2021/PN JbgHalaman 3 dari 21Bahwa Penggugat yang berhak atas % (Setengah) dari luas tanah obyeksengketa tersebut sudah berupaya menyelesaikan masalan pembagiansesuai Putusan Pengadilan Negeri Jombang 10 Agustus 2015 secarakekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan secara baikbaik;Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Eksekusi padaPengadilan Negeri Jombang dengan nomor register 3/Pdt.Eks/2019/PN.Jbgakan tetapi proses eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakantidak diaturnya

pihak;Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sebelumnya sudah pernahmengajukan gugatan mengenai obyek sengketa dalam perkara a quoserta sudah di putus dan putusannya berkekuatan hukum tetap sertaPenggugat sudah pernah mengajukan permohonan eksekusi kePengadilan Negeri Jombang;Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat pernah mengajukan PermohonanEksekusi pada Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor register3/Pdt.Eks/2019/PN.Jog akan tetapi proses eksekusi tersebut tidak bisadilaksanakan dikarenakan tidak diaturnya

dibuat diHadapan Kepala Desa dan waktu itu Saksi sebagai tetangga sekaligussebagai Ketua Rukun warga diundang oleh Kepala Desa untuk ikutmenyaksikan jalannya musyawarah yang dibuat oleh keluarga Penggugatdan Tergugat;Bahwa atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebutterhadap obyek sengketa Penggugat pernah mengajukan PermohonanEksekusi pada Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor register3/Pdt.Eks/2019/PN Jbg akan tetapi proses eksekusi tersebut tidak bisadilaksanakan dikarenakan tidak diaturnya

tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Eksekusipada Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 3/Pdt.Eks/2019/PNJbg akan tetapi proses eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidakdiaturnya secara jelas batasbatas pembagian % (setengah) dari luas tanahobyek sengketa tersebut pada amar Putusan Pengadilan Negeri JombangNomor 36/Pdt.G/2014/PN Jog sehingga dengan demikian agar Putusan tersebutdapat dilakukan eksekusi maka Penggugat mengajukan gugatan baru inisekedar untuk menuntut diaturnya

2014/PN Jog Penggugat telah dinyatakan sahsebagai pemilik dari 12 bagian luas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo,namun oleh karena di dalam gugatan ini Penggugat menuntut mengenai batasbatas pembagian % (setengah) dari luas tanah obyek sengketa tersebutsehingga oleh karena isi dari amar putusan tersebut masih ada sangkut pautnyadengan pihak Tergugat dari perkara tersebut maka Majelis Hakim berpendapatsudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan untuk memperbaiki amarputusan dengan menuntut diaturnya

Bahwa diaturnya ketentuan tentang nelayan dan nelayan kecil dalamUndangUndang Perikanan, adalah dalam rangka memprioritaskankesejahteraan dan keberpihakan kepada nelayan kecil. Hal ini jugadilakukan agar nelayan kecil tetap dapat mempertahankan profesinyasebagai nelayan.

Di samping itu tujuan dari diaturnya ketentuantersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, matapencaharian dan kehidupan yang lebih baik melalui pemberiankemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri danberkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya;c.

Di samping itu tujuan dari diaturnya ketentuan tersebutadalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, matapencaharian, dan kehidupan yang lebih baik melalui pemberiankemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri danberkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya;.

SelanjutnyaPasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Nelayan Kecil adalah orangyang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari yang menggunakan kapalperikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT):2) Bahwa diaturnya ketentuan tentang nelayan dan nelayan kecildalam UndangUndang Perikanan, adalah dalam rangkamemprioritaskan kesejahteraan dan keberpihakan kepada nelayankecil.

Di samping itutujuan dari diaturnya ketentuan tersebut adalah untukmeningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebihbaik melalui pemberian kemudahan dalam menjalankankegiatannya agar mampu mandiri dan berkembang untukmeningkatkan kesejahteraannya;3) Bahwa dalam rangka pemberian kemudahan bagi nelayan kecil,UndangUndang Perikanan mengatur antara lain:Halaman 24 dari 52 halaman.

dibagi dulu masing masing pemain mendapatkan dua buahkartu kemudian pemain mulai memasang taruhan, setelah semua pemain memasang taruhan,kemudian kartu dibagikan lagi satusatu sampai berjumla empat buah, setelah kartu pemainberjumlah empat buah kemudian kartu tersebut diambil dan dijumlahkan untuk mencari angkayang paling besar, setelah masingmasing pemain mengatur kartunya kemudian kartu yangtela diatur ditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadi Bandarmemperlihatkan kartu yang sudah diaturnya

dibagi dulu masingmasing pemain mendapat dua buah kartu, kemudian pemain mulai memasang taruhan,setelah semua pemain memasang taruhan kemudian kartu dibagikan lagi satusatusampai berjumlah empat buah, setelah kartu pemain berjumlah empat buah kemudiankartu tersebut diambil dan dijumlahkan untuk mencari angka yang paling besar, setelahmasingmasing pemain mengatur kartunya kemudian kartu yang dipegang, diaturditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadi Bandar memperlihatkan kartuyang sudah diaturnya

masingmasing pemain mendapatkandua buah kartu kemudian pemain mulai memasang taruhan, setelah semua pemainmemasang taruhan, kemudian kartu dibagikan lagi satusatu sampai berjumlahempat buah, setelah kartu pemain berjumlah empat buah kemudian kartu tersebutdiambil dan dijumlahkan untuk mencari angka yang paling besar, setelah masingmasing pemain mengatur kartunya kemudian kartu yang telah diatur selanjutnyaditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadi Bandar memperlihatkankartu yang sudah diaturnya

dibagi dulu masingmasing pemain mendapatkan dua buahkartu kemudian pemain mulai memasang taruhan, setelah semua pemain memasangtaruhan, kemudian kartu dibagikan lagi satusatu sampai berjumla empat buah, setelah kartupemain berjumlah empat buah kemudian kartu tersebut diambil dan dijumlahkan untukmencari angka yang paling besar, setelah masing masing pemain mengatur kartunya kemudiankartu yang telah diatur ditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadi Bandarmemperlihatkan kartu yang sudah diaturnya

kartu dibagi dulu masingmasing pemain mendapatkan dua buahkartu kemudian pemain mulai memasang taruhan, setelah semua pemain memasang taruhan,kemudian kartu dibagikan lagi satusatu sampai berjumla empat buah, setelah kartu pemainberjumlah empat buah kemudian kartu tersebut diambil dan dijumlahkan untuk mencari angkayang paling besar, setelah masingmasing pemain mengatur kartunya kemudian kartu yangtela diatur ditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadi Bandarmemperlihatkan kartu yang sudah diaturnya

dibagi dulu masingmasing pemain mendapat dua buah kartu, kemudian pemain mulai memasang taruhan,setelah semua pemain memasang taruhan kemudian kartu dibagikan lagi satusatusampai berjumlah empat buah, setelah kartu pemain berjumlah empat buah kemudiankartu tersebut diambil dan dijumlahkan untuk mencari angka yang paling besar, setelahmasingmasing pemain mengatur kartunya kemudian kartu yang dipegang, diaturditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadi Bandar memperlihatkan kartuyang sudah diaturnya

masingmasing pemain mendapatkandua buah kartu kemudian pemain mulai memasang taruhan, setelah semua pemainmemasang taruhan, kemudian kartu dibagikan lagi satusatu sampai berjumlahempat buah, setelah kartu pemain berjumlah empat buah kemudian kartu tersebutdiambil dan dijumlahkan untuk mencari angka yang paling besar, setelah masingmasing pemain mengatur kartunya kemudian kartu yang telah diatur selanjutnyaditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadi Bandar memperlihatkankartu yang sudah diaturnya

dibagi dulu masingmasing pemain mendapatkan dua buahkartu kemudian pemain mulai memasang taruhan, setelah semua pemain memasangtaruhan, kemudian kartu dibagikan lagi satusatu sampai berjumla empat buah, setelah kartupemain berjumlah empat buah kemudian kartu tersebut diambil dan dijumlahkan untukmencari angka yang paling besar, setelah masingmasing pemain mengatur kartunyakemudian kartu yang telah diatur ditaruh di atas perlak, kemudian pemain yang menjadiBandar memperlihatkan kartu yang sudah diaturnya

Bahwa terdakwa IIL MUHAMMAD NUR Pgl NUR mendapat keuntungansebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dari setiap pertandingan judi jenis sabung ayamyang diaturnya sebagai janang (wasit).

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000, (dua puluhribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dari setiappertandingan judi jenis sabung ayam yang diaturnya sebagai janang(wasit).

Bahwa benar terdakwa Il MUHAMMAD NUR Pgl NUR mendapatkeuntungan sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sampai denganRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pertandingan judi jenissabung ayam yang diaturnya sebagai janang (wasit).

17 Putusan Nomor:91/Pid.B/2018/PN LbbMenimbang, bahwa pemilik tempat yaitu terdakwa HENDRI WANDI PgANDI yang memegang uang taruhan dari Ndut (DPO) dan Wawan (DPO)sebanyak Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungansebesar 20% dari sekali permainan yang diselenggarakan di tempatnya, terdakwaI1 MUHAMMAD NUR Pgl NUR mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000, (duapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dari setiappertandingan judi jenis sabung ayam yang diaturnya

mengajukan gugatan cerai ini dengan alasansebagaimana tersebut dibawah ini:a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadiperselisihan dan pertengkarari)nesnnannenenecemnnenemsnsmennnninb) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut adalah: adanya campur tangan orang tua Tergugat terhadap rumahtangga Penggugat dan Tergugat selalu diaturnya

persidangan Pemohon memohon kepada MajelisHakim untuk mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara tidak diatur dalam HIRdan RBg serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganPeradilan Agama, sedangkan pencabutan perkara tersebut diatur dalam Rv, namunRv sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi, sehingga hal tersebut menimbulkankekosongan hukum;Menimbang, bahwa karena terjadi kekosongan hukum, maka Majelis Hakimpendapat tetap menggunakan Rv dikarenakan tidak diaturnya

dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikanMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2012 Pemohon menyatakansudah rukun kembali dengan Termohon, sehingga Pemohon mohon agar diijinkan untukmencabut perkaranya; Menimbang, bahwa HIR dan RBg sebagai aturan yang mengatur Hukum Acara Perdatatidak mengatur tentang tata cara pencabutan perkara, namun diatur dalam Rv, oleh karena itumajelis menilai bahwa dengan tidak diaturnya

Dalam UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 padaPasal 160 hanya mengatur pekerja ditahan pihak yang berwajib karenadiduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha.Sementara ketentuan atas pengaduan pengusaha tidak diatur sehinggadengan tidak diaturnya atas pengaduan pengusaha timbul penafsiranbahwa ketentuan yang digunakan terhadap pekerja ditahan pihak yangberwajib, digunakan ketentuan dalam Pasal 19 Kepmenaker No.15/Men/2000, dengan pertimbangan hukumnya, sesuai Pasal 191Ketentuan

Sebagai akibat tidak diaturnya mengenai pekerja ditahan yang berwajibatas pengaduan pengusaha, sehingga upah pekerja selama ditahantidak diatur ;3.

Diaturnya hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya denganalasan pekerja ditahan pihak yang berwajib yaitu uang pengganti hanyaHal. 13 dari 18 hal. Put.

./2005 membatalkanatau mengamilir Pasal 11 ayat(4) Tax Treaty;Dalam hal belum diaturnya tata cara (mode of application) oleh"Pejabat Yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, dianggap sebagaisuatu. kekurangan atau kesalahan, maka tidak sepantasnyakekurangan atau kesalahan tersebut dibebankan kepada PemohonBanding;bahwa pada bagian ini, Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan;bahwa belum diaturnya tata cara (mode of application) tidakseharusnya membatalkan ketentuan yang telah disepakati antarakedua

belah negara, selain itu, apabila belum diaturnya tatacara(mode of application) tersebut dianggap sebagai suatu kekuranganatau kesalahan, maka tidak seharusnyaIV.2.e. bahwa tata cara (mode of application) seharasnya mengalur halhal yangbersifat prosedur dan administrasi dan bukan menentukan tarifpemotongan, apalagi merubah kesepakatan alau tarif yang telahdisepakati;Halaman 9 dari 27 halaman.

Angka.2 SE17/PJ./2005 menerapkan perlakuanyang tidak konsisten, padahal Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4)Tax Treaty samasama belum ada tata caranya, tata cara (mode ofapplication) ini, harus diatur dengan persetujuan bersama (mutualagreement) dari Pejabat Yang Berwenang Indonesia dan Belanda;6. bahwa belum dibicarakannya tata cara (mode of application) antaraPejabat Yang Berwenang, tidak seharusnya membatalkan ketentuanyang telah disepakati antara kedua belah negara, selain itu, apabilabelum diaturnya

PPJB 21 Januari 2013 tersebut) TIDAK BERLAKU MENGIKATPIHAKPIHAK LAGI); dan PENGGUGAT juga telah mengetahui tentangtidak diaturnya hak agen atas fee agen sebesar 50% tersebut dalam PPJB Notaris lonu Hanny Nomor 9 tanggal 19 Nopember 2014;yaitu dalil yang menyatakan, ...

;sementara pada sisi lain, petitum SURAT GUGATAN, angka 4. padaintinya meminta pengesahan PPJB 21 Januari 2013 dan angka 6.meminta menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill telahwanprestasi, tidak melaksanakan pembayaran fee agen untuk Penggugat50% dari nilai tanda jadi ... dst.Dalam hal ini tidak sinkron antara uraian posita tentang kesepakatanpembatalan PPUJB 21 Januari 2013 tertanggal 10 Agustus 2014 olehpihakpihak, dan uraian posita tentang PENGGUGAT telah mengetahui tentang tidak diaturnya

PPJB 21Januari 2013 TIDAK BERLAKU MENGIKAT PIHAKPIHAK LAGI), dantidak diaturnya hak agen atas fee agen sebesar 50% tersebut dalam PPJB Notaris lonu Hanny Nomor 9 tanggal 19 Nopember 2014;Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untukmenuntut PARA TERGUGAT melakukan pembayaran fee agen sebesar50% yang klausulanya telah dibatalkan dan atau tidak pernah diaturlagi oleh para pihak tersebut;Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT yang notabene bahkan hanyamerupakan Saksi (bukan pihak) dalam PPJB

PPJB 21 Januari 2013 tersebut) TIDAK BERLAKU MENGIKATPIHAKPIHAK LAGI); dan PENGGUGAT juga telah mengetahui tentangHalaman 25 dari 44 halaman putusan No.: 533/Pdt/2017/PT.DKI tidak diaturnya hak agen atas fee agen sebesar 50% tersebut dalamPPJB Notaris lonu Hanny Nomor 9 tanggal 19 Nopember 2014;yaitu dalil yang menyatakan, ...

Pemohon dan Pemohon Ilmemohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara tidak diatur dalam HIRdan RBg serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganPeradilan Agama, sedangkan pencabutan perkara tersebut diatur dalam Rv, namunRv sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi, sehingga hal tersebut menimbulkankekosongan hukum;Menimbang, bahwa karena terjadi kKekosongan hukum, maka Majelis Hakimpendapat tetap menggunakan Rv dikarenakan tidak diaturnya

penetapan (beschiking) yang bersifatindividual, tetapi dapat pula dalam bentuk penetapan atau peraturan yang berlakuumum, tergantung pada konteks dan kontekstualisasinya; Menimbang, bahwa pencantuman frasa Dengan Rahmat Tuhan YangMaha Esa pada salah satu contoh pada lampiran UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 juga tidak dapat diartikan sebagai syarat mutlak bagi setiap peraturanperundangundangan, karena sekalipun tanpa adanya irahirah Dengan RahmatTuhan Yang Maha Esa, tetapi substansi atas halhal yang diaturnya

dapat pula bersifat individual, maka keputusan gubernur yangberlaku secara umum dapat pula dibuat dalam bentuk penetapan dengan tanpamembubuhkan kalimat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang pada putusan halaman 48 s/d 51 telah mengintrodusirbeberapa doktrin tentang pengertian individual, sehingga berkesimpulan bahwasurat keputusan obyek sengketa sudah memenuhi unsur individual, karena sudahjelas subyek dan hal yang diaturnya

Pemohon dan Pemohon Ilmemohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara tidak diatur dalam HIRdan RBg serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganPeradilan Agama, sedangkan pencabutan perkara tersebut diatur dalam Rv,namun Rv sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi, sehingga hal tersebutmenimbulkan kekosongan hukum;Menimbang, bahwa karena terjadi kekosongan hukum, maka Majelis Hakimpendapat tetap menggunakan Rv dikarenakan tidak diaturnya

dalam persidangan Pemohon memohon kepadaMajelis Hakim untuk mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara tidak diatur dalamHIR dan RBg serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganPeradilan Agama, sedangkan pencabutan perkara tersebut diatur dalam Rv,namun Rv sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi, sehingga hal tersebutmenimbulkan kekosongan hukum;Menimbang, bahwa karena terjadi kekosongan hukum, maka MajelisHakim menilai tetap menggunakan Rv dikarenakan tidak diaturnya

maupunGugatan Perwakilan Kelompok (Calss Action), pengaturanpengaturan dalamUndangundang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan secara hukum jelas berbedadengan undangundang lain seperti yang telah diuraikan pada angka 3 di atas.Bahwa materi Gugatan Para Penggugat adalah tentang jalan yang tunduk padaUndangundang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang tidak mengatur / mengenaladanya format/bentuk Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) maupun GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action).Bahwa dengan tidak diaturnya

Sejalan denganUndangundang tentang jalan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga tidak ada satupunketentuan yang mengatur mengenai Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)maupun Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).Bahwa dengan tidak diaturnya mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)maupun Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Peraturan Pemerintahini, maka Gugatan Para Penggugat a quo patut ditolak.Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI.

No. 1 Tahun 2002 tidakmengenal mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) sebagaimanadiajukan oleh Para Penggugat.12.Bahwa dengan tidak diaturnya format/oentuk Gugatan Warga Negara (Citizen LawSuit), maka Peraturan mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2002 ini tidak dapatdijadikan rujukan/pedoman bagi Gugatan Para Penggugat a quo.

PUTUSAN No. 14/PDT.G/2014/PN.Krw.14.Bahwa dengan tidak diaturnya mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)maupun Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Peraturan Pemerintahini, maka Gugatan Para Penggugat a quo patut ditolak.Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI.

No 1 Tahun 2002 tidakmengenal mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) sebagaimanadiajukan oleh Para Penggugat.18.Bahwa dengan tidak diaturnya format/bentuk Gugatan Warga Negara (Citizen LawSuit), maka Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2002 ini tidak dapatdijadikan rujukan/oedoman bagi Gugatan Para Penggugat a quo.

dan Tata Cara PenunjukanWali: Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, OrangTua tidak diketahui keberadaannya, atau Ssuatu sebab Orang Tua tidak dapatmelaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya... .Menimbang, bahwa tentang pengertian orang tua telah diatur secarategas dalam Pasal 1 ayat (2) Peratuan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019tersebut yaitu: Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayahdan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya

telah berusaha menasehati ParaPemohon dan Para Pemohon meyatakan ingin mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara tidak diatur dalamRBg serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganPeradilan Agama, sedangkan pencabutan perkara tersebut diatur dalam Rv,namun Rv sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi, sehingga hal tersebutmenimbulkan kekosongan hukum;Menimbang, bahwa karena terjadi kekosongan hukum, maka Hakimpendapat tetap menggunakan Rv dikarenakan tidak diaturnya

Adapun penyelewenganpenyelewengan keagamaan yang nyatanyatamerupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini,oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagaibagai aturan pidana yangtelah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekalikali dimaksudkanhendak mengganggu gugat hak hidup Agamagama yang sudah diakui olehPemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.Il.

WKDS adalah penempatan dokterspesialis di rumah sakit milik Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1Perpres4/201 7:Bahwa diaturnya WKDS dalam Perpres4/2017merupakan wujudkepedulian dan tanggung jawab negara guna memenuhi kebutuhanHalaman 29 dari 68 halaman.

Tanpa adanya kewajiban yangdiikuti oleh peserta WKDS, niscaya upaya pemerataan dokterspesialis di seluruh wilayah NKRI tidak akan terlaksana yang padaakhirnya berdampak terhadap tidak tercapainya pelayanankesehatan spesialistik bagi masyarakat, sehingga tidak tercapaitujuan Negara wewujudkan memajukan kesejahteraan umum danpemenuhan Hak Azazi Manusia khususnya hak memperolehpelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa diaturnya WKDS

Bahwa dengan diaturnya WKDS memberikan manfaat bagimasyarakat Indonesia knususnya yang berada di daerah terpencil,perbatasan, dan kepulauan terluar, manfaat demikian bukanmanfaat pribadi, perusahaan atau perkumpulan;14. Bahwa dengan adanya program WKDS, peserta WKDS memperolehmanfaat dalam hal pembelajaran, profesional, pengabdianmasyarakat, pengembangan ilmu dan pendidikan.

Bahwa diaturnya WKDS dalam Perpres 4/2017 merupakanwujud kepedulian dan tanggung jawab negara gunamemenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanankesehatan spesialistik, yang hal itu sesuai dengan amanatalinea 4 UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 34 ayat(3) UUD 1945, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, danPasal 26 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, dan pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 36tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;b.

Bahwa diaturnya WKDS dalam Perpres 4/2017 merupakan wujudkepedulian dan tanggung jawab negara guna memenuhi kebutuhanHalaman 49 dari 68 halaman.