PT. SAMBAS MINERALS MINING VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. BERAU JAYA PERKASA;

PUTUSANNomor 552 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT SAMBAS MINERALS MINING, beralamat di GedungWisma MRA Lantai 16 Zona C, Jalan TB, Simatupang No.19, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H. Anton Tarigan,S.E., jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Graha Katikana Kaban,S.H., M.H., dan kawankawan.

Berau JayaPerkasa, tertanggal 22 Juni 2017, hingga adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini atau penetapanlain di kemudian hari;DALAM POKOK SENGKETA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT.

Putusan Nomor 552 K/TUN/2018dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berau Jaya Perkasa,tertanggal 22 Juni2017;4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara in;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut;1.

Berau Jaya Perkasa sebagai latar belakangterbitnya objek sengketa berupa surat keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Berau Jaya Peraksa tertanggal 22 Juni 2017, sebagaiakibat dari keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS luarbiasa PT Berau Jaya Perkasa yang dibuat pada tanggal 15 April 2017 dihadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn sesuai AktaNomor

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SAMBASMINERALS MINING;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 olehDr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung UrusanLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan olehHalaman 6 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

PUTUSANNomor 1085/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2416/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING

13 Januari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085085.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2212/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00241/207/11/091/13tanggal 18 September 2013, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut:34.155.232.213,000,006.562.209.536,00 Dasar Pengenaan Pajak PPN RpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri RpPajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp(6.562.209.536,00)Halaman 2 dari 9 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2212/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 Nomor00241/207/11/091/13 tanggal 18 September 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

PUTUSANNomor 1083/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2424/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING

11 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT085081.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2171/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00237/207/11/091/13tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 11.187.431.152,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.118.743.115,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.098.532.479,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (979.789.364,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 979.789.364,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Halaman

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2171/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober 2014tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011 Nomor00237/207/11/091/13 tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di JalanCiputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

PUTUSANNomor 1084/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2413/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING

Desember 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT085082.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor: 00238/207/11/091/13tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 55.102.421.279,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 529.026.668,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.014.583.266,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.485.556.598,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 1.485.556.598 00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Halaman

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor00238/207/11/091/13 tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NATARANG MINING

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2400/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT NATARANG MINING

tanggal 1 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT093487.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP850/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00053/407/13/091/14tanggal 27 Agustus 2014, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 717.392.107.244 00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 0,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 807.562.203,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (807.562.203,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP850/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00053/407/13/091/14 tanggal 27Agustus 2014, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PT. MEARES SOPUTAN MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 316/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEARES SOPUTAN MINING, tempat kedudukan diDesa Winuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, yang diwakilioleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan

tanggal 14 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00008/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 2/274/13/823/15 tanggal 18 Desember 2015 Nomor Objek Pajak71.73.000.000.0110003.3, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:112951.18/2013/PP, atas nama: PT

Meares Soputan Mining, NPWP01.061.576.3823.001, beralamat di Ds.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT MEARES SOPUTAN MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112951.18/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTMEARES SOPUTAN MINING;2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas nomor : 160 / Pid. B / 2015/ PN. Sbs. tanggal 18 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ( RUTAN) ; 5.

118/PID/2015/PT PT PTK

MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PTSarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korbanAnto Jaya Als Aleng Anak Buyung, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :e Berawal Terdakwa selaku karyawan PT Mulia IndahKabupaten Sambas (yang masih satu group dengan

MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PTSarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka beratterhadap saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung, perbuatan tersebutdilakukan T erdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal Terdakwa selaku karyawan PT Mulia Indah Kabupaten Sambas(yang masih

MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PTSarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anto Jaya AlsAleng Anak Buyung, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal Terdakwa selaku karyawan PTI Mulia Indah KabupatenSambas (yang masih satu group dengan PT Sarana Esa

./2015/PT PTKIV.bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jarikelima terbatas karena nyeri.

Wahidin, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Irwan Junaidi, S.H.Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3Halaman 2 dari 9 halaman.

Bahwa SKPKB Nomor 90012/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00181/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah

Putusan Nomor 1939/B/PK/Pjk/201990012/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015 atas nama PTTrubaindo Coal Mining juga harus dinyatakan batal:;.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPN atas pemanfaatan JasaKena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2013atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WAHANA BARATAMA MINING;

./2014, tanggal 26 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WAHANA BARATAMA MINING, beralamat di Grahalrama Lt. 12, Jalan H. R.

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut49804/PP/M.III/99/2013, tanggal 20 Desember 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatdengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP911/WPJ.19/2012, tanggal 5 Juli 2012, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor00032/207/09/062/10, tanggal 29 Desember 2010, atas nama PTWahana Baratama Mining

Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3x 2s3. 3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKeputusan Tergugat Nomor KEP911/WPJ.19/2012, tanggal 5Juli 2012, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00032/207/09/062/10, tanggal 29 Desember 2010, atasnama PT

Wahana Baratama Mining NPWP 01.711.061.0 091. 000 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4087/P J/2018 tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113401.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00260/KEB/WPJ.19/2017tanggal 3 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2013 Nomor 90012/203/13/091/15 tanggal 28Desember 2015 atas nama: PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3,Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00260/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 90012/203/13/091/15tanggal 28 Desember 2015 atas nama: PT Trubaindo CoalMining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kav.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4 /Pid.B/ 2016/ PN.Sbs tanggal 15 Maret 2016 yang dimintakan banding ; - Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

36/PID/2016/PT PTK

PUTUSANNomor 36/ PID/ 2016/ PT PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap : RRIO SETIAWANBANGUN bin SAIMINBANGUN;Tempat Lahir : Singkawang ;Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 17 Juni 1983 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Dusun Simpang Villa Rt.021/Rw. 010 DesaKartiasa, KecamatanSambas

Wahiddah Als Umi Binti Robani danterdakwa) tahun 2015 bertempat di rumah kost saksi Ummi Wahiddah Als UmiBinti Robani yang terletak di Dusun Sebambang Kecamatan Sambas KabupatenSambas atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014Hal. 1 dari 7 hal.

milik Terdakwa dan membawa saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robaniuntuk makan di Cafe RRC Sambas dan setelah selesai makan Terdakwamengantarkan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani untuk pulang kerumah saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani, namun sebelummengantarkan saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani pulang ke rumah,Terdakwa membawa saksi Ummi Wahiddah Als Umi Binti Robani ke jalan LingkarDesa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Wan Adnan Alhinduwan membuat surat/laporan pengaduankepada pihak Kepolisian Resort Sambas pada tanggal 03 Juni 2015 atasperbuatan persetubuhan (zinah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksiUmmi Wahiddah Als Umi Binti Robani. ; Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015 saksi Syarifah Eva Adriany Binti H.Wan Adnan Alhinduwan mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwadi Pengadilan Agama Sambas dan dari gugatan cerai tersebut saksi SyarifahEva Adriany Binti H.

Nomor 36/PID/2016/PT.PTKMenimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Sambas tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Maret2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 4/Akta.Pid/2016/PN Sbs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukansecara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 ;Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa telah

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEARAS SOPUTAN MINING;

/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2677/PJ/2017, tanggal 5 Juli 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MEARES SOPUTAN MINING

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82540/PP/M.IVB/36/2017, tanggal 30 Maret 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1410/WPJ.16/2015 tanggal 11Desember 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00008/245/12/823/14 tanggal 9 Desember 2014, atas nama PTMeares Soputan Mining

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1410/WPJ.16/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00008/245/12/823/14 tanggal 9 Desember 2014, atas nama PT.Meares Soputan Mining, NPWP 01.061.576.3823.001, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

PT. MEARES SOPUTAN MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3061/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEARES SOPUTAN MINING, beralamat di MenaraRajawali, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Terkelin Karo Karo Purba, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mardianto,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 318/MSM/IV

September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104935.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00179/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00019/407/14/091/15 tanggal 23 Maret 2015 atas nama PT

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT MEARES SOPUTAN MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104935.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari2018;MENGADILI KEMBALI:Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3061/B/PK/Pjk/20181. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTMEARES SOPUTAN MINING;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4096/PJ/2018 tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING

Putusan Nomor 1785/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00255/KEB/WPJ.19/2017tanggal 03 Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2013 Nomor: 90003/207/13/091/15 tanggal 28 Desember2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00004/NKEB/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 20 Februari2017 atas nama: PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar MudaKav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00255/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 03 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor: 90003/207/13/091/15 tanggal 28Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00004/NKEB/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 20 Februari 2017 atas nama: PT TrubaindoCoal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. NUSA HALMAHERA MINERALS;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4356/PJ/2019,tanggal 4 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS

Simatupang Kav. 1B, CilandakTimur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, diwakili olehAchmad Djamalilleil, jabatan Diretur PT Nusa HalmaheraMinerals;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT087119.15/2004/PP/M.IIB Tahun

Nusa Halmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di Graha Elnusa Lt.2, Unit D, Jalan T.B.

Putusan Nomor 1790/B/PK/Pjk/2020Juli 2013 Tahun Pajak 2004, atas nama PT Nusa HalmaheraMinerals, NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di Graha ElnusaLt. 2, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. IB, Cilandak, JakartaSelatan 12560, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PPhBadan Nomor 00001/206/04/091/13 tanggal 29 Juli 2013 TahunPajak 2004, atas nama PT Nusa Halmahera Minerals, NPWP01.072.060.5091.000, beralamat di Graha Elnusa Lt. 2, Unit D,Jalan TB Simatupang Kav. IB, Cilandak, Jakarta Selatan 12560,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

PT. MEARES SOPUTAN MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3062/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEARES SOPUTAN MINING, beralamat di MenaraRajawali, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Terkelin Karo Karo Purba, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mardianto,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta 12940,berdasarkan Surat

2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107233.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliBanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00557/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor00053/407/14/091/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama PT

persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai faktadan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkanputusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadili kembali denganpertimbangan hukum bahwa karena in casu alasanalasan yang diajukanmemiliki dasar pijak hukum bahwa penyerahan bahan bakar yangditimbulkan karena perjanjian dengan PT

Putusan Nomor 3062/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali: PT MEARES SOPUTAN MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107233.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT MEARES SOPUTAN MINING;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4484/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungan PPh Pasal 26Masa Pajak Juli 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2866/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Kena Pajak/DPP Rp. 527.230.018, Pajak Terhutang Rp. 105.446.004.Kredit Pajak Rp.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00209/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013 Nomor:90007/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama: PT.Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar MudaKav.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4480/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113341.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00213/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor90010/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama PT

TrubaindoCoal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan, 12310, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 MasaPajak Oktober 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/DPP Rp. 4.826.208.238,Pajak Terhutang Rp. 965.241.648,Kredit Pajak Rp. 0.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00213/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 2 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2013 Nomor 90010/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015,atas nama PT.

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1131/PJ/2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakilioleh A.H. Bramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78/722/PP/M.1B/36/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP7/76/WPJ.19/2015 tanggal 23 April2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2012 Nomor: 00011/245/12/091/14 tanggal 30 April 2014, atas nama : PT

Trubaindo Coal Mining,NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP7/76/WPJ.19/2015 tanggal 23 April 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPhFinal Pasal 23/26 Masa Pajak September 2012 Nomor 0001 1/245/12/091/14 tanggal 30 April 2014, atas nama PT Trubaindo CoalMining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sbs. tanggal 22 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PT KARYA SUKSES UTAMA PRIMA (PT.KSUP), dkk

40/PDT/2017/PT KALBAR

., Kesemuanya Advokat berkantor diJalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 40/PDT/2017/PT KALBARKuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2016, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING I semula sebagaiTERGUGAT ;2. BUPATI KABUPATEN SAMBAS, berkantor di Jalan PembangunanSambas, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Ilsemula sebagai TERGUGAT II;3. PT. GUNUNG SAMARABAT PERKASA (PT. GSP), berkedudukan di JalanKS.

Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 289 Tahun 2007 TentangPemberian Ijin Lokasi Untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawitatasnama PT. KSUP yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas,Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 1.006.37 Ha, tanggal03102007;4.2. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2011 TentangPerpanjangan ljin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan kelapa Sawitatas nama PT. KSUP, tanggal 03102011;4.3.

Pengaduan penyerobotan lahan oleh PT. KSUP berdasarkan LaporanPolisi Nomor : TBL/366/VIII/2012/Kalbar/Res Sambas tertanggal 07Agustus 2012 ;6.2. Pengaduan perusakan tanaman sawit oleh PT. GSP berdasarkanLaporan Polisi Nomor LP/33/I/2013/Kalbar/Res Sambas tertanggal 22Januari 2013;. Bahwa didalam perkembangannya mengenai status pengelolaan TanahAdat tersebut diatas, telah terjadi kesepakatan perdamaian antaraTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT antara lain:7.1.

Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 289 Tahun 2007 TentangPemberian ljin Lokasi Untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawit atasnama PT. KSUP yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas,Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 1.006.37 Ha, tanggal03102007 ;3.2. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2011 TentangPerpanjangan ljin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan kelapa Sawitatas nama PT. KSUP, tanggal 03102011;3.3.

Keputusan Bupati Sambas No.289 Tahun 2007 tanggal 03102007Tentang Pemberian ljin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit atas nama PT.KaryaSukses UtamaPrima.Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 40/PDT/2017/PT KALBARb. Keputusan Bupati Sambas No.76 Tahun 2011 tanggal 03102011Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit atas nama PT.KaryaSukses UtamaPrima.c.