Kutipan Akta KelahiranNo.477/DKCS/1161/2004, dengan blanko CSL 15160504 atas nama HASYAKSON ASSEGAF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPenetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Prp Halaman 7 dari 10 halamanPencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 24 Mei 2004, didalamkutipan akta kelahiran tersebut diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran tersebuttelah lahir HAS YAKSON ASSEGAF anak keempat lakilaki dari ayah H.

Banjarmasin TengahKota Banjarmasin dan menyodorkan blangko surat kuasa tersebut kepadasaksi adalah terdakwa.Bahwa Saksi tidak membaca isi surat kuasa tersebut, namun saksiMUHAMMAD EDY IRAWAN ada memberitahukan, bahwa mobil tersebuthendak direntalkan dan untuk persyaratan rental mobil tersebut harusmenunjukan bukti kepemilikan berupa BPKB aasli.17Bahwa sebelum menanda tangani blanko surat kuasa untuk pengambil BPKBmobil di BCA Finance tersebut, saksi telah konfirmasi dan kata kakak saksimobil tersebut

YAYANmengiyakan saja, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang tidaksaksi kenal untuk menggadaikan mobil tersebut, namun oleh teman terdakwamobil tersebut akan dibelinya saja, asal BPKBnya ada, setelah itu terdakwabersama temannya tersebut mengecek BPKB mobil tersebut di BCA Finance.Bahwa setelah itu terdakwa bersama temannya tersebut mengecek BPKBmobil tersebut di BCA Finance, lalu terdakwa mendatangi saksi denganmembawa blanko surat kuasa dan terdakwa bilang, bahwa ia akan menebusiBKPB yang

Atas pernyataan Tergugat tersebutmaka Penggugat langsung menyetujuinya;Kemudian Tergugat dan istri Tergugat menandatangani Akta Jual Belidalam blanko kosong yang kemudian diserahkan kepada Penggugat. Halini Tergugat lakukan untuk menunjukkan bahwa Tergugat serius dalammengembalikan uang milik Penggugat;Namun, faktanya Tergugat tidak juga menjual tanah dan bangunan milikTergugat.

hutang piutang yangsebenarnya adalah antara Penggugat dengan pihak ke3 danTergugat hanya sebagai perantara;Bahwa oleh karena pihak ke3 yang mencairkan uang tidak diikutkansebagai Tergugat dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugatkurang pihak/tidak lengkap (p/urium litis consortium);> IstriIstri Tergugat semestinya diikutkan sebagai pihakBahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat hal. 3 angka 9alinea 3 disebutkan:Kemudian Tergugat dan istri Tergugat menandatangani Akta JualBeli dalam blanko

Hal itu berarti untukwilayah "Ketjamatan" masih menggunakan "Distrik", namun blankotanda pendaftaran sementara tanah milik telah menggunakan"Ketjamatan" yang berarti blanko tersebut di atas tahun 1960 karenapada tanggal 19 Desember 1961 "Distrik" telah diganti dengan"Ketjamatan";Blanko yang digunakan sudah menggunakan "Ketjamatan" kemudianditulisi kata "distrik".

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bjngamblang kronologi sebagaimana dimaksud oleh Penyidik SatreskrimUnit Idik PPA Polres Bojonegoro terkait dugaan Dugaan Tindak PidanaPemalsuan Durat Jual Beli Dan Penyerobotan Tanah HotelBojonegoro terhadap Saudara Agung Pangestu Wijaya (Foeng) danPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yudi Aryono Basuki, SH, M.Kn,dimana dalam pemeriksaan yang dijalani olen Para Pemohon, tidakmempertimbangkan alat bukti dari Para Pemohon yaitu Daftar Buktidari BPN Bojonegoro dan Contoh Blanko

Bojonegoro berdasarkan buktibukti yang ada dantelan diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Unit Idik PPA PolresBojonegoro berupa Bukti dari BPN Bojonegoro dan Blanko Jual Beli(BPN) yang kesemuanya Para Pelapor tidak pernah menandatanganiatau menyetujul adanya penerbitan dokumen sebagaimana Akta JualBeli No. 35/2018 pada tanggal 03 Spetember 2018, Akta Jual Beli No.36 pada tanggal 03 September 2018 dan Akta Jual Beli No. 38 padatanggal 17 September 2018 yang di buat dan dikeluarkan oleh PejabatPembuat

,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P4,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GedeAndryHermawan(Pemohon Il), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP5;Fotokopi KTP atas nama MadeDeasyHermayani (Pemohon Ill), selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;Fotokopi Blanko Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak KantorPertanahan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti

pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

sebagai Tersangka oleh Kepolisian Sektor Gambirkarena telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanpa seijinatau sepengetahuan dari Penggugat di kantor Tergugat Il (Vide P5) ;Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dibantu oleh Tergugat Ildalam menerbitkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadapSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Penggugat merupakanperbuatan melawan hukum, karena merekayasa tanda tangan Penggugatyang pada saat itu Penggugat hanya menanda tangani blanko

Jawaban tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknyasebagai berikut :DALAM EKSEPSIGugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel ;TeBahwa Penggugat dalam gugatannya pada point nomor 4 mendalilkanbahwa Penggugat dan suaminya diajak oleh Tergugat ke kantor Tergugatll selaku Notaris untuk membuat dan menandatangani akta PengakuanHutang dan Penggugat hanya menanda tangani Akta Pengakuan Hutangtanpa dibacakan oleh Tergugat Il ;Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point nomor 10 mendalilkanhanya menandatangani blanko

yang bersangkutan.Pasal 58Dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pembaharuanblangko sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan.Bahwa berdasarkan Pasal 137 dan pasal 138 Peraturan MenteriNegara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan sebagaiberikut:(1)Pasal 137Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena rusak ataukarena masih menggunakan blanko

lama dapat diajukan oleh yangberkepentingan dengan melampirkan sertipikat atau sisa sertipikatyang bersangkutan;Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbacaatau ada halaman yang sobek atau terlepas, akan tetapi masihtersisa bagian sertipikat yang cukup untuk mengidentifikasi adanyasertipikat tersebut;Penerbitan sertipikat karena masih menggunakan blanko lamameliputi juga penggantian sertipikat hak atas tanah dalam rangkapembaharuan atau perubahan hak yang menggunakan sertipikatHalaman

Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, KotaDumai sehingga seluruh suratsurat kepemilikan tanah dalam wilayah tersebuttetap dikeluarkan oleh Lurah Guntung;Bahwa benar saksi mendengar dari penggugat kalau tanah miliknya tersebut saatini dikuasai oleh tergugat tanpa alas hak yang sah;Bahwa sepengetahuan saksi dan demikian prosedur yang sebenarnya dimanasetiap penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah (SKGR) oleh14kelurahan Guntung maka tahun penerbitannya harus sama dengan tahunpenerbitan blanko

Penunjukan Batas, Surat Keterangan Tidak Bersengketa dan Gambar35Kasar Letak Tanah, namun bila tahun penerbitan SKGR dimaksud dihubungkan dengan tahunblanko (form) sebagaimana tertera pada sisi kanan atas yang tertulis No.081028 maka justrublanko SKGR dimaksud nyata baru ada dan diterbitkan tahun 2008;Menimbang, bahwa tentunya dengan perbedaan dimaksud maka terlihat kalau SKGRsebagai bukti T.1 justru menjadi tidak bersesuaian antara tahun penerbitan SKGR olehKelurahan Guntung dengan tahun penerbitan blanko

(form) pada periode setiap tahunnyapadahal persesuaian ini sangat penting dalam prosedur yang benar guna menghindari adanyapemalsuan surat atau kesengajaan memalsukan surat;Menimbang, bahwa tentunya dengan perbedaan itu maka sangat jelas kalau SKGRsebagai bukti T.1 terkesan sudah diterbitkan jauh sebelum adanya blanko SKGRnya itu sendiriyang secara yuridis formal dan prosedural penerbitan SKGR yang demikian menyalahi hukumbahkan bisa saja terindikasi adanya pemalsuan surat, sehingga dengan fakta

B309942 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 19 Juni 2006 sesuai dengan Berita Acara Pembatalan SPRI BLANKO No.

Bahwa, peihal terbitnya Akte Jual Beli No.31/2008 dengan objek tanahseluas 3.211 m2 (Tiga ribu dua ratus sebelas meter persegi)tertanggal 15 Desember 2008 tidak pernah ada transaksi jual beli antaraTERGUGAT dengan PENGGUGAT atas tanah seluas tersebut, danTERGUGAT tidak pernah menandatangani blanko Akta Jual Beli untukperalihan hak kepada PENGGUGAT.

Bila benar TERGUGAT telahHalaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 493/PDT/2020/PT.BDG.menjual tanah seluas 3.211 m2 tersebut kepada PENGGUGAT tentunyaistri dari TERGUGAT turut menandatangani pada blanko Akta Jual Belitersebut dan/atau ada bukti Surat Persetujuan dari istri yang merupakanbentuk salah satu syarat untuk dapat diajukan kepada Pejabat Umumyang berwenang yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dansebagaimana diatur dalam Pasal 3 hurup a PP No.24 Tahun 1997..

Sesungguhnya pada kenyataannyaTERBANDING sama sekali tidak pernah menandatangani blanko AktaJual Beli tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa tanda tanganTERBANDING yang ada dalam Akta Jual Beli adalah palsu danperbuatan demikian dapat diproses secara pidana.b.

perkawinan dengan Renti Situmeang;Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengarkan pulaketerangan saksi Romusa Simanungkalit, ST yang pada pokoknyamenerangkan bahwa saksi selaku Kasir Pencatatan Perkawinan danPerceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengetahui bahwaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pernahmenerbitkan Akta Perkawinan atas Nama terdakwa Mangasi Parapat denganRenti Situmeang yaitu tanggal 11 Agustus 2015, Nomor : 1202kw110820150016 dengan nomor blanko

perkawinan dengan Renti Situmeang;Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengarkan pulaketerangan saksi Romusa Simanungkalitt ST yang pada pokoknyamenerangkan bahwa saksi selaku Kasir Pencatatan Perkawinan danPerceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengetahui bahwaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pernahmenerbitkan Akta Perkawinan atas Nama terdakwa Mangasi Parapat denganRenti Situmeang yaitu tanggal 11 Agustus 2015, Nomor : 1202kw110820150016 dengan nomor blanko

keberangkatannya diurus oleh calocalodalam hal ini Porter maupun Petugas Airlines sehingga sulitdiketahui apakah penumpang tersebut sudah membayar retribusi;e Adanya penumpang VIP seperti Pejabat atau Rombongan Pejabatyang keberangkatannya melalui prosedur protokoler atau bahkanmelewati ruang VIP;e Bahwa untuk penumpang transit sama sekali tidak dilakukanpungutan retribusi;Bahwa bagi penumpang yang tidak mau membayar Retribusi sebesarRp 24.000, (dua puluh empat ribu rupiah), pihak UPTD telahmencetak Blanko

Berita Acara, dimana Blanko Berita Acara tersebutakan diisi oleh petugas anggota kelompok yang mengarahkan calonpenumpang untuk membayar retribusi dan jika calon penumpangmenolak untuk membayar, maka petugas pemungut retribusi ataupetugas yang mengarahkan penumpang akan meminta KTP ataudentitas dan meminta penumpang untuk menandatangani BlankoBerita Acara, namun pada umumnya calon penumpang menolakmemberikan ldentitas maupun KTPnya serta menolak menandatangani Blanko Berita Acara tersebut;Bahwa

Penumpang yangtidak mau membayar;e Adanya penumpang yang keberangkatannya diurus oleh calocalodalam hal ini Porter maupun Petugas Airlines sehingga sulit diketahuiapakah penumpang tersebut sudah membayar retribusi;e Adanya penumpang VIP seperti Pejabat atau Rombongan Pejabatyang keberangkatannya melalui prosedur protokoler atau bahkanmelewati ruang VIP;e Bahwa untuk penumpang transit tidak dapat dilakukan pungutanretribusi;Bahwa bagi penumpang yang tidak mau membayar Retribusi pihak UPTDtelah mencetak Blanko

Berita Acara, dimana Blanko Berita Acara tersebutHalaman 79 dari 98 halaman, Putusan No. 43/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdiakan diisi oleh petugas anggota kelompok yang mengarahkan calonpenumpang untuk membayar retribusi dan jika calon penumpang menolakuntuk membayar, maka petugas pemungut retribusi atau petugas yangmengarahkan penumpang akan meminta KTP atau ldentitas dan memintapenumpang untuk menandatangani Blanko Berita Acara, namun padaumumnya calon penumpang menolak memberikan lIdentitas maupunKTPnya

serta menolak menanda tangani Blanko Berita Acara tersebutdan kurangnya jumlah petugas juga menjadi hambatan dalammenerapkan hal tersebut;Bahwa syarat Penumpang untuk dapat naik ke pesawat udara adalahadanya tiket, boarding pass, dan membayar PJP2U sedangkan tidakdibayarnya retribusi daerah tidak menyebabkan Penumpang tidak dapatnaik ke pesawat udara;Bahwa untuk mengetahui jumlah ratarata penumpang yang tidakmembayar retribusi per harinya adalah pada setiap selesai penerbanganKordinator Lapangan

paranasabah tersebut dilakukan pencocokan dengan pembukuan dan ternyatabanyak uang setoran yang tidak masuk dalam pembukuan ;Bahwa setelah dilakukan penelitian pembukuan dicocokan dengan buktikwitansi para nasabah ternyata ada 79 (tujuh sembilan) orang nasabah yanguangnya diselewengkan oleh terdakwa dan jumlahnya kurang lebih Rp.102.000.000, (seratus dua juta rupiah) ;Bahwa oleh terdakwa tidak semua setoran nasabah dibukukan, jadi adabeberapa setoran nasabah yang tidak dibukukan oleh terdakwa ;Bahwa blanko

nasabah tersebut dilakukan pencocokan denganpembukuan dan ternyata banyak uang setoran yang tidak masuk dalampembukuan ;Bahwa setelah dilakukan penelitian pembukuan dicocokan dengan buktikwitansi para nasabah ternyata ada 79 (tujuh sembilan) orang nasabah yanguangnya diselewengkan oleh terdakwa dan jumlahnya kurang lebih Rp.102.000.000, (seratus dua juta rupiah) ;Bahwa oleh terdakwa tidak semua setoran nasabah dibukukan, jadi adabeberapa setoran nasabah yang tidak dibukukan oleh terdakwa ;Bahwa blanko

nasabah tersebut dilakukan pencocokan denganpembukuan dan ternyata banyak uang setorann yang tidak masuk dalampembukuan ;Bahwa setelah dilakukan penelitian pembukuan dicocokan dengan buktikwitansi para nasabah tertnyata ada 79 (tujuh sembilan) orang nasabah yanguangnya diselewengkan oleh terdakwa dan jumlahnya kurang lebih Rp.102.000.000, (seratus dua juta rupiah) ;Bahwa oleh terdakwa tidak semua setoran nasabah dibukukan, jadi adabeberapa setoran nasabah yang tidak dibukukan oleh terdakwa ;Bahwa blanko

benar; Bawa pada posita 4 tidak benar, antara Pemohon dan Termohon hidupharmonis berumah tangga hanya sekitar 5 bulan saja tetapi Pemohon danTermohon hidup berumah tangga secara harmonis sampai dengan terbitnyasurat permoonan cerai talak dari Pemohon; Bahwa posita 5 tidak benar, pada bulan April 2017 piak keluarga Termohondan Pemohon tidak pernah ada upaya mendamaikan antara Termohon danPemohon; Bahwa Termohon ingin mempertanyakan kepada Pemohon tentang sayadipaksa untuk membayar surat pernyataan blanko

Selanjutnya saksi Ruhendi dan saksi U.Syafrudin menemui saksi Hapid dan menyerahkan blanko Akta JualBeli dan warkahwarkahnya tersebut kepada saksi Hapid untuk ditulisisinya sesuai menurut kehendak Terdakwa, saksi Ruhendi, saksi U.Syafrudin serta menandatanganinya selaku saksi jual beli,diantaranya Sura Kuasa Penyelesaian Akta Jual Beli seolaholahsaksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin menerima kuasa jual dari saksikorban;c.

Bahwa benar ketika itu Penggugat olen Pengguat II Rekonvensi pada tangga4 Desember 2009 kirakira pada pukul 20.00 wib, di dalam kamar, dipaksauntuk menanda tangani blanko kosong Perjanjian, karena takut suami danhanya mematuhi perintah suami juga tidak dapat molak dan atau membantah,maka Penggugat Rekonvensi pun terpaksa menandatangani blanko kosongperjanjian tersebut, dan Penggugat Rekonvensi pun tidak tahu dan tidakbertemu dengan siapa orang suruhan Tergugat Rekonvensi yangmenyerahkan blank, kosong

Perjanjian Pembiayaan mana, telah tidak mencantumkan nomor registerizin Menteri Keuangan, sebagaimana layaknya Perusahaan Pembiayaanlegal lainnya yang selalu mencantumkan Nomor Register Izin MenteriKeuangan menurut Pasal 10 ayat (1) Keputusan Meteri Keuangan RepubikIndonesia Nomor 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan Dan Tata CaraPelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang antara lain menyebutkan untukmelakukan usaha lembaga pembiayaan perusahaan wajib memperoleh izinusaha dari Menteri;Dan ternyata setelah blanko

HARDI, SH, MH BinAMRAN ISLAMI dengan berkata tolong selesaikan Pengguna Anggaran tidakada dan besok uangnya harus dibayarkan kepada masyarakat" selanjutnyaMARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB langsung memalsukan tanda tangan saksi H.HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dengan cara melihat tanda tangan saksi H.HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar (SPM)yang sudah ditanda tangani dan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaranyang sudah dipalsukan kepada terdakwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR

HARDI, SH, MH Bin AMRANISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditanda tanganidan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaran yang sudah dipalsukankepada terdakwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN lalu berdasarkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPPUP/1.20.03.00/2007 tanggal3 September 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120/ SPM.UP/1.20.03.00/ 2007 tanggal 3 September 2007 yang diajukan oleh terdakwa SYARIFALI, S.IP Bin BAKAR HASAN kemudian saksi YULIZAR

barangdan/ atau jasa serta memberi penjelasan konsumen dalam memberikanpelayanan, pelaku usaha dilarang membeda bedakan mutu pelayanankepada konsumen; Bahwa, yang dimaksud diskriminasi adalah dalam undang undang tersebutadalah pelaku usaha dilarang membeda bedakan konsumen dalammemberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda bedakan mutupelayanan kepada konsumen;Hal.24 dari 40Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PN Skt Bahwa, kalau terjadi perjanjian antara pelaku usaha dan konsumenbiasanya menanda tangani blanko

blanko dan di dalam blanko itu ada pointpointnya dan hal tersebut harus diperlihatkan kepada konsumensebagaimana pasal 18 ayat (3) Undang undang nomor 8 tahun 1999, bahwapelaku usaha menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untukdiperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klasula baku padasetiap dokumen dan/ atau perjanjian yang menyatakan konsumen harustunduk kepada peraturan yang berupa aturan baru, atau tambahan, lanjutandan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usahaadalah

penyesuaianatas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengannormanorma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopananmaupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenalmasyarakat sebagai namanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 UndangUndang Nomor 6tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yangditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupunelektronik dalam blanko