Basuki Hadimuljono, berkedudukan diJalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada YuliNuryanti, S.H., M.M. dan kawankawan, Kepala BagianAdvokasi Hukum Biro Hukum Kementrian PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 April 2018 kKemudian oleh salah satukuasanya, Eva Monalisa Krona Tambunan, S.E.

alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan alatbukti otentik sehingga walaupun tanpa adanya alat bukti lain Majelis telahmenilai bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnadan mengikat ;Halaman 3 dari 5 : Penetapannomor: 117/Pdt.P/2017/PA.BjnMenimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa Fotocopi SuratKeterangan Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga, nama Pemohonadalah HADIYONO BIN PARTODIHARD.QO ;Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 berupa potokopi Surat Nikah,nama Pemohon adalah HADIMULJONO

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Candra Hadi Prastya Bin Soero Hadimuljono) terhadap Penggugat (Intan Nirmala Sari Binti Muh.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CqMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT, yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum, M.Basuki Hadimuljono, berkedudukan di Jalan PatimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M. dankawankawan, Kepala Bagian Advokasi Hukum BiroHukum Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, berkantor di di Jalan Patimura Nomor 20,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018

Basuki Hadimuljono selaku MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M.,selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, dan kawankawan, berkantor diJalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16April 2019;Pemohon Kasasi II;LawanHalaman 17 dari 11 hal. Put. Nomor 3507 K/Pdt/20191. PONIH,2.

KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS, berkedudukan diJalan Gayung Kebon Sari Nomor 50 Surabaya;Keduanya diwakili oleh M Basuki Hadimuljono, MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesiasebagai pelaksana tugas dan fungsi Badan PenangulanganLumpur Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di JalanSultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017,dan selanjutnya Penerima Kuasa

Basuki Hadimuljono, selaku MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Putranta Setyanugraha,S.H., M.Si, dan kawankawan, Para PegawaiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,berkantor di Jalan Pattimura, Nomo 20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Juni 2017;6.

MENTERI PEKERJAAN UMUM, yang diwakili oleh M.Basuki Hadimuljono, berkedudukan di Jalan PattimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada: Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si.dan kawankawan, Para Pejabat dan Pegawai padaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 Februari 2016;2.

BASUKI HADIMULJONO M.Sc4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak TJAHYO KUMOLO

Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Tergugat Ill;4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Rl Bapak Tjahyo Kumolo,sebagai Tergugat IV;5. Pemerintah R Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/KepalaBadan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil sebagai Tergugat V;6. Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq.Kepala Staf TNI AD Cq. Pangdam Udayana Cq. Dan Rem 161Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen POM IX/1 Kupangsebagai Tergugat VI;7. Pemerintah Rl Cg.

Basuki,Hadimuljono, berkedudukan di Jalan Patimura Nomor 20,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada Citra Fara Agnestasia, S.H., M.H., KepalaBagian Hukum dan Komunikasi Publik. Setditijen SumberDaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, dan kawankawan, berkantor di Jalan PatimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;2.

Basuki Hadimuljono, selaku MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada LIA MAULIDA, SH., Msi. selakuKepala Bagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementrian Pekerjaan Umum, dan kawankawan,semuanya beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasatanggal 26 Februari 2015;Halaman 1 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/20173. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.

No. 69 K/TUN/2008166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.RAKIM HADIMULJONO, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;NGADIMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diDesa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;SUKINTUN VIKTORI, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;PARIMAN WIRJOSUMARTO, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong,Kabupaten

Bahwa dalam melakukan pengusahan dalam penyelenggaraan jalan tol tersebut,kemudian TURUT TERGUGAT II telah menunjuk TURUT TERGUGAT selakupelaksana proyek tol PemalangBatang, dimana kemudian TURUT TERGUGAT memastikan pembangunan jalan tol sepanjang 39,2 kilometer (km) tersebut dapatdilewati secara fungsional pada musim mudik Lebaran tahun 2018, hal inisebagaimana yang disampaikan Direktur Utama PemalangBatang Toll Road(TURUT TERGUGAT 1), Supriyono, disela sela menerima kunjungan Menteri PUPRBasuki Hadimuljono

Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Tergugat Ill;4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Rl Bapak Tjahyo Kumolo,sebagai Tergugat IV;5. Pemerintah R Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/KepalaBadan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil sebagai Tergugat V;6. Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. KepalaStaf TNI AD Cq. Pangdam Udayana Cq. Dan Rem 161 Wirasakti KupangCq. Komandan Detasemen POM IX/1 Kupang sebagai Tergugat V1;7. Pemerintah RI Cq.

Basuki Hadimuljono, M.Sc,beralamat di Jaian Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,yang selanjutnya disebut sebagai Tergugait ll;4) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Bapak Tjahyo Kumolo, beralamat di Jalan Medan Merdeka UtaraNomor 7 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;5) Pemerintah Republik Indonesia Cq.

., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Tamanwinangun , Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;PUJIHASTUTI BINTI SRI ROCHYATUN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Sidoarjo, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;RAKIM HADIMULJONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;NGADIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jemur,Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;SUKINTUN VIKTORI, kewarganegaraan Indonesia, tempat

BASUKI HADIMULJONO;

Asuki Hadimuljono Dan CEO KWater pada tanggal14 April 2015, Untuk kerjasama Pemerintah Swasta dalampembangunan dan pengelolaan Sumer Daya Air ;c. Sehubungan dengan adanya inform asi bahwa ada pihak lain yangyang juga mengajukan izin Prinsip Rencana Investasi Untuk danPada Lokasi yang sama yang ljinnya sudah terlebih dahulu terbitUntuk PT.Bongka Nova Energi Maka Penggugat melayangkansurat Klarifikasi kepada Gubernur melalui Surat Nomor : 4/7/ext/edm, tanggal 4 Juli 2015 ;Hal. 7 dari 85 Hal.

Basuki Hadimuljono, M.Sc TentangPerubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Nomor :19/KPTS/DR/2013, adalah :Hal. 14 dari 216 hal. Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgo Pejabat Pembuat Komitmen semula Al. BAMBANG SETYAWAN.S.Sos.,M.Simenjadi JATININGSIH, ST.o Bendahara Pengeluaran Pembantu semula RISKI KHOZARI, ST menjadiDIANING ARISTYANNI, A.Md.o Pejabat Penguji Pembantu semula SOFIAN HADI, SIP menjadi TRI SENAMUJIANA, SIP.

Basuki Hadimuljono, M.Sc TentangPerubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Nomor :19/KPTS/DR/2013, adalah :o Pejabat Pembuat Komitmen semula Al. BAMBANG SETYAWAN.S.Sos.,M.Simenjadi JATININGSIH, ST.o Bendahara Pengeluaran Pembantu semula RISKI KHOZARI, ST menjadiDIANING ARISTYANNI, A.Md.Hal. 36 dari 216 hal. Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgo Pejabat Penguji Pembantu semula SOFIAN HADI, SIP menjadi TRI SENAMUJIANA, SIP.

Basuki Hadimuljono, M.ScTentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penataan RuangNomor : 19/KPTS/DR/2013, adalah :o Pejabat Pembuat Komitmen semula Al. BAMBANGSETYAWAN.S.Sos.,M.Si menjadi JATININGSIH, ST.o Bendahara Pengeluaran Pembantu semula RISKI KHOZARI, STmenjadi DIANING ARISTYANNI, A.Md.o Pejabat Penguji Pembantu semula SOFIAN HADI, SIP menjadi TRISENA MUJIANA, SIP.

BASUKI HADIMULJONO (MenteriPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat) Kuasa Pengguna Anggaran: Ir. ARIF RAHMAN, ME lalu digantikanoleh RONIM NAPU, ST Pejabat Pembuat Komitmen:RONI M NAPU, ST lalu digantikan olehVENTJE YUNUS ABBAS, S.ST. M.Si PPSPM : FAIZAL HASIRU Bendahara : PRAYITNO DAUD Tim Peneliti KontrakKetua : MOH.

BASUKI HADIMULJONO (MenteriPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat) Kuasa Pengguna Anggaran: Ir. ARIF RAHMAN, ME lalu digantikanoleh RONIM NAPU, ST Pejabat Pembuat Komitmen : RONI M NAPU, ST lalu digantikan olehVENTJE YUNUS ABBAS, S.ST. M.Si PPSPM : FAIZAL HASIRU Bendahara : PRAYITNO DAUD Tim Peneliti KontrakKetua : MOH.

BASUKI HADIMULJONO selakuMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) adalah :a. Menetapkan rencana pelaksana pengadaan barang/jasa yang meliputi :1. Spesifikasi Teknis barang/jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3.