Disamping itu Kaunit BRI Karanggading dapatdikatakan juga telah membujuk (memerintahkan) teman sekerja (Mantri,teller dan deskman) untuk melakukan manipulasi data tersebut diatas,yang hal ini dapat dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran disiplinyang sekaligus melanggar Surat Keputusan Direksi BRI tentang PeraturanDisiplin, bahkan berdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 158 ayat 1 huruf b, termasuk kriteria dapatdikenakan Pemutusan Hubungan Kerja;18.

Dalam kasus ini Majelis Hakim Tata UsahaNegara Semarang dalam pertimbangan hukumnya tidak mengacu padasumber hukum/UndangUndang yang berlaku tentang Pemutusan HubunganKerja tapi hanya berimajinasi dengan aturan pinjam meminjam dan hanyaberkisar pada Surat Keputusan Direksi BRI. Pertimbangan hukum yangHalaman 17 dari23 halaman.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas pertimbangan hukumyang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun banding yanghanya mendasarkan diri pada Surat Keputusan Direksi BRI tersebut diatassungguh tidak tepat, karena PT.

Seperti oknumpejabat BRI yang melakukan dan menerapkan kebijakan sebagaimanadimaksudkan surat Keputusan Direksi BRI Nokep:883DIR/KPS/10/2012tanggal 1 Oktober 2012 karena bertentangan dengan :1. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, Pasal 167 ayat (3), Pasal110, dan Pasal 111 ayat (2), (3), (4);2. UU 10/1998 tentang Perubahan UU 7/1992 tentang Perbankan Pasal 49ayat (1);3.

Nomor 924 K/Pdt.SusPHI/2019Uang Manfaat Pensiun dari Program Pensiun;luran Pasti (PPIP);Uang DPLKk;Uang Prospen;Pengembalian luran Tunjangan Hari Tua;729 29 5 pUang Jaminan Hari Tua dari Jamsostek;Sesuai Pasal 14 Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin; Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dalildalilPenggugat mengenai hutang Tergugat terhadap Penggugat danmengenai hakhak Tergugat lainnya seperti DPLK yang dapatdikompensasikan dengan kewajiban

Surat keputusan Direksi BRI Nokep : S.277DIR/ADK/12/2011tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman pelaksanaan KreditHal. 14 dari 58 hal. Put. No.46/Padt.SusPHI/2019/PN. Sby15Bisnis Mikro PT BRI ( PERSERO) Tbk Bab II Huruf F .

Surat keputusan Direksi BRI Nokep S.89DIR/SDM/12/2005 tanggal 23 Desember 2005 TentangGolongan Jabatan ( Job Grade) PT Bank RakyatIndonesia ( Perseo) Tbk.. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.6DIR/SDM/02/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentangPengupahan pekerja PT Bank Rakyat Indonesia( Persero ) Tbk.. Surat Keputusan Direksi BRI S 152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 TentangPeraturan Disiplin..

Fotocopy, Copy Surat Keputusan Direksi BRI NomorS.152DIR/SDM/05/2005 tanggal 11 Mei 2015 Tentang Peraturan Disiplin,yang selanjutnya diberi tanda T9;Hal. 40 dari 58 hal. Put. No.46/Padt.SusPHI/2019/PN. Sby4110. Fotocopy, Copy Surat Keputusan Direksi BRI NomorS.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2015 Tentang PemutusanHubungan Kerja, yang selanjutnya diberi tanda T10;11. Fotocopy, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank rakyat IndonesiaPeriode 2013 2015, yang selanjutnya diberi tanda T11;12.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama periodetahun 2011 s/d 2013 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplin sebagaimanatersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : $.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei2009 Tentang Peraturan Disiplin, Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukanpelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran yaitu kesengajaan, pelanggarankewenangan, dan aspek finansial.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )periode tahun 2013 s.d 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PeraturanDisiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor :$.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin(Bukti P1) dan S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnyaPasal 9 (Bukti P2), Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbuktimelakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran,yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek

Foto copy, Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : $.152DIR/SDM/05/2009tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, yang selanjutnya diberitanda P1;2. Foto copy, Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.27DIR/SDM/05/2005tanggal 13 Mei 2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, yang selanjutnyadiberi tanda P2;Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.86/G/2016/PHI.Sby223.

Bahwa dalam ketentuan seleksi Pasal 11 ayat (2) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep :S. 7DIR/SDM/02/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 tentang Pedoman Penerimaan Pekerja TetapPT. BRI (Persero) Tbk disebutkan bahwa setiap tahapan seleksi berlaku sistem gugur, yaitucalon pekerja yang dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya adalah peserta yang telahdinyatakan lulus tahap seleksi sebelumnya ;1. Bahwa dengan demikian jika peserta rekrutmen/calon pekerja tidak lulus pada tahapan a.

Bahwa Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 57DIR/SDM/11/2006 tanggal 29Nopember 2006 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa fungsi Frontliner seperti Teller, UPN(Custommer Service) dan Deskman serta Fungsi Administrasi seperti sekretaris, petugasadministrasi/pelaksana termasuk jenis dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan melaluimekanisme outsourcing. Dan perihal pergeseran tersebut telah dilaporkan oleh tergugat kepadaDirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Depnakertrans RI Up.

Fotocopy Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : $.57DIR/SDM/11/2006, tanggal 19Nopember 2006, bukti T2 ;2. Fotocopy Surat Tergugat No.B.614SDM/HIG/12/2006, tanggal 22 Desember 2006,tentang laporan kepada DirJen Pembinaan Hubungan Industrial, bukti T3 ;3. Fotocopy Surat No.B.2206KW.IX/SDM/10/2006, tertanggal 03 Oktober 2006 dari BRI,tentang pemberitahuan jadwal PendidiKan kepada Para Penggugat, bukti T4 ;4.

Fotocopy Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.7DIR/SDM/02/2006, tanggal 02Februari 2006, bukti T9 ;36. Fotocopy Surat Pedoman Praktek Kerja (OJT) Bagi Calon PekerjaPelaksana (Frontliner & Administration) PT.

BerdasarkanPerjanjian Kerja Bersama ( PKB ) periode tahun 2013 s.d 2015 danperaturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplin sebagaimana tersebutdalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : $.152DIR/SDM/05/2009tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin (Bukti P1) dan S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnya Pasal 9 (Bukti P2), TimPemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaranfundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitu kesengajaan,pelanggaran kewenangan, dan aspek

Bahwa pada saat Penggugat menjadi Account Officer (AO) di Kantor CabangBRI Bantaeng, Penggugat terindikasi telah melakukan Pelanggaran Disiplinberupa Pelanggaran Fundamental Aspek Perkreditan/Pembiayaan DanAspek Simpanan.Untuk memastikan adanya indikasi pelanggaran disiplin tersebut, Tergugat danPara Turut Tergugat telah melakukan langkahlangkah sebagaimana diaturdalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S. 152DIR/SDM/05/2009 tanggal11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin yaitu dengan membentukTimPemeriksa

R. 229/KWXm/HCP/03/2019 tertanggal 29 Maret 2019 menyampaikan Surat Tuduhankepada Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplinPerusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S. 152DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin KerjaBRI.12.

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ;Bahwa sebagai amanat Pasal 21 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1992tersebut, maka disusunlah Peraturan Dana Pensiun Bank RakyatIndonesia (BRI) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi BRINokep : S8DIR/SDM/04/93 tanggal 10 April 1993 tentang PeraturanDana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, yang telahdicatat dan disahkan oleh Direktur Dana Pensiun DepartemenKeuangan RI dengan Nomor : 94.01.00078.DPPK tanggal 11Nopember 1994 ;Menurut Pasal 22 ayat (2) Surat

Keputusan Direksi BRI Nokep : S8DIR/SDM/04/93 tanggal 10 April 1993 dinyatakan bahwa UsiaPensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun ;Kemudian dalam Pasal 25 tentang Manfaat Pensiun Dipercepatditetapkan bahwa Manfaat Pensiun Dipercepat diberikan kepadaPeserta apabila :a.

pemeriksaan kembali atas pelanggaran disiplinyang telah mendapatkan rekomendasi hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa;Bahwa pada saat dilakukan pembahasan ternyata diperoleh keterangantambahan yang memberatkan bahwa Tergugat sebelumnya pernah dijatuhihukuman disiplin berupa Peringatan Tertulis di Tahun 2013 karena kasusGood Corporate Governance (GCG);Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2013 s.d 2015dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan disiplin sebagaimanatersebut dalam Surat

Keputusan Direksi BRI Nomor S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P1) dan S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnya Pasal 9(Bukti P2), Forum PKP menilai bahwa Tergugat teroukti melakukanpelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitukesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial.

saya sampaikan untuk memperoleh putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugatmengajukan replik, pada tanggal 5 Januari 2017, dan Tergugat mengajukanduplik di persidangan tanggal, 12 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidanganPenggugat telah mengajukan alatalat bukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P19, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, yaitu sebagai berikut :1.Fotocopy, Surat

Keputusan Direksi BRI Nomor : S.152DIR/SDM/05/2009tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, yang selanjutnya diberitanda P1 ;Fotocopy,Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.27DIR/SDM/05/2005tanggal 13 Mei 2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, yang selanjutnyadiberi tanda P2;Fotocopy, Surat Keputusan Kanca BRI Jember Nokep : 233/KCXVI/SDM/11/2014 tanggal 12 November 2014 Tentang Pembentukan TimPemeriksa Kredit di BRI Unit Serut Kanca BRI Jember, yang selanjutnyadiberi tanda P3 ;Fotocopy, Laporan

SDM/09/2015tertanggal 8 Maret 2015 mengusulkan hukuman disiplin dari Tim PKP atas indikasikasus pelanggaran di BRI Unit Pulo Brayan kepada Pemimpin Wilayah (sebagaipemutus).Pemutus berdasarkan rekomendasi forum PKP menyatakan sependapat dengantim berupa hukuman disiplin turun jabatan 1 (TJ 1).Putusan Hukuman disiplin Sdr.Chairul Azwar dituangkan dalam Surat KeputusanNokep : 0309KW.1I/SDM/09/2015 tanggal 25 September 2015.10.Bahwa proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tersebut diatasberdasarkan Surat

Keputusan Direksi BRI Nokep S.152DIR/SDM/05/2009,tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin yang selanjutnya disebut S152.

Bukti T5 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.152Dir/SDM/05/2009,tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin.6.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut, Pengusaha dilarang menggantiPerjanjian Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan selama di perusahaanyang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh, sebagai mana yangdiamanatkan Pasal 129 UU No13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,;Menimbang, bahwa pelanggaran dan perbuatan Penggugat serta prosespenanganan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yangdisandarkan kepada Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.152/DIR/SDM/05/2009 tanggal

11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, maka hal tersebuttidak dapat dibenarkan dan batal demi hukum,;Menimbang, bahwa Surat keputusan Direksi BRI Nokep : S.152/DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin tidak dapat dipakaiuntuk aturan hubungan hukum yakni hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat, maka segala sesuatu yang timbul sebagai akibat hukum atasdiberlakukannya aturan tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga sanksiyang diberikan terhadap Penggugat sebagai mana

pribadi danatau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan(vide Pasal 35 ayat (1) huruf k Perjanjian Kerja Bersama Periode 20112013).Bahwa atas tuduhan tersebut Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013 telahmenyampaikan surat jawaban/tanggapan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik terhadap dokumen/buktibukti yang adamaupun penilaian jawaban dari Tergugat, maka Tim Pemeriksa berkesimpulanbahwa Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuanketentuan BRI,yaitu:e Surat

Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.142DIR/ADK/12/2008 tanggal 29Oktober 2008 tentang Revisi Kebijakan umum Perkreditan PT.

(KUPBRI)e Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.227DIR/ADK/12/2011 tanggal 15Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK MikroBRI)e Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.152DIR/SDM/2009 tanggal 11 Mei2009 tentang Peraturan Disiplin;e Perjanjian Kerja Bersama BRI tahun 20112013 (PKB BRI);13.

fakta tersebut di atas, baik subyek Penggugat maupunTergugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2010 adalah duapihak yang terikat hubungan kerja/industrial, kemudian obyek gugatanadalah perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai penjabarandari Perjanjian Kerja Bersama (dahulu masih diatur dalam Surat KeputusanDireksi BRI Nomor Kep : S.2116/7/1971 tanggal 20 Juli 1971 tentangPeraturan Pokok Kepegawaian BRI jo Surat

Keputusan Direksi BRI NomorKep : S.3.1711/11/1/1976 tanggal 28 Januari 1976 tentang Peraturan PokokKepegawaian BRI Unit Desa) ;Hal. 4 dari 12 hal.

Periode 20132015 dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Surat keputusan Direksi BRI NomorS. 152DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin, Pasal 1 angka (10)Surat Keputusan Nokep : S.106DIR/DMR/05/2012 tanggal 31 Mei 2012tentang Strategi Anti Fraud. Perbuatanperbuatan Penggugat tersebutjuga telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) tentang prinsip umumtentang Strategi Anti Fraud PT.

R.85VKC/SDM/05/2007 yang diterima oleh Ny.Halimah (Istri Tergugat), dalam surat tersebut disampaikan bahwa Tergugattelah melakukan pelanggaran disiplin melakukan penundaan setoran kreditnasabah dan menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kreditnasabah ;Bahwa dengan demikian sesuai surat keputusan Direksi BRI Nokep : S.26DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 (SK Nokep: S.26), tindakanTergugat tersebut telah memenuhi criteria pelanggaran disiplin aspekperkreditan yakni "menunda setoran kredit (

Photo copy Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P1;2. Photo copy Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan HubunganKerja, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P2;3.

Keputusan Direksi BRI Nokep S.152DIR/SDM/05/2009,tanggal 11 Mei 2009, tentang Peraturan Disiplin;Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan dasar hukum untukmenetapkan seorang karyawan/pekerja telah melakukan pelanggarandisiplin berdasarkan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (5) dan Ayat (6) Jo Pasal 25Ayat (2) huruf a Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.152DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei 2009, tentang Peraturan Disiplin.Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkanbesarnya

kerugian BRI, dasar penetapan kerugian adalah berdasarkan hasilpemeriksaan Tim Pemeriksa yang dituangkan ke dalam LHP (Laporan HasilPemeriksaan) dimana dalam LHP tersebut memuat data kerugian baik bagiBRI, nasabah atau pihak lainnya, sebagaimana Pasal 9 Ayat (6) Jo Pasal18 Ayat (5) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.152DIR/SDM/05/2009,tanggal 11 Mei 2009, tentang Peraturan Disiplin;Bahwa sebelum dilakukan tindakan pelanggaran disiplin dan penetapankerugian BRI dalam kasus yang terjadi di Unit Kerja

BRI misalnya adanyapengaduan dari nasabah dapat langsung ditindaklanjuti oleh Unit Kerjatanpa pemeriksaan khusus kasus oleh Satuan Kerja Audit Intern dengancara membentuk Tim Pemeriksa, dasarnya adalah Pasal 18 Ayat (2) danAyat (4) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.152DIR/SDM/05/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;Bahwa yang berwenang menetapkan pelanggaran disiplin yang dilakukanoleh karyawan/pekerja BRI adalah Tim Pemeriksa berdasarkan hasilpemeriksaan yang telah dilakukan oleh

Tim Pemeriksa, sebagaimana Pasal25 Ayat (2) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.152DIR/SDM/05/2009,tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;Halaman 83 dari 120 Putusan No. 35/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dituangkandalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bertanggung jawab adalahSdri.

BRI (Persero) Tok dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PT.BRI (Persero) Tbk. tanggal 5 Nopember 2015 Pasal 38 ayat (1) huruf d, e, f dan jserta Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.152DIRSDM/05/2009 tanggal 11Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, yaitu pelanggaran disiplin terutama sandipelangaran SIM 11, SIM 14 dan SIM 19;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimobangan hukum tersebut di atas,maka menurut Majelis Hakim unsur ke2 Secara melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 3.

hal yang dilakukan Tergugat seperti itu tidakditindaklanjuti maka yang terjadi danadana nasabah di Bank akan habisdikuras oleh petugaspetugas Bank yang mengambil dan menguras uangtabungan nasabah yang bukan haknya;Bahwa sesuai Buku Pedoman Operasional yang berlaku di BRI Bab 13.Britama, Penarikan Tabungan Britama di Kanca/KCP/BRI Unit lain tidakboleh dikuasakan;Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama periode 2009 s/d 2011 danPeraturan Pelaksanaannya yaitu peraturan disiplin sebagaimana tersebutdalam Surat

Keputusan Direksi BRI Nomor S.152DIR/SDM/05/2009,tanggal 11 Mei 2009 tim pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbuktimelakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran,yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial.