Menyatakan Terdakwa Amir Bin Eon terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan PerbuatanCabul terhadap anak dibawah umur secara berlanjut " sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat 1Undangundang Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan Undangundang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64ayat (1) KUHP ;2.

Slamet Garut, pada kemaluan anak korban 9tampak selaput dara (hymen) utuh/intak (tidak ditemukan adanya robekanlama ataupun baru) ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuanPasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35/2014 tentang perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

Pasal 82 ayat (1) UndangundangNomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undangundang No 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandungunsurunsur sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksamelakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul ;3.

Unsur " Beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yangberlanjut Menimbang, bahwa Pasal 64 (1) KUHP menyebutkan, apabilabeberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehinggaharus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, bahwa Terdakwatelah melakukan tindak pidana tentang perlindungan anak yang memenuhiunsur Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa

Anak Jo.

Pasal 76D UndangUndang RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak;Subsidair.Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) LA FADIL Alias ADI Bin LA ATIpada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.30 wita atausetidaktidaknya

Wakatobi;Perbuatan ABH FADIL Alias LA ADI Bin LA ATI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Lebih Subsidair ,Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum

Pasal 76E UndangUndang RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak;Telah membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23Oktober 2020 No.

SUSAnak/2020/PT KDINomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana DakwaanPrimair Penuntut Umum;Mengenakan tindakan oleh karena itu kepada ABH dengan tindakanpengembalian kepada orang tua/ wali;Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukanpendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ABH selama 30(tiga puluh) hari serta melaporkan perkembangan ABH kepada Jaksa;Memerintahkan kepada Pekerja Sosial Dinas Sosial

/PN TgtPada korban lakilaki berusia 16 tahun yang mengeluh nyeri kepaladan daerah perut, tida ditemukan lukaluka pada permukaan tubuh.Keluhankeluhan nyeri tersebut menimblkan penyakit atauhalangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau matapencaharian untuk sementara waktu.Menimbang bahwa, karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yangdisusun secara subsidairitas yaitu Primair Pasal 80 ayat (2) SubsidairPasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, maka Majelis akanmemilin mempertimbangkan dakwaan primair terelebin dahulu, apabiladakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 80 ayat (2) ) UU RINo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, unsur unsurnya adalah sebagai berikut :1.

Anak telahterbukti Secara sah dan menyakinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsurunsur dalam Pasal 80ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atauturut serta melakukan kekerasan terhadap

kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan,maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalamtahanan.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makasesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yangbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Jo.segala pasalpasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.MENGADILI:1.

tersebut, sudah tepatdan benar;Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbanganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangpokoknya berkesimpulan bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan telahmelakukan TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN,melanggar pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan

Anak menjadi UndangUndang jo pasal 65 ayat (1) KUHP joUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkanfaktafakta yang terungkap di persidangan, baik disimpulkan dari alatalat buktiberupa saksisaksi dan suratsurat serta hubungannya dengan keberadaanbarangbarang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Anak yangsatu dengan lainnya saling mendukung;Menimbang, bahwa terhadap rumusan atau kwalifikasi

dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktumPutusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Anak harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menjadi UndangUndang jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor: 8 tahun 1981tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.

Zubir telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atauPenganiayaan terhadap anak kandung, sebagaimana dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (4) UndangUndang RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zeri Kuspana Als Afen Bin H.Zubir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandan pidana denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah

hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBLmemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 September 2014Nomor:00/Pid.B/2014/PN.Pgp tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan:Pasal 241 KUHAP Jo Pasal 80 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sertaketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23September 2014 Nomor :00/Pid/B/2014/PN.Pgp yang dimintakan bandingtersebut; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan,sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000, (Lima riburupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis padahari : Senin, tanggal

Saksisaksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana dalamdakwaan tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gilang Rahmadan Siahaan AliasGilang berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Subsidair6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2017/PN RapSetelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan

Luka robek siku tangan kanan sisi bagian luar dengan ukuran panjang 2cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm.Kesimpulan:Berdasarkan keadaan tersebut di atas adalah akibat ruda paksa bendatumpul.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

Labuhan Batu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

Anak adalahsetiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasankemerdekaan secara melawan hukum;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2017/PN RapMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 ayat(1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

Selaput dara tidak utuh ;Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumedang tanggal 12 Maret 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ZAENAL NUGRAHA bin SUNJAYA USMAN bersalahmelakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhansebagaimana diatur dan diancam pidana 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan

Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menjatunkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan latinan kerja ;Menyatakan surat berupa : Surat visum et Repertum No. 353/007/2008 tanggal 17 Desember 2008yang ditanda tangani oleh dr.

terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;Yang seharusnya putusan pengadilan tingkat banding tersebut memperbaikipemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama,dengan alasan tidak didasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003tentang Perlindungan

Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang UndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (karena terdakwanya anakanak) ;Pemidanaan yang dijatuhnkan oleh pengadilan tingkat banding tersebutmasih di bawah pemidanaan minimal yang disyaratkan UndangUndangNomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yakni paling singkat 3(tiga) tahun tetapi karena terdakwa juga masih anakanak, sesuai denganPasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak maka ancaman pidananya adalah 1/2 (satu

Menyatakan terdakwa ACHMAD FADILUDDIN Bin JUFRIYADI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAKsehagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) U1J RINo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaanPERTAMA.2.

uraian pertimbangan unsurunsur pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwaTerdakwa dengan surat dakwaan alternatif yakni Terdakwa telah didakwadengan dakwaan kesatu melakukan tindak pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UUHalaman 15 dari 19 Halaman16RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak atau Pasal 332 Ayat (1) ke1KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun penuntut umumtersebut majelis memberikan pemahaman hukum bahwa penggabungandakwaan yang disusun secara campur aduk antara tindak pidana umum dantindak pidana khusus tersebut adalah tidak tepat sebagaimana teori preferensiLex specialis derogate lex generalis (tindak pidana khusus mengalahkan yangumum).Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya itu, perbuatan

terdakwa haruslahmemenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut;Menimbang, bahwa dakwaan kesatu unsurunsur pasal 81 Ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :1.

Unsur Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan UmumPasal 1 angka 16 UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalahorang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik), yang dalam perkaraatau tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjukkepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedangdidakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error InPersona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap

;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriGunung Sugih tanggal 27 Oktober 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja melakukan kekerasan atau) ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul sebagaimana diatur dalam surat dakwaan TUNGGAL kamiMelanggar Pasal 82 UndangUndang Republik Indonesia No.23 Tahun2002 tentang Perlindungan

Anak ;Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh jutarupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;Hal. 3 dari 9 hal.

Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan UndangUndang No.23Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak serta perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIHtersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.108/Pid/2009/PT.TK, tanggal 3 Desember 2009 yang memperbaiki Putusan PengadilanNegeri Gunung Sugih No.387/Pid.A/2009/PN.GS tanggal 27 Oktober XXXtersebut;Hal. 7 dari 9 hal.

Tapteng dengan hasil pemeriksaanselaput dara tidak utuh dan dijumpai robekan arah jarum jam 3,5 dan 9 dengankesimpulan Selaput dara (Hymen) tidak utuh;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 Ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN SbgMenimbang, bahwa untuk

atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Paska ReginaSimanullang mengalami trauma dan merasa malu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) dari UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.

Anak telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka

Pasal 76C Undangundang No. 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,DANb.

Pasal 76C UndangundangNo. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 / Drt / 1951, LN No.78 tahun 1951 danpasalpasal Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaperaturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraini ;MENGADILI:1.