Nomor 01 Tahun2008 tidak dapatdilaksanakan ;Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah memperoleh Izin untukmelakukan perceraian berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor: Kd.10.2/1/Kp.013.1/1169/2013tanggal 10 Januari 2013, maka pemeriksaan pokok perakara ini dapatdilanjutkan; Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut diatasyang

Asli Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Sukabumi Nomor :Kd.10.2/1/Kp.013.1/1169/2013, tanggal 10Januari 2013, diberi tandaMenimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis jugamengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu :1.

terikat dalam suatu perkawinan yang sah,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagaisuami isteri, maka masingmasing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalamsengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut PengadilanMenimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat sebagai pegawai NegeriSipil telah mendapat izin untuk bercerai sesuai dengan Surat Pemberian izin Perceraiandari Kepala Kantor kementerian Agama kabupaten Sukabumi Nomor :Kd.10.2/1/Kp.013.1

Sukabumi,Kantor/Kedinasan Institusi tersebut telah memberikan izin untuk berceraikepada Pemohon sesuai dengan surat izin Pemberian Izin PerceraianNomor: B.4809/Kk.10.2/1/Kp.013.1/07/2019, tanggal 01 Juli 2019.10.Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraiandengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dansudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban hubungan suami istri hinggasaat ini mencapai waktu 1 tahun 1 bulan;Bahwa berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebut

pemeriksaan perkara ini Penggugat danTergugat telah dipanggil, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datangmenghadap secara pribadi di persidangan dan selanjutnya diwakili kuasaHal 3 dari 12 hal Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PASmi.hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi dipersidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata Penggugattelah mendapatkan Surat Izin tentang Pemberian Izin Perceraian dari KepalaKemenag Kabupaten Sukabumi Nomor B.4809/Kk.10.2/1/Kp.013.1

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YUDI MINDRIA RAHMANmengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No :013.1/1.1/UPT BLUD PKMM/1/2021 yang ditandatangani oleh dr. ICA JUSTITIAPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170Ayat (2) ke1 KUHPidana.Subsidair.Bahwa terdakwa .

hendak bangun, terdakwa langsung memukul saksikorban sebanyak 1 (satu) kali, setelan memukul tersebut kami langsung melarikandiri meninggalkan saksi korban ;Bahwa terdakwa merasa menyesal dan telah berdamai dengan saksi korban diPolsek ;Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN MtrMenimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum No :013.1

berkata Sundel Ndak MiluMiluan (Sundel janganikutikutan), setelah itu Syarifudin (tersangka perkara lain) memukul muka saksiYudi Mindria di bagian mulut hingga mengalami patah gigi dan sempat dipegangoleh beberapa orang, namun saksi Yudi Mindria bisa melepasnya ; Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Yudi Mindria mengalami sakit kepalabagian kiri dan kanan, luka gores di bagian tangan sebelah kanan, luka memar dibagian dagu, luka lecet di bagian siku sebelah kiri ; Bahwa hasil Visum Et Repertum No : 013.1

di tendang oleh seseorang danmengakibatkan saksi Yudi Mindria terjatuh setelah itu terdakwa Ahmad Syarifudindan terdakwa Bohari mendatangi saks YUdi Mindria lagi Kemudian terdakwa AhmadSyarifudin langsung bergumul/berguling sambil saling pukul dan pada saat saksi YudiMindria bangun, saksi Yudi Mindria langsung di pukul oleh terdakwa Bohari, lalumereka kabur dan akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwamengakibatkan saksi Yudi Mindria mengalami luka sebagaimanahasil Visum EtRepertum No : 013.1

Penuntut Umum Nomor: Print02/P.3.10/Fd.1/02/2012tanggal 24 Februari 2012 terhadap Penggugat yang telah ditetapkansebagai Tersangka, maka Walikota Kupang mengeluarkan KeputusanWalikota Kupang Nomor: BKD.821/472/B/IIV2012, tanggal 14 Maret 2012tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Struktural Eselon Il A DiLingkungan Pemerintah Kota Kupang terhadap Penggugat sebagaiSekretaris Daerah Kota Kupang (Terlampir); Bahwa selanjutnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan SuratPerintah nomor: UP.013.1

(Terlampir); 222 nn 2on nnn ron nen nnn nn nen nn nnn ene nee neBahwa kemudian berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor:BKD.821/1687/D/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012 perihal UsulanPemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Kupang danPutusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang Nomor: 16/PID.SUS/2012/PTK tanggal 5 oktober 2012, makaGubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan GubernurNusa Tenggara Timur Nomor: UP.013.1/1/205/JS/2012, tanggal 23Oktober 2012

Bahwa berkaca pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (8) UU No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka GubernurNusa Tenggara Timur dianggap telah mengeluarkan keputusanpenolakan memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam surat Nomor: 01/HAD/XI/2012, tanggal 6 Nopember 2012; Bahwa merupakan fakta hukum, sebagai tindak lanjut dari KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, Gubernur Nusa TenggaraTimur menerbitkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013.1

PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS DaerahKabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan padaKabupaten/Kota Lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatanSekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, danNUTUP @s = ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn non non monn nnn non nn cn nce nn nnn ene ne nee nen nee neeBahwa Keputusan Gubernur NTT Nomor: UP.013.1/1/205/JS/2012,tanggal 23 Oktober 2012, dengan pertimbangan Penggugat telahdivonis

dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.Bahwa berkaca pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (83) UU No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka GubernurNusa Tenggara Timur dianggap telah mengeluarkan keputusanpenolakan untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagaimanadimaksud dalam surat nomor: 01/HAD/XV2012, tanggal 6 NopemberBahwa merupakan fakta hukum, sebagai tindak lanjut dari KeputusanGubernur NTT tersebut, Gubernur NTT telah menerbitkan KeputusanGubernur NTT Nomor: UP.013.1

Bahwa terkait dengan Surat BadanPertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia Nomor : 013.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 Perihal Pencairan Dana Atas Nama GMIWilayah tersebut, maka upaya hukum olehnya adalah sesuai denganketentuan dan peraturan yang lain terkait dengan Badan PertimbanganAgung sebagaimana diatur pada Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun2013, yang pasti terkait Surat Badan Pertimbangan Agung Gereja MethodistIndonesia Nomor : 013.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016

Bahwa Penggugat menandatangani Surat Perihal Pencairan Dana GMIWil. dengan berkop Surat Badan Pertimbangan Agung melalui SuratNo.013.1/III/BPAGMI/2016 tertanggal 16 Maret 2016, yang ditujukankepada Pimpinan Kanwil PT.Bank BRI Medan, Pimpinan PT.Bank BRICabang Medan Iskandar Muda, Pimpinan Kanwil PT. Bank BNI Medan,Pimpinan PT.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat BPA Gereja Methodist IndonesiaNo.013.1/III/BPAGMI/2016 tertanggal 16 Maret 2016 Perihal Pencairandana GMI Wil. kepada Pimpinan Kanwil PT.Bank BRI Medan, PimpinanPT.Bank BRI Cabang Medan Iskandar Muda, Pimpinan Kanwil PT. BankBNI Medan, Pimpinan PT.

, dan menandatangani berkop Surat BPAGMI;.Bahwa jika diperhatikan secara seksama surat yang ditandatangani olehPenggugat dk/ Tergugat dr berkop Surat BPA No.013.1/III/BPAGMI/2016tertanggal 16 Maret 2016 adalah bermaksud Permintaan kepada pihakketiga (Perbankan) melakukan tindakan pembatasan Pencairan Dana GMIWilayah ;12.

Surat No. 013.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihalPencairan Dana atas nama GMI Wilayah ;Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 347/Pdt.G/2016/PN.MdnSelanjutnya diberi tana 0.0... eee ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeenneeeeeenaes P6 ;7. Putusan Badan Pertimbangan Agung Methodist Indonesia No. 10/SKBPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015,Selanjutnya diberi tana 2.0.2... eee eeeeeeee cece cence ee eeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeseeeneeeeeees P7 ;8.

menikah pada tanggal 24 September2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanMarancar, diberi tanda bukti P3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1167/KDSCS/2002 tanggal 23April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian BinaKependudukan/Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, atasnama Sahriyadi Ependi Hasibuan, Lakilaki, lahir pada tanggal 9September 1989, anak Kesatu dari Ssuami istri Masito dan Rosnidawati,diberi tanda bukti P4;Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1203/013.1

dari SahriyadiEpendi Hasibuan menjadi Sahri Yadi Ependi Hasibuan;Menimbang , bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan olehKepala Bagian Bina Kependudukan/Pegawai Pencatatan Sipil KabupatenTapanuli Selatan oleh karena itu Pemohon telah mengurus ke Pencatatan SipilKabupaten Tapanuli agar perubahan namanya bisa diajukan ke DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mengingat Pemohon telahberdomisili di Kota Cirebon atas hal tersebut Pemohon telah mendapat SuratKeterangan Nomor : 1203/013.1

Legal Standing Penggugat : Bahwa Penggugat adalah Orang yang semula menjabat sebagaiSekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten SumbaBarat Daya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor : UP.013.1/1/131/JS/2008 tanggal 28 April 2008 TentangPengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ; Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyekhukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh SuratKeputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor: UP.013.1/1/131/JS/2008 Tanggal 28 April 2008,Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan No. 36/G/2019/PTUN.KPG1.4.1.5.1.6.LiveTentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten SumbaBarat Daya, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Sumba Barat Daya ; Bahwa sesuai Surat Pernyataan Pelantikan Nomor876.4/I/1/19ND tanggal 02 Mei 2008, Penggugat telah dilantiksebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya olehSekretaris Daerah

Umbu Zaza (foto kopidari foto kopi) ; Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor : UP.013.1/1/131/JS/2008 Tanggal 28 April 2008Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah KabupatenSumba Barat Daya (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 876.4/I/1/19 DN, Tanggal 2 Mei 2008 atas nama Drs. A.

UmbuZaza, M.Si Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Tahun2019 ; Foto kopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUP.013.1/1/131/JS/2008 tanggal 28 April 2008 tentang PengangkatanSekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya an. Drs. A.

JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.Menimbang, bahwa jabatan terakhir Penggugat sebelumditerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah Sekretaris DaerahKabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan GubernurHalaman 34 dari 40 Halaman Putusan No. 36/G/2019/PTUN.KPGNusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/1/131/JS/2008 tanggal 28 April2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba BaratDaya ; (vide Bukti P10); Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Sumba Barat Dayadalam

sendirisendiri secara pribadi dalam persidangan ;Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri pada Kantor KementerianAgama Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Pemohon terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo Nomor: 45 Tahun 1990, olehkarena itu Pemohon telah menempuh prosedur tentang izin untuk melakukanperceraian terhadap isterinya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor: 10 Tahun 1983, oleh karena itu Pemohon telahmelampirkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: Kd.10.2/I/Kp.013.1

mohon putusan ;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukupmenunjuk pada semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan padaperkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telahdiuraikan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri pada KantorKementerian Agama Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Pemohon telahmemperoleh Surat Pemberian Izin Untuk Perceraian Nomor: Kd.10.2/I/Kp.013.1

BUKTI SURAT Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/18/VIII/1990 tanggal 09Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanJampangtengah Kabupaten Sukabumi (P.1).Asli Surat Izin Perceraian Nomor Kd.102/1/Kp.013.1/2274/2013 tanggal 13Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian AgamaKabupaten Sukabumi, (P.2).Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.B. BUKTI SAKSI1.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh ijin atasan nomor :Kd.102/1/Kp.013.1/2274/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Izin PerceraianHal. 4 dari 8 hal. Put.No.66/Pdt.G/201 2/PA.CbdPegawai Negeri Sipil An.

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyeksengketa ini berbeda, dimana obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Iadalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013.1/1/10/JS/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberhentian dari dandalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur atas nama Penggugat,sedangkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah SuratKeputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.882.4/01/PP/2011, tanggal 07Januari 2011 tentang

Bukti P3 : Foto copy Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/12/JS/2011 tanggal 10 Januari 2011 (copy dari copy) ; 4. Bukti P4 : Foto. copy Keputusan Bupati Flores Timur NomorBKD.852.4/106/PP/2008, tentang Perpanjangan Batas Usia PensiunPegawai Negeri Sipil tanggal 28 Juli 2008 (Copy dari copy ) ; 5. Bukti P5 : Foto copy Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/1/274/JS/2010 tanggal 29 Desember 2010 (copy dari copy);6.

Bukti P 11 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/1/150/JS/2006, tentang Pengangkatan Sekretaris DaerahKabupaten Flores Timur tanggal 21 November 2006 (sesuai denganaslinya) ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn12. Bukti P 12 : Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTTDan NTB Nomor : 0021/KLA.0028.2011/Kp13/1/2011 perihalPemberhentian Drs.

Bukti TI4 : Foto copy Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/12/JS/2011 tanggal 10 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya) ;5. Bukti TI5 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/1/10/JS/2011, tentang Pemberhentian Dari Dan DalamJabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Januari2011 (sesuai dengan aslinya) ; 6.

Bukti TIl4: Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :UP.013.1/1/10/S/2011, tentang Pemberhentian Dari Dan DalamJabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Januari2011 (sesuai dengan aslinya) ; 5. Bukti TU5 : Foto copy Surat Drs. Fransiskus Diaz Alfi, MM Nomor05/FDA/PRIV/2010, perihal Pengunduran Diri tanggal 01 Maret 2010(copy dari COpy) ; 772 2 2 one on nn nnn nnn ene6.

mendapat hakPensiun, bukan merupakan kesalahan maupun kelalaian dariPenggugat sendiri , melainkan karena konsekwensi dankeputusan Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 48 Tahun 2005,tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.Oleh karena itu maka Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, tidak seharusnya menanggung akibat dari apa yangbukan merupakan kesalahan ataupunkelalaian dariPenggugat sendiri.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ProvinsiNusa Tenggara Timur, Nomor :BKD.013.1

yangditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa TenggaraTimur, Nomor : Khusus Tanggal 31 Januari 2020Perihal Keberatan atas surat Keputusan GubernurNusa Tenggara Timur Nomor : BKD.882.2/243/MUTPP/2017, tanggal 20 Agustus 2019Tentang Pemberhentian Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia PensiunTanpa Hak Pensiun, Atas Nama Pither Patadung,B.Sc NIP.196012312014061032 (sesuai denganASIINYA) 5 annem nnn nn enn ncn mensesFoto kopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi NusaTenggara Timur Nomor : BKD.013.1

NIP.196012312014061032, (Sesuai dengan aslinya ) ;Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi NusaTenggara Timur Nomor : 821.2/I/1/53/46ND, tanggal11 Juli 2016 tentang pengangkatan menjadi PegawaiHalaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.KPGBuktiBuktiBuktiBuktiT.3T.4T.5T.6Negeri Sipil atas nama Pither Patandung, B.Sc.NIP.196012312014061032 (Foto kopi dari foto kopi );Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi NusaTenggara Timur Nomor : BKD.013.1/V/163/PPPF/2015, tanggal' 11 Mei 2015

,S.AP NIP.19740114199303 1 002 Penggugat diangkat kembali menjadi PegawaiNegeri Sipil; Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor: Upx.012.1/KEP/23/2012 Tanggal 31 Agustus2012 tentang Penjatuhan WHukuman ODisiplin berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga)tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama: RolandEduard Nope,S.AP NIP.19740114 199303 1 002Penggugat dijatuhi hukuman disiplin; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor: BKD.013.1

/I/162/PKJS/IV/2016Tanggal 22 Desember 2016 Penggugat diangkat sebagaiKepala Sub Bagian Acara pada Bagian Protokol Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: BKD.013.1/1/88/PKJS/I/2019 Tanggal 21 #Februari 2019Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Tata KelolaPersandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiNusa Tenggara Timur; 1.11.Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor:Upx.012.1/KEP/17/2019 tanggal 26 April 2019 tentangPencabutan

Bahwa kurang lebih satu bulan setelah penyelenggaraan seleksi penerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran2010, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, maka dengan Surat BupatiAlor Nomor : UP.013.1/1/475/PP/2010 tanggal 21 Desember tahun 2010,telahmenyampaikan Hasil Kelulusan seleksi penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010, dan didalamSurat Bupati Nomor : UP.013.1/1/475/PP/2010 tanggal 21 Desember 2010tentang Hasil

berasal dari Sekolah TinggiTheologia Tabernakel KemulianNya Jakarta yang tidak diakuikeabsahannya oleh Panselnas BKN Republik Indonesia;Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukankelulusan peserta seleksi CPNS Daerah termasuk tidak mempunyaikewenangan untuk menentukan keabsahan ijazah Sarjana PendidikanAgama Kristen Tergugat karena hal ini menjadi kewenangan PaselnasBKN Republik Indonesia;Bahwa dalil penggugat dalam angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugatmengeluarkan surat Nomor: UP.013.1

/1/475/PP/2010, Tanggal 21Desember 2010 tentang Penyampaian Hasil Ujian Pengadaan PNSFormasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010 adalah tidak benarkarena surat tersebut sesungguhnya dikeluarkan oleh Gubernur NusaTenggara Timur;Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Daerah yang dikeluarkanoleh Tergugat dengan Nomor: BKD.810/51/2010 tentang PenetapanPeserta Yang Dinyatakan Lulus Testing Penerimaan CPNS DaerahKabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 menindaklanjuti SuratGubernur Nomor: UP.013.1/1/475

Bahwa kurang lebih satu bulan setelah penyelenggaraan seleksipenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor FormasiTahun Anggaran 2010, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, makadengan Surat Bupati Alor Nomor : UP.013.1/1/475/PP/2010 tanggal 21Desember tahun 2010,telan menyampaikan Hasil Kelulusan seleksipenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor FormasiTahun Anggaran 2010, dan didalam Surat Bupati NomorUP.013.1/1/475/PP/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang HasilKelulusan

Jakarta yang tidak diakuikeabsahannya oleh Panselnas BKN Republik Indonesia;Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukankelulusan peserta seleksi CPNS Daerah termasuk tidak mempunyaikewenangan untuk menentukan keabsahan ijazah Sarjana PendidikanAgama Kristen Tergugat karena hal ini menjadi kewenangan Paselnas BKNRepublik Indonesia;Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 5/Padt.G/2017/PN Klb8.10.Bahwa dalil penggugat dalam angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugatmengeluarkan surat Nomor: UP.013.1

/1/475/PP/2010, Tanggal 21Desember 2010 tentang Penyampaian Hasil Ujian Pengadaan PNSFormasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010 adalah tidak benar karenasurat tersebut sesungguhnya dikeluarkan oleh Gubernur Nusa TenggaraTimur;Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Daerah yang dikeluarkanoleh Tergugat dengan Nomor: BKD.810/51/2010 tentang PenetapanPeserta Yang Dinyatakan Lulus Testing Penerimaan CPNS DaerahKabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 menindaklanjuti SuratGubernur Nomor: UP.013.1/1/475

Alor Formasi TahunAnggaran 2010, diberi tanda T30;Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013.1/1/475/PP/2010, Tanggal 21 Desember 2010, diberi tanda T31;Fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.871/53/2010, tentang PerubahanFormasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran2010, diberitanda T32;Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor Nomor:BKD.810/2494/2010, Tanggal 22 Desember 2010, diberi tanda T33;Fotokopi Surat Universitas Negeri Surabaya

, Tanggal 24 Desember 2010,Tanggal 6 Desember 2010, diberi tanda T34;Fotokopi Surat Bupati Alor Nomor: BKD.810/2504/2010, Tanggal 24 Desember2010, diberitanda T35;Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013.1//478/PP/2010, Tanggal 22 Desember 2010, diberi tanda T36;Fotokopi Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten AlorNomor: BKD.810/2503/2010, Tanggal 23 Desember 2010, diberi tanda T37;Fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.810/52/2010, tentang PesertaYang dinyatakan Lulus

Jacobus,SH.MH.CLA.CPL dari MRJ Law Office yang beralamat di Lorong Asrama PolisiKelurahan Pacada Lingkungan IV RW 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 013.1/SKPid.SusPRK/MRuJ.VI/2020 tanggal 26 November2020;Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BitungNomor B782/P.1.14/Eku.2./11/2020 tanggal 20 November 2020 atas perkaraJOEL L. DELLA PENA;2.

tidakpernah datang mengahadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lainHal 3 dari 12 Put. 734/Padt.G/2018/PACbduntuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dantidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Asli SuratKeputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten SukabumiNomor B. 6534/Kk.10.2/1/Kp.013.1

(RFK) & Associates, beralamat di Kota Pontianak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013.1/SKK.

Asli surat pemberian izin perceraian Nomor3757/KK.10.2/I/Kp.013.1/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Sukabumi, lalu diberi tandaP1;2. Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat NomorNomor 160/10/I/1994 Tertanggal 05 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumiyang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P2;A. Bukti saksi1.

Asli surat pemberian izin perceraian Nomor3757/KK.10.2/I/Kp.013.1/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Sukabumi, lalu diberi tandaP1;2. Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat NomorNomor 160/10/I/1994 Tertanggal 05 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumiyang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P2;A. Bukti saksi1.

Nusa Tenggara Timur;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor:Up.013.1/1/616/PK/98,tanggal 8 Desember 1998, PenggugatHalaman 7dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUNKPG1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Kedudukan Hukumpada Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.

NusaTenggara Timur Nomor : 823.3.1/I/529/149ND tanggal 10Maret 2001, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari PenataMuda Tingkat golongan ruang Ill/o menjadi Penatagolongan ruang IlII/c TMT 1 April 2001 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : 823.3.1/I/1/224/358ND tanggal 9Maret 2005, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penatagolongan ruang IlI/c menjadi Penata Tingkat golonganruang III/d TMT 1 April 2005;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor : Up.013.1