• APOTIK FIRDAUS; SUSI MARGARETHA BR.TOBING

  Firdaus untuk melakukan perundingan denganPenggugat dengan Surat Panggilan No.567/220/DTKM/2008 pada tanggal 11Maret 2008 dan lagilagi Pimpinan Perusahaan Apotik Firdaus tidak datanguntuk berunding dengan Penggugat ;Bahwa dalam panggilan kedua pihak Mediator Hubungan IndustrialHal. 1 dari 11 hal.

  No.231 K/Pdt.Sus/2009sendiri yang datang ke Apotik Firdaus melalui Wakilnya Supidi Sitohang, SH.dan surat panggilan itu langsung diberikan kepada Pimpinan Apotik yangbernama Drs.

  Dengan kata lain Apotik buka terus walaupun hari besar / libur danpegawai bekerja setiap hari seperti biasanya. Begitu juga Penggugat tidakpernah menerima uang THR sesuai dengan UMR. THR Penggugat setiaptahunnya.

  Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena seharusnya gugatanTermohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima sebab gugatan salahsasaran atau yang digugat kurang pihak, sedangkan dalam perkara a quoyang digugat Termohon Kasasi/Penggugat adalah Apotik Firdaus, padahalApotik Firdaus bukan Pengusaha dan bukan pula Perusahaan atau BadanHukum, oleh karena itu berdasarkan bukti T3, Apotik Firdaus hanyasebagai pemegang merek Apotik, dan

  Ros tersebut menyatakan demikian, karena diabukan Pengusaha Apotik dan dia bukan pemberi upah dan bukan pulapemberi kerja kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Yang memberi upahdan memberi kerja kepada Termohon Kasasi/Penggugat adalah PemohonKasasi/Tergugat/Pengusaha Drs.

• PERUSAHAAN APOTIK SRIJAYA; INDRIA TRISNAWATI, DK.

  P UT US ANNo. 100 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkaraPERUSAHAAN APOTIK SRIJAYA, beralamat di JalanMojopahit No. 212 Mojokerto, dalam hal inimemberi kuasa kepada DR. KPA. Tjandra SridjajaPradjonggo, SH., MH., dan kawankawan, paraAdvokat, berkantor di Gedung Srijaya Lt. 4 Suite401, Jalan Mayjend.

  No. 100K/Pdt.Sus/2011(LihatRekonpensi (Apotik Srijaya) masth eksis, masihmemperoleh keuntungan yang dapat dinikmati, namunketika keadaan mulai terbalik karena banyakkaryawan yang menyalahgunakan kepercayaan dariPenggugat Rekonpensi, persaingan semakin ketat,justru) Para Tergugat Rekonpensi membuat ulah yangmerugikan Penggugat Rekonpensi ;.

  Antara jumlahobat yang ada dalam faktur TIDAK sama dengankeberadaan obat di Apotik ;Bahwa entah karena apa Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat TIDAK mau melakukan "Stock Obat", padahalitu merupakan tanggung jawab mereka. Adakahkecurangan yang dilakukan oleh Para Penggugat ?Yang jelas kemudian Para Penggugat justrumengajukan Pengunduran diri, sebagaimana SuratPengunduran diri tertanggal 17 Desember 2009 ;(Lihat Bukti T1, T2 dan T3, T4, T5) ;16.

  Halini telah pula dibenarkan oleh Kepala Asisten Apotekerdan ke 2 (dua) rekan Asisten Apoteker lainnya ;(Lihat Bukti T: 1, 2,3,4,5 & 6) ;> Bahwa sungguh tidak masuk di akal, bilamana dalamsebuah Apotik hanya terdapat 5 (lima) orang AsistenHal. 34 dari 38 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2011Apoteker, pada saat yang bersamaan kelimalimanya diPHK, lalu) bagaimana dengan operasional Apotik ?

  Pengadilan tidakberwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkarainit tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiPERUSAHAAN APOTIK

• ENDANG PRAPTININGSIH; APOTIK PRIMA MANDIRI

  Prima Mandiri;Bahwa Apotek Prima Mandiri dibuat Perjanjian Pemegang Saham Apotik PrimaMandiri tanggal 10 Maret 2003 dimana Perjanjian tersebut telah di Waarrnerkingoleh Notaris Ahmad Al Baikuni, SH dengan No. 09/Waark/ XI/03 tertanggal 18Nopember 2003 dibuat masingmasing oleh:a.

  Rosniar, Mohammad Aziz, Hengky Irawan dan Liawati Azizah(selanjutnya disebut dengan "Para Pemegang Saham) mengirimkan surat kepadaTergugat yang isinya memutuskan untuk memilih opsi bubar terhadap PerjanjianPemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Maret 2003;Bahwa terhadap tuntutan untuk membubarkan Apotik tersebut, Tergugat padatanggal 27 April 2011 mengirimkan surat kepada para Pemegang Saham yang isinyaadalah sebagai berikut :o Tergugat telah melakukan stock opname pada tanggal 28 Februari

  2011;o Tergugat menyampaikan perhitungan apotik belum selesai menunggupenyelesaian pencatatan dan perhitungan yang dilakukan oleh Saudara Dwi(Akuntan Apotik);Sehubungan dengan hal tersebut, ternyata Para Pemegang Saham tidak maumengerti proses yang sedang dijalankan oleh Tergugat untuk melakukanpemberesan dan pada tangga!

  Prima Mandiri tanggal 10Maret 2003 adalah sebagai pengurus, pemimpin dan pihak yang mengelola usahaapotik;Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Pemegang Saham Apotik PrimaMandiri ditentukan bahwa Tergugat sebagai Apoteker pengelola apotik diberi gajidan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham dansaat ini Tergugat menerima gaji sebesar Rp 2.100.000, dua juta seratus riburupiah);Dengan demikian oleh karena Rapat Pemegang Saham yang menentukan gaji danatau tunjangan

  Tergugat tentunya seluruh karyawan Apotik Prima Mandiri gaji dantunjangannya ditentukan juga oleh para Pemegang Saham Apotik Prima Mandirisehingga tindakan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat sebagai pengelolaApotik Prima Mandiri tentu saja menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihakkarena Tergugat belum dapat menentukan berapa besarnya pesangon yang akandiberikan kepada Penggugat sebelum mendapat persetujuan dari Rapat PemegangSaham;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN APOTIK ISTANA 1 tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 2 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sejak dibacakan putusan ini;3.

  PIMPINAN APOTIK ISTANA 1 VS SUKMA RIZKIYANTI HASIBUAN

• APOTIK PHARMACA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

• APOTIK PHARMACA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

  Jumlah PPN yang tidak 23.829.166,00 dilaporkan DPP Pembelian yang tidak 238.291.661,00dilaporkan= Nilai Pembelian 262.120.827,00 Margin laba kotor CFM SPT 33.526.882,00 Penjualan yang belum 295.647.709,00dilaporkanZ Pajak Masukan yang dapat 14.664.642,00diperhitungkan menurutFiskus Pajak Masukan yang dapat 14.960.809,00diperhitungkan menurut WPSelisih 296.167,00 Bahwa selisih Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan karena terdapat Faktur Pajakdengan nama Teddy Handoko meskipun NPWP atas nama PT Apotik

  Dalam distribusi Farmasi tidak menutup kemungkinan Supplier bekerjasamadengan karyawan apotik/mengatasnamakan Apotik untuk mencapai target penjualan;Bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut di atas Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut:1. Bahwa Faktur Pajak Masukan yang diperoleh Tim Pemeriksa berdasarkan sysbasedKPP Pratama Semarang Selatan dapat dikreditkan dan pembeliannya dapatdiperhitungkan sebagai Harga Pokok Penjualan;2.

  Apotik Pharmaca dapat dikreditkan;3. Bahwa laba kotor dari Faktur Pajak Masukan yang belum dilaporkan ratarata hanyasebesar 2,5 %;4. Bahwa dengan demikian Pajak yang kurang bayar menurut Pemohon Bandingsebagai berikut: a. Jumlah PPN yang tidak 23.829.166,00dilaporkanb. DPP pembelian yang tidak 238.291.660,00dilaporkanCc.

  Apotik Pharmaca, NPWP01.106.757.6508.000, beralamat di Jalan MT.

  biaya perkara dalam peninjauankembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundanganyang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: APOTIK

• APOTIK PHARMACA tersebut tidak dapat diterima;

  APOTIK PHARMACA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

  APOTIK PHARMACA, yang diwakili oleh TEDDY HANDOKO JabatanDirektur, berkedudukan di JI. MT Haryono 691, Semarang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: YOHANES BAGONG WIDODO, SE,beralamat di JI.

  Dalam distribusi Farmasi tidakmenutup kemungkinan Supplier bekerjasama dengan karyawan apotik/mengatasnamakan Apotik untuk mencapai target penjualan;Bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut di atas Pemohon Bandingmengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut:1. Bahwa Faktur Pajak Masukan yang diperoleh Tim Pemeriksa berdasarkansysbased KPP Pratama Semarang Selatan dapat dikreditkan danpembelianya dapat diperhitungkan sebagai Harga Pokok Penjualan;2.

  Bahwa Faktur Pajak Masukan atas nama Teddy Handoko namun NPWPatas nama PT Apotik Pharmaca dapat dikreditkan;3. Bahwa laba kotor dari Faktur Pajak Masukan yang belum dilaporkan ratarata hanya sebesar 2,5 %;4. Bahwa dengan demikian Pajak yang kurang bayar menurut PemohonBanding sebagai berikut:a. Jumlah PPN yang tidak dilaporkan 34.394.304,00b. DPPpembelian yang tidak dilaporkan 343.943.040,00c. Laba kotor 2,5 % 8.598.576,00d.

  APOTIK PHARMACA tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. M.

• APOTIK PHARMACA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

  APOTIK PHARMACA, tempat kedudukan di Jalan MT.

  Wajib Pajak Teddy Handoko meskipun NPWP atas nama PemohonBanding;Bahwa penjelasan tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dariKPP Pratama Semarang Selatan;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan yang belumdilaporkan sungguhsungguh diluar sepengetahuan Pemohon Banding, karena menurutTim Pemeriksa data tersebut diperoleh berdasarkan sysbased KPP Pratama SemarangSelatan, dalam distribusi Farmasi tidak menutup kemungkinan supplier bekerjasamadengan karyawan apotik

  /mengatasnamakan Apotik untuk mencapai target penjualan;Bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut di atas Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut:1.

  Apotik Pharmaca, NPWP 01.106.757.6508.000, beralamat di JalanMT.

  APOTIK PHARMACA tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan ata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M.

• APOTIK PHARMACA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

• APOTIK PHARMACA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

  APOTIK PHARMACA, tempat kedudukan Jalan. MT.Haryono 691 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasakepada: Yohanes Bagong Widodo,SE, beralamat di JalanPusponjolo Barat V/4 RT.001 RW.004 Bojong SalamanSemarang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor04/SKK/AP/201 2, tanggal 20 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.

  Dalamdistribusi Farmasi tidak menutup kemungkinan supplier bekerjasamadengan karyawan apotik/mengatasnamakan Apotik untuk mencapaitarget penjualan;Bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut diatas Pemohon Bandingmengjukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagaiberikut;1. Bahwa Faktur Pajak Masukan yang diperoleh Tim Pemeriksaberdasarkan sysbased KPPPratama Semarang Selatan dapat dikreditkan dan pembelinnyadapat diperhitungkan sebagai Harga Pokok Penjualan.2.

  Bahwa Faktur Pajak Masukan atas nama Teddy Handoko namunNPWP atas nam PT Apotik Pharmaca daat dikreditkan;3. Bahwa laba kotor dari Faktur Pajak Masukan yang belum dilaporkanratarata hanya sebesar 2,5%;4. Bahwa dengan demikian Pajak yang kurang bayar menurut PemohonBanding sebagai berikut:a. Jumlah PPN yang tidak dilaporkan Rp. 29.739.966,00b. DPPpembelian yang tidak dilporkan Rp. 297.399.660,00c. Laba kotor 2,5% Rp. 7.434.991 ,00d.

  APOTIK PHARMACA, tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00( dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014, oleh Dr. H. ImamSoebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. H. M.

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN APOTIK ISTANA 1 tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

  PIMPINAN APOTIK ISTANA 1 lawan OKTA RINA SARI

• APOTIK PHARMACA tersebut tidak diterima

  PT APOTIK PHARMACA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

  PUTUSANNomor 658/B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT APOTIK PHARMACA, tempat kedudukan Jalan MT.Haryono 691 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh TeddyHandoko, Jabatan Direktur, selanjutnya memberikan kuasakepada: Yohanes Bagong Widodo, SE, beralamat di JalanPusponjolo Barat V/4 RT.001 RW.004 Bojong SalamanSemarang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

  Wajib Pajak Teddy Handoko meskipun NPWP atasnama Pemohon Banding;bahwa penjelasan tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan hasilpemeriksaan dari KPP Pratama Semarang Selatan;Il. bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukanyang belum dilaporkan sungguhsungguh diluar sepengetahuanPemohon Banding, karena menurut Tim Pemeriksa data tersebutdiperoleh berdasarkan sysbased KPP Pratama Semarang Selatan, dalamdistribusi Farmasi tidak menutup kemungkinan supplier bekerjasamadengan karyawan apotik

  /mengatasnamakan Apotik untuk mencapaitarget penjualan;Bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut di atas PemohonBanding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang muliasebagai berikut:1.

  Apotik Pharmaca, NPWP 01.106.757.6508.000,beralamat di Jl. MT.

  APOTIK PHARMACA tersebut tidak diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00( dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Dr. H.ImamSoebechi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. yulius,S.H.,M.H.

• APOTIK PHARMACA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

  APOTIK PHARMACA, tempat kedudukan di Jalan MT.

  Apotik Pharmaca;Bahwa penjelasan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dariKPP Pratama Semarang Selatan;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan yang belumdilaporkan sungguhsungguh di luar sepengetahuan Pemohon Banding, karena menurutTim Pemeriksa data tersebut diperoleh berdasarkan sysbased KPP Pratama SemarangSelatan.

  Dalam distribusi Farmasi tidak menutup kemungkinan Supplier bekerjasamadengan karyawan apotik/mengatas namakan Apotik untuk mencapai target penjualan;Bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut di atas Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut:1. Bahwa Faktur Pajak Masukan yang diperoleh Tim Pemeriksa berdasarkan sysbasedKPP Pratama Semarang Selatan dapat dikreditkan dan pembelianya dapatdiperhitungkan sebagai Harga Pokok Penjualan;2.

  Apotik Pharmaca dapat dikreditkan;3. Bahwa laba kotor dari Faktur Pajak Masukan yang belum dilaporkan ratarata hanyasebesar 2,5 %;4. Bahwa dengan demikian Pajak yang kurang bayar menurut Pemohon Bandingsebagai berikut: a. Jumlah PPN yang tidak 31.503.295,00dilaporkanb. DPP pembelian yang tidak 315.032.950,00dilaporkanCc.

  Apotik Pharmaca, NPWP01.106.757.6508.000, beralamat di Jalan MT.

• APOTIK PHARMACA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

• Penggugat:
  OKTA RINA SARI
  Tergugat:
  PIMPINAN APOTIK ISTANA I

• PT.KREANOVA PHARMARET CQ APOTIK ROXY PUSAT CS >< NY.WONG MARIA CHRISTINA LILIANA

  APOTIK ROXY PUSAT beralamat diJI.KH.Hasim Ashari No.50 Jakarta Pusat cq. APOTIK ROXYCABANG PADEMANGAN beralamat di Jl.Pademangan Ill RayaNo.50 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ridantons Damanik, SH.MH.

  Apotik Roxy Cabang Pademangan beralamat JI. Pademanganlll Raya No. 50, Jakarta Utara;2) Tanah dan Bangunan milik Tergugat Il yaitu Thomas Hosean Ciovanleesebagai Pemegang Saham dan atau Direktur Utama PT. KreanovaPharmaret Cq. Apotik Roxy, yang beralamat di JI. Tanjung Duren Timur VI,No. 212, Rt.001/002, Kelurahan Tanjung Duren Grogol, Jakarta Barat;3) Tanah dan Bangunan milik Tergugat Ill yaitu Herlianto Adhi selaku KepalaCabang atau Penanggung Jawab Apotik Roxy Cabang Pademanganberalamat JI.

  Atausebagai pemegang saham dan direktur utama apotik roxy TanjungDuren atau sebagai direktur utama Apotik Roxy Tanjung Duren saja,atau sebagai pemegang saham Apotik Roxy Tanjung Duren saja,berdasarkan hal hal tersebut diatas tidak jelas siapa, sebagai apaseharusnya yang digugat; Bahwa Thomas Hosean Ciovanlee, bukan direktur utama PT.Kreanova Hosean Ciovanlee. ( Bukti T. ll 1);2.

  Herlianto AdhiBahwa Herlianto Adhi bukan kepala cabang atau penanggung jawabApotik Roxy cabang Pademangan, juga bukan seolah olah atausebagai pemeran pengganti seolah olah kepala cabang atau seolah olah pemeran pengganti penannggung jawab Apotik Roxy CabangPademangan dan bukan karyawan Apotik Roxy, sebagaimanadinyatakan dalam surat gugatan ; selaku Kepala Cabang atauPenanngung Jawab apotik Roxy Cabang Pademangan;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas tidak ada hubbungan antaraHerlianto Adhi dengan

  Apotik Roxy, atas dasar apa Penggugatmenggugat Herlianto Adhi, jelas salah orang dan salah kedudukan suratgugatan Penggugat;3.

• UNITED DICO CITAS
  Tergugat:
  Ilma,selaku Pemilik Apotik ACACIA

  .++ PENGGUGAT;MelawanILMA, Selaku Pemilik Apotik Acacia, bertempat tinggal terakhir di Jalan DigulNomor 45, Perumahan Srikandi Bnulrejo, Kota Malang,selanjutnya disebut sebagai..............

• Penggugat:
  SUKMA RIZKIYANTI HASIBUAN
  Tergugat:
  PIMPINAN APOTIK ISTANA I

• APOTIK ROXY PUSAT, dkk. VS Ny. WONG MARIA CHRISTINA LILIANA

  APOTIK ROXYPUSAT, berkedudukan di Jalan KH. Hasim AshariNomor 50, Jakarta Pusat cq. APOTIK ROXY CABANGPADEMANGAN, beralamat di Jalan Pademangan IllRaya Nomor 50, Jakarta;2. THOMAS HOSEAN' CIOVANLEE, SEBAGAIPEMEGANG SAHAM DAN ATAU DIREKTUR UTAMAPT KREANOVA PHARMARET, Cq. APOTIK ROXYPUSAT, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren TimurVI Nomor 212, RT 001/002, Kelurahan Tanjung DurenGrogol, Jakarta Barat;3.

  GRACE CHRISTIANTI SUTAMI, SELAKUAPOTEKER DI APOTIK ROXY CABANGPADEMANGAN, bertempat tinggal di Taman Duta MasBlok A, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat 7/8;5. SIT ZULAIKHA, SELAKU PEGAWAI ATAU STAFFAPOTIK ROXY CABANG PADEMANGAN, bertempattinggal di Jalan Jelantik C 24/13, RT 002/007,Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten;Halaman 1 dari 11 hal. Put.

  Apotik Roxy Pusat beralamat di Jalan KH.Hasim Ashari Nomor 50, Jakarta Pusat Cg. Apotik RoxyCabang Pademangan beralamat di Jalan Pademangan IllRaya Nomor 50, Jakarta Utara;2. Tanah dan bangunan milik Tergugat II yaitu ThomasHosean Ciovanlee yang beralamat di Jalan Tanjung DurenTimur VI Nomor 212, RT 001/002, Kelurahan Tanjung Duren,Grogol, Jakarta Barat;3.

  APOTIK ROXY PUSAT cq.

  APOTIK ROXY PUSAT cq. APOTIKROXY CABANG PADEMANGAN 2. THOMAS HOSEANCIOVANLEE, SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN ATAUDIREKTUR UTAMA PT KREANOVA PHARMARET Cq. APOTIKROXY PUSAT, 3. INDRA TRISNAJANTI SUKARTO dan ARIESTAADHI, AHLI WARIS dari HERLIANTO ADHI SELAKU KEPALACABANG ATAU PENANGGUNG JAWAB APOTIK ROXY CABANGPADEMANGAN, 4. Dra. GRACE CHRISTIANTI SUTAMI, SELAKUAPOTEKER DI APOTIK ROXY CABANG PADEMANGAN, dan5. SIT! ZULAIKHA SELAKU PEGAWAI ATAU STAFF APOTIKROXY CABANG PADEMANGAN tersebut;2.

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Termohon PKPU / PT APOTIK NUSANTARA, berkedudukan serta bertempat tinggal di Jalan Undaan Kulon No. 109 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;
  2. Menunjuk : Sdr.

  APOTIK NUSANTARA ( Dalam Pailit ) ;

4. Menyatakan harta pailit dari Termohon PKPU/Debitor PT APOTIK NUSANTARA berada dalam keadaan Insolvensi sejak putusan ini dibacakan ;

5. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT APOTIK NUSANTARA untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri ;

6.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon PKPU/Debitor PT APOTIK NUSANTARA hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

APOTIK NUSANTARA