Ditemukan 35 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sbr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10044
  • Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. Perkebunan Milano
268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
2821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA
3024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA,
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanHalaman 31 dari 40 halaman.
Putus : 23-09-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GERSINDO MINANG PLANTAT
5324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengannetralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTPERKEBUNAN MILANO
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
16233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN dapat dipahami : Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00;Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00;Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00;Bahwa dalam hal peran
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUHalaman 35 dari 43 halaman.
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA;
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan. ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 23-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 —
1614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
3129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi: Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA
3012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/2017PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp9g00,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. PERKEBUNAN MILANO,
3726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp 100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp 400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp 900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
2819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan