Bahwa dengan demikian maka yang berlaku adalah PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 yang mengacu Putusan PKNomor 39PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005, akan tetapiPutusan PK Nomor 39PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005tersebut didasarkan atas novum palsu, sehingga olehkarenanya telah kehilangan kekuatan eksekutorialnya;15.

Bahwa yang menjadi rujukan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 063/2015.Eks tanggal 24 November 2015adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 jo. Putusan Kasasi MahkamahAgung RI No. 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 jo. PutusanBanding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 527/Pdt/1999/PT.DKItanggal 20 Juli 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999.3.

Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 FEBUARI 1997 JoPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 Jo Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 JoPutusan kasasi Mahkamah Agung R1 Nomor: 509 K/Pdt/2000 tanggal 6Januari 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 Jo Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor: 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt.

Oman AbdulRachman dan merupakan pihak yang terlibat langsung dalamperkara Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 ( VidePutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 ).Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan nyata bahwa Para Pelawanbukanlah pihak yang dapat mengajukan Derden Verzet, tetapi pihakyang harus melaksanakan kewajiban Alm.

Megawati Purnomo dan Bapak Sulindroyaitu Tjahyono Sulindro, Margaretha Sulindro, Elisabeth Sulindro,Marcella Sulindro, Jeannette Sulindro, Mariana Sulindro dan BenyaminSulindro ((Vide putusan Peninjauan kembali Perkara Nomor : 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014, halaman 2), namun pihak Terlawan 1hanya salah satu dari anak Almh.

MH dkk dari Kantor Alfonso &n PaRTners LawOffice No.075/PDTJS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal :Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat RegisterPerkara No : 511/1988/PN.Jkt.Pst jo No : 527/PDT/2005 JoNo.240PK/PDT/201 2;.1 (satu) bundel fotokopi legalisir penetapan No.DAFT. No.063/2015EKS, tanggal 19 Agustus 2015 perihal : Teguran;Hal. 2 dari 8 hal.

MH dkk dari Kantor Alfonso &n PaRTners LawOffice No.075/PDTJS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal :Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat RegisterPerkara No : 511/1988/PN.Jkt.Pst jo No : 527/PDT/2005 JoNo.240PK/PDT/2012;Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2019(3). 1 (satu) bundel fotokopi legalisir penetapan No.DAFT.

/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014;Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 pada pokoknya adalah menolakPermohonan Peninjauan Kembali dari ahli waris Oman AbdulrachmanOng dengan pertimbangan hukum bahwa telah diajukan PeninjauanKembali oleh pihak Sulindro dan Megawati Purnomo;Bahwa dengan demikian maka yang berlaku adalah Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 JuniHalaman 8 dari 42 hal.

Nomor 2203 K/Pdt/2017.2.2.Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 Juncto Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal13 Juli 2005 Juncto Putusan kasasi Mahkamah Agung R1Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 Juncto PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKITanggal 20 Juli 1999 Juncto Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt.

Yeti Sumiatiyang terbit pada tanggal 13 Februari 1997 Juncto PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 Juncto Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13Juli 2005 Juncto Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 Junco Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 JuliHalaman 35 dari 42 hal. Put.

.: 301/PDT/2004/PT.DKI,tanggai 20 Oktober 2004 dan juga Putusan Kasasi Nomor: 2256 K/Pdt/2005, tanggai 28 Agustus2006 sertaHal 12 dari 33 Putusan Nomor 459/Padt.G/2013/Pn.Jkt.PstPutusan Peninjauan Kembali Nomor: 240PK/Pdt/2008, tanggai 20 Nopember 2008 begitu jugadengan Putusan Pedawanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/PDT.PLW/2012/PN.JKT.PS, tanggai 17 Oktober 2012 dan Putusan Pedawanan Banding Pengadilan Tinggi JakartaNomor: 324/PDT/2013/PT.DKJ, tanggai 26 September 2013, dengan amar

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara daiam semua tingkat peradiianyang daiam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Hal 14 dari 33 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.PstPutusan Peninjauan Kembali Nomor: 240PK/Pdt/2008, tanggal 20 Nopember 2008;MENGADILI:Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK DAERAHKHUSUS IBUKOTA (DKI), dahulu PT.

JKT.PST, tanggal, 06 Mei2002, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 301/PDT/2004/PT.DKI, tanggal 20 Oktober2004 dan juga Putusan Kasasi Nomor: 2256 K/Pdt/2005, tanggal 28 Agustus 2006 sampai denganPutusan Peninjauan Kembali Nomor: 240PK/Pd1/2008, tanggal 20 Nopember 2008, (yang amamyasebagaimana tersebut diatas)A 2.

JKT.PST,tanggal, 06 Mei 2002, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 301/PDT/2004/PT.DKI,tanggal 20 Oktober 2004 dan juga Putusan Kasasi Nomor: 2256 K/Pdt/2005, tanggal 28 Agustus2006 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 240PK/Pdt/2008, tanggal 20 Nopernber 2003 begitujuga dengan Putusan Perlawanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/PDT.PLW/20i2/PN.JKT.rS, ianggai 17 Oktober 2012 dan Putusan Perlawanan Banding Pengadilan Tinggi JakartaNomor: 324/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 26 September

JKT.PST, tanggal, 06 Mei 2002,dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.:301/PDT/2004/PT.DKI, tanggal 20 Oktober 2004 dan juga Putusan Kasasi Nomor: 2256 K/Pdt/2005,tanggal 28 Agustus 2006 sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 240PK/Pdt/2008, tanggal20 Nopember 2008, (yang amarnya sebagaimana tersebut diatas)Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil gugatan Penggugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsiTergugat ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang ne bis in idem

/ Pembanding / Pemohon Kasasi1 / Termohon Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali dalam Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI Nomor 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014, dalam hal inimemberikan kuasa kepada ARISTOTELESMOCHTAR JUNIOR, S.H., dan OCTAVIA ALIDAMOCHTAR, S.H., masingmasing adalah paraAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor AdvokatMERSI & ASSOCIATES, berkantor di MultikaBuilding Lantai 4"" Floor, Suite 420, Jalan MampangPrapatan Raya Kav. 7173, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat

yaitu Putusan MARI Nomor 589 K/Pid/2009 tanggal 18 Juni2010;Bahwa atas Putusan PK Nomor 39PK/Pdi/2005 tanggal 13 Juli 2005, ahliwaris dari Oman Abdulrachman ( Ong ) menggunakan haknya yang pertamakali untuk mengajukan Peniniauan Kembali terhadap Putusan PK Nomor39PK/Pdi/2005 tanggal 13 Juli 2005, dan oleh Majelis Hakim PeninauanKembali telah diputus dengan Putusan Peniniauan Kembali MahkamahAgung RI Nomor 240 PK/Pdi/2012 tanggal 11 Juni 2014;Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240PK

Bahwa jika memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 63/2015.Eks tanggal 24 November 2015 yang didasarkan padaPutusan Peninjauan Kembali Nomor 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 jo.Putusan Kasasi Nomor 509K/PDT/2000 tanggal 6 Januari 2003, sedangkandalam Putusan Kasasi tertanggal 6 Januari 2003 tersebut yang dihukum telahwanprestasi hanya Tergugat ANTON HARIMAN OMAN TERLAWAN I);16.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 240PK /PDT/2012.

240PK/PDT/2007

240PK/PDT/2000

240PK/PDT/2008

Berakhirnyahak penerimagadai untukmelakukaneksekusi 2007MA RI No. 240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PSTHak mengeksekusi sahamyang digadaikan ada padapenerima gadai selamaperjanjian itu masih berlaku.Berakhirnya suatu gadaibukan harus karena hutangyang dijamin telah lunas.Sahamsaham terikat sebagaijaminan hanyaselama jangka waktu yang telah disepakati para pihak danbukan sampai seluruh hutanglunas.

2007 Penetapan No. 09/2007 Menyatakan bahwa PutusanEks PK dalam Kasus PT AryaputraTeguharta vs BFI (240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PNJKT.PST), adalah non executable. Ketika sahamsahamtersebut telah dijual di pasarmodal meskipun krediturkalah, perlindungan terhadappihak ketiga yang beritikadbaik tetap diberikan.1. Apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan secara private tanpa melaluikantor lelang?

Dalam putusan MA RI No. 240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, MA RI menyatakan bahwa hakmengeksekusi saham yang digadaikan ada pada penerima gadai selama perjanjian itu masih berlaku. Berakhirnya suatu gadai bukan harus karena hutangyang dijamin telah lunas. Sahamsaham terikat sebagai jaminan hanya selamajangka waktu yang telah disepakati para pihak dan bukan sampai seluruh hutang lunas.

Dalam Penetapan No. 09/2007 Eks, dinyatakan bahwa Putusan PK dalam Kasus PT Aryaputra Teguharta vs BFl (240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST), adalah non executable.

PutusanMA RI No. 240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST)2) MARINo. 115 PK/PDT/2007 jo.

diajukan oleh karyawan Para Tegrugatyang bernama TOTO SUPRIYANTO tentang PENCURIAN DANPENYEROBOTAN TANAH, ternyata telah dicabut oleh Para tergugat(akan dibuktikan pada saat pembuktian nantinya) ;17.Bahwa dengan dicabutnya laporan Polisi tersebut, maka seharusnyaperkara pidana Nomor : 82/PID.B/2010/PN.TPl, yang diputus padatanggal 19 Agustus 2010, Jo Perkara Nomor : 262/PID/2010/PTR,tanggal 21 Oktober 2010, Jo Putusan Perkara Pidana Nomor : 112K/PID.SUS/2011, tanggal 23 Mei 2011 dan Jo Nomor : 240PK

TRI KARYA ABADI denganpara persero pengurusnya tersebut telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewjsde) berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.lNomor 112 K/PID.SUS/2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 240PK/PID.SUS/2012, maka kerugian Penggugat pada dasarnya tidak dapatdibebankan kepada Para Tergugat sebagai pelapor, karena adanyaproses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkanakibat yang merugikan Penggugat adalah menjadi wewenang dantanggung jawab instansi tersebut in casu

TRIKARYA ABADI bersamasama dengan Penggugat/ Tergugat Rekonpensidengan penyewaan alatalat berat miliknya, maka akibatnya jelas telahmenimbulkan kerugian Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensiterhadap kerusakan tanah akibat penambangan bouksit Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;Bahwa berdasarkan Putusan pidana Pengadilan Negeri Tanjung Pinangtanggal 19 Agustus 2010 Nomor 82/Pid.B/2010/PN.TPI Jo PutusanMahkamah Agung Nomor 112K/Pid.Sus 2011 Jo Nomor 240PK/Pid.Sus/2012 menyatakan CV.

Nomor 196 PK/Pdt/2019Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Maret2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat suatupertentangan atas Putusan Kasasi Nomor 1379K/Pdt/2016 dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 394 PK/PDT/2015 dan Putusan 240PK/PDT/2015 yang telah berkekuatan tentang mengenai suatu hal yaknikecakapan Alm.

Yeti Sumiati yang terbit pada tanggal 13 Februari 1997jJuncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014 juncto Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 junctoPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6Januari 2003 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor927/Pdt/1999/PT DKI., Tanggal 20 Juli 1999 juncto Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN Jkt Pst., tanggal

Nomor 2256K/Pdt/2005 dan Nomor 240PK/Pdt/2008, dimana dalam perkara tersebut telah diajukan permohonaneksekusi untuk melaksanakan putusan a quo;Bahwa perlawanan semacam itu seharusnya adalah perlawanan yangdiajukan oleh pihak ketiga (pihak yang tidak ada kaitannya dengan perkarapokok) dan disebut dengan "perlawanan pihak ketiga" (derden verzet).

MH dkk dari Kantor Alfonso &n PaRTners Law Office No.075/PDT-JS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal : Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Register Perkara No : 511/1988/PN.Jkt.Pst jo No : 527/PDT/2005 Jo No.240PK/PDT/2012;(3). 1 (satu) bundel foto copy legalisir penetapan No.DAFT.

Semeru Teknik Surabaya. saat itu TERDAKWA menanyakankepada saksi ROBERT SUSANTO TJIOE mesin kapal dengan spesifikasi 240PK, RMP 2500, lalu saksi ROBERT SUSANTO TJIOE menawarkan kepadaTERDAKWA mesin kapal dengan type mesin Cummin spesifikasi DongfengCummins Engine Type 6CTA 8.3 M240 / RPM 2.500, rated power177KW.Atas tawaran tersebut, akhirnya TERDAKWA dan saksi TUWANKUABDUL RAHIM alias TUNYAK menerima tawaran dan sepakat (setelahberembuk via telpon) membeli mesin kapal tersebut.

Semeru Teknik Surabaya. saat itu TERDAKWA menanyakankepada saksi ROBERT SUSANTO TJlOEmesin kapal dengan spesifikasi 240PK, RMP 2500, lalu saksi ROBERT SUSANTO TJIOE menawarkan kepadaHal. 24 dari 57 hal. Put.

BFI tersebut telah ditegaskanberdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali Nomor : 240PK/PDT/2006., jo.

Bahwa, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 240PK/Pdt/2006 yang menyatakan kepemilikansaham PT. Aryaputra Teguharta pada PT BFI sebesar 32,3 %, jikamengacu pada ketentuan Pasal 64 Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka tidak sertamerta mencabut dan/atau membatalkan rangkaian putusanPersetujuan dan/atau Penerimaan Pemberitahuan perubahan PT.BFI pasca Akta Nomor 74 tahun 1999.3.

AHU, untuk dan atas nama Tergugat(potokopi sesuai aslli).Halaman 116 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.10.11.12.13.Bukti P2Bukti P3Bukti P4ABukti P4BBukti P4CBukti P4DBukti P4EBukti P4FBukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Surat Permohonan, tanggal 26 Februari 2018, yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat (potokopi dari potokopi).Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 240PK/PDT/2006 jo. Nomor : 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.

Bukti T.ll.Intv.1 =: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 240PK/PDT/2006., tanggal 20 Februari 2007(potokopisesuai salinan legalisir).2. BuktiT.ll.Intv.1a : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 677 K/Pdt/2005., tanggal 20 Juli 2005 (potokopisesuai salinan legalisir).3. BuktiT.Il.Intv.1b : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 302/Pdt/2004/PT.DKI., tanggal 01 September 2004 (potokopisesuai salinan legalisir).4.

No. 240PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 yang pada pokoknya memenangkanpihak PT. Aryaputra Teguharta dengan amar pokok perkara diantaranya padaangka 2. Menyatakan Tergugat , Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIItelah melakukan perbuatan melawan hukum; angka 4. MenyatakanPenggugat adalah pemilik sah atas sahamsaham APT.

Pst. tanggal 6Mei 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 301/PDT/2004/PTDKI tanggal 20 Oktober 2004 dan juga Putusan Kasasi Nomor 2256 K/Pdt/2005tanggal 28 Agustus 2006 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 240PK/Pdt/2008 tanggal 20 November 2008 begitu juga dengan PutusanPerlawanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Plw/2012/PN Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2012 dan Putusan Perlawanan Banding PengadilanTinggi Jakarta Nomor 324/PDT/2013/PT DKI tanggal 26 September 2013,dengan amar

TLILIll 4 tentang jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali No.240PK/PDT/2013 tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti yang menjadi objekperkara tentang letak dan batasbatas berikut bangunan yang ada diatasnya,Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dan diperoleh kesimpulansebagai berikut : bahwa kedua belah pihak telah menunjukkan lokasi objek perkarayang terletak di Jalan Galang Kelurahan Cemara, Kecamatan LubukPakam Kabupaten Deli Serdang yang luasnya lebih kurang

,tanggal 21 Oktober 2010, juncto Putusan Perkara Pidana Nomor 112K/PID.SUS/2011 tanggal 23 Mei 2011 dan Juncto Nomor 240PK/PID.SUS/2012 (dalam proses pemeriksaan di Mahkamah AgungRl) yang menjadi dasar dihentikannya segala aktifitas pertambanganCV Tri Karya Abadi, pemasangan police liine (garis polisi) dilokasipertambangan, penyitaan biji bauksit, maupun penyitaan seluruh alatberat milik Penggugat dengan sendirinya menjadi gugur atau cacathukum:b.

TRI KARYA ABADI denganpara persero pengurusnya tersebut telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.1Nomor 112 K/PID.SUS/2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 240PK/PID.SUS/2012, maka kerugian Penggugat pada dasarnya tidak dapatdibebankan kepada Para Tergugat sebagai pelapor, karena adanyaproses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkanakibat yang merugikan Penggugat adalah menjadi wewenang dantanggung jawab instansi tersebut in casu