Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun2013 s.d 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan disiplinsebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P1) dan S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 (Bukti P2);Bahwa Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukanpelanggaran fundamental yang memenuhi 2 unsur pelanggaran, yaitupelanggaran kewenangan yang dilakukan secara sengaja;Bahwa

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periodetahun 2013 s/d 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplinsebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (bukti P1) dan S.27DIR/SDM/05/2005, tanggal 13 Mei 2005 khususnya Pasal 9(bukti P2), Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukanpelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitukesengajaan, pelanggaran kewenangan dan aspek

Oleh karena itu telah menyimpan dari Surat Edaran DireksiBRI Nose: S.10DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna,Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.277DIR/ADK/12/2011 tanggal 15Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksnaan Kredit Bisnis Mikro PT.

BRI(Persero) Tok, Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.277DIR/ADK/12/2011tanggal 04 Maret 2015 Tentang Revisi Parsial PPPK Bisnis Mikro 2015, danSurat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei2009 Tentang Peraturan Disiplin Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telahmemperkaya:Diri sendiri: Terdakwa menerima tips/ fee dari para debiturRp.1.000.000/ orang x 6 (enam) orang = Rp. 6.000.000,Hal 8 dari 59 hal.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2011 s/d2013 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplin sebagaimanatersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, Tim Pemeriksamenilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran fundamental yangmemenuhi 2 unsur pelanggaran yaitu kesengajaan dan pelanggarankewenangan.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2013sampai dengan 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplinsebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin (Bukti P1) dan S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnya Pasal 9 (BuktiP2), Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukanpelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitukesengajaan, pelanggaran kewenangan

Bahwa melihat kejadian tersebut di atas, Tergugat terindikasi telahmelakukan pelanggaran disiplin berupa pelanggaran fundamental.Dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor Keputusan S. 152DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, bahwa:a. Pekerja harus melaksanakan kewajibannya dan harus menghindariperbuatanperbuatan yang merupakan larangan sebagaimana ditetapkanHalaman 3 dari 19 hal.

Cabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012,dengan Tersangka Musandrian;Bahwa audit dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 3 (tiga)orang, terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim danAnggota, sedangkan pada saat memberikan keterangankepada penyidik dilakukan oleh Ahli sendiri;Bahwa data yang digunakan dalam audit dokumendokumenyang diperoleh dari penyidik yang meliputi :1 Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.39DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006tentang Pengelolaan ATM;2 Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP

S.39DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006tentang Pengelolaan ATM, huruf B Tambahandan Opname Kas ATM, huruf d, yangmenyatakan pada saat pengisian uang di kasetuang harus dipastikan bahwa uang telahdimasukkan di kaset uang sesuai dengandenominasinya;2 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.58DIR/OPS/12/2006 tanggal 22 Desember 2006tentang Revisi 1 (Pertama) terhadap BukuPedoman Operasional untuk Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan BRI UnitBrinets PT BRI (Persero) Tbk Bab 10Anjungan Tunai Mandiri

S.39DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember2006 tentang Pengelolaan ATM, huruf B Tambahan dan Opname Kas ATM,huruf d, yang menyatakan pada saat pengisian uang di kaset uang harusdipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uang sesuai dengandenominasinya;2 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.58DIR/OPS/12/2006 tanggal 22Desember 2006 tentang Revisi 1 (Pertama) terhadap Buku PedomanOperasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI UnitBrinets PT BRI (Persero) Tbk Bab 10 Anjungan Tunai

S.39DIR/CBK/12/2006tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengelolaan ATM,huruf B Tambahan dan Opname Kas ATM, huruf d, yangmenyatakan pada saat pengisian uang di kaset uang harusdipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uangsesuai dengan denominasinya;2 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.58DIR/OPS/12/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Revisi (Pertama) terhadap Buku Pedoman Operasional untukKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI UnitBrinets PT BRI (Persero) Tbk Bab 10 Anjungan TunaiMandiri

Foto Copy Surat Keputusan Direksi BRI No.kep: S$.152DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin, diberi tanda bukti P10;20. Foto Copy Surat Keputusan Direksi BRI No.kep: S. 27DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberi tandabukti P11;21. Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama Periode 20092011 (PKB),diberi tanda bukti P12;22.

T9 Foto Copy dari asli Surat PanggilanKeduaNomor :R.234/KCXVLYI/12/2018 tertanggal31 Desember 2018;10.T10 Foto Copy dari asli Surat Keputusan NOKEP: 21/KCXV/SDMI/04/2018 tertanggal 01 April 2019;11.T11 Foto Copy dari asli Risalah Perundingantertan ggal 2 April 2019;12.T12 Print Out Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : .152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009;13.T13 Foto Copy Print Out Nota Facsimile DevisiManajemen SDM BRINomor : B.04SDM/HBI/06/2009 perihalpenyelesaianPHKbagipekerjayang tidakmasukkerjatanpakabar

Keputusan Direksi BRI Nomor S40DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Revisi PedomanPelaksanaan Kredit Bisnis Menengah, dalam Bab Ill A 2 huruf hpoin ii.4 (halaman 13 dari 36) yang mensyaratkan bahwaAccount Officer melakukan pemeriksaan ke lokasi nasabah/45calon nasabah, serta melakukan pengecekan dengan instansilain yang terkait dengan usaha nasabah/calon nasabah,pemeriksaan dan penilaian jaminan yang diberikan, danmenyajikannya dalam LKN.

Namun data dimaksud digunakan olehAO BRI KCK untuk menghitung kebutuhan kredit CV.Asia Jaya;169e Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI, No.Kep :S.6DIR/ ADK/01/2006 Tanggal 23 Januari 2006 dan No.Kep :S.40DIR/ADK/08/2006 Tanggal 24 Agustus 2006, untukmeyakini kebenaran data dan informasi, PKL RM dapatmelakukan cross cek melalui kegiatan antara lain :a. Wawancara dengan nasabah/calon nasabahb.

Account Officer (AO) Tugas dan Tanggung Jawabnyaadalah : Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggungjawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kreditdilunasi (Surat keputusan Direksi BRI, Nokep : S.6DIR/ADK/01/2006 Tanggal 23 Januari 2006 dan Nokep : S.40DIR/ADK/08/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT.

Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.26DIR/ADK/06/2006tanggal 16 Juni 2006 tentang PPK Bisnis Ritel BRI sebagaimanadiubah dengan SK Direksi BRI Nokep:S.3DIR/ADK/02/2008tanggal 21 Februari 2008 dan SK Direksi BRI Nokep:Nokep:S.3aDIR/ADK/02/2008 tanggal 21 Februari 2008;. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.6DIR/ADK/01/2006tanggal 23 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan SK DireksiBRI Nokep:S.40DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006tentang PPK Bisnis Menengah BRI;.

Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.6DIR/ADK/01/2006 Tanggal 23 Januari 2006 dan Surat Keputusan DireksiBRI Nomor S65DIR/ADK/10/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah (PPK Bisnis MenengahBRI) sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan Direksi BRI NomorS40DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Revisi PedomanPelaksanaan Kredit Bisnis Menengah, dan kredit modal kerja yangdiberikan PT.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) periode tahun2013 sd 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplinsebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin (Bukti P1)dan S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnya Pasal 9 (Bukti P2), Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaranfundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitu kesengajaan,pelanggaran kewenangan, dan aspek

Surat Keputusan Direksi BRI Nokep.

Program Pengunduran Diri Sukarela telah ditetapkanmelalui Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.192DIR/SDM/11/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentangProgram Khusus Pengunduran Diri Sukarela.b. Sosialisasi Program Khusus Pengunduran Diri Sukarelasecara Nasional yang dilakukan PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) adalah kegiatan rutin yangdilakukan sebagai pengenalan atas ketentuan yangmemperbolehkan Pekerja Tetap untuk mengundurkan dirisecara sukarela karena beberapa hal.

berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama, memori kasasi tanggal 20 September 2013dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2013 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kupang telah benar dalam pertimbangan hukumnya,namun tidak tepat dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa benar perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat telahmelanggar ketentuan Surat

Keputusan Direksi BRI Nomor Kep: S.152DIR/SDM/05/2009 CRD 25 melakukan pelanggaran disiplin fundamentalberupa perbuatan tidak teliti, pelanggaran kewenangan, pelanggaranfinansial, menunda setoran angsuran nasabah untuk dipakai TermohonKasasi/Tergugat yang telah diakui Termohon Kasasi/Tergugat di hadapanTeam Pemeriksa maupun di dalam persidangan merupakan kesalahanberat sesuai Pasal 1603 huruf o KUH Perdata, yang dapat di PHK tanpahak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak

No. 883 agar dapat ditolak untukkeseluruhan;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya, Termohontelah mengajukan bukti berupa:1.Fotokopi Surat Keputusan Direksi BRI Nomor 883DIR/KPS/10/2012 tentangPenyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang BerakhirHubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiunan Normal SebagaiImplementasi Dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 TentangKetenagakerjaan, (Butki T1);Fotokopi Akta Pendirian BRI Nomor 133 Tahun 1992 dihadapan NotarisMuhani Salim,

No.1669 K/Pid/2005sengaja rnembiarkan uang itu diambil atau digelapkan oleh orang lain ataumenolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu, dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain :Pada tanggal 12 Februari 2001, Terdakwa selaku petugas teller yangmempunyai tugastugas antara lain : mengoperasikan mesin teller, atau mesinvalidasi, menerima setoran tunai, melakukan pembayaran tunai, pengurusankas, serta pekerjaan akhir hari, sesuai dengan JOB DESCRIPTION TELLERyang tertuang dalam Surat Keputusan

Direksi BRI Nomor KEP : S.14DIR/DIK/4/92 tanggal 13 April 1992, telah menerima setoran dari sakaiFASMAN sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk dimasukkan kedalam tabungan BRITAMA milik FASMAN, dan kemudian Terdakwamemberikan tanda slip penyetoran yang sudah diparafnya yang menyatakanbahwa saksi FASMAN telah menabung di tabungan BRITAMA BRI CabangRaha sebesar Rp 50.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)periode tahun 2013 s.d 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PeraturanDisiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor$.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin(Bukti P1) dan S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnyaPasal 9 (Bukti P2), Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbuktimelakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran,yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial

Penggugat dengan sewenangwenang, serta Para Tergugat tidakPutusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN,Bdg halaman 16 dari 28 halaman10.membayar gaji dan tunjangan lainnya selama 7 bulan sejak bulan Desember2018 yaitu total sebesar Rp.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah);Menanggapi dalil Penggugat tersebut perlu Para Tergugat JELASKAN danTEGASKAN bahwa Proses Hukuman Disiplin yang berujung pada PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat telah dilakukan sesuai prosedur danketentuan sebagaimana diatur dalam Surat

Keputusan Direksi BRI NOKEPS.152DIR/SDM/05/2009 (vide Surat Keputusan Pembentukan Tim PemeriksaNOKEP : 78VI/KC/SDM/09/2018 tertanggal 17 September 2018, Laporan HasilPemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 4 Oktober 2018, Surat TuduhanNo.R.613KC/VI/SDM/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Surat JawabanTuduhan Sadr.

Surat Keputusan Direksi BRI Nokep $S.135DIR/LYN/02/2009tanggal 23 Februari 2009 tentang Buku Prosedur Operasional(BPO) KYC/AML/KANCA/KCP/UNIT. Pelanggaran terhadap BPOini tidak ada spesifikasi atau tidak ada dikemukakan pasal yangdilanggar sehingga harus dikesampingkan. Pada putusan JudexFacti, halaman 45 tentang BPO tersebut tidak dicantumkan lagi;B. Pertimbangan bertentangan dengan Amar Putusan sebagai berikut:a.

Kredit ModalKerja (KMK) diatur dalam surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KreditRitel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok.

Kredit ModalKerja (KMK) diatur dalam surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KreditRitel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.