Ditemukan 3647 data
MOH. DJUFRI
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq Kepala Kepolisian Resort Sumenep cq Kepala Satuan Reserse Kriminal
25 — 8
1.ZAINUDDIN DG TOMPO
2.ST AISYAH Dg LU MU
Termohon:
Kepolisian Resort Gowa Cq Kepala Kepolisian Resort Gowa
39 — 14
1.ERNAWATI YOHANIS
2.AHIMSA SAID
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SULSEL
36 — 18
SUWANDI als WANDI Bin SURADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
51 — 11
H. SUHERDI, S.Sos
Termohon:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
41 — 7
MUSTAKAWENI Binti HAJRI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan
17 — 5
MUHD NAF'AN SH MH
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat
18 — 0
SYAHRIAL NASUTION
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU
31 — 7
WINDA MUSTIKA BINTI SUYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Ciams
53 — 12
1.Subandi Gunadi
2.Harjanti Hudaya
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
17 — 2
MUAMMAD ANDY ALIAS ANDY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARAT
23 — 9
H. Ahmad Mazuqi, S.E.
Termohon:
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
27 — 17
YULI KURNIASIH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota cq Kepala Kepolisian Sektor Sananwetan
19 — 2
FITRI SALIM
Termohon:
KAPORLI Cq. KAPOLDASU CQ, KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
17 — 3
HERMAN SYAHPUTRA
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KAPOLDA CQ KAPOLRES LABUHANBATU
29 — 4
GUNTUR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT RANTAU PRAPAT
117 — 67
Pemasukan Rumah atauPenggeledahan yang dilakukan secara dengan hukum sesuai denganpasal 125 Jo pasal 33 Jo pasal 34 KUHAP;Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohondapat ditarik Kesimpulan bahwa yang permasalahan dalam perkara ini adalahtentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahananterhadap Guntur (ic.
Yuri Pranatomo
Termohon:
1.Kapolres Badung cq. Kasat Reskrim Polres BadungCq. Penyidik Satreskrim Polres Badung
2.Kejari Badung Cq Kasi Pidum Kejari Badung Cq JPU Kejari Badung
75 — 38
Adapun pertimbangan hukumnya ialahmenghubungkan sah atau tidaknya penetapan Tersangka denganpenahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alatbukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadapketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga penetapan Tersangkatermasuk obyek Praperadilan ;8. Bahwa praktik berikutnya diketahui melalui putusan nomor:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
1.H. Bambang Supriadi, S.E, S.H., M.H.
2.Susan Andrian, S.H.
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH KEPULAUAN RIAU QQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KEPULAUAN RIAU
38 — 26
ANANDA JIHAD FADILLAH HILMAN
Termohon:
RESKRIMUM UNIT PPA POLRESTA BOGOR KOTA
35 — 16
hukum;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil sangkalannya tersebut,Termohon telah mengajukan bukti Suratsurat yang diberi tanda T1 sampaidengan T36;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksamasurat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Suratsurat darikedua belah pihak dan ahli yang diajukan Pemohon ke persidangan, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok tuntutan praperadilanPemohon adalah mengenai sah
atau tidaknya penetapan tersangka, halmanatermasuk dalam objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP jis.
SUPAHAM Als FARHAN
Termohon:
Kementrian LH dan Kehutanan Cq. Penyidik SPORC Brigade Harimau Cq. BKSDA Pro. Jambi
42 — 18