku SHM atas nama WENNY WIJAYA dengan nomor 602/BU dan 2215, 1(satu) buku SHM Nomor : 1788
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-12-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS UBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-06-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1. Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon BandingHalaman 14 dari 48 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 516/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SARI JATININGSIH, SE
Terbanding/Tergugat II : PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA
Terbanding/Tergugat I : PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL
114 — 57
  • Bahwa berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor: 1788 K/Sip/ 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:279 K/Sip/1976, diketahui pada pokoknya menegaskan bahwa: ; Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakansementara dari hakim terhadap hal yang tidak termasuk pokokperkara;:dan berdasarkan pendapat Yahya Harahap (/bid, Halaman 884885)diketahui Putusan Provisionil (provisionele beschikking) merupakanHal. 37Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 45/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Hj. Samikem Diwakili Oleh : RIRIN DWI AGUSTIN SH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Tergugat I : Raden Rudy Irawan
Terbanding/Tergugat II : Para Ahli Waris M.Tohir dan H.Toyib Badrah Helny Binti Machmud Ahmad Bulgan dan M. Ali Hanafiah Bin Machmud
Terbanding/Turut Tergugat III : Wahyudi
Terbanding/Turut Tergugat I : Dr. Muhammad Faisal
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Ilir Timur I Palembang
58 — 28
  • Dan jalan inilah yanghingga saat ini selalu dilalui/ dipakai PENGGUGAT menuju jalan umumterdekat;Bahwa PENGGUGAT harus dapat menerangkan secara rasional bagaimanakerugian tersebut bisa terjadi dan kemudian membuktikannya, sehinggabilamana tidak dapat membuktikanny maka Majelis Hakim harus menolaktuntutan kerugian tersebut (Mahkamah Agung No. 598 K/1971 18 Desember1971);TENTANG TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT31.32.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA RI No.279 K/Sip/1976 dinyatakan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 11-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 78/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 11 April 2017 — ONGKO SRI DEWI melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarag Gayamsari dkk
40 — 26
  • Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnya bertujuan agarada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidaktermasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisiyang berisi pokok perkara harus ditolak..