Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-07-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 4 Januari 2021 — Taman Dayak Basap, Dkk Lawan PT. KALTIM PRIMA COAL, Dkk
382225
  • Menyatakan Sah Demi Hukum atas sebidang Tanah dengan luas 152,3 Ha (seratus lima puluh dua koma tiga Hektar Are) atas nama Pungkas "Taman Dayak Basap" yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin RT/RW 020/006 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Sungai Batu Licin; Sebelah Selatan : Kelompok Tani Pojong Badu; Sebelah Timur : Kelompok Tani Bajang Ubek; Sebelah Barat : PT.
    Taman Dayak Basap, Dkk Lawan PT. KALTIM PRIMA COAL, Dkk
    KPC menyatakan bahwa Kelompok TaniBina Keluarga tumpang tindih dengan Kelompok Tani Taman Dayak Basap,karena secara tidak langsung pihak PT. KPC mau mengatakan bahwaKelompok Tani Taman Dayak Basap telah dibebaskan oleh Kelompok TaniBina Keluarga.Bahwa atas keterangan pihak PT.
    yang dimaksud dalam gugatan tersebut adalahbetul lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap, Dan kami nyatakanbahwa lahan Kelompok Tani Munif tidak tumpang tindih dengan KelompokTani Taman Dayak Basap, sebab saat pembebasan lahan Kelompok TaniMunifakan dilakukan oleh PT.
    Pungkas tahun 19951996;Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Dayak Basap yang diakomidirdi Desa Batu Licin;Bahwa setahu Saksi letak lahan/tanah Kelompok Tani Dayak Basap diDesa Batu Licin, Bayan Kidung;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan/tanah Kelompok TaniDayak Basap tersebut;Halaman 32 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2020/PN SgtBahwa setahu Saksi tahun 2009 ada pembebasan lahan/tanah olehPT.
    Tani Dayak Basap tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu itu lanan/tanah Kelompok Tani Dayak Basap yangSaksi ketahui lahan/tanah yang Saksi ukur dan buat petanya itu lanan/tanahSdr Pungkas;Bahwa yang Saksi dengar dari Kepala Desa Sepaso, lahan/tanah Sdr.Pungkas yang dibebakan oleh PT.
    tidak Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi tidak pemah melihat surat tanah/legalitas dari Kelompok TaniDayak Basap tersebut;Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa luas lahan/tanah KelompokTani Dayak Basap tersebut;Bahwa setahu Saksi sebelah barat atau sebelah timur dari lahan/tanahKelompok Tani Datak Basap;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan/tanah Kelompok TaniMunif Munding tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr.
Register : 04-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 39/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 7 April 2021 — Taman Dayak Basap
Terbanding/Penggugat II : ARDIANTO Wakil Ketua KT. Taman Dayak Basap
Terbanding/Penggugat III : AGUS SURYANATA Sekretaris KT. Taman Dayak Basap
Terbanding/Penggugat IV : MEDI Bendahara KT. Taman Dayak Basap
Terbanding/Penggugat V : KADARISMAN Korlap KT.
180100
  • Taman Dayak Basap
    Terbanding/Penggugat II : ARDIANTO Wakil Ketua KT. Taman Dayak Basap
    Terbanding/Penggugat III : AGUS SURYANATA Sekretaris KT. Taman Dayak Basap
    Terbanding/Penggugat IV : MEDI Bendahara KT. Taman Dayak Basap
    Terbanding/Penggugat V : KADARISMAN Korlap KT.
    Taman Dayak Basap
    Turut Terbanding/Tergugat II : DZAENUDIN ALI Ketua Kelompok Tani Bina Keluarga
    Turut Terbanding/Tergugat III : IRWANSYAH Ketua Kelompok Tani Munif
    Turut Terbanding/Tergugat IV : JUMANSYAH Ketua Kelompok Tani Bajang Ubek
    Taman Dayak Basap) Tempat Tanggal Lahir : Keraitan11071968, Jenis Kelamin : LakiLaki, Alamat : JI.
    Taman Dayak Basap) Tempat Tanggal Lahir :Sangkulirang 10021973, Jenis Kelamin : LakiLaki, Alamat : SegadingRT/RW 002/001, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten KutalTimur, Provinsi Kalimantan Timur, Agama : Islam, Status : Kawin,Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia.Kesemuanya adalah Pengurus Kelompok Tani Taman Dayak Basap. Dalam halini memberikan kuasa kepada Advokat & Konsultan Hukum MAKMURMACHMUD,SH. & REKAN, yang beralamat Kantor di JI.
    ,Namun Pada Saat Pembebasan Lahan Kelompok Tani Bina KeluargaPada Tahun 2009, Kami Tidak Pernah Membebaskan Lahan KelompokTani Taman Dayak Basap, Sebab Pada Tahun 2009 Pihak PT.
    ;Menimbang, bahwa perkumpulan atau Kelompok Tani disingkat KT.Taman Dayak Basap ini didirikan tanggal 8 April 2019 (bukti P8), dengansusunan pengurus:Pungkas (Ketua KT.
    Taman Dayak Basap);Ardianto (Wakil Ketua KT. Taman Dayak Basap);Agus Suryanata (Sekretaris KT. Taman Dayak Basap);Medi (Bendahara KT. Taman Dayak Basap);ae PpKadarisman (Korlap KT. Taman Dayak Basap);sebagaimana (bukti P9)Menimbang, bahwa ke 5 (lima) orang pengurus KT.
Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3284 K/Pdt/2020
Tanggal 3 Desember 2020 — B E N A N G vs NAFIAH SAID Alias MANAK, dk
20827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:BENANG, bertempat tinggal di Tebangan Lembak Km. 10,RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Tebangan Lembak,Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selaku KetuaAdat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Kukuh Tugiyono, S.H., dan kawan,Para Advokat, pada Kantor Advokat RKD & Partners, berkantordi Jalan Camar Nomor 96 A,
    Menyatakan Penggugat dan masyarakat Adat Dayak Basap adalahpemegang hak yang sah atas objek tanah milik Adat Dayak Basapseluas 2.337 ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh hektare) di DesaTebangan Lembak, RT. Il, Dusun I, KM. 17, Jalan Loging PT. Porodisa,Sebongkok Utara, dengan batasbatas yaitu: Sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera; Sebelah timur dengan hutan; Sebelah selatan dengan hutan dan; Sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani danJalan Loging PT.
    Nomor 3284 K/Pdt/202010.Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat Il yang telahmembebaskan objek tanah sengketa kepada Tergugat tanpa seizinPenggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat II melakukan kegiatanoperasi produksi batu bara di atas lahan pertanian milik masyarakat AdatDayak Basap adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat dan Il telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaaa);Menyatakan sah dan berharga atas putusan
    dalam provisi tersebut diatas;Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (revindicatoir beslag)yang diletakkan atas objek sengketa berupa tanah milik Adat DayakBasap seluas 2.337 ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh hektare) diDesa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun , KM. 17, Jalan Loging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batasbatas yaitu: Sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera; Sebelah timur dengan hutan; Sebalah selatan dengan hutan dan; Sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang
    Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas objektanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 ha (dua ribu tiga ratus tigapuluh tujuh hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT. II, Dusun , KM. 17Jalan Loging PT. Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batasbatas yaitu: sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera; Sebelah timur dengan Hutan; Sebelah selatan dengan Hutan dan; sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani danJalan Loging PT. Porodisa;3.
Register : 09-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 128/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : BENANG
Terbanding/Tergugat I : NAFIA SAID Alias MANAK
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. KALTIM PRIMA COAL
14485
  • untuk sebesarbesarnyadiperuntukan bagi kKemakmuran seluruh Masyarakat Adat Dayak Basap diDesa Tebangan Lembak; Menurut hukum Adat Dayak Basap tidakdibenarkan seseorang menguasai / memanfatkan / menggunakan /memiliki / mengalinkan Tanah milik Adat Dayak Basap Desa TebanganLembak secara monopoli sepihak untuk kepentingan diri sendiri tanpa izinatau tanpa sepengetahuan Penggugat;Bahwa pada tanggal 3 Januari 2004 Sdr.
    NAFIAH SAID alias MANAK(Terggatl) menjual obyek Tanah milik Adat Dayak Basap tersebut kepadaPT. Kaltim Prima Coal (Tergugatll) adalah termasuk Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang merugikan Penggugat; Perbuatan Tergugat!
    BENANG/Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak keberatanatas Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalamPutusannya halaman 86 s/d 87 yang berbuny!
    Namun demikian, Penggugat hanya menghadirkan keterangansaksi yang memberikan keterangan mengadaada dan buktibukti suratyang tidak ada hubungannya dengan penetapan luas dari wilayah adatDayak Basap.
    Bahwa didalam perkara ini Pembanding semula Penggugat mengaku selakuKetua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon,Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaTebangan Lembak Nomor : 09.2005/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018 danberhak mewakili masyarakat Adat Dayak Basap akan tetapi Tergugat sekarang Terbanding menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitassecara hukum untuk bertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat AdatDayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan
Register : 21-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 58/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : Anwar Mattu Diwakili Oleh : Muhammad Ichsan, S.H
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT Fairco Agro Mandiri
Turut Terbanding/Penggugat II : Ibu Nani alias Bunanni
Turut Terbanding/Penggugat III : Usman
Turut Terbanding/Penggugat IV : H Andi Beddu Salim
Turut Terbanding/Penggugat V : Abdul Rauf
Turut Terbanding/Penggugat VI : Mulyoko P
Turut Terbanding/Penggugat VII : Nuralang Alias Nur Alam
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Rustam
Turut Terbanding/Penggugat IX : Darko Alias Sudarko
Turut Terbanding/Penggugat X : Basuti Rahman
Turut Terbanding/Penggugat XI : Hasbi
Turut Terbanding/Penggugat XII : Hasma
Turut Terbanding/Penggugat XIII : Kurnia
Turut Terbanding/Penggugat XIV : Amir P Alias Amirudin
96207
  • Bahwa dalil hukum Gugatan PARA PENGGUGAT terdapat adanyaKURANG PIHAK sebab adanya pihak lain yaitu adanya KelompokTANI FLOBAMORA dan adanya warga ADAT DAYAK BASAP yangmenguasai objek tanah perkebunan lebih utama dan melakukanaktifitas perkebunan diatas objek tanah Aquo, sehingga jika PARAPENGGUGAT menggugat TERGUGAT terhadap permasalahan objektanah perkebunan sebagaimana dalam dalil Gugatan PARAPENGGUGAT seharusnya Kelompok TANI FOBAMORA dan wargaADAT DAYAK BASAP di TARIK SEBAGAI PIHAK, sebabTERGUGAT
    menguasai objek tanah perkebunan tersebut berasaldari Kelompok TANI FLOBAMORA dan WARGA ADAT DAYAKBASAP, seharusnya Kelompok TANI FLOBAMORA dan wargaADAT DAYAK BASAP ditarik sebagai pihak dalam perkara A Quoguna sempurnanya Gugatan PARA PENGGUGAT.3.
    Bahwa selain Kelompok TANI FLOBAMORA dan warga ADATDAYAK BASAP, ditarik sebagai pihak dimana Pemerintah KabupatenKutai Timur dalam hal ini BUPATI yang telah mengeluarkan jinLOKASI* pada tahun 2005 dan pihak Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kutai Timur yang telah menerbitkan Sertifikat Hak GunaUsaha (HGU) Nomor : 88, pada tahun 2010 sebagai landasan hukumTERGUGAT menguasai objek tanah perkebunan tersebut.4.
    Ataspembebasan lahan dari Kelompok TANI FLABAMORA* dan dariwarga ADAT DAYAK BASAP yang keduanya telah mendudukisecara pembukaan lahan lebin awal dari PARA PENGGUGAT sertaturun temurun sedangkan PARA PENGGUGAT yang mengakuiterhadap objek tanah perkebunan sebagaimana dalam daliGugatannya sejak tahun 2001 hingga tahun 2006 serta diterbitkanhalaman 17 dari 55 Perkara Perdata Nomor 58/PDT/2020/PT SMRsurat Penguasaan tanah dari Kantor Desa Kaliorang, namun dalamfakta hukumnya sejak dilakukan pembebasan
    Bahwa berdasarkn fakta hukum dan dokumen serta datadata danketerangan saksisaksi, terungkap bahwa penguasaan tanahperkebunan oleh Tergugat di Desa Kaliorang berdasarkanSERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 88, seluas 3.887,59 Ha,yang diperoleh karena adanya pembebasan lahan dari KelompokTani FLOBAMORA dan WARGA ADAT DAYAK BASAP yang telahmenduduki dengan membuka lahan tersebut secara turun temurundan lebih awal dari Para Penggugat;2.
Register : 10-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Sim
Tanggal 21 Februari 2019 — Ria Marsinta Uli Sitorus alias Ria
13453
  • Hutasoit alias Mak Rini sudahmenunggu, selanjutnya saksi Edwart Sitinjak meninggalkan Terdakwa,saksi korban Ita Novita Sitinjak, saksi korban Susi Sitinjak dan Ellys BasaP. Hutasoit alias Mak Rini, kemudian Terdakwa menyerahkan berkassaksi korban Ita Novita Sitinjak dan saksi korban Susi Sitinjak tersebutkepada Ellys Basa P. Hutasoit alias Mak Rini (orang suruhan PTAnugrah Diantas) dan selanjutnya Ellys Basa P.
    Hutasoit alias Mak Rinimemberikan nomor handphone Ruben Manurung kepada Terdakwa, laluTerdakwa menelepon Ruben Manurung dan menanyakan tentang Ita NovitaSitinjak dan Susi Sitinjak yang melarikan diri tersebut, akan tetapi jawaban dariRuben Manurung kepada Terdakwa, saya berhubungan dengan Ellys BasaP. Hutasoit alias Mak Rini bukan sama Ito;Bahwa adapun upaya yang dilakukan saksi Ellys Basa P.
    Hutasoit alias Mak Rini dengan orang tua saksi Ita NovitaSitinjak dan Susi Sitinjak dan sudah ada dibuat surat perdamaiannya;Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan atau badan hukum yangtelah memiliki izin sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri daripemerintah dan pada saat memberangkatkan saksi Ita Novita Sitinjakdan Susi Sitinjak tidak melalui PUTKI resmi, akan tetapi saksi Ellys BasaP.
    (seribu ringgit Malaysia) dan mess/tempat tinggalnya disediakan olehmajikan dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, potong gaji selama 3 (tiga)bulan pertama lalu beberapa hari kKemudian Terdakwa menelepon Saksi denganmengatakan bahwa sudah ada calon untuk job tersebut yang kemudian diketahuiadalah saksi Susi Sitinjak dan Ita Novita Sitinjak, dan alasan saksi Ellys BasaP.
Register : 03-01-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Smd
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3525
  • Oesman bin Abdul Wahid Oesman, lahir di Samarinda, 22September 1989, Agama Islam, pekerjaan HonorerBadan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim, pendidikanS1 Akuntansi, tempat kediaman di Jalan Dayak Basap,Blok M, RT. 17, No.07, Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,selanjutnya disebut tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksisaksi didepan persidangan;DUDUK PERKARABahwa penggugat dengan surat
    kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;Bahwa pada awal Perkawinan hubungan antara penggugat dan tergugatdilandasi dengan fondasi hubungan yang baik dan saling mencintai,penggugat dengan tergugat tetap berusaha menjalani rumah tangga denganrukun, harmonis, saling memahami serta saling hormatmenghormati;Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dirumah kediaman orang tua tergugat di Jalan Dayak Basap
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Fidian Arafah
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
8725
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desarakyatSerta AJANYA, oon nn nnn nn eens nen nn nen en nen nen nnee Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung,Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudahterdapatdengankaumnya
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Jamaluddin
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
446
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desarakyatserta rajanya, Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudah terdapat dengan kaumnya,sSiapapun jua
    Kutalmerupakan Barang Pusaka sesuai dengan TITAH SULTAN KutalKartanegara Ing Martadipura ke XXI (21) yang telah diuraikanPEMOHON dalam Permohonan Praperadilan ini;4.Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada KesultananKutaidisini, akandilakukan Sanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggarPasal 7 PANJI SELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yangteradat, yaitu yang berlakupada satu kaum dan daerah, misalnyaadatdaerah Modang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap
Register : 08-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA BITUNG Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bitg
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5120
  • Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Zainal Aska bin Aska BasaP.) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Aisya bintiAhmad) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;4.
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Saidal Muslim
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
519
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desa rakyatserta rajanya, Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung,Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudah terdapat dengan kaumnya,sSiapapun jua
    Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini, akandilakukan Sanksi Adat Kutail sebagaimana yang diatur dan melanggarPasal 7 PANJI SELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yangteradat, yaitu yang berlaku pada satu kaum dan daerah, misalnya adatdaerahModang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dansebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat mereka karena sudahterdapatdengan kaumnya, siapapunjuayang menyalahinyanamanya disebut menggulingkan
Register : 27-02-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PA SAMARINDA Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Smd
Tanggal 4 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
128
  • sidang Pengadilan Agama Samarinda;
  • Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama Termohon menjalani masa iddah (3 bulan) atau sejumlah Rp 3.000.000,0 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Samarinda;
  • Menghukum kepada Pemohon untuk memenyerahkan harta bersama berupa bangunan rumah diatas tanah ukuran 195 m2 di Jalan Dayak Basap
Register : 02-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Ahmad Apandi Als Amat Bin Asran
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
10431
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desarakyatserta rajanya, Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung,Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudahterdapatdengankaumnya, Siapapunjua yangmenyalahinya
    Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini, akan dilakukanSanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggar Pasal 7 PANJISELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlaku pada satu kaum dan daerah, misalnya adat daerah ModanBahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2020/PN SmrMencelaAdat merekakarenasudahterdapat dengan kaumnya,Siapapun
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Gandi Astra Wijaya
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
8926
  • Yang Berpunggawa, berpetinggi,berdusun, berkampung, bernegeri dan teluk rantaunya,Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaituUndangUndang Negeri dan Kerajaan, tempat mengatur danmenghukum desa rakyat serta rajanya; Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlaku pada satu kaum dan daerah, misalnya adat daerahModang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya,TidakBolehKitaMencelaAdatmerekakarenasudahterdapat dengan kaumnya, Silapapunjua yangmenyalahinyanamanyadisebutmenggulingkantatanannamanya
    Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang denganlantang menyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini,akan dilakukan Sanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur danmelanggar Pasal 7 PANJI SELATEN yang berbunyi Yangdinamakan adat yang teradat, yaituyang berlakupada satukaumdandaerah, misalnyaadat daerah Modang, Bahau,Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya, Tidak BolehKitaMencela Adat mereka karena sudah terdapat dengan kaumnya,Halaman 13 dari 37 Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Prap/2020/PN.SmrSiapapun
Register : 02-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Hebby Nurlan Arafat Bin M. Yusuf Usin
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
8619
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desarakyatserta rajanya, Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung,Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudahterdapatdengankaumnya, Siapapunjua yangmenyalahinya
    Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini, akan dilakukanSanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggar Pasal 7 PANJISELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlakupadasatukaum dan daerah, misalnya adatdaerah Modang,Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Prap/2020/PN SmrBahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya, Tidak BolehKitaMencelaAdat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya,siapapun
Register : 02-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Robiansyah Als Robi Bin Hasannudin
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
8518
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desarakyatserta rajanya, Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung,Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudahterdapatdengankaumnya, Siapapunjua yangmenyalahinya
    Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini, akan dilakukanSanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggar Pasal 7 PANJISELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlakupadasatukaum dan daerah, misalnya adatdaerah Modang,Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2020/PN SmrBahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya, Tidak BolehKitaMencelaAdat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya,siapapun
Register : 02-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Eki Prima Bin M. Sarponen
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
8729
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desarakyatserta rajanya, Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung,Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudahterdapatdengankaumnya, Siapapunjua yangmenyalahinya
    Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini, akan dilakukanSanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggar Pasal 7 PANJISELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlakupadasatukaum dan daerah, misalnya adatdaerah Modang,Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2020/PN SmrBahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya, Tidak BolehKitaMencelaAdat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya,siapapun
Register : 02-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Ahmad Rizal Bin Ardan
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7720
  • YangBerpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan telukrantaunya, Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu UndangUndangNegeri dan Kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desarakyatserta rajanya, Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlakupadasatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung,Benua, Basap dan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat merekakarenasudahterdapatdengankaumnya, Siapapunjua yangmenyalahinya
    Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini, akan dilakukanSanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggar Pasal 7 PANJISELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlakupadasatukaum dan daerah, misalnya adatdaerah Modang,Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2020/PN SmrBahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya, Tidak BolehKitaMencelaAdat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya,siapapun
Register : 26-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 132/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 10 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Ir. SAHAT PASARIBU Diwakili Oleh : RIAHIT, SH
Terbanding/Penggugat : NAFIAH SAID Selaku Ketua Kelompok Tani Uyaan Babea
Terbanding/Turut Tergugat I : H. MUSHAN, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : JAMALUDIN
Turut Terbanding/Tergugat III : IPUR
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : NUROHMAN BUDI SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat XXXIII : SABDAH
Turut Terbanding/Tergugat XVI : SUBU DG TABA
Turut Terbanding/Tergugat XXXI : IBAT
Turut Terbanding/Tergugat XIV : CHORMEN
Turut Terbanding/Tergugat XXIX : RAMLI YUSUF
Turut Terbanding/Tergugat XII : ASMURAN
Turut Terbanding/Tergugat XXVII : HERIANTO
Turut Terbanding/Tergugat X : MUHAMMAD NUR Alias M NUR
Turut Terbanding/Tergugat XXV : HADRAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : RUSNAH
Turut Terbanding/Tergugat XXIII : JUNAEDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ARDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat XXI : MULIADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : KAPPI
Turut Terbanding/Tergugat XIX : YAN
Turut Terband
149368
  • Il Dusun Desa Tebangan Lembak, KecamatanBengalon Kabupaten Kutai Timur, dengan batas batas :Sebelah Utara : Kelompok Tani Basap Sejahtera;Sebelah Timur : Hutan;Sebelah Selatan : Hutan;Sebelah Barat : Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan JalanLogging PT.
    Porodisa sebongkok Utara, RT.I Dusun I, Desa Tebangan Lembak,Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas batasyaitu Sebelan Utara dengan Kelompok Tani Basap Sejahtera;Sebelah Timur dengan Hutan; Sebelah selatan dengan Hutan danSebelah Barat dengan Porodisa; Sebagaimana dikuatkan oleh Bukti Bukti yaitu (1) Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan TanahNegara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama KelompokTani Uyaan Babea; (2) Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3Januari 2004
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
Hartawansyah
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5313
  • Yang Berpunggawa, berpetinggi,berdusun, berkampung, bernegeri dan teluk rantaunya,Berpanglima angkatan perbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaituUndangUndang Negeri dan Kerajaan, tempat mengatur danmenghukum desa rakyat serta rajanya; Pasal 7 : Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlaku pada satu kaum dan daerah, misalnya adat daerahModang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya,Tidak Boleh Kita MencelaAdat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya, Siapapun Jua