Uraian Jumlah (Rp)4 Dasar Pengenaan Pajak 545.156.573,002 PPh Pasal 26 yang terutang 109.031.315,003 Kredit Pajak 109.031.315,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22

Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) telah menyetorkan PPh

Pasal 26 atasroyalti kepada Gameloft SA, Perancis, untuk periode Januari 2013sampai dengan Desember 2013, sebesar Rp1.478.895.988,00 denganperhitungan tarif sebesar 10%, maka pembayaran tersebutdiperhitungkan oleh Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2019Kembali) sebagai kredit pajak per masa pajak sesuai DPP PPh Pasal 26,sedangkan Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan) tidakminta pemindahbukuan, maka tidak seharusnya dilakukan koreksi olehTerbanding (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga tidakada kewajiban yang dibayarnya, dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 545.156.573,002 PPh Pasal 26 yang terutang 109.031.315,003 Kredit Pajak 109.031.315,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

Putusan Nomor 2113 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.062.910.576,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari2004 sebesar Rp2.608.626.040,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

KETENTUAN FORMALbahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib PajakBesar Dua menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00012/204/05/092/13untuk Masa Pajak Januari s.d.

PERMOHONAN BANDINGPokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 MasaPajak Januari s.d.

pembahasan sebagaimanadimaksud di atas, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitanSKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Pasal 26 Masa PajakJanuari s.d Desember 2005, Nomor: 00012/204/05/092/13 tanggal 3Juni 2013.

Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun 2003 sudahkami sampaikan sebelumnya sebagai lampiran surat nomor S247/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihalPemberitahuan Hasil Verifikasi;ii. Bahwa atas Pemberitahuan Hasil Verifikasi tersebut telah dilakukanpembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Ir.

Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88268/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurangbayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi

NIHIL denganperincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp) Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SPT) 23.106.226.570 Koreksi Pemeriksa ("Sengketa"):fees yang dianggap sebagai dividen terselubung1.

DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management services (23.106.226.570) Jumlah Penghasilan Kena Pajak cfm SKP PPh Terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayarO;O;O1 O;oO Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88268/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018Nomor: 00001/204/09/091/14 tanggal 22 Juli 2014, dengan segalaakibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Juli 2009 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut:Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfmSKP dan KEP Keberatan)Koreksi PemeriksaDPP PPh Pasal 26 atas pembayaranmanagement service fees yang dianggapsebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfmPemohon BandingPPh terutangKredit PajakPajak yang

Pasal 26 (cfm SPT)23.106.226.570 Koreksi Pemeriksa :DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management services feesyang dianggap sebagai dividen terselubung(23.106.226.570) Jumlah Penghasilan Kena Pajak cfm SKP PPh Terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar O;O;O1 O;oO Halaman 6 dari 9 halaman.

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117940.13/2014/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 09 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP00101/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 11 Agustus 2017.Menurut Pemohon Banding, perhitungan PPh

Pasal 26 Masa Pajak Februari2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 973.507.368 486.753.c. Kredit Pajak 486.753.684 486.753.d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 486.753.6384e. Sanksi Administrasi 233.641.768f.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp486.753.684,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutHalaman 4 dari 8 halaman.

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117949.13/2014/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP00109/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 11 Agustus 2017.Menurut Pemohon Banding, perhitungan PPh

Pasal 26 Masa PajakNovember 2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 925.985.492 462.992.746c. Kredit Pajak 462.992.746 462.992.746d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 462.992.746 0e. Sanksi Administrasi 175.937 .243 0f.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp462.992.746,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutTermohon Peninjauan Kembali 10% sedangkan menurut PemohonPeninjauan Kembali sebesar 20% yang tidak dipertahankan MajelisHakim tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan

Putusan Nomor 2116 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.839.054.700,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2004sebesar Rp2.046.018.750,00; yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan

Pertamina Persero dan oleh karenanyatidak ada kewajiban Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadappenerimaan sebesar charter hire dari PT.

Putusan Nomor 2118 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.172.539.888, 00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak September2004 sebesar Rp2.598.801.250,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Pasal 26 Nomor 00001/204/04/115/13 untuk Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding terimatanggal 5 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut: Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 16.683.366.838,00* Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 8.008.016.082,00Rp 24.691.382.920,00 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Bahwa dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012;Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/04/115/13

Pasal 26 Tahun Pajak 2004sudah Pemohon Banding sampaikan dalam surat nomorS3081/WPJ.26/KP.02/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihalPemberitahuan Hasil Verifikasi; Bahwa atas Pemberitahuan Hasil Verifikasi tersebut telah dilakukanpembahasan dengan Pemohon Banding yang diwakili oleh Ir.

perhitungan koreksikoreksi yang dilakukan;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikankembali surat nomor 1148/JKT/GMKPPKIS/VII/13 tanggal 30 Juli 2013Perihal tanggapan atas surat nomor S3957/WPJ.26/KP.02/2013tanggal 25 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajakatas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/04/115/13 tertanggal 4Juni 2013 kepada KPP Pratama Kisaran dimana sampai saat PemohonBanding menerima Keputusan Keberatan dengan nomor KEP tersebutHalaman 9 dari 106 halaman

Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan faktafakta yang terjadisebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka PemohonBanding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurangdibayar sebesar Rp. 16.683.366.838,00 ditambah dengan sanksiadrninistrasi Rp 8.008.016.082,00 dengan jumlah PPh Pasal 26 yangmasih harus dibayar sebesar Rp 24.691.382.920,00 menurutTerbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat KetetapanPajak Nihil;Kesimpulan dan PermohonanBahwa berdasarkan permohonan

Pasal 26 yangseharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016Dasar Pengenaan Pajak Rp Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang Rp " Kredit Pajak Rp * PPh Kurang/ (Lebih) Bayar Rp # Sanksi Administrasi Rp * Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58197/PP/M.XIV.A/13/2014, Tanggal 05 Desember 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai

Putusan Nomor 3464 B/PK/Pjk/20182 PPh Pasal 26 yang terutang 31.565.4963 Kredit Pajak Setoran masa dan tahunan 31.565.496Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 31.565.4964 Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak NIHIL5 Sanksi Administrasia.

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117944.13/2014/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 09 Agustus 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP00105/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 11 Agustus 2017.Menurut Pemohon Banding, perhitungan PPh

Pasal 26 Masa Pajak Juni2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 1.076.363.340 538.181.6c. Kredit Pajak 538.181.670 538.181.6d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 538.181.670e. Sanksi Administrasi 258.327.202f.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp538.181.670,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") MadyaJakarta Pusat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 untuk Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding terima tanggalHalaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 1239/B/PK/PJK/201530 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut: Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 9.464.722.804 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Rp 4.543.066.946 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 114.007.789.750 dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan

Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan PermohonanKeberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 1281/JKT/ISJKPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya JakartaPusat pada tanggal 20 Agustus 2013;.

Pasal 26 sebesarRp14.007.789.750,00, dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

Dengan demikian pihak Terbanding tidak memilikikewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalamPutusan Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebutPT Indo Sepadan Jaya bukan merupakan Pihak yang didakwa/bersengketa.. Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri KeuanganNomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa"Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukandengan ketentuan sebagai berikut :a.

Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012.

Pasal 26 MasaPajak Januari s.d.

telah dilakukan pemeriksaanatas pelaksanaan kevajiban PPh Pasal 26."

FC Arranger Fee Credit Suisse 10% 103.972.863.817,00Jumlah 333.020.723.184,00 Halaman 25 alinea ke3 :"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadapobjek PPh Pasal 26 sebesar Rp 333.020.723.184,00 tetap dipertahankan,"Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:Majelis Hakim Agung yang terhormat,1.Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) setuju dengankoreksi pemeriksa atas Objek PPh Pasal 26, yaitu pembayaran bunga kepadaMitsubishi Corp sebesar Rp

188.272.409.927, Namun tidak setuju dengankoreksi pemeriksa atas objek PPh Pasal 26 yang dilakukan berdasarkanHalaman 8 dari 14 halaman.

Pasal 26 sebesarRp 144.748.313.257, dengan perincian sebagai berikut:Uraian Tarif DPP (Rp) 1.

Pasal 26 MasaPajak Desember 2010 Nomor: 00027/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012sebagai berikut:.

jasa Rp 77.378.636.532,00Koreksi PPh Pasal 26 dibatalkan Rp 70.166.063.251,00Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan Rp 7.212.573.282,00Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan: Tidak ada COD Rp 2.891.726.332,00Merupakan pembayaran premi (Morgan Stanley) Rp 4.320.846.950,00Rp 7.212.573.282,00 2.

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka koreksiTerbanding adalah tidak benar, sehingga Pemohon Banding memohonHalaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2095/B/PK/PJK/2017kepada Majelis Hakim berkenaan membatalkan koreksi Terbanding danmenghitung kembali PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 sebagaiberikut: No Pospos yang menjadi Sengketa Jumlah dalam Rupiah1 DPP PPh Pasal 26 43.451 .408.3482 PPh Pasal 26 yang terutang 7.075.775.4313 Kredit Pajak 7.073.360.4254 Pajak yang

B1,Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2010 menjadi sebagai berikut: DPP PPh Pasal 26 Rp. 43.451 .408.348,00Pajak Penghasilan Pasal 26 Rp. 7.075.775.431,00Kredit Pajak : Rp. 7.073.360.425,00Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 2.415.006,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp. 772.802,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp. 3.187.808,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Pasal 26 yang mencantumkan Pajak Terutangdengan nilai nihil?

Putusan Nomor 1468/B/PK/Pjk/2018 Bahwa perhitungan PPH Pasal 26 masa pajak Februari 2010, menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 263.758.974PPh Terutang Rp 9.585.087Kredit Pajak Rp 9.585.087PPh Kurang Bayar Rp 0Sanksi Administrasi Bunga Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0 Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka kami mengajukan permohonankepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkanseluruh permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas

Putusan Nomor 2119 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.135.837.768,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember2004 sebesar Rp2.839.594.420,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Pasal 26 sebesarRp 71.327.615.535Menurut PemeriksaBahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaaan Pajak(DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp.71.327.615.535 yang berasal dari objekpajak PPh Pasal 26 yang belum diperhitungkan pada rekonsiliasi PPhBadan;Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Terbandingmempertahankan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 26 dengan alasansebagai berikut;Bahwa berdasarkan rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPhBadan diketahui terdapat koreksi objek

lainnya sebesarRp 3.023.066.636 telah dipotong PPh Pasal 26 dan telah dilaporkanpada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008, sehinggaseharusnya tidak ada koreksi lagi atas biaya jasa profesional tersebut;positif gatas biaya jasa profesional6.

Bahwa Terbanding telah melakukan penghitungan biaya jasaprofessional lainnya sebanyak 2(dua) kali pada saat dilakukanrekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya yang telah dilaporkan padaLaporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, dengandemikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa Terbandingtelah melakukan penghitungan 2(dua) kali atas biaya jasa professionalyang dijadikan sebagai dasar objek PPh Pasal 26 pada saat dilakukanrekonsiliasi objek PPh pasal 26 dengan Laporan Keuangan pada

Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesarRp71.327.615.535,00 berdasarkan Rekonsiliasi PPh Pasal 26 denganbiaya di SPT PPh badan Tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan padanomor 4 di atas;b.

Pasal 26 adalah tidak benar dan tidak sesuaidengan fakta yang ada;f.

tanggapan atas Surat S2600/WPJ.06/KP.1109/2013 mengenaiPenjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tertanggal 03 Juni 2013 kepada KPP Pratama Tanah AbangDua;Bahwa melalui surat nomor S2952/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 16 Agustus2013 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menjawab surat tanggapanPemohon Banding Nomor 928/JKT/NPKKPPTA2/VII/13 yang menyatakan:Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor kohir 00002/204/02/072/13 Tahun Pajak 2002 sudah Pemohon Banding

Sehingga menurutPemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutanguntuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp . PPh Pasal 26 Terutang Rp . Kredit Pajak Rp . PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp =* Sanksi Administrasi Rp .

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quo yangditerbitkan apakah terkait dengan SKP a quo untuk PPh Badan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mempunyai Hak untuk mendapatkan semua informasitersebut sebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) uraikan di butirbutir di atas. Berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas maka dapat dirangkum poinpoin terkait sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak, antara lain:.

Pasal 26 nomor00002/204/02/072/12 tanggal 03 Juni 2013 terbukti diterbitkan berdasarkanPasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Undangundang KUP;Bahwa perhitungan besarnya pajak pada SKPKB PPh Pasal 26 nomor00002/204/02/072/13 didasarkan pada perhitungan sebagaimana tercantumdalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 sehingga datadata Pemohon Banding tidak diperlukan lagi;Bahwa oleh karenanya Majelis beroendapat bahwa penerbitan SKPKB PPhPasal 26 nomor 00002/204/02/072/13

Pasal 26 nomor00002/204/02/072/13 tanggal 03 Juni 2013 Tahun Pajak 2002 yangditerbitkan seharusnya dinyatakan keliru sehingga harus dibatalkan.Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) No.