Enam buah etalase ; 5.2.12. Satu buah Mejikom ; 5.2.13. Satu buah dispenser ; 5.2.14. Dua buah rak piring ; 5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar; 5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ; 5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas); 5. 2.18.

Enam buah etalase ;5.2.12. Satu buah Mejikom ;5.2.13. Satu buah dispenser ;5.2.14. Dua buah rak piring ;5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar;5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ;5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas);5. 2.18. Dua sprei, 6 bantal dan 3 bantal guling;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersamatersebut masingmasing seperdua (1/2) bagian;7.

Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)

sebesar 107,31% (metode grossup) sehinggadiperoleh jumlah peredaran usaha selama tahun 2010sebesar Rp2.214.732.249,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Peredaran usaha menurut SPT PPh Badan Rp 64.567.582.814,00Penjualan seharusnya menurut SPT Masa PPN RP 68.311.1 55.750,00Harga Pokok RP 63.657.970.430,00Laba bruto RP 4.653.085.320,00Persentase laba bruto/harga pokok 7,31%Koreksi pemakaian bahan baku dan penolong Rp 2.063.863.805,00Koreksi penjualan = 107,31% x RpRp2.063.863.805,00 BE Pae 208,00 5.2.12

TIRA seluas 420 M2, dengan batasbatas : Utara Tanah yang dikuasai P.Saudah dan B.Sur, TimurSungai, Selatan Tanah yang dikuasai B.Sari, Barat tanah yangdikuasai P.Bu diatasnya berdiri 1 (satu) rumah tempat tinggalyang dihuni oleh B.Tira, disebut tanah sengketa XII..5.2.12. Dikuasai oleh Tergugat XI, B.

perolehan BKP dan/atauJKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan.Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualanCPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungandengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurutTermohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12

Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2016Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim);Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B;5.2.12.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam Pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP.

Putusan Nomor 292/B/PK/PJK/2017Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualanCPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungandengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurutTermohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam Pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan

Putusan Nomor 292/B/PK/PJK/2017Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualanCPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungandengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurutTermohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam Pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan

Putusan Nomor 121/B/PK/PJK/2016Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim);Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B;5.2.12.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP.

Putusan Nomor 1165/B/PK/PJK/2015Bahwa ketika Wajid Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukantidak dapat dikreditkan, namun apabilapenyerahan/penjualan CPO dan PK maka PajakMasukan yang sehubungan dengan perolehan TBSdapat dikreditkan (menurut Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding dan Majelis Hakim);Bahwa pendapat demikian telah mengabaikanprinsip keadilan yang dianut dalam Pasal 16B;5.2.12.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan

Sigma gause ukuran 150 mm sebanyak 2 (dua) EA dalamkondisi baik;5.2.12. Kaca hitam welding ukuran 11 FW.2 sebanyak 50 (limapuluh) EA dalam kondisi baik;5.2.13. Grinding Machine Mounted ukuran 220 V sebanyak 4(empat) EA dalam kondisi baik;5.2.14. Grinding Machine ukuran 4 sebanyak 4 (empat) EA dalamkondisi baik;5.2.15. Grinding Machine ukuran 7 sebanyak 3 (tiga) EA dalamkondisi baik;5.2.16.

Putusan Nomor 510/B/PK/PJK/2015dapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualan CPOdan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan denganperolehan TBS dapat dikreditkan (menurut TermohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Banding dan MajelisHakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilanyang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12. Bahwa menjadi pertanyaan di dalam Pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP.

Putusan Nomor 390/B/PK/PJK/2016Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP.

2016perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapatdikreditkan.Bahwa ketika Wajid Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukantidak dapat dikreditkan, namun apabilapenyerahan/penjualan CPO dan PK maka PajakMasukan yang sehubungan dengan perolehan TBSdapat dikreditkan (menurut Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding dan Majelis Hakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12

Putusan Nomor 1460/B/PK/PJK/2017dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapatdikreditkan.Bahwa ketika Wajid Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukantidak dapat dikreditkan, namun apabilapenyerahan/penjualan CPO dan PK maka PajakMasukan yang sehubungan dengan perolehan TBSdapat dikreditkan (menurut Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding dan Majelis Hakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12.Bahwa menjadi

perolehan BKP dan/atauJKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualanCPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungandengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurutTermohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim);Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B;5.2.12

Putusan Nomor 389/ B /PK/PJK/2016dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapatdikreditkan;Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukantidak dapat dikreditkan, namun apabilapenyerahan/penjualan CPO dan PK maka PajakMasukan yang sehubungan dengan perolehan TBSdapat dikreditkan (menurut Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding dan Majelis Hakim);Bahwa pendapat demikian telah mengabaikanprinsip keadilan yang dianut dalam Pasal 16B;5.2.12.Bahwa menjadi

dari pengenaan PPN, tidak dapatdikreditkan.Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukantidak dapat dikreditkan, namun apabilaHalaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 393 /B/PK/PJK/2016penyerahan/penjualan CPO dan PK maka PajakMasukan yang sehubungan dengan perolehan TBSdapat dikreditkan (menurut Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding dan Majelis Hakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B.5.2.12

Saksi sudah pernah berusaha mendamaikanTermohon dan Pemohon, tapi tidak berhasil.5.2.12. Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohondan Pemohon.Berdasarkan Fakta Proses Persidangan dan Fakta Pembuktian yang telahdiuraikan di atas, dengan ini Pemohon dapat mengambil Kesimpulan sebagaiberikut :1. Bahwa dari Alat Bukti Tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dapatmembuktikan sebagai berikut :1.1. Adanya kejelasan/legalitas identitas diri Pemohon.1.2.

perolehan BKP dan/atauJKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukanpenyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualanCPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungandengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurutTermohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Bandingdan Majelis Hakim);Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsipkeadilan yang dianut dalam Pasal 16B;5.2.12