Ditemukan 654770 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1086 B/PK/PJK/2019 Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.NATARANG MINING;
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.NATARANG MINING;
PUTUSANNomor 1086/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2419/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING
Banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085092.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2219/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Pajak 201100037/407/11/091/13 tanggal 23 Oktober 2013, atas nama: PT
Putusan Nomor 1086/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2011 Nomor00037/407/11/091/13 tanggal 23 Oktober 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di JalanCiputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Register : 04-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2019 Tanggal 14 Maret 2019 — SAMBAS SADIKIN, DKK VS KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN, KOTA BANDUNG;
274 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMBAS SADIKIN, DKK VS KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN, KOTA BANDUNG;
Putus : 13-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5257 B/PK/PJK/2022 Tanggal 13 Desember 2022 — BUPATI SAMBAS vs. PT WANA HIJAU SEMESTA
34 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUPATI SAMBAS
BUPATI SAMBAS vs. PT WANA HIJAU SEMESTA
Register : 18-08-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2533 B/PK/PJK/2021 Tanggal 7 Oktober 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;
90 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEARES SOPUTAN MINING;
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEARES SOPUTAN MINING;
Register : 11-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MODULAR MINING INDONESIA;
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MODULAR MINING INDONESIA;
Register : 13-09-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2764 B/PK/PJK/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEIR MINERALS INDONESIA;
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEIR MINERALS INDONESIA;
Register : 12-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 24-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4838 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 24-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4217 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
121 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 4217/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat di TheManhattan Square Mid Tower Lantai 3, Jalan TBSimatupang Kav. 1S Cilandak Timur, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12560, yang diwakili oleh Anang Rizkani Noor,jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor
13 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT
Nusa Halmahera Minerals, NPWP01.072.060.5.091.000, beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lt. 3,JI.
Pasal 9 dan Pasal 13berikut Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000tentang Perjanjian Internasional juncto Article 26 dan Article 27 ViennaConvention juncto Pasal 38 Statuta International Court of Justice junctoPasal 13 angka 3 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Nusa Halmahera Minerals (Pemohon Peninjauan Kembali);b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar hukumkarena dalildalil yang diajukan
Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.
Register : 11-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/PK/PJK/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta Selatan12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dading Handoko W,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plh Direktur Keberatandan Banding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1116/PJ/2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING
tanggal 15 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78717/PP/M.IB/36/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP778/WPJ.19/2015, tanggal 23 April2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak April 2012 Nomor 00006/245/12/091/14,tanggal 30 April 2014, atas nama PT
Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3,Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, sehingga perhitungan PPh Final Pasal 23/26 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 25.637.499,00Pajak Terhutang Rp 5.127.500,00Kredit Pajak Rp 5.127.500,00PPh yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP778/WPJ.19/2015, tanggal 23 April 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPhFinal Pasal 23/26 Masa Pajak April 2012 Nomor00006/245/12/091/14, tanggal 30 April 2014, atas nama PTTrubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKavling VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
Putus : 23-02-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59/B/PK/PJK/2011 Tanggal 23 Februari 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. KELIAN EQUATORIAL MINING
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. KELIAN EQUATORIAL MINING
./2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;melawan :PT.
Put18937/PP/M.IV/ 15/2009 tanggal 15Juli 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP258/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 7 Juni 2007 mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor :00002/206/04/091/06, tanggal 29 Maret 2006, atas nama : PT.
Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18937/PP/M.IV/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, atas nama: PT.
Pada ayat 1.4. diketahui :Untuk alasanalasan yang dijelaskan di atas, PT. KelianEquatorial Mining telah sepakat untuk berperan serta di dalamtiga proyek yang telah ditentukan.
Pada ayat 2.2. diketahui :Dana dari PT. Kelian Equatorial Mining akan berjumlahmaksimum Rp. 10.000.000.000,00 untuk proyekproyek yangdisebutkan di dalam ayat 1.4.
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 B/PK/PJK/2021 Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;
tanggal 27 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55676/PP/M.IIB/16/2014, tanggal O02 Oktober 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP615WPuJ.19/2013 tanggal 14Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00242/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT
Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di JI.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP615WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00242/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP615/WPUJ.19/2013 tanggal14 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00242/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT
Register : 24-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4216 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
120 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 4216/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat di TheManhattan Square Mid Tower Lantai 3, Jalan TB.Simatupang Kav. 1 S RT 008 RW 003, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Anang Rizkani Noor,jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042,
tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.116557.15/2014/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00626/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Juni 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00007/206/14/091/16 tanggal16 September 2016, atas nama: PT
Nusa Halmahera Minerals,NPWP01.072.060.5.091.000, beralamat di The Manhattan Square Mid TowerLantai 3, Jalan TB Simatupang Kav. 1 S Cilandak Timur, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12560;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 11 halaman.
huruf a angka 4 danPasal 9 ayat (1) huruf e serta Pasal 33 A ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Juncto Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak Juncto Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 danPasal 13 berikut Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional Juncto Article 26 dan Article 27Vienna Convention Juncto Pasal 38 Statuta International Court ofJustice Juncto Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.116557.15/2014/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 05 November2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.
Register : 12-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4797 B/PK/PJK/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 — PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 4797/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat diGosowong, Desa Tabobo, Kecamatan Kao, KabupatenHalmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili olehAchmad Djamaiilleil, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili
tanggal 13 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82569/PP/M.XVIIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP41/WPJ.16/2015, tanggal 9Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2010Nomor 00002/203/10/943/14, tanggal 22 Mei 2014, atas nama PT
NusaHalmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5943.001, beralamat diGosowong, Desa Tabobo, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara,Provinsi Maluku Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2017,Halaman 2 dari 9 halaman.
Nusa Halmahera Minerals;b.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82569/PP/M.XVIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.
Register : 12-10-2021 — Putus : 26-11-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4800 B/PK/PJK/2020 Tanggal 26 Nopember 2021 — PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
81 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 27-05-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 86/PID.B/2011/PN.KBR Tanggal 18 Agustus 2011 — AMIR PGL. AMIR, DKK
355 — 15
355 — 15
ROMIEKA PUTRA PGL ROMI ketika para terdakwa tersebutsedang melakukan penambangan emas bertempat diSungai Sangir Batang Hari Jorong Muaro Sangir,Kenagarian Lubuk Ulang = Aling Selatan, KecamatanSangir, Kabupaten Solok Selatan.Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersamadengan teman saksi lainnya sebanyak 15 (lima belas)orang sesama anggota polri yang pada saat itusedang melakukan kegiatan operasi ilegal mining disepanjang aliran sungai Batang Hari, dan saat itusaksi menemukan para terdakwa melakukan
penambanganemas dan ketika ditanyakan tentang surat ijinnyapara terdakwa mengatakan tidak ada memiliki suratijin dari pihak yang berwenang.Bahwa sebelum menuju tempat para terdakwa ditangkap,saksi bersama rombongan mampir terlebih dahulu diCamp PT Geo Minex pada pukul 10.00 Wib, kemudianmenuju tempat kejadian dengan menggunakan 2 buahkapal timpek milik PT Geo Minex dan sampai ditempat kejadian pukul 11.00 Wib.Bahwa awalnya saksi melihat perahu para Terdakwa dansaksi melihat terdakwa I.
ROMIEKA PUTRA PGL ROMI ketika para terdakwa tersebutsedang melakukan penambangan emas bertempat diSungai Sangir Batang Hari Jorong Muaro Sangir,Kenagarian Lubuk Ulang Aling Selatan, KecamatanSangir, Kabupaten Solok Selatan.Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersamadengan teman saksi lainnya sebanyak 15 (lima belas)orang sesama anggota polri yang pada saat itusedang melakukan kegiatan operasi ilegal mining disepanjang aliran sungai Batang Hari, dan saat itusaksi menemukan para terdakwa melakukan
Register : 31-10-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6172 B/PK/PJK/2022 Tanggal 16 Januari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
21 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
Register : 12-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4796 B/PK/PJK/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 — PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 4796/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat diGosowong, Desa Tabobo, Kecamatan Kao, KabupatenHalmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili olehAchmad Djamaiilleil, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili
tanggal 13 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82568/PP/M.XVIIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP40/WPJ.16/2015, tanggal 9Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2010 Nomor00001/203/10/943/14, tanggal 22 Mei 2014, atas nama PT
Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 23UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 69 ayat (1) huruf edan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak juncto Pasal 4 s.d.Pasal 9 dan Pasal 13 berikut Penjelasan Pasal 13 UndangUndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 26dan Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38 Statuta InternationalCourt of Justice juncto Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya antaraPemerintah Republik Indonesia dengan PT
Nusa Halmahera Minerals;b.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82568/PP/M.XVIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2.
Register : 16-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3952 B/PK/PJK/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NUSA HALMAHERA MINERALS;
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NUSA HALMAHERA MINERALS;
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1750/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS
, beralamat di GrahaElnusa 2nd Floor, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. 1B,Cilandak, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh AchmadDjamalilleil, jabatan Direktur PT Nusa Halmahera Minerals;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097642.15/2010/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1519/WPJ.19/2015 tanggal 18Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00012/206/10/091/14 tanggal 27November 2014, atas nama PT
Putusan Nomor 3952/B/PK/Pjk/2019Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/091/14 tanggal 27 November 2014, atas nama PTNusa Halmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5091.000, alamatGraha Elnusa 29d Floor, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. 1B,Cilandak, Jakarta Selatan 12560, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/091/14 tanggal 27 November 2014, atas nama PTNusa Halmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5091.000, alamatGraha Elnusa 29d Floor, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. 1B,Cilandak, Jakarta Selatan 12560, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 05-11-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3696/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NUSA HALMAHERA MINERALS
358 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
358 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NUSA HALMAHERA MINERALS
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kKawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU427/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS
20 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006659.15/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 31 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00479/KEB/WPJ.19/2018tanggal 23 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00043/406/15/091/17 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT
NusaHalmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di TheManhattan Square Mid Tower Lantai 3, Jalan TB.
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00479/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00043/406/15/091/17tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT Nusa Halmahera Minerals,NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 3, Jalan TB.
Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2015 Nomor 00043/406/15/091/17 tanggal 31Agustus 2017 atas nama PT Nusa Halmahera Minerals, NPWP01.072.060.5091.000, beralamat di The Manhattan Square MidTower Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kavling 1S Cilandak,Jakarta Selatan 12560 terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.