Ditemukan 46449 data
62 — 11
161/Pdt.P/2023/PA.TPI
20 — 4
161/Pdt.G/2023/PA.Mtw
24 — 4
161/Pdt.G/2023/PA.Mrs
10 — 0
161/Pdt.G/2024/PA.Bgl
57 — 0
161/PID/2010/PTSMDA
387 — 9
161/Pid.Sus/2015/PN.Smp
PUTUSANNomor : 161/Pid.Sus/2015/PN.Smp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut atas perkara terdakwa :1Nama lengkap : ANWAR RIADI Bin MOPAK;Tempat lahir : Sumenep;Umur / tanggal lahir : 29 tahun;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Bullaan, Kecamatan.Batuputih,Kabupaten.Sumenep;Agama : Islam
bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karenakesemuanya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksisaksi dan para Terdakwa sebagai alat yangterkait langsung dengan perkara ini maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan inikecuali terhadap barang bukti 1 (satu) unit truk truk No Pol : M 8402 UV, dengan warna kepalakuning dan bak warna hijau dan samping bak ada tulisan "CAMAR BIRU " mengingat barangbukti tersebut telah kembali kepada pemiliknya atas nama Sahmad berdasarkan PenetapanNomor : 161
13 — 0
161/Pdt.G/2023/PA.Bji
11 — 1
161/Pdt.G/2012/PA.Mn
58 — 0
161/Pdt.P/2017/PA.Mw
46 — 4
161 / Pid.Sus / 2015 / PN.Amt.
1PUTUSANNomor: 161 / Pid.Sus /2015 /PN.Amt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Pengadilan Tingkat Pertama,menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : TAUFIK Bin ZAMARUDDIN ;Tempat lahir : Negara ;Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 04 April 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Padang Raya RI 03 Kecamatan Halong
Agustus 2015 sampai dengantanggal 04 September 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 31 Agustus2015, Nomor. 148/Pen.Pid/2015 / PN.Amt, sejak tanggal 05 September 2015sampai dengan tanggal 03 November 2015 ;2Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipunhaknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca seluruh suratsurat dalam berkas perkara ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor.161
/Pen.Pid/2015/PN.Amt, tanggal 06 Agustus 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 161 / Pen.Pid /2015 / PN.Amt tanggal 06 Agustus 2015, tentang penentuan hari sidangpertama pemeriksaan perkara ini;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus2015, dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis HakimPengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1
Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanoa memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;161.
23 — 0
161/Pdt.P/2017/PA.Jmb
561 — 442
161/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,.
117 — 32
161/Pdt.G/2020/PTA.Mks
34 — 0
161/Pdt.G/2023/PA.Mt
14 — 2
161/Pdt.G/2024/PA.KBr
36 — 3
161/Pdt.G/2023/PA.Slk
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 161 (1) dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasetelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan
Nomor 547 K/Pdt.SusPHI/2017 Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas maka patut dan adilhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus diterapkanketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 denganmemperoleh hakhak sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah skorsing sesuai ketentuanPasal 155 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan masakerja sejak 28 Juni 2008 yang tidak dibantah Tergugat dan uangminimium pokok, sebagai berikut: Uang
34 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 559 K/Pdt.SusPHI/2014tentang Ketenagakerjaan berhak mendapat Uang Pesangon, Uang MasaKerja, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak dan Jamsostekdengan perincian sebagai berikut:Perhitungan pesangon menurut Pasal 161 UU Tenaga Kerja tahun 2003Gaji perbula:Gaji Pokok Rp1.450.000,00 + Uang makan Rp375.000,00 = Rp1.825.000,001.4.13.14.Uang Pesangon (1X Ketentuan)7 bulan Upah (7 X Rp1.825.000,00) =Rp 12.775.000,00Uang Penghargaan ( 1 X Ketentuan )3 bulan upah (3 X Rp1.825.000,00) =Rp 5.475.000,00Uang
Bonus setiap 3 bulan Rp3.500.000,00selama 6,7 bulan 26 x Rp3.500.000,00 =Rp 91.000.000,00Jaminan Hari Tua (Jamsostek)7x 12 x (3,7% x Rp .825.000,00)84 x Rp67.525,00 =Rp5.672.100.00Total =Rp120.214.600,00(seratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);Bahwa padahal sesuai ketentuan Pasal 161 UU Nonmor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dalam hal Pekerja atau Buruh melakukan pelanggaran ketentuandiatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama
,Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau buruh setelah kepadapekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Keduadan ketiga secara berturutturut, namun kenyataanya selama klien kami bekerja diCV tersebut tidak pernah mendapat surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga ataspelanggaran terhadap pernyataan tersebut;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat ( 3 ) maka klien kamiberhak memperoleh Uang Pesangon sebesar x ketentuan Pasal 156 ayat
7 — 4
Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Paggentungang, KelurahanTamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada hari Senin, tanggal 22Agustus 2005, dengan Register Akta Nikah Nomor: 161/54/III/2010, tanggal 22Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa, dan dari perkawinan tersebut Penggugat telah dikaruniai seorangHal. 1 dari 17 Put. Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Sgm.anak lakilaki bernama Muh.
Penggugat agarmengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetappada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatanPenggugat, yang isi dan maksudnya telah diperbaikinya sehubungan dengan alamat yangtermuat dalam gugatan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk mempertahankan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 161
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum denganTergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio danmempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suamiPenggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telahdiajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:161
57 — 19
Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), merujuk pada PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, PP.RI,No.45 Tahun 1990tentang perubahan atas PPNo.10 tahun 1983,Penggugat telah mengajukanPermohonan izin cerai dan mendapatkan izin berdasarkan Surat Izin BupatiHalmahera Timur No.470.2/161/08/2018 ;.
Foto copy Surat Izin Bupati Halmahera Utara Nomor: 470.2/161/08/2018 atasnama Mardedi Totomo, yang diberi tanda bukti P1 ;Nomor: 58/ Pdt.G / 2019 / PN. Tob42. Foto copy Surat Nikah,~ tertanggal 22 November 2013 #NomorWil.3.13/07/C.11/XXVII/2013 atas nama MARDEDI TOTOMO dan ENDA BOHENE,yang diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 22 November 2013 Nomor:101/CS/HU/2013 atas nama MARDEDI TOTOMO dengan ENDA BOHENE, yangdiberi tanda bukti P3 ;4.
Foto copy Surat Izin Bupati Halmahera Utara Nomor: 470.2/161/08/2018 atasnama Mardedi Totomo, yang diberi tanda bukti P1 ;Menimbang bahwa, bukti P1 tersebut menerangkan bahwa di Halmahera Timur olehPit. Bupati Halmahera Timur telah dikeluarkan Surat Izin Cerai ;2.