Ditemukan 3640 data
1.DEDI LANGANTU
2.USMAN WALANGANTU
Termohon:
Kepala Resor Gorontalo Kota Cq.Kasat Reskrimum Polres Gorontalo Kota
18 — 4
1.SUSANTO BIN RADI
2.YULIAWAN BIN CASMITO
3.BUDI PURYANTO BIN SUYITNO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PAL MERAH
24 — 4
BONI PEOLE Alias Papa ABI
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
75 — 36
NUR LAILA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
67 — 34
1.GODLIF BESSIE alias GOT
2.YUNUS PANDIE alias IVON
3.ISBOSET LIU alias Is.
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT Cq. Kapolres Rote Ndao
90 — 0
SAMLAWI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
44 — 11
2/Pid.Pra/2018/PN PmkTelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;Telah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar keterangan saksiSakSI ;Telah membaca kesimpulan yang diajukan para pihak ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam suratpermohonannya tertanggal 22 Juli 2018, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 23 Juli 2018, di bawah register No.2/Pid.Pra/2018/PN.Pmk, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : SAH
ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA SAMLAWI1.
SPRINKAP/31/IV/HUK.6.6/2018 Satnarkoba tanggal 21 April 2018; Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2018/PN.Pmk tanggal 4 Juni 2018; Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2018/PN.Pmk tanggal 12 Juli 2018, atas nama Tersangka SAMLAWI tidak sahmenurut NUKUM) 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence ncn neee Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Terhadap SAMLAWI Pada Tanggal 20April 2018;PEMBAHASAN HUKUM :Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak sah karena Surat PerintahPenyidikan tidak jelas mengenai peran dan kedudukan Pemohon
JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE. S.E
Termohon:
Kejaksaan Agung RI CQ Kejaksaan Tinggi NTT, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
121 — 17
ROHANI, S.Pd
Termohon:
Polres Bima Kota
35 — 16
1.SULAIMAN Alias HAJI SULAIMAN
2.MIRATE
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH Cq. KEPALA SATUAN RESKRIM
72 — 20
BUDIYANTO PRANOTO
Termohon:
1.Dirjan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.Direktur Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak
3.DIRJEN PAJAK Cq PENYIDIK PENYIDIK DIJEN PAJAK BARU SAKTIAWAN,AJUM SUTARYA,MUHAMMAD ENDRO BASUKI.,Dkk
4.Direktur Penegakan Hukum Selaku PENYIDIK
49 — 11
RIZKIANTO Bin MUJIYO
Termohon:
Kasat Reskrim Kepolisian Resort Probolinggo
1 — 2
MARTOGI BR SINAGA
Termohon:
PENYIDIK RESERSE KRIMINAL RESORT LABUHANBATU
34 — 2
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
118 — 55
Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan.Lebih lanjut mengenai praperadilan terhadap permohonan tentangtidak sahnya penetapan tersangka telah diatursecara tegas dalamPasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016:(2). Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidaksahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaituapakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidakmemasuki materi perkara.(4).
HENDRA
Termohon:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
22 — 1
Ir fajri M T
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
125 — 49
MIKO MEGANANDA
Termohon:
Kepolisian Negara RI Daerah Jabar Cq Kepolisian Resor Kota Bogor Cq Sat Reskrim Polresta Bogor
115 — 17
UMAR HUSNI
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
40 — 0
GAZALBA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
148 — 58
SUAHRTONO
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH
91 — 22
RUSMAN, S.Pd bin NIA
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONEASIA RESORT PINRANG Cq. SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES PINRANG
35 — 1