• persidangan ; Menimbangnya bahwa terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan oleh penutut umumpada kejaksaan negeri gunungsitoli dengan dakwa sebagai berikut : PRIMAIR :Bahwa Terdakwa INSAFAT NDRURU, secara bersamasama dengan YOROASA HAWA(DPO), YANTO HAWA (DPO), SAMAZOKHI HAWA (DPO) dan URUSAN NDRURUAlias AMA ANE (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib atausetidaktidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Desa Lawindra Kecamatan Mazino KabupatenNias Selatan tepatnya di Gedung Gereja BPKN

  Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya diGedung Gereja BPKN dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadapsaksi korban ;e Bahwa pada saat itu diadakan Pemilihan Ketua LKMD dan saksi menyaksikan danmemilih Ketua LKMD tersebut;e Bahwa dalam pemilihan LKMD tersebut terjadi keributan karena ada kesalahpahaman antara Kepala Desa Lawindra dengan YANTO HAWA ;e Bahwa setelah itu saksi korban melihat YANTO HAWA hendak melempar kotaksuara kepada Kepala Desa Lawindra (anak saksi korban) dan saksi korban

  Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya diGedung Gereja BPKN dengan bersamasama memukuli SEKHIATOTALONOHL Bahwa kejadian itu terjadi pada saat Pemilihan Ketua LKMD di Gedung GerejaBPKN 3 222 onan nnn nnn nnn nnn ne nce ncn ncn cnn cnn cscsBahwa dalam pemilihan LKMD tersebut terjadi keributan karena ada kesalahpahaman antara Kepala Desa Lawindra dengan YANTO HAWA ;Bahwa YANTO HAWA hendak melempar kotak suara kepada Kepala DesaLawindra (anak saksi korban) dan saksi korban menahan kotak suara tersebut

  ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dipersidangan bahwa peristiwa itu terjadikejadian tersebut terjadi ditempat adanya Pemilihan Ketua LKMD yaitu di Desa LawindraKecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Gedung Gereja BPKN , maka dapatdisimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimuka umum didepan orang yanghadir dalam acara Pemilihan Ketua LKMD tersebut, sehingga unsur ini telahterpenuhi ; Ad.3.

• mengecek secara online agar memudahkanPenggugat mengetahui kapan hotel tidak full book sehinggaPenggugat dapat menggunakan compliment night yang menjadi hakPenggugat, sementara ketika Penggugat menghubungi Tergugat maupun Tergugat II melalui telepon, Tergugat maupun Tergugat IIselalu mengatakan hotel sudah full book;Bahwa terhadap tindakan Tergugat dan Tergugat II selaku pelakuusaha yang merugikan Penggugat selaku konsumen, maka padatanggal 7 Agustus 2018 Penggugat telah membuat laporan pengaduanke BPKN

  (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) yang sesualpasal 34 huruf (f) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen mempunyai tugas menerima pengaduantentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;Bahwa atas pengaduan Penggugat, Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) telah mengirim surat kepada Kuasa HukumPenggugat dengan nomor surat: 166/BPKN/K.3/12/2018 tertanggal 3Desember 2018 yang isinya:Halaman 6 Putusan Nomor

  Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengabaikan fakta hukum dan tidakmempertimbangkan bukti surat Pembanding semula Penggugat dalampersidangan Tingkat Pertama yaitu Bukti Penggugat (P.5) yaitu Surat dariBadan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) nomor 166/BPKN/K.3/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang intinya sebagai berikut:Point 4: Bahwa oleh karena dibulan November, Desember 2017 danJanuari, Februari, Maret, dan April 2018 Klien Saudara berulang kalireservasi namun pihak Promark/Borobudur selalu

  Keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenurut Pembanding telah mengabaikan Surat Badan PerlindunganKonsumen Nasional (BPKN) nomor 166/BPKN/K.3/12/2018 tanggal 3Halaman 19 Putusan Nomor 182/PDT/2021/PT.DKIDesember 2018 jelas tidak relevan karena Majelis Hakim tidak terikatdengan penilaian BPKN;Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka Terbanding/semula Tergugat IIKonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat

• MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PREMATURE11.12.13.14.15.Bahwa Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan hukum denganTergugat, sejatinya telah menempuh jalur penyelesaian melalui BadanPerlindungan Konsumen Nasional (untuk selanjutnya disebut BPKN)sebagaimana tersebut telah diterima dan diregister oleh BPKN berdasarkanlaporan pengaduan No. 79/LP.3/10/2018, tertanggal 05 Oktober 2018.

  Atasaduan Penggugat, BPKN telah memanggil Tergugat sebagaimana dalamsuratnya No. 577/BPKN/UND/2018, tertanggal 09 Oktober 2018 perihalUndangan Klarifikasi;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 butir (4) UndangUndang No. 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebutUUPK), yang berbunyi:(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuhapabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satupihak

  atau oleh para pihak yang bersengketa.Bahwa dengan telah diregisternya perkara penyelesaian sengketa antaraPengguat dan Tergugat di BPKN, nyatanyata Penggugat harusmenundukkan diri kepada UUPK;Bahwa hingga saat ini BPKN tidak dan/atau belum mengeluarkan penetapanapapun terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

  BuktiP21 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesiatanggal 10 Desember 2018 Nomor170/BPKN/K3/12/2018 Hal : Rencana penghentianpenanganan pengaduan konsumen;Bukti saksi:1. Presi Rishalehesty, ST.

  Eksepsi Gugatan premature;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara ini di BadanPerlindungan Kosumen Nasional karena tergugat telah dipanggil oleh BPKNsehubungan dengan adanya aduan dari Penggugat, seharusnya Penggugatmenunggu terlebih dahulu putusan dari BPKN baru mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis melinat adanya buktiyang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T3 yang merupakan undanganklarifikasi terhadap laporan yang dilakukan oleh

• padasaat itu sedang dudukduduk di atas sepeda motor dan kemudian dilakukanpenggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwatelah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik klip kecil yang berisisabusabu dengan berat + 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikutpembungkusnya ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L6705KV tahun 2016 warnahitam No.Ka MH1JFV114GK489860 No.Sin JFV1E1495952 No.BPKBM09907817 STNK dan BPKN

  ) buah celana pendek warna cream, 1 (Satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Panggil082229757773. 1 (Satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabusabu dengan berat +0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip kecil Kosong di temukan di dalam kertas yangterbungkus kertas tisu.Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L6705KV tahun2016 warna hitam No.Ka MH1JFV114GK489860 No.SinJFV1E1495952 No.BPKB M09907817 STNK dan BPKN

  BPKB 09907817 STNK dan BPKN a.n. HENDRASETIAWAN alamat Bendul Merisi Gg. Besar Selatan 42CRT.02/RW.07 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya besertakunci kontak dan STNK asliVJ warna hitam beserta STNK asli VJwarna hitam beserta STNK asli dank unci kontak;Dikembalikankepada Terdakwa melalui orng tuanya yang bernama KIJANG;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);1.

• Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta BPKN ke saksi Imrondengan alasan bos terdakwa akan mengganti penuh harga sepeda motortersebut memberikan BPKB kepada terdakwa Pery Aryanto. Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unitsepeda motor tersebut digandaikan ke Frengki didaerah kertapatiseharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah). Bahwa saksi dipersidangan mebenarkan barang bukti.

  Bahwa saksi dipersidangan menerangkan terdakwa meminta BPKN kesaksi Imron dengan alasan bos terdakwa akan mengganti penuh hargaHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1653/Pid.B/2018/PN Pigsepeda motor tersebut . emberikan BPKB kepada terdakwa PeryAryanto. Bahwa saksi dipersidangan menerangkan terdakwa telah mengadaikan1 (satu) unit sepeda motor tersebut digandaikan ke Frengki didaerahkertapati seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah). Bahwa saksi dipersidangan mebenarkan barang bukti.

  Bahwa benar terdakwa dipersidangan menerangkan meminta BPKN kesaksi Imron dengan alasan bos terdakwa akan mengganti penuh hargasepeda motor tersebut . emberikan BPKB kepada terdakwa PeryAryanto.Bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan telah mengadaikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut digandaikan ke Frengki didaerahkertapati seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar asli keterangan data kepemilikan kendaraan2

  Bahwa benar terdakwa dipersidangan menerangkan meminta BPKN kesaksi Imron dengan alasan bos terdakwa akan mengganti penuh hargasepeda motor tersebut . emberikan BPKB kepada terdakwa PeryAryanto.

• BPKN E-6244902-H Dikembalikan kepada Saksi an. Aceng Hidayat Bin H. Arsyad6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

  BPKN E6244902HDikembalikan kepada Saksi an. Aceng Hidayat Bin H. Arsyad4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(Seribu rupiah)..Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dasar dakwaanReg Perk No.

  BPKN E6244902HMenimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut padahari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib di Kp.Batulawang Rt.26/06 Desa Batulawang Kecamatan CibinongKabupaten Cianjur.e Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saksi telah disuruhtersangka JAMALUDIN untuk menjual sepeda motor hasil pencurianyang dilakukannya.e Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saksi mengenal

  BPKN E6244902HDikembalikan kepada Saksi an. Aceng Hidayat Bin H. Arsyad10116. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (Sseribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawarahan Majelis Hakimpada hari KAMIS, tanggal 20 FEBRUARI 2014 , oleh NELSON SIANTURI, SH.

• Pemilik Anin;

• 1 (satu ) Lembar BPKN Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Berwarna Hitam Orange No D No 0473266 Tanggal 09 Oktober 2004 A/n Pemilik Anin

Dikembalikan kepada Saksi Sadiman bin Marsum

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pemilik Anin; 1 (Satu ) Lembar BPKN Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BerwarnaHitam Orange No D No 0473266 Tanggal 09 Oktober 2004 A/n PemilikAnin.Dikembalikan kepada Saksi Sadiman bin Marsum4.

Pemilik Anin; 1 (Satu ) Lembar BPKN Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BerwarnaHitam Orange No D No 0473266 Tanggal 09 Oktober 2004 A/n PemilikAnin.Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN BTAMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Saksi Sadiman terakhir melihat sepeda motormiliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul12.00 WIB yang Saksi parkirkan di gudang rumah Saksi dankemudian Saksi beristirahat

Pemilik Anin; 1 (Satu ) Lembar BPKN Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BerwarnaHitam Orange No D No 0473266 Tanggal 09 Oktober 2004 A/n PemilikAnin;telah dilakukan penyitaan yang sah dari Saksi Sadiman sehingga oleh karenanyadikembalikan kepada Saksi Sadiman bin Marsum;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang

Pemilik Anin; 1 (satu ) Lembar BPKN Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BerwarnaHitam Orange No D No 0473266 Tanggal 09 Oktober 2004 A/n PemilikAninDikembalikan kepada Saksi Sadiman bin Marsum6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami,Mahendra Adhi Purwanta, S.H.

• Hal ini dibenarkan oleh TURUTTERGUGAT III berdasarkan surat Rekomendasi dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional RI (Selanjutnya disebut BPKN) tertanggal 22 Januari2018;10.Bahwa terjadinya hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT Ill yaitu pada tanggal 12 April 2013 (berdasarkanketerangan TURUT TERGUGAT Ill kepada BKPN) SETELAH adanyaPerjanjian Pengikatan Jual Beli antara PENGGUGAT dan TURUTTERGUGAT II yaitu pada tanggal 11 Maret 2011 yang artinya DULUANterjadi Perjanjian Pengikatan

  UtrPENGGUGAT selaku Pembeli Rumah atau Debitur yang beritikad baik yangdilindungi oleh UndangUndang maka kamimohon Yang Mulia MaielisHakim perkaraa guo agar perjanjian antara TURUT TERGUGAT II danTURUT TERGUGAT Ill tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusanyang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;11.Bahwa dalam Surat BPKN tersebut Pihak TERGUGAT menyatakan sejakDesember 2011 sertifikat perumahan Violet Garden termasuk rumah milikPENGGUGAT telah dijaminkan oleh TURUT TERGUGAT II

  Utrs/d Pembayaran Cicilan KPR Ke86 per tanggal 10 Mei 2018Bukti P5 Surat Keterangan Lunas No. 3011/KGS/MCLU/V/2018tertanggal 18 Mei 2018Bukti P6 Covernote No. 147/NOT/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 yangdikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGATBukti P7 Surat Rekomendasi Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia dengan Nomor 2/BPKN/1/2018 tertanggal22 Januari 2018 Perihal: Rekomendasi BPKN terhadapPengaduan Warga Perumahan Violet Garden, KranjiBekasiBaratMenimbang, bahwa bukti tulisantulisan

  ) dan BPKN telah mengeluarkan surat rekomendasi No.2/BPKN/1/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang menyatakanTERGUGAT telah lalai secara administrasi dengan tidak dikuasainyasertifikat dan BPKN menyarankan kepada warga untuk berhentimembayar kepada Bank penyalur KPR termasuk TERGUGAT;Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Pat.G/2018/PN Jkt.

  ) dan BPKN telah mengeluarkan surat rekomendasi No.2/BPKN/1/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang menyatakanTERGUGAT telah lalai secara administrasi dengan tidak dikuasainyasertifikat dan BPKN menyarankan kepada warga untuk berhentimembayar kepada Bank penyalur KPR termasuk TERGUGAT;Bahwa saksi juga mengetahui saat in) TURUT TERGUGAT II sedangdalam PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan tidak semua wargamengajukan tagihan kepada Pengurus PKPU termasuk PENGGUGATdan saksi karena tidak ada lagi

• RangkaMHKM5EA2JFK000742, Nomor Mesin : INRFO29245, BPKN An.WIWIN 0 TARIGAN, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawandalam Perkara Pidana : 194/Pid.Sus/2018/PN.Plw tanggal 02Oktober 2018 yang dinyatakan dirampas untuk Negara;Bahwa perkara perkara pidana Nomor: 194/PID.SUS/2018/PN.PLWTanggal 02 Oktober 2018 telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) dengan tidak diajukannya upaya hukum balk dan Tergugat maupun Terdakwa.Bahwa oleh karena perkara pidana Nomor : 194/PID.SUS/2018/PN.PLW Tanggal

  Sehingga gugatan GugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat tidaktepat diajukan kepada Tergugat, oleh karena 1 (satu) unit mobilToyota Avanza warna merah metalik Nomor Polisi BM 1317 CO No.Rangka: MHKM5EA2JFK000742, Nomor Mesin: INRFO29245,BPKN An.

  Rangka : MHKM5EA2JFK000742,Nomor Mesin : INRFO29245, BPKN An.

  Rangka: MHKM5EA2JFKO0O742, Nomor Mesin: INRFO29245, BPKN An. WIWIN D TARIGANsebagai kreditor yang diutamakan.4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanza warna merah metalik Nomor Polisi BM 1317 CO No.Rangka: MHKM5EA2JFK000742, Nomor Mesin: INRFO29245,BPKN An.

  Rangka: MHKM5EA2JFK000742, Nomor Mesin:INRF029245, BPKN An.

• Legal Standing) mengajukan pengaduan/gugatan perkara aquo;21 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Termohon Keberatan memilikikapasitas (Legal Standing) sebagai Penggugat sehingga dengan demikian mohonkiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil keberatanPara Pemohon Keberatan tersebut di atas atau setidaktidaknya menyatakanuntuk tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard);TIDAK ADA PENGARUH DAVID M.L TOBING SELAKU ANGGOTA BADANPERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN

  David M.L Tobing selaku kuasa hukum TERMOHONKEBERATAN pada proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo diBPSK DKI Jakarta adalah juga anggota BPKN pada saat bersamaan, makaadalah patut menurut hukum diduga bahwa pemeriksaan dan penyelesaianperkara a quo di BPSK DKI Jakarta mengabaikan asas imparsialitas sehinggamerugikan hak subyektif PARA PEMOHON KEBERATAN.

  Tobing selaku anggota BPKN.24 Bahwa perlu diketahui BPSK dan BPKN merupakan lembaga independen yangmemiliki fungsi yang berbeda dan masingmasing lembaga tidak dapatmencampuri urusan lembaga lainnya.

  Hal ini sesuai dengan Ketentuan UmumPasal 1 angka (11) dan angka (12) UUPK yang merinci fungsi BPSK dan BPKN,yang menyatakan:Angka 11:Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugasmenangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.Angka 12:Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untukmembantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 25 Bahwa dalil Para Pemohon Keberatan juga dapat dikategorikan merendahkandan meremehkan integritas Majelis

  Tobing belum menjadi anggota BPKN;27 Bahwa Sdr. David M.L. Tobing diangkat menjadi anggota BPKN pada tanggal 3Juli 2013 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80/P Tahun 2013.

• Keberatan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)yang diteruskan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia (BPKN) (Bukti P16)PARA PENGGUGAT telah menggunakan jasa YLKI dan BPKNsebagai mediator untuk menyampaikan keberatan PARAPENGGUGAT atas hasil rekonsiliasi clan verifikasi yang dilakukan olehTERGUGAT atas penetapan tentang Simpanan Deposito PARATERGUGAT yang ditetapbkan TIDAK LAYAK DIBAYAR.

  Keberatantersebut tentunya didasari dengan buktibukti yang nyata clan jelas.Namun TERGUGAT kembali menghindar dari tanggung jawab hukumdihadapan kedua lembaga YLKI dan BPKN tersebut dengan menolakkeberatan PARA PENGGUGAT, lagilagi dengan alasanalasan yangdibuat sepihak oleh TERGUGAT tanpa memperhatikan peraturanperundangundangan terkait penjaminan simpanan setiap nasabahpada suatu bank;Hal. 15 dari 90 hal.Putusan No.177/Pdt.G/201 2/PN.Jkt.Sel.18.

  ) Republik Indonesia Nomor: 71/BPKN/5/2010tertanggal 31 Mei 2010 ;42.BuktiP16d : Position Paper Pengaduan KelompokEks Nasabah Bank IFI yang dikeluarkan Badan PerlindunganKonsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia bulan Mei2010 ;43.BuktiP16e : Surat Lembaga Penjamin Simpanan(Tergugat) Nomor: S.385/KE/VIII/2010 tertanggal 19 Agustus2010 ;44.

  Bukti P16 f : Surat Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Republik Indonesia Nomor: 161/BPKN/10/2010 tertanggal 25 Oktober 2010 ;45.BuktiP17a: Salinan Putusan Perkara Perdata diPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 391/Pdt.G.2010/PN.Jkt.Pst tanggal 16 November 2010;46.BuktiP17b : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor: 542/PDT/2011/PT.DKI tanggal 7 November2011 ;47.Bukti P18 : Pemetaan Kasus Eks Nasabah BankIFl Yang Diperlakukan Tidak Adil Oleh Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) yang

  dan saksi mendampingiRatna Desiati dan kawankawan pergi ke BPKN ;e Bahwa saksi tidak mengetahui persis spa hasil dari pengaduan RatnaDesiati dan kawankawan di BPKN;e Bahwa tanggapan YLKI terhadap kebijakan Lembaga Penjamin Simpananyang menyatakan simpanan deposito Ratna Desiati dan kawankawan tidaklayak dibayar dengan alasan menerima cash back adalah salah karenakonsumen (nasabah penyimpan) tidak mengetahui sebelumnya bahwacash back adalah beban bunga terlebih kebijakan tersebut tanpa didasariargumen

• Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran,Terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150SCD warna biru putin KT3665MN tahun pembuatan 2011 nomor rangka:MH8BG41CABJ549867 (ujung angkanya agak tersayat) nomor mesinG420ID6010463 warna abuabu dengan cara membeli dari Oneline jualbeli; Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa mencari sepedamotor di jejaring social online jualbeli, Kemudian Terdakwa melihat sepedamotor yang dijual murah tidak ada BPKN hanya ada STNK, sepeda motoryang

  Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran,Terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150SCD warna biru putin KT3665MN tahun pembuatan 2011 nomor rangka:MH8BG41CABJ549867 (ujung angkanya agak tersayat) nomor mesinG420ID6010463 warna abuabu dengan cara membeli dari Oneline jualbeli; Bahwa benar awalnya sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa mencarisepeda motor di jejaring social online jualbeli, Kemudian Terdakwa melihatsepeda motor yang dijual murah tidak ada BPKN hanya ada STNK,sepeda

  MH8BG41CABJ549867 (ujungangkanya agak tersayat) nomor mesin G420ID6010463 warna abuabudengan cara membeli dari Online jual belli;Dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah ini telah terpenuhi dan terbukti;Ad. 3 Unsur Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpanMenimbang, bahwa benar Terdakwa mencari sepeda motor dijejaring social online jualbeli, kKemudian Terdakwa melihat sepeda motoryang dijual murah tidak ada BPKN

• SUJONO ALS PAK ROZI BIN NIMAN (disumpah) , yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: e Bahwa benar saksi bersama sama dengan Ahmad Baidowi telah membelisepeda motor Yamaha MIO Tahun 2009 warna merah Marun dari Samsul (DPO)seharga Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)e Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena harganyamiring dan tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKN nyae Bahwa kemudian Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009 tersebut dijualkembali

  Polres BondowosoMenimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkan nyaAHMAD BAIDOWI (disumpah) , yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar saksi bersama sama dengan SUJONO telah membeli sepedamotor Yamaha MIO Tahun 2009 warna merah Marun dari Samsul (DPO)seharga Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena harganyamiring dan tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKN

• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) TelahMenyurati Tergugat Il Terkait Kebijakan Pengalihan BiayaAdministrasi Pada Sistem PPOB21.Bahwa BPKN sebagai badan yang dibentuk berdasarkan UUPK untukmembantu upaya pengembangan perlindungan konsumen mempunyaifungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah in casuTergugat Il dan Tergugat Ill dalam upaya mengembangkanperlindungan konsumen di Indonesia;22.Bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut diatas, maka padatanggal 31 Mei 2010, BPKN

  Tenaga Listrik antara TergugatHal7 dari 84 Halaman Putusan No.510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dengan konsumen dan sistem PPOB merupakan hasil kerjasamaantara Tergugat dengan pihak ketiga sehingga BPKN berkesimpulanbahwa biaya administrasi PPOB tidak dibebankan kepada konsumendan biaya yang telah dipungut dari konsumen selama ini wajibdikembalikan kepada konsumen untuk diperhitungkan dengankewajiban membayar pada rekening listrik bulan berjalan;23.Bahwa sejak surat tersebut disampaikan kepada Tergugat

  Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 107/BPKN/UND/9/2012 tanggal 26 September 2012 perihalundangan sebagai peserta , copy dari copy ( bukti P2b).6. Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 117/BPKN/UND/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 perihalundangan , copy dari copy (bukti P2c).7. Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional tertanggal 1 Oktober2012 perihal : permohonan menjadi Narasumber, copy dari copy (BuktiP2d).;8.

  Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 122/BPKN/UND/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 perihalundangan , copy dari copy (bukti P2e).9.

  Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 75/BPKN/5/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal kebijakan PTPLN dalam Sistem PPOB , copy dari copy ( bukti P2b).15.Perjanjian Kerjaasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Baratdan Banten dengan PT.

• persidangan ini karena masalahpemalsuan STNK kendaraan yang melibatkan Terdakwa; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EMBONGABIMANYU alias EMBONG alias DIMAS pada hari Senin tanggal 20 Juli2020 sekitar pukul 15.00 WIB dipinggir jalan masuk Perumahan Ringin,Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar; Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi darimasyarakat tentang peredaran STNK palsu diwilayah hukum Karanganyaruntuk melegalkan kendaraan tanpa bukti kepemilikan BPKN

  ini karena masalahpemalsuan STNK kendaraan yang melibatkan Terdakwa; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EMBONGABIMANYU alias EMBONG alias DIMAS pada hari Senin tanggal 20 Juli2020 sekitar pukul 15.00 WIB dipinggir jalan masuk Perumahan Ringin,Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar; Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi darimasyarakat tentang peredaran STNK palsu diwilayah hukum Karanganyaruntuk melegalkan kendaraan tanpa bukti kKepemilikan BPKN

  maupun pekerjaan;Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Krg Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EMBONGABIMANYU alias EMBONG alias DIMAS pada hari Senin tanggal 20 Juli2020 sekitar pukul 15.00 WIB dipinggir jalan masuk Perumahan Ringin,Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar; Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi darimasyarakat tentang peredaran STNK palsu diwilayah hukum Karanganyaruntuk melegalkan kendaraan tanpa bukti kepemilikan BPKN

  dengan Para Terdakwa dan tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EMBONGABIMANYU alias EMBONG alias DIMAS pada hari Senin tanggal 20 Juli2020 sekitar pukul 15.00 WIB dipinggir jalan masuk Perumahan Ringin,Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar; Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi darimasyarakat tentang peredaran STNK palsu diwilayah hukum Karanganyaruntuk melegalkan kendaraan tanpa bukti kepemilikan BPKN

• selama ini tidak berbiaya,lain halnya bila pembayaran rekening listrik tersebut dijemput ke alamatkonsumen sehingga ada jasa baru, konsumen tidak mengeluarkan biayakeluar rumah dalam pelaksanaan kewajibannya;14.Bahwa judec facti telah melakukan kesalahan dalam mengutip Buktiyang dilampirkan oleh Pengugat yaitu Bukti P.8 seperti yang tertulis diHalaman 16 No. 8 paragraf kedua dari atas foto copy surat KebijakanPT PLN dalam sistem PPOB tertanggal....dstnya dimana yangsebenarnya adalah Foto Copy surat BPKN

  Pasal 1315 Kitab Undangundang HukumPerdata dan Pasal 1340 Kitab Undangundang Hukum Perdata;17.Bahwa oleh karena itu melalui Surat Ketua Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia (BPKNRI) tanggal 31 Mei 2010Nomor 73/BPKN/5/2010 tentang Kebijakan PT PLN Dalam SistemPayment Point Online Bank (PPOB) ( Bukti P.8), ditujukan kepadaMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalamkesimpulannya, Termohon Kasasi Il PT PLN (persero) telahdiperingatkan, sebagai berikut:a.

• Rangka MH350C006EK763514;

• 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor BPKN: K -06796896 dan Pemilik atas nama M. Yahyan
• 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin 50C-764556, No. Rangka : MH 350C006EK 764514 dan pemilik atas nama M. Yahyan;Dikembalikan kepada Abd.

  RangkaMH350C006EK763514;1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputin dengan nomor BPKN: K 06796896 dan Pemilik atas nama M.Yahyan;1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin50C764556, No. Rangka : MH 350COO6EK 764514 dan pemilik atas namaM.

  RangkaMH350C006EK763514;2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputin dengan nomor BPKN: K 06796896 dan Pemilik atas nama M.8Yahyan;3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin50C764556, No. Rangka : MH 350CO06EK 764514 dan pemilik atas namaM. Yahyan;Telah disita dari Saksi Abd. Latif berdasarkan surat perintah penyitaan NomorSp.Sita/02/II/2021/Sek.

  Mesin : 50C764556 dan No.Rangka MH350CO0O06EK763514;e 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MXwarna putih dengan nomor BPKN: K 06796896 dan Pemilik atasnama M. Yahyan;e 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MXwarna putih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247PA No. Mesin 50C764556, No. Rangka : MH 350CO06EK 764514dan pemilik atas nama M. Yahyan;Dikembalikan kepada Abd. Latif6.

• Sepeda motor Merk Honda BPKN, No. D. No.6501265 Tahun 2005 No PolS5729 BN. atas nama Rudy Kurniawan, Jl Masuki Rahmad Gg. Langgar18 RT.0O1 RW.01 Mojokampung Bojonegoro harta Rp.8.500.000, 7. Aset Gadai sawah 6 ( enam ) bahu di dusun, Kalipang, desa Ngringinrejo,Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro seharga Rp.140.000.000; yang totaljumlah seluruhnya Rp.578.672.000; 3.

  Sepeda motor Merk Honda BPKN, No. D. No.6501265 Tahun 2005 No Pol S5729 BN. atas nama Rudy Kurniawan, Jl Masuki Rahmad Gg. Langgar 18RT.O1 RW.01 Mojokampung Bojonegoro harta Rp.8.500.000, 7. Aset Gadai sawah 6 ( enam ) bahu di dusun, Kalipang, desa Negringinrejo,Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro seharga Rp.140.000.000; yang total jumlahseluruhnya Rp.578.672.000; wooo 2 222 22228 $= 2 = = === === === === === === == 4.

• dalamperjanjian jual beli tenaga listrik antara Tergugat dengan konsumenketenagalistrikan;Bahwa dengan demikian, biaya administrasi tambahan pada sistem PPOBtelah dibebankan kepada konsumen ketenagalistrikan secara sepihak dantanpa hak serta tanoa adanya pengikatan perjanjian terlebih dahulu antaraTergugat dengan konsumen ketenagalistrikan sehingga hal inibertentangan dengan filosofi perlindungan konsumen dan merupakan suatuperbuatan melawan hukum Para Tergugat;Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN

  ) telah menyuratiTergugat Il terkait kebijakan pengalihan biaya administrasi pada sistemPPOB;Bahwa BPKN sebagai badan yang dibentuk berdasarkan UUPK untukmembantu upaya pengembangan perlindungan konsumen mempunyaifungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah in casuTergugat Il dan Tergugat Ill dalam upaya mengembangkan perlindungankonsumen di Indonesia;Bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut di atas, maka pada tanggal31 Mei 2010, BPKN mengirimkan surat kepada Tergugat Il dan ditembuskanjuga

  kepada Tergugat Ill dengan Surat Nomor 75/BPKN/5/2010 perihalKebijakan PT PLN in casu Tergugat dalam sistem PPOB, yang padapokoknya menyatakan bahwa beban biaya administrasi yang dibebankankepada konsumen ketenagalistrikan sangat memberatkan konsumen,Tergugat tidak pernah meminta persetujuaan konsumen ketenagalistrikandalam menarik biaya administrasi tersebut, pembebanan biaya administrasitidak pernah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antaraTergugat dengan konsumen dan sistem

  PPOB merupakan hasil kerjasamaantara Tergugat dengan pihak ketiga sehingga BPKN berkesimpulanbahwa biaya administrasi PPOB tidak dibebankan kepada konsumen danbiaya yang telah dipungut dari konsumen selama ini wajib dikembalikankepada konsumen untuk diperhitungkan dengan kewajiban membayar padarekening listrik bulan berjalan;Halaman 6 dari 46 hal.

  Bahwa untuk menghitung pengembalian uang konsumen harus dibentuksuatu panitia pengembalian uang yang anggotanya terdiri dari unsur BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BPKN), unsur perwakilan konsumendan Termohon Kasasi sendiri, yang bertugas untuk menghitung biayaadministrasi yang sudah dikeluarkan oleh konsumen sejak mulaidibebankannya biaya administrasi tersebut;25. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti keliru dan salah dalammenerapkan hukum.

• bangunan yang berdiri di atasnya yang tercantum dalamPasal 1 di atas yang telah dibagi sesuai dengan apa yang telah disepakatidalam perjanjian kesepakatan bersama ini.Pasal 4Bahwa Harta Bersama benda tetap berupa Sebidang tanah seluas 144.9V dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 39,16 denganlebar 5,27 meter dan panjang 7,43 meter, yang terletak di Jalan Kelurahan RT012 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang,Kota Banjarbaru, dengan SPORADIK PP.24/1997jo PMNA/BPKN