Ditemukan 35 data
100 — 44
Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanHalaman 31 dari 40 halaman.
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengannetralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
162 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN dapat dipahami : Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00;Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00;Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00;Bahwa dalam hal peran
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUHalaman 35 dari 43 halaman.
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan. ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
16 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi: Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/2017PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp9g00,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp 100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp 400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp 900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan