Ditemukan 22 data
36 — 10
RT_IV/0020 warna biru bertuliskan sumber Rannisa 021, 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor Perairan Daratan (SKK) warna biru, 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor Perairan Darat (SKK) warna orange, 1 (satu) lembar surat tanda register Nomor 511.63/2040/XI/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Sementara/Tetap Nomor : 551.43/485/XI/Dishubkominfo/2014 tanggal 06 Nopember 2013, 1(satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan
Daratan Nomor : 551.43/2038/XII/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garis Muat (lambung Timbul) Bagi Kapal-kapal Pelayaran Pedalaman Nomor : 551.40/734/XII/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 Juni 2014, 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor : AS.407/07/ASD-BM/Dishub tanggal 16 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor : 551.42/182/XI/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, i(satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 551-43/
2039/XI/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Nomor : 551.41/484X/Dishubkominfo/2013 tanggai 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Izin Angkutan Barang Khusus/Umum Nomor : 551.43/484/XI/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perairan Daratan Nomor 551.43/48/IX/Dishubkominfo tanggal 18 SPptPmher 2014, 1 (satu) lembar Surat Izin Trayek Nomro : 551.41/338/339/Dishubkominfo
RTIV/0020 warna birubertuliskan sumber Rannisa 021, 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan KapalMotor Perairan Daratan (SKK) warna biru, 1 (satu) buah Surat KeteranganKecakapan Kapal Motor Perairan Darat (SKK) warna orange, 1 (satu) lembar surattanda register Nomor 511.63/2040/XI/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 06Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Sementara/Tetap Nomor :551.43/485/XI/Dishubkominfo/2014 tanggal 06 Nopember 2013, 1(satu) lembarSertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan
Nomor : 551.43/2038/XIl/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1 (Satu) lembar Surat KeteranganGaris Muat (lambung Timbul) Bagi Kapalkapal Pelayaran Pedalaman Nomor :551.40/734/XII/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 Juni 2014, 1 (satu) lembar TandaTerima Nomor : AS.407/07/ASDBM/Dishub tanggal 16 Nopember 2013, 1 (satu)lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor : 551.42/182/X/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, i(satu) lembar Pas Kapal PerairanDaratan Nomor : 55143/2039/XI/Dishubkominfo
/2013 tanggal 06 Nopember 2013,1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Nomor :551.41/484X/Dishubkominfo/2013 tanggai 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembarSurat Izin Angkutan Barang Khusus/Umum Nomor : 551.43/484/XI/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat PersetujuanBerlayar Kapal Perairan Daratan Nomor 551.43/48/IX/Dishubkominfo tanggal 18SPptPmher 2014, 1 (satu) lembar Surat Izin Trayek Nomro : 551.41/338/339/Dishubkominfo tanggal 06 Nopember
/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Nomor :551.41/484X/Dishubkominfo/2013 tanggal 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar SuratIzin Angkutan Barang Khusus/Umum Nomor : 551.43/484/XI/Dishubkominfo/2013tanggal 06 Nopember 2013, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Kapal PerairanDaratan Nomor 551.43/48/IX/Dishubkominfo tanggal 18 SPptPmher 2014, 1 (satu)lembar Surat Izin Trayek Nomro : 551.41/338/339/Dishubkominfo tanggal 06Nopember 2013
PT PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI Diwakili Oleh HENDRI
Tergugat:
PT PELABUHAN KOTA LANGSA
292 — 174
Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndangHalaman 13 dari 41 HalamanPutusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.BNA12.13.Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa selain dari pada UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang dijadikan sebagai dasar terbitnya obyek sengketa adalahPerjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT.PelabuhanKota Langsa (Tergugat) Nomor 551.43
Tergugatmerupakan badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian No : 34 Tanggal11 Desember 2015 oleh notaris Riza Octariana,S.H di Langsa dan telahmendapatkan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam SuratKeputusan Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU2472208.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas Pelabuhan Kota Langsa;8) Bahwa kemudian Tergugat baru aktif melakukan kegiatan usahanya pada tahun2017, setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama No.551.43
Hal ini didasari atas Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangaiantara Pemerintah Kota Langsa dan PT.Pelabuhan Kota LangsaNo.551.43/2488/2017 dan No.109/PEKOLA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus2017, yang mana salah satu obyek kerjasamanya adalah Pengelolaan FasilitasEkowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat;14)Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2020, Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 012/PEKOLA/VI/2020 Tentang Pembentukan PanitiaPelelangan Pengelolaan Fasilitas Ekowisata
tertanggal 25Juni 2020, yang menetapkan CV.AYUDHIA MANAGEMENT sebagai PemenangLelang yang telah dilaksanakan dan melaporkannya kepada DireksiPT.Pelabuhan Kota Langsa;21)Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020, Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 014/PEKOLA/VI/2020 Tentang Penunjukan CV.AYUDHIAMANAGEMENT sebagai Pengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove KualaLangsa, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahun 2020 dan Perjanjian KerjasamaNo.551.43
Pelabuhan Kota Langsa (Tergugat) Nomor 551.43/2488/2017 dan Nomor: 109/PEKOLA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017;6. Bukti T6 : Fotocopy dari hasil scan, Perjanjian Kerjasama antara dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa (Tergugat) dan PT. Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE), Nomor: 110/PEKOLA/IX/2017 tertanggal 18 September 2017;7. Bukti T7 : Fotocopy sesuai aslinya, Adendum Perjanjian kerjasamaantara PT. Pelabuhan Kota Langsa (Tergugat) dan PT.
IWAN GUSTIAWAN, SH.
Terdakwa:
HARDI UDA'A, SE., MM.
240 — 46
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; ---------------------
47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; -------------
48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ------------------------------------------
49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di DesaKalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggal;47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011; 48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggal; 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
Terbanding/Penggugat : PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV. AYUDHIA MANAGEMENT
88 — 40
Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa pada awalnyamemberikan mandat Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan MangroveKuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat kepada Penggugat Rekonpensi,berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.551.43/2488/2017,No.109/PEKOLA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 antara Turut Tergugat dan Penggugat Rekonpensi;Halaman 19 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA4.
Pelabuhan Kota Langsa tentangPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa DanPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa Nomor :551.43/2488/2017 Nomor : 109/PEKOLA/VIII/2017 tanggal 29 Agustus2017;Selanjutnya Pemyataan Penggugat yang menyatakan "atas kerja kerasPenggugat selama mengelola Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa,sehingga Walikota Langsa (Turut Tergugat I) mendapat Anugerah PesonaIndonesia (API) Tahun 2019" adalah tidak benar dan keliru, karenaPenghargaan yang
Terbanding/Penggugat : PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV. AYUDHIA MANAGEMENT
69 — 34
Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa pada awalnyamemberikan mandat Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan MangroveKuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat kepada Penggugat Rekonpensi,berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.551.43/2488/2017,No.109/PEKOLA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 antara Turut Tergugat dan Penggugat Rekonpensi;Halaman 19 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA4.
Pelabuhan Kota Langsa tentangPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa DanPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa Nomor :551.43/2488/2017 Nomor : 109/PEKOLA/VIII/2017 tanggal 29 Agustus2017;Selanjutnya Pemyataan Penggugat yang menyatakan "atas kerja kerasPenggugat selama mengelola Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa,sehingga Walikota Langsa (Turut Tergugat I) mendapat Anugerah PesonaIndonesia (API) Tahun 2019" adalah tidak benar dan keliru, karenaPenghargaan yang
Terbanding/Penggugat : PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV. AYUDHIA MANAGEMENT
146 — 58
Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa pada awalnyamemberikan mandat Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan MangroveKuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat kepada Penggugat Rekonpensi,berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.551.43/2488/2017,No.109/PEKOLA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 antara Turut Tergugat dan Penggugat Rekonpensi;Halaman 19 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA4.
Pelabuhan Kota Langsa tentangPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa DanPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa Nomor :551.43/2488/2017 Nomor : 109/PEKOLA/VIII/2017 tanggal 29 Agustus2017;Selanjutnya Pemyataan Penggugat yang menyatakan "atas kerja kerasPenggugat selama mengelola Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa,sehingga Walikota Langsa (Turut Tergugat I) mendapat Anugerah PesonaIndonesia (API) Tahun 2019" adalah tidak benar dan keliru, karenaPenghargaan yang
Terbanding/Penggugat : PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV. AYUDHIA MANAGEMENT
73 — 52
Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa pada awalnyamemberikan mandat Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan MangroveKuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat kepada Penggugat Rekonpensi,berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.551.43/2488/2017,No.109/PEKOLA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 antara Turut Tergugat dan Penggugat Rekonpensi;Halaman 19 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA4.
Pelabuhan Kota Langsa tentangPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa DanPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa Nomor :551.43/2488/2017 Nomor : 109/PEKOLA/VIII/2017 tanggal 29 Agustus2017;Selanjutnya Pemyataan Penggugat yang menyatakan "atas kerja kerasPenggugat selama mengelola Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa,sehingga Walikota Langsa (Turut Tergugat I) mendapat Anugerah PesonaIndonesia (API) Tahun 2019" adalah tidak benar dan keliru, karenaPenghargaan yang
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
239 — 172
Kemudian Kantor Kesyahbandaran dan otoritaspelabuhan kelas Banjarmasin telan memberikan klarifikasi melaluisurat nomor: Al.505/01/01/ksop.bjm2021 tanggal 18 Oktober 2021,yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah dilakukanpemeriksaan pada Data Pendaftaran Kapal Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas Banjarmasin dan data base DaftarHal 46 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLGKapal Indonesia, terhadap kapal tongkang HMS68 (GT.422)dengan dilampiri Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor:551.43
Kemudian kantor kesyahbandaran dan otoritaspelabuhan kelas Banjarmasin telah memberikan klarifikasi melaluisurat nomor: AL.505/01/01/ksop.bjm2021 tanggal 18 Oktober2021, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setelahdilakukan pemeriksaan pada Data Pendaftaran Kapal KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Banjarmasin dandata base Daftar Kapal Indonesia, terhadap kapal tongkang HMS68 (GT.422) dengan dilampiri Surat Ukur Kapal Sungai dan DanauNomor: 551.43/059/I/DISHUB/2021 tanggal 08 Januari
134 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Foto copy Rekomendasi Kement erian Perhubungan Dirjen PerhubunganLaut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL diDesa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;47) Foto copy Rekomendasi Kement erian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kement erian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu
78 — 44
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; 48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen PerhubunganLaut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL;46)1 (satu) bundel foto copy RekomendasiBupati Banggai Nomor: 503/ 22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentangPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONALdi Desa Kalaka Kecamatan BuntaKabupaten Banggai; 47)Foto copy Rekomendasi KementerianPerhubungan Dirjen Perhubungan LautNomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;48)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin BupatiBanggai Nomor: 551.43/1049/DISHUBtentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah KabupatenBanggai; 49
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;47)Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen PerhubunganLaut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;48)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam WilayahKabupaten Banggai;49)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
ROMLY SALIJO SH
Terdakwa:
Wahyudin Als Wahyu Bin Basirun
36 — 13
keping kayu olahan gergajian Jingah dengan panjang 4 M, tebal 3 Cm dan lebar 5 Cm;
- 17 (tujuh belas) keping kayu olahan gergajian Terap dengan panjang 4 M, tebal 3 Cm dan lebar 5 Cm;
- 22 (dua puluh dua) keping kayu olahan gergajian Jingah dengan panjang 4 M, tebal 5 Cm dan lebar 10 Cm;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kecakapan Nomor: 551.51 / 17 / STK - DTMPTSP / VII / 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berlayar Nomor: 551.43
Dirampas untuk Negara;
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
122 — 46
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; ------------------------------------------
- Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; ---------------
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ---------------------------------------------
- 1 (satu) bundel foto copy
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggal; 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggal; 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONALdi Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011; 48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggali; 49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONALdi Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Halaman 142 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011; 48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggal; 49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi
101 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor:552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi TerminalKhusus PT ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi PelabuhanKhusus PT ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43
Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor:552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi TerminalKhusus PT ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan LokasiPelabuhan Khusus PT ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL diDesa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
78 — 36
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.
ANEKA NUSANTARAINTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBanggai; 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011; 48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggal; 49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai
ANEKA NUSANTARAINTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBanggai;47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggal;Halaman 137 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PAL49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan
PT. MULTI KARYA PRATAMA DIWAKILI OLEH MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA diwakili oleh TARINALDI HIDRAT
223 — 126
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Banjarmasin telah memberikan klarifikasi melalui surat NomorAL.505/01/01/KSOP.BJM2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang padapokoknya menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan padaData Pendaftaran Kapal Kantor Kesyabandaran dan Otoritas PelabuhanHal 46 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2021/PTUN.PLG10.11,le13.Kelas Banjarmasin dan data base Daftar Kapal Indonesia, terhadapkapaltongkang HMS68 (GT.422) dengan dilampiri Surat Ukur Kapal Sungai danDanau Nomor 551.43
1.ABDUL HARIS DALIMUNTHE,S.H
2.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, S.H.
Terdakwa:
Haris Hasan Alias Haris Bin Husin
77 — 77
Megawati H.M Zain 13 Tanda Selar Ks.Bjm-562 Gt.370/04-21;
-Surat Ukur Kapal Sungai Dan Danau,Nomor: 551.43/468/Iv/Dishub/2021 Tanggal 01 April 2021
-Pas Kapal Perairan Daratan Nomor:551.44/351/Iii/Dishub/2023, Tanggal 13 Maret 2023 ;
-Sertifikat Kesmpurnaan Kapal Perairan Daratan Nomor: 551.44/350/Iii/Dishub/2023/Tanggal 13 Maret 2023;
-
116 — 24
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; ---------------------47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; -------------48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ------------------------------------------49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB
106 — 22
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; ---------------------47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; -------------48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ------------------------------------------49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB
101 — 13
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; ---------------------47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; -------------48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ------------------------------------------49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB
61 — 34
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; ------------------------------------------47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; ---------------48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ---------------------------------------------49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai