penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknyaadalah pembetulan akte kelahiran anak Pemohon bernama AFIFAH ADAWIYAHZAHRO lahir di Pekalongan tanggal 16 November 2012, namun yang tertera diakte kelahiran lahir di Pekalongan tanggal 16 November 2013Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yangmengadili perkara ini memutuskan permohonan Pemohon, maka akandipertimbangkan terlebih dahulu, apakah permohonan Pemohon termasuk kedalam kewenangan

Pengadilan Negeri Pekalongan.Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yangmemeriksa perkara ini membaca surat permohonan pemohon, inti permohonanpemohon adalah mengenai pembetulan tahun kelahiran anak pemohon dalamakte kelahiran anak Pemohon.Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 138/Pdt.P/2018/PN PkI(1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yangmengalami

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadisubyek akta(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dikaitkandengan permohonan Pemohon, oleh karena akte kelahiran anak Pemohondikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan danpembetulan akte kelahiran bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Pekalonganmaka yang berhak untuk melakukan pembetulan adalah dari Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (vide Pasal 71 UndangUndang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakankewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada PemohonMengingat Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berlaku

Pemohon Nomor: 3321141304920002 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 23 Februari2010;Menimbang, bahwa sesuai dengan posita angka 5, maksud tanggal lahirPemohon yang tertulis dan terbaca 13 April 1989, adalah tanggal lahir yang tertera diPaspor Pemohon, sebagaimana bukti P6 yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin permohonan Pemohonsebagaimana termaktub dalam petitum angka 2 Pemohon, Hakim berpendapatbahwa tidak ada kewenangan

Pengadilan Negeri untuk merubah identitas yangtercantum dalam paspor.

Kewenangan Pengadilan Negeri adalah sebatas padaperubahan nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran seseorang, yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubahdengan UndangUndang No. 24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum yang memberikankewenangan Pengadilan Negeri untuk merubah identitas yang tertulis dalam paspor,maka menurut pendapat Hakim, permohonan

Lamako, sehinggapenguasaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimanadalil Penggugat poin 8 surat gugatan yang kewenangan mengadilimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palu bukan PengadilanAgama Palu;bahwa di atas objek sengketa tersebut telah didirikan bangunanpermanen oleh alm. Hi. Syamsuddin S. Lamako pada tahun 1984hingga selesai dibangun pada tahun 1986, yang kemudian sepeninggalHi. Syamsuddin S.

Bahwa judex facti keliru dalam penerapan hukum yang tidakmempertimbangkan eksepsi Tergugat , Il:Hal. 10 dari 14hal.Put.No. 01 K/AG/2010ae Eksepsi kompetensi absolut yang menerangkan bahwa perkara aquo tidak murni perkara pembagian harta warisan akan tetapiadanya perbuatan melawan hukum, sehingga kewenanganmengadili merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palu; Eksepsi Plurium Litis Consortium, yang menerangkan bahwadalam gugatan pembagian harta warisan harus melibatkanseluruh ahli waris alm. Hi.

Tergugat dan Ilberupa 1.1.5 dan 1.2.1 yang menilai bahwa Tergugat dan IlHal. 11 dari 14hal.Put.No. 01 K/AG/2010mengalihkan nama terhadap barang objek sengketa tanpasepengetahuan Penggugat, padahal secara yuridis adanyaketerlibatan pihak dahulu Badan Pertanahan Nasional (BPN)Donggala sekarang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Paludalam perkara a quo sebagai pihak dalam perkara karenamenyangkut pembatalan sertifikat dan mengindikasikan adanyaperbuatan melawan hukum yang kewenangan' mengadilimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Palu (Kompetensiabsolut);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenajudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini padahakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata yang berhubungan dengan perkawinan bagi orangorang yang melangsukan perkawinan secara Islam, telah menjadikewenangan Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.

Kompetensi Absolut), yang pada pokoknya Tergugatmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, dengan dalil sebagai berikut :e Bahwa apa yang disengketakan oleh Penggugat adalah sengketa yang lahir dariakibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang diputus oleh PengadilanAgama, bukan Pengadilan Negeri, sehingga pembagian harta bersama dalamperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah kewenangan PengadilanAgama, bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut(Eksepsi Kompetensi Absolut), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkunganperadilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RINomor 8 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, telah menegaskanbahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengadili perkaraperkara

Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatelah bermufakat dengan Muhammad Effendi alias Ewet bin Udin ( dilakukanpenuntutan

Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadiperantara

Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, Menguasal, atau menyediakanNarkotika

Banjar atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatanpa hak atau melawan hukum menguasai,membawa,memiliki senjata penikam atausenjata

Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa SengketaPemilinan RTBerdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentangPedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Menyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang dalammemutus sengketa pemilinan RT;3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara;ATAU :Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yangseadiladilnya.B. DALAM POKOK PERKARA1.

Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksaSengketa Pemilihan RTBerdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentangPedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

), dandisebutkan dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) yang dimaksuddengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yangditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada InstansiPelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan,selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register AktaPencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapatdisimpulkan, bahwa kewenangan

pengadilan negeri untuk mengeluarkanpenetapan atau putusan tersebut hanya terkait dengan datadata yangtertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan datadatayang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakankewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 7, yang di Kabupaten Luwu dilakukan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan

Hide sebagaikepala keluarga (bukti P2);Menimbang, bahwa karena kewenangan pengadilan negeri untukmengeluarkan penetapan atau putusan menurut Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, hanya terkait dengan datadata yang tertuang dalam AktaPencatatan Sipil, maka penyesuaian tanggal lahir, bulan serta tahunHal 6 dari 8 halaman, Nomor

), dandisebutkan dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) yang dimaksuddengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yangditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada InstansiPelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan,selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register AktaPencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapatdisimpulkan, bahwa kewenangan

pengadilan negeri untuk mengeluarkanpenetapan atau putusan tersebut hanya terkait dengan datadata yangtertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan datadatayang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakankewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 7;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohonadalah mengenai penetapan penyesuaian nama yang tertulis di KartuKeluarga

bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Supardisebagaimana pada identitas yang lain yaitu ijazah, KTP serta paspor danbukan Hapid sebagaimana yang tertulis di KK;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan, diketahui namaPemohon yang tertulis salah adalah yang tertulis pada Kartu KeluargaNomor 7317211010140001 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29Januari 2018 atas nama Hapid sebagai kepala keluarga (bukti P2);Menimbang, bahwa karena kewenangan

pengadilan negeri untukmengeluarkan penetapan atau putusan menurut Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, hanya terkait dengan datadata yang tertuang dalam AktaPencatatan Sipil, maka penyesuaian nama Pemohon yang tertulis di KartuKeluarga (KK) sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, adalah bukanHal 6 dari 8 halaman, Nomor 18

., (Turut Tergugat) bukan merupakan pihakdalam perjanjian dan karenanya tidak pernah menyepakati ataumenundukkan diri pada Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanuntuk mengadili perselisihan yang timbul dari perjanjian. Dengandemikian, karena Penggugat dalam gugatannya telah mengikutsertakanlon Exchange Asia Pacific Pte.

No.Reg.Perkara : PDM 499/TJKAR/04/2011,tanggal 29 April 2011 sebagai berikut ;PRIMAIRKESATUmomen Bahwa terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN Drs.HELMANSYAH, S.Pd. padahari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau sekira waktu tersebutatau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 20113bertempat di Jalan Rasuna Said Kelurahan Golak Galik Kecamatan Teluk Betung UtaraBandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang di BandarLampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan sebanyak 1 (satu) paket kecil sabusabu,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 WIBTERDAKWA bertemu dengan saksi RUSTIAN AHMAD dan mengajakTERDAKWA untuk menggunakan sabusabu yang baru dibeli oleh SaksiRUSTIAN AHMAD sebanyak 1 (satu) paket dan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang di BandarLampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menggunakan NarkotikaGolongan sebanyak 1 (satu) paket kecil sabusabu, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan caracara sebagai berikut :2 nnn nomene Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 WIBTERDAKWA bertemu dengan saksi RUSTIAN AHMAD dan mengajakTERDAKWA untuk menggunakan sabusabu yang baru dibeli oleh SaksiRUSTIAN AHMAD sebanyak 1 (satu) paket dan akan dipakai di

Sehingga bukti surat tersebut dapatdipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon penetapan kematian atas nama

dari Karmo dengan Amanah; Bahwa Karmo telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 27Agustus 1993;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatanHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2019/PN Smrkontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan

Namun berdasarkan Pasal 1922KUHPerdata, dalam hal diperlukan dan keterangan dari saksi yang diajukanberkesesuaian dengan adanya suatu peristiwa, maka dapat digunakan sebagaipertimbangan dan kewaspadaan Hakim untuk persangkaan;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara

Sakarani dengan Kalus; Bahwa Kalus telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 22Februari 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatankontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang

yangbersangkutan, yang mana hal tersebut merupakan perubahan atas PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dimanasebelumnya pengertian Pengadilan adalah Pengadilan Agama, laluberdasarkan perubahan norma hukum yang diatur dalam Peraturan MenteriAgama terbaru yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan telah diruban menjadikewenangan Pengadilan Negeri, sehingga telah jelas hal tersebut masuk kedalam kompetensi absolut kewenangan

Pengadilan Negeri, dan jugakompetensi relatif kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan olehPemohon yaitu Bukti P1 (satu) sampai dengan P8 (delapan) dan dihubungkandengan keterangan SaksiSaksi, maka telah didapatkan suatu fakta bahwaseseorang yang bernama SUHAIDI yang lahir di Lebak, tanggal 12 Juli 1988dan DEDEN SUNDAMARA yang lahir di Ketapang, tanggal 22 Desember 1988,ialah sesungguhnya satu orang yang sama dan tidak berbeda, adapun keduanama

BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BATAMBahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diajukan di PengadilanNegeri Batam sebab perusahaan LTA RESOURCES PTE.

LTD yang berkedudukandi Singapore didirikan.Berdasarkan hal yang kami sampaikan diatas kami mohon supaya Pengadilan NegeriBatam yang bersidang dan mengadili Perkara ini memutuskan Menolak Perkara inikarena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Batam dan Obyek Permasalahan yangdiajukan juga bukanlah merupakan Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Batammelainkan Obyek Pengadilan perburuhan.Il. Jawaban Dalam Pokok PerkaraA. Gugatan Obscur Libels1.

Menyatakan Obyek permasalahan mengenai upah yang belum dibayar olehTergugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilanperburuhan.12Dalam Pokok Perkara1. Menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh penggugat atau setidak tigaknyamenyatkan tidak menerima gugatan Penggugat.2.

sebagai PEMOHON ;FRANSISKA AYU TIARA, Lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1993, Jeniskelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Delta Sari Indah AF7 RT.02RW.10, Kel/Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaiPEMOHON II;Setelahn mendengar permohonan pencabutan permohonan secara lisanyang diajukan oleh Para Pemohon pada persidangan tanggal 04 Juni 2019,dengan alasan telah menyadari bahwa Permohonan pengakuan anak untukagama Islam bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri, tetapi kewenanganPengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan adalah permintaan Para Pemohon kepadaPengadilan Negeri untuk mendapatkan status hukum terhadap permohonannyaPengakuan dan pengesahan anak, oleh karena itu adalah hak Para Pemohonuntuk melanjutkan atau tidak permohonan yang diajukan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menghendakipermohonannya tersebut dicabut, maka pencabutan perkara beralasan sehinggadapat dikabulkan, dan membebankan semua biaya yang timbul dalampermohonan

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312052001/SURKET/02/210219/0003 atas nama JHON DRIM S DUHA, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pasaman Barat Tangal 21 Februari 2019, dan surat bukti P2berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312052001/SURKET/02/210219/0004 atas nama DELIANA HALAWA yangdikeluarkan

Pasaman Barat :Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Bahwa dengan merujuk dalllPermohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di jalan Sawah BaruCurup, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apa yang dimohonkan olehPemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan secara yurisdiksiadalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadili permohonandimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupapencatatan kelahiran, dimana Hakim merujuk pada buktibukti

), pada had Rabu tanggal 11 Mei2016 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamTahun 2016, bertempat di pinggirDaerah Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang rnasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang,namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan Pasal84 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Jenis shabu, dengan caracara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwamenghubungi seorang kenalannya yang bernama Sadr.

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadiliperkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, dengan caracaraatau rangkaian perbuatan sebagai berikutPada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwamenghubungi seorang kenalannya via handpone yaitu Sdr.

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara, tanoa hak atau melawan hukum menggunakan NarkotikaGolongan jenis shabu bagi diri sendiri, dengan caracara ataurangkaian perbuatan sebagai berikut :e Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 Wibterdakwa memperoieh Narkotika jenis shabu dari seorang kenalannyabernama Sdr.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.cn Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akanmengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan PenuntutUmum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Klas AKhusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; ee Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukansaksisaksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telahmenerangkan, yang

PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 bahwa perubahan nama danidentitas lain merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, perubahan namaberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya terbatas padaperubahan dalam Akta Kelahiran, namun juga meliputi dokumen administrasilainnya; n Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun MujoRT.010 RW.002 Desa Jugo Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri maka PengadilanNegeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan

PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 bahwa perubahan nama danidentitas lain merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, perubahan namaHalaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2019/PN Gprberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya terbatas padaperubahan dalam buku nikah, namun juga meliputi dokumen administrasi lainnya;MENETAPKAN:PMengabulkan Permohonan Pemohon.2.

Putusan No. 75/PID/2016/PT.BTNBahwa ia terdakwa, SUGANDI BIN SADINO pada hari JumatA tanggal 29Januari 2016 sekira jam 12.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari 2016, tepatnya pada posisi koordinat 05 55 60 S 106 14 30 Tatau setidaktidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa dan mengadili, selaku Nahkoda, sebagaimana dimaksud dalam pasal9 ayat (1) setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan

diproseshukum.Perbuatan terdakwa SUGANDI BIN SADINO tersebut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 9 ayat (1) Jo pasal 100B UndangUndang RI Nomor : 45tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 TentangPerikanan.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa, SUGANDI BIN SADINO pada hari Jumat tanggal 29Januari 2016 sekira jam 12.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJanuari 2016, tepatnya pada posisi koordinat 05 55 60 S 106 14 30 T atausetidaktidaknya masih termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Serang yangmemeriksa dan mengadili, selaku Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) bahwa setiap kapalperikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikandari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkandari Syahbandar dipelabuhan perikanan.