Putusan Nomor 2394/B/PK/Pjk/2018PUT89478/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas tidak ada objek pajakyang tidak dipotong PPh Pasal 23, sehingga pajak yang tidak/kurang bayarbukanlah sebesar Rp23.885.092.046,00 melainkan Rp0O,00 (nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

3 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89478/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1446/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010 Nomor00010/203/10/313/14 tanggal 21 Agustus 2014, atas nama PT Bukit

PPh Pasal 23 yang Terutang Rp 2.808.174.9793. Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa Rp 2.808.174.979c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak Rp 0e. Lainlain Rp 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak Rp 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+e+f) Rp 2.808.174.9794. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) Rp 05. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0Halaman 5 dari 8 halaman.

23 MasaPajak Januari s.d Desember 2012 seharusnya adalah Nihil ;Halaman 1 dari 8 halaman.

23 Masa Pajak Januari s.d.

Thamrin No.51, Gondangdia,Jakarta Pusat, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 258.724.815,00PPh Pasal 23 terhutang Rp 5.174.498,00Kredit Pajak Rp 5.174.498,00PPh Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2016,kemudian terhadapnya

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pengasilan Pasal 23(DPP PPh Pasal 23) Termohon Peninjauan Kembali sebesarRp1.618.774.816,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam halaman 9 sampaidengan halaman 13 dari 17 halaman Memori Peninjauan Kembali olehPemohon

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01550/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 4 November 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2011Nomor 0001 7/203/11/053/15 tanggal 28 Oktober 2015, dengan perincianmenurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut: Obyek PPh Pasal 23 Masa September 2011 Rp15.735.897 PPh Pasal 23 yang terhutang Rp 19.373 Denda Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 38.099 Jumlah PPh Yang Masih

23 MasaPajak September 2011 Nomor 00017/203/11/053/15 tanggal 28 Oktober2015, atas nama BUT.

Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP01.067.542.9053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan PasirPutih Raya, Blok E5D, Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara 11430,dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp15.735.897,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 341.818,00Kredit Pajak Rp 262.445,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 79.373,00Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01550/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 4 November2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00017/203/11/053/15 tanggal 28 Oktober2015, atas nama BUT.

23 UndangUndang PajakPenghasilan juncto Pasal 5 ayat (2) P3B IndonesiaJepang juncto Article27 Vienna Convention juncto Pasal 38 Statuta International Court ofHalaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2393/B/PK/Pjk/2018Bahwa tidak ada objek pajak yang tidak dipotong PPh Pasal 23,sehingga pajak yang tidak/kurang bayar bukanlah ~~ sebesarRp23.120.790.917,00 melainkan Rp0,00 (nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89477/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon

Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1433/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2009 Nomor00003/203/09/313/14 tanggal 21 Agustus 2014, atas nama PT Bukit Asam(Persero) Tbk., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan ParigiNomor 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 2393/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1433/WPJ.03/2015, tanggal 3 November 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 23, Masa Pajak Desember 2009, Nomor:00003/203/09/313

Putusan Nomor 2393/B/PK/Pjk/2018Indonesia tidak termasuk pengertian jasa penambangan dan jasapenunjang di bidang penambangan, maka atas pembayarannya yangdilakukan dengan PT Kereta Api Indonesia tidak dipotong PPh Pasal 23,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang

PPh Pasal 23 yang Terutang Rp 3.212.444.5523. Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa Rp 3.212.444.552c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak Rp 0e. Lainlain Rp 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak Rp 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+e+f) Rp 3.212.444.5524. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) Rp 05. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d.

23 yang terutang 405.429.306,77Kredit Pajak:Halaman 1 dari 7 halaman.

23 Tahun Pajak 2006 nomor:00052/203/06/046/08 tanggal 10 Juli 2008, atas nama : PT.

PlanetElectrindo, NPWP : 01.837.433.0046.000, Alamat: Jalan Pluit Raya No.133, Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga jumlah pajak dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 4.720.142.058,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yg terutang Rp 486.697 .945,00Kredit Pajak (setoran masa) Rp 1.237.500,00 Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 485.460.445,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP(2% X 19 bulan X Rp.485.460.445)Jumlah sanksi administrasi Rp 184.474.970,00Jumlah

23 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

23 yg terutang Rp 486.697.945,00Kredit Pajak (setoran masa) Rp 1.237.500,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 485.460.445,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP(2% X 19 bulan X Rp.485.460.445)Jumlah sanksi administrasi Rp 184.474.970,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 669.935.415,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman

23 yang terutang 1.199.961.296 1.732.386.046 1.732.386.046Kredit Pajak 1.194.657.397 1.194.657.397 1.194.657.397PPh Pasal 23 yang kurang dibayar 5.303.899 537.728.649 537.728.649Sanksi Adm : bunga Pasal 13 (2) UU 1.591.170 150.564.021 150.564.021KUPPPh Pasal 23 yang masih harus dibayar 6.895.069 688.292.670 688.292.670 Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP101/WPJ.19/BD.05/2010tanggal 08 Maret 2010, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DasarPengenaan Pajak sebesar Rp3.609.557.801 ,00;Koreksi

Koreksi sebesar Rp. 284.196.950,00 merupakan tidak seluruh pajakmasukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal21 Desember 2011 No.

23;Halaman 32 alinea ke1, alinea k7 dan alinea ke9Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2014Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Support Dealertersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Tour Dealer tersebutbukan merupakan objek PPh Pasal 23;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa dari KoreksiTerbanding atas Penghargaan/incentive kepada Dealer sebesarRp3.325.241.514,00 yang tidak dapat dipertahankan

Putusan Nomor 2396/B/PK/Pjk/2018PUT89480/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tidak ada objek pajak yang tidakdipotong PPh Pasal 23, sehingga pajak yang tidak/kurang bayar bukanlahsebesar Rp2.095.141.109,00 melainkan RpO,00 (nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Mei

Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89480/PP/M.VIA/12/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuanPerundangUndangan yang berlaku, sehingga Pajak PPh Pasal 23 yangTerhutang menjadi Nihil:3. Dengan mengadili sendiri:a. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali), untuk seluruhnya,dengan Pajak PPh Pasal 23 Terhutang Nihil;b.

Menyatakan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: tentangKeberatan PPh Pasal 23 atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor00058/203/12/313/14 tanggal 21 Agustus 2014 Masa PajakDesember 2012 sebesar Rp2.933.197.551,00 adalah batal demihukum;c.

Putusan Nomor 2396/B/PK/Pjk/2018Banding sekarang sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahdidukung dengan SPT Masa PPh Pasal 23 berikut bukti pemotongan,sehingga penerbitan Keputusan a quo dilakukan tidak secara terukur.Lagipula in casu Penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 seharusnya ditetapkanuntuk Masa perMasa, bukan untuk Masa 12 (dua belas) bulan yangditerbitkan dalam 1 (satu) SKPKB Satu Masa, sehingga Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kekeliruandalam penerbitan SKPKB a

PPh Pasal 23 yang Terutang Rp 15.296.540.662Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2396/B/PK/Pjk/20183. Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa Rp 15.296.540.662c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak Rp 0e. Lainlain Rp 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak Rp 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 15.296.540.6624. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 05. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b.

Biayabiaya tersebut bukan merupakan objekpemotongan PPh Pasal 23;Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP170/PJ./2002 tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tidakmenyebutkan jasa pemasangan iklan di media massa maupun media luar ruangansebagai jasa lain yang harus dikenakan pemotongan PPh Pasal

23.

23 atas pemasangan iklan oleh PT.

Inpurema Konsultama sebesarRp3.777.153.308,00 dan pemasangan ikian oleh perusahaan lain sebesar Rp8.758.683.623,00 adalah bukan merupakan obyek PPh Pasal 23, sedangkanatas pembuatan materi iklan oleh Line Advertising sebesarRp1.111.270.499,00 merupakan obyek PPh Pasal 23;e Koreksi yang diajukan peninjauan kembali adalah atas jasa pemasanganiklan oleh PT.

yang tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku khususnya Majelis Hakim tidak cermat dalammemutuskan dengan tidak mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PajakPenghasilan, KEP170/PJ./2002, SE10/PJ.3/1998, dan SE04/PJ.31 /2002;Bahwa oleh karenanya telah nyatanyata salah dan keliru amar pertimbanganmaupun amar putusan (dictum) yang telah menyatakan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas obyek PPh Pasal 23 berupa jasapemasangan iklan oleh PT.

Oleh karenaitu, pada tahun 2009 tidak terdapat potensi PPh Pasal 23 atas royalty dankami mohon untuk tidak dikoreksi;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 26 Maret 2013:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut59432/PP/M.IVA/12/2015, tanggal 10 Februari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

Arteri Soepeno Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210,sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 22.323.938.128,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Terutang Rp 823.958.753,00Kredit Pajak Rp 823.958.753,00Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1266/WPJ. 19/2012 tanggal 2 Oktober 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember2009 Nomor 00020/203/09/072/11 tanggal 18 Agustus 2011, atasnama: PT.

23 Masa Pajak Januari s.d.

Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp374.601.185,00 dengan perincian sebagaiberikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Rp 23.506.808.128PajakPPh Pasal 23 yang terutang Rp 1.091.531.028Kredit pajak:a.

Pemeriksa Rp. 255.845.851.488;Objek PPh Pasal 23 cfm.

SPT/WP Rp. 89.228.886. 146;Koreksi Positif Rp. 166.616.965.342;PPh Pasal 23 Terutang RP. 15.350.727.089;Kredit Pajak PPh Pasal 23 Rp. 5.353.894.464;PPh Pasal 23 Kurang/(Lebih) Dibayar Rp. 9.996.832.625;Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Rp. 4.598.543.008;PPh Pasal 23 YMH Dibayar Rp. 14.595.375.633;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan KeberatanTerbanding Nomor KEP855/PJ.07/2009, tanggal 19 Oktober 2009, oleh karena:1 Pihak Terbanding/Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi

WP Rp. 102.540.990.958;Objek PPh Pasal 23 cfm.

SPT Masa PPh Ps. 23 Rp. 89.228.886.146;Koreksi Positif Rp. 13.312.104.812;PPh Pasal 23 Terutang RP. 6.152.596.753;Kredit Pajak PPh Pasal 23 Rp. 5.353.894.464;PPh Pasal 23 Kurang/(Lebih) Dibayar Rp. 798.702.289;Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Rp. 367.403.053;PPh Pasal 23 YMH Dibayar Rp. 1.166.105.342;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 27644/PP/M.II/12/2010 tanggal 02 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohoanan banding

23 ayat (1) huruf c angka 2Undangundang PPh ditegaskan bahwa atas jasa lain termasukdiantaranya jasa penambangan terutang PPh Pasal 23;Halaman 13 dari 17 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00040/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 18 Februari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember2011 Nomor 00003/203/11/222/14 tanggal 27 November 2014,atas nama PL Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako Halaman 3 dari 7 halaman.

23 Masa Pajak Januari s.d.

23 ayat (1)huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan;b.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00038/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor 00002/203/10/222/14 tanggal 27 November2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010, sehinggaperhitungan sebagai berikut: No. Uraian (IDR)1. Dasar Pengenaan Pajak 220.988.793.6982. PPh terutang 4.419.775.3643. Kredit Pajak 4.419.775.3644. PPh Kurang (Lebih) Bayar 05.

23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00002/203/10/222/14tanggal 27 November 2014, atas nama PL.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00038/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 18 Februari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember2010 Nomor: 00002/203/10/222/14 tanggal 27 November 2014, atasnama: PL.

Putusan Nomor 1400/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor KEP00038/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 18 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2010 Nomor 00002/203/10/222/14 tanggal 27 November 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.061.213.3222.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali

23 ayat (1)huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan;Halaman 5 dari 7 halaman.

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP2122/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final (SKPKB PPh Pasal 23/26 Final)Masa/Tahun Pajak JanuariDesember 2010 Nomor: 00002/245/10/081/13tanggal 22 Mei 2013, atas nama: BUT.

Putusan Nomor 698 B/PK/Pjk/2018 PPh Pasal 23/26 Final yang kurang dibayar USD 85,650.00Sanksi Administrasi USD 41,112.00Jumlah yang masih harus dibayar USD 126,762.00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 11 Maret

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2122/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23/26 Final (SKPKB PPh Pasal 23/26Final) Masa/Tahun Pajak JanuariDesember 2010 Nomor:00002/245/10/081/13 tanggal 22 Mei 2013, atas nama: BUT.Malacca Petroleum Limited, NPWP: 01.757.713.1081.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah

Putusan Nomor 698 B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 23/26 Final Masa PajakJanuariDesember 2010 sebesar USD892,891.00; yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta

Putusan Nomor 698 B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 126,762.00 dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak USD 599,303.00Pajak Terhutang 20% x DPP USD 119,861.00Kredit Pajak USD 34,211.00PPh Pasal 23/26 Final yang kurang dibayar USD 85,650.00Sanksi Administrasi USD 41,112.00Jumlah yang masih harus dibayar USD 126,762.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon