Menyatakan Terdakwa Sarif Hidayat Als Arif Bin Inden tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;2.

Sarif Hidayat Als Arif Bin Inden

PU T US ANNO. 340/Pid.Sus /2016/PN.PLGDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana, dengan acara BIASA pada Peradilan TingkatPertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :1.Nama : Sarif Hidayat Als Arif Bin Inden.2. Tempat lahir : Palembang.3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/17 April 1984.4. Jenis Kelamin : Lakilaki.5. Kebangsaan : Indonesia6.

ini didampingi oleh Penasehat Hukum ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 340/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniSetelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;Menimbang,bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPertama:wa Bahwa ia terdakwa Sarif Hidayat Als Arif Bin Inden

Kedua :Bahwa ia terdakwa Sarif Hidayat Als Arif Bin Inden pada hari Sabtu tanggal 9 januari 2016 sekira pukul16.00 WIB atau setidaktidaknya pada sauatu waktu dalam tahun 2016 di pinggir Dam samping lorongTanjung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Il Palembang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa danmengadili ; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan

Menyatakan Terdakwa Sarif Hidayat Als Arif Bin Inden tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai, memiliki atau menyimpanNarkotika Golongan bukan tanaman;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK

Terdakwa:
INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm)

Pemohon:
Edi Inden bin Aji
Termohon:
Warnengsih binti Kiam

PENETAPANNomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Sbg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak, antara :Edi Inden bin Aji, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempattinggal di Dusun Jatireja RT.0O1 RW.001 Desa JatirejaKecamatan Compreng Kabupaten Subang, sebagaiPemohon;melawanWarnengsih binti Kiam, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan TidakBekerja

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Edi Inden bin Aji) dengan Termohon(Warnengsih binti Kiam) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2016 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreng KabupatenSubang ;3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;4.

Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) - Inden

NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa sekarang ini di masyarakat telah banyak dipraktikan sewainden, yang mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaatbarang dan/atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati;b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan panduan syariahmengenai pola pemesanan manfaat barang dan/atau jasa berdasarkanspesifikasi yang disepakati untuk produk pembiayaan pemilikanrumah (PPR) inden

;c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSNMUImemandang perlu menetapkan fatwa tentang alijarah almaushufahfi aldzimmah untuk pengembangan produk PPR inden agardijadikan pedoman;Mengingat : 1.

Bertakwalah kepada Allah, danketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kaliankerjakan.Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia HYaoleeal la gt 102 alIjarah alMaushufah fi alDzimmah untuk PPR Inden. 2 c. QS. alQashash (28): 26:CA Cog Spal ys Ge OY Sake) ooh Gs CIESalah seorang dari kedua wanita itu berkata, Hai ayahku!

Alljarah alMaushufah fi alDzimmah PPR Inden adalah produkPPR Inden yang menggunakan akad AlIjarah alMaushufah fi alDzimmah dalam MMQ atau IMBT.Ketentuan Hukum1. Akad alIjarah alMaushufah fi alDzimmah dalam rangkakepemilikan rumah yang menggunakan akad MusyarakahMutanagqishah (MMQ) atau alJjarah alMuntahiyah bi alTamlik(IMBT) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwaini.2.

Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia He102. alIjarah alMaushufah fi alDzimmah untuk PPR Inder 8 Keempat : Ketentuan terkait Barang Sewa Inden (PPRInden)1. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus terukurspesifikasinya;2. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milikpemberi sewa pada saat akad dilakukan;3. Ketersediaan barang sewa wajib diketahui dengan jelas sertasebagian barang sewa sudah wujud pada saat akad dilakukan;4.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTINUS INDEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak melakukan penyimpanan dan menguasai sesuatu senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

,M.H
Terdakwa:
SEPTINUS INDEN

sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menetapkan barang bukti berupa :- 8 (delapan) lembar kertas penjualan / sales order atas nama M.NAZMI, MUJIANTO dan FATIMAH ZAHRA, SUWITO, ISMAIL HALIM, BURHAM, NURZALI, HADIAH- 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama .NAZMI, MUJIANTO dan FATIMAH ZAHRA, SUWITO, ISMAIL HALIM, BURHAM, NURZALI, HADIAH- 1 (satu) lembar laporan jurnal inden / pemesanan- 1 (satu) lembar laporan penerimaan uang gabungan dari tanggal 16 Nopember 2011 sampai tanggal 03 Desember 2011- 1 (satu) lembar rekening Koran / tabungan

sedangkan 5 (lima)unitnya lagi dijual secara cash tetapi tidak dilaporkan;e Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut tidak dosetorkan secarapenuh ke Yamaha Mataram Sakti Pusat yang berada di Semarang;e Bahwa saksi melakukan audit dengan cara mengecek sistem/ datainputan dan ditemukan 3 (tiga) diantaranya diinput/dilaporkan sebagaipenjualan inden dengan bukti laporan jurnal inden tetapi dijurnal jumlahuang yang disetorkan atau dilaporkan inden tidak sesuai dengan berkaspenjualan atau SO (Sales

Terdakwa ;Bahwa saya tidak tahu maksud dari Terdakwa untuk merubah datapenjualan cash ke penjualan inden ;Bahwa pada bulan Nopember dan Desember 2011 ada 8 (delapan)unit berkas penjualan sepeda motor dibayar cash namun 5 (lima)diantaranya uangnya tidak dilaporkan sama sekali dan 3 (tiga)penjualan uangnya diinput sebagai inden;Bahwa dari hasil audit 5 (lima) unit penjualan sepeda motor hanyaditemukan berkas penjualan / Sales Order (SO) tetapi tidak dilaporkanke dialer Mataram Sakti Semarang dan uang

M.NAZMI sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)dilaporkan inden tanggal 03 Desember 2011 ;. MUJIANTO sebesar Rp.1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh riburupiah) dilaporkan inden tanggal 03 desember 2011 ;. FATIMAH ZAHRA sebesar Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah)dilaporkan inden tanggal 03 desember 2011;17e Bahwa saya tidak melaporkan uang penjualan tanggal 16 Nopembertesebut atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Operasional danSaksi M.

berikut:M.NAZMI sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)dilaporkan inden tanggal 03 Desember 2011 ;MUJIANTO sebesar Rp.1.850.000, (satu juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) dilaporkan inden tanggal 03 desember 2011 ;FATIMAH ZAHRA sebesar Rp.1.100.000, (Satu juta seratus riburupiah) dilaporkan inden tanggal 03 desember 2011;Bahwa benar, prosedur penjualan sepeda motor di Dealaer YamahaMataram Saksi Cabang Kula Tungkal yaitu apabila uang pembeliantelah diterima dari pembeli selanjutnya

berikut:e M.NAZMI sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)dilaporkan inden tanggal 03 Desember 2011 ;e MUJIANTO sebesar Rp.1.850.000, (satu juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) dilaporkan inden tanggal 03 desember 2011 ;e FATIMAH ZAHRA sebesar Rp.1.100.000, (Satu juta seratus riburupiah) dilaporkan inden tanggal 03 desember 2011;e Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa PT.

Menginput data inden dari karyawan PT. Hayati Pratama Mandiri CabangPadang dan mengorder seluruh data inden motor Honda ke sistemkomputer untuk dilaporkan ke pusat;Bahwa sebagai Kepala Cabang, terdakwa juga menerima gaji sebesarRp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari PT.

Hayati Pratama Mandiri Cabang Padang,bertanggungjawab atas penjualan tersebut dan seharusnya uang inden cashkonsumen disetorkan kepada Rina Charlina selaku Kepada ADH(Administration Head) PT. Hayati Pratama Mandiri dan mendaftarkan pembeliankonsumen tersebut secara inden ke perusahaan.

Hayati Pratama Mandiri CabangPadang, menginput data inden dari karyawan PT.

HayatiPratama Mandiri Cabang Padang, menginput data inden dari karyawanPT.

selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2009sebesar Rp1.342.063.691,00;bahwa koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2009sebesar Rp1.342.063.691,00 berasal dari impor atas dasar indenyang tidak mencantumkan q.q;: bahwa Keputusan PPh Kurang Bayar tersebut diterbitkan karenaPeneliti Keberatan sependapat dengan Pemeriksa dimana dalampemeriksaannya mendapatkan catatan buku pintar PemohonBanding berupa Biaya Kalkulasi Impor Inden

Pemeriksabahwa terdapat penghasilan yang belum Pemohon Bandingbukukan dalam harga faktur dan dilaporkan dalam SPT MasaPPN yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai atas impor,sebenarnya atas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor tersebuttelah Pemohon Banding perhitungkan dalam pembuatan fakturpajak dan telah Pemohon Banding laporakan dalam SPT Masasetiap bulannya;: bahwa menurut Terbanding, koreksi Penghasilan Netto PPhBadan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp1.342.063.691,00 berasaldari impor atas dasar inden

adalahsuatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeanyang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang imporantara Importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan imporantara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yangberhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentordan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handlingfee") dari Indentor.bahwa uang muka inden yang dimaksud oleh Pemohon Bandingadalah pembayaran

awal dari indentor atas pesanan barang impor,yang terdiri dari 2 (dua) kali pembayaran yaitu saat importir akanmelaksanakan transfer ke luar negeri atas pembayaran barangdiimpor dan pada saat importir akan melaksanakan biayabiayaimpor di dalam negeri (Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22, dan lainlain).bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding padadasarnya melakukan kegiatan impor atas dasar inden tetapi secaraformal dokumen impor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) KMK539/KMK.04/1990 tanggal

14 Mei 1990 karena tidakmencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama, alamat, danNPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor UntukDipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP).bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan bahwaapabila kegiatan impor atas dasar inden tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) makaimpor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Sutisna Senjaya tersebut sejak bulanOktober 2018; Bahwa dari pihak Daya Motor dijelaskan bahwa terdakwa diberhentikankarena tersangkut masalah dengan beberapa konsumen yangmemesan/inden sepeda motor melalui terdakwa; Bahwa ketika saksi menyampaikan keinginan memesan sepeda motorHonda Scoopy kepada terdakwa, terdakwa tidak =pernahmemberitahukan keadaan dirinya yang sebenarnya bahwa terdakwasudah diberhentikan dan tidak lagi bekerja di dealer Daya Motor yangberalamat di Jl.

, dan paling lama 3 (tiga) bulan konsumen mendapatkansepeda motor tersebut;Bahwa menurut aturan perusahaan bahwa untuk inden motor pemesantidak perlu membayar lunas harga motor, namun cukup biayapemesanan /inden sebesar Rp 100.000,(sertaus ribu rupiah) danmarketing dilarang untuk menerima lebih dari kKetentuan tersebut;Bahwa pihak dealer daya motor Jl.

Sutisna Senjaya, Empangsari Kec.Tawang Kota Tasikmalaya pada tanggal 20 Maret 2019 pernah didatangisaksi Rio Assegaf yang menanyakan apakah benar namanya telahterdaftar untuk inden kendaraan R2 Honda Scoopy stylish matte brown2018 karena menurut pengakuannya telah inden melalui terdakwa dansaat itu pihak dealer menjelaskan bahwa pada bulan Nopember 2018atas nama Rio Assegaf tidak terdaftar inden sepeda motor danterdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke kantor dealer karena sejakOktober 2018 sudah

janjikan kepada saksiRio Assegaf, tepatnya ketika Rio Assegaf mendatangi terdakwa 3 (tiga)bulan kemudian pada tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wib,dan saksi Rio Assegaf menanyakan perihal inden sepeda motornya,Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Cmsberikut:terdakwa saat itu berdalih bahwa sepeda motor yang saksi Rio Assegafpesan/ inden telah didaftarkan di dealer Daya Motor namun apabilasepeda motor tidak ada sampai minggu depan maka terdakwa sanggupuntuk mengembalikan kembali

Pada tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wib, dan saksi Rio Assegafmenanyakan perihal inden sepeda motornya, terdakwa saat itu berdalihbahwa sepeda motor yang saksi Rio Assegaf pesan/inden telahdidaftarkan di dealer Daya Motor namun apabila sepeda motor tidak adasampail minggu depan maka terdakwa sanggup untuk mengembalikankembali uang sebesar Rp 18.350.000, ( delapan belas juta tiga ratus limapuluh rupiah) yang telah diserahkan saksi Rio Assegaf paling lama tanggal10 Pebruari 2019;b.

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dan dakwaan kedua;

menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakDesember 2009 sebesar Rp513.568.000,00;bahwa BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2009 sebesarRp513.568.000,00 sesuai pengujian terhadap Kertas KerjaPemeriksaan dan data Pemohon Banding yang terdiri dari PIB,Faktur Penjualan, SPT Masa PPN dan dokumen impor lainnyadiketahui Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatanimpor atas dasar inden

Pemohon Banding dapat dariindentor dan faktur keluaran tersebut telah Pemohon Bandinglaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulannya;: bahwa kepada Pemohon Banding diterbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2009Nomor : 00013/207/09/605/11 tanggal 31 Januari 2011 sebesarRp 79.236.612,00.bahwa menurut Terbanding, koreksi DPP PPN Masa Pajak MasaPajak Desember 2009 sebesar Rp 513.568.000,00 berasal dariimpor atas dasar inden

yang tidak mencantumkan q.q.bahwa Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatanimpor atas dasar inden tetapi secara formal dokumen impor tidakmemenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) KMK539/KMK.04/1990karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama,alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar PemberitahuanImpor Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP).bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan bahwaapabila kegiatan impor atas dasar

inden tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) makaimpor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendirisehingga penyerahan Barang Kena Pajak oleh importir terutangPPN dan PPN Impor serta PPh Pasal 22 Impor yang telahdilunasi dapat dikreditkan dalam SPT Importir.

adalahsuatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeanyang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang imporantara Importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan imporantara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yangberhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentordan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handlingfee") dari Indentor.bahwa uang muka inden yang dimaksud oleh Pemohon Bandingadalah pembayaran

Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakAgustus 2009 sebesar Rp 126.960.672,00;bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakAgustus 2009 sebesar Rp126.960.672,00 sesuai pengujianterhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan data Pemohon Bandingyang terdiri dari PIB, Faktur Penjualan, SPT Masa PPN dandokumen impor lainnya diketahui Pemohon Banding padadasarnya melakukan kegiatan impor atas dasar inden

Pemohon Banding dapat dariindentor dan faktur keluaran tersebut telah Pemohon Bandinglaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulannya;: bahwa kepada Pemohon Banding diterbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2009 Nomor:00014/207/09/605/11 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp26.865.593,00.bahwa menurut Terbanding, koreksi DPP PPN Masa Pajak MasaPajak Agustus 2009 sebesar Rp 126.960.672,00 berasal dariimpor atas dasar inden

yang tidak mencantumkan q.q.bahwa Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatanimpor atas dasar inden tetapi secara formal dokumen impor tidakmemenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) KMK539/KMK.04/1990karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama,alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar PemberitahuanImpor Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP).bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan bahwaapabila kegiatan impor atas dasar

inden tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) makaimpor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendirisehingga penyerahan Barang Kena Pajak oleh importir terutangPPN dan PPN Impor serta PPh Pasal 22 Impor yang telahdilunasi dapat dikreditkan dalam SPT Importir.

adalahsuatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeanyang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang imporantara Importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan imporantara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yangberhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentordan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handlingfee") dari Indentor.bahwa uang muka inden yang dimaksud oleh Pemohon Bandingadalah pembayaran

, mengaturbahwa:Pasal 2 ayat (1)"Importir yang melakukan impor atas dasar inden diwajibkan mencantumkantambahan penjelasan (q.q.) nama, alamat, dan NPWP Indentor pada setiap lembarPemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ";Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 84 B/PK/PJK/2015Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)Dalam hal Importir yang melakukan impor atas dasar inden ternyata tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka importermaksud ditetapkan

sebagai impor atas biaya sendiri.Dalam hal Importir ditetapkan sebagai melakukan impor atas biaya sendirisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka :a. atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Importir terutang Pajak PertambahanNilai;b. penghasilan netto Importir yang berasal dari kegiatan inden dihitung denganmenggunakan Norma Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(6) Undangundang Pajak Penghasilan 1984;c.

PPN Poin 3Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 6 ayat (2) huruf cKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK04/1990, apabila persyaratan imporalas dasar inden tidak dipenuhi maka impor dimaksud ditetapkan sebagai impor atasbiaya sendiri.Dalam hal impor ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri, Pajak PertambahanNilai impor yang terutang menjadi be ban importir yang bersangkutan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 39/PJ.32/1990tanggal 10 Desember 1990 tentang Impor Atas Dasar Inden,mengatur sebagai berikut:Angka II. PPN Poin 3Sesuai dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf cKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990, apabila persyaratanimpor atas dasar inden tidak dipenuhi maka impor dimaksud ditetapkan sebagaiimpor atas biaya sendiri.

tidakdapat dipenuhi;Bahwa telah terbukti secara nyata atas data/dokumen a quo dibuat tidak sesuaidengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, PajakPertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk KegiatanUsaha di Bidang Impor Atas Dasar Inden, sehingga Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Impor tersebut bukan Imporatas Dasar Inden akan tetapi impor tersebut ditetapkan

Inden, Terdakwa VII.Syafriandi, S.SN Bin Afridil, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet,Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin, Terdakwa X. DedeKurnia Utama Bin Utama Pgl.

Inden memukul punggung korban dengan menggunakan tangan, TerdakwaVil. Syafriandi, S.SN Bin Afridil memukul atau menampar pipi kanan korbandengan menggunakan tangan, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jetmemukul bahu korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa IX. Indra WardiPutra Bin Syamsuri Pgl.

Inden, Terdakwa VII.Syafriandi, S.SN Bin Afridil, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet,Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Sun, Terdakwa X. DedeKurnia Utama Bin Utama Pgl.

Inden memukul punggung korban dengan menggunakantangan, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil memukul atau menampar pipikanan korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa VIII. Jettendra Bin YusriPgl. Jet memukul bahu korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa IX.Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl.

Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl Inden, Terdakwa VII.Syafriandi S.SN Bin Afridil dan Terdakwa IX. Indra Wardi Putra BinSyamsuri Pgl. Siin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulanpenjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ; Terhadap Terdakwa . Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu FebrianBin Adrizal Pgl. Bayu dan Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl.

WIDODO Bin DUMANTORO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;

Menyatakan barang Foto Copy (satu) lembar kwitansi pembayaran inden Vision KS Merah sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. Supriadi tetapterlampir dalam berkas perkara ;4.

Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikutBahwa pada tanggal 13 Juli 2013 saksi SARNO datang ke Dealer YamahaMataram Sakti untuk membeli kendaraan Sepeda Motor Vision dan pada saat itu terdakwayang sedang bekerja di Dealer tersebut sebagai Sales menyampaikan kepada saksi SARNObahwa apabila saksi hendak mengambil inden Sepeda Motor Vision tersebut maka saksiharus memberikan DP terlebih dahutu, karena saksi SARNO tidak membawa uang makasaksi SARNO lalu pulang

dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 saksi SARNO datanglagi membawa uang DP Rp.15.000.000, (lima betas juta rupiah), setelah DP tersebutdiserahkan kepada terdakwa lalu saksi SARNO dijanjikan oleh terdakwa bahwa dalamtempo I (satu) minggu kendaraan yang dipesan akan diantar ke tempat, dan oleh terdakwadibuatkan bukti pembayaran berupa (satu) lembar kwitansi dengan no 0010/15/07/2013yang bertuliskan "Sudah terima dari Bapak SARNO jumlah uang Lima Betas Juta Rupiahbuat Pembayaran Inden Vixion KS

Merah" dan kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.Setelah 1 (satu) minggu lebih dari jatuh tempo yang disampaikan oleh terdakwakepada saksi SARNO sepeda motor akan diantarkan tetapi tidak juga datang, maka saksiSARNO dan anaknya saksi GALIH mendatangi Dealer Yamaha Mataram Sakti untukmenanyakan sepeda motor tersebut, sesampainya di Dealer tersebut saksi SARNOdiberitahu oleh pihak Dealer bahwa pihak dari Dealer tidak pernah menerima uangRp.15.000.000, dari terdakwa sebagai DP Inden

VixionKS Merah" dan kwitansi tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa.Bahwa I(satu) minggu lebih dari jatuh tempo yang disampaikan oleh terdakwakepada saksi, sepeda motor akan diantarkan tetapi tidak juga datang, makasaksi dan anaknya saksi GALIH mendatangi Dealer Yamaha Mataram Saktiuntuk menanyakan sepeda motor tersebut, sesampainya di Dealer tersebut saksidiberitahu oleh pihak Dealer bahwa pihak dari Dealer tidak pernah menerimauang Rp.15.000.000, dari terdakwa sebagai DP Inden l(satu

Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp80.459.000,00 yang tidak disetujui oleh PemohonBanding;bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp80.459.000,00 sesuaipengujian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan data Pemohon Banding yang terdiri dariPIB, Faktur Penjualan, SPT Masa PPN dan dokumen impor lainnya diketahui PemohonBanding pada dasarnya melakukan kegiatan impor atas dasar inden

yang tidak mencantumkan94;bahwa Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatan impor atas dasar inden tetapisecara formal dokumen impor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) KMK539/KMK.04/1990 karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama, alamat,dan NPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) danSurat Setoran Pajak (SSP);bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei1990 menyatakan bahwa apabila kegiatan impor atas dasar

inden tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka impor tersebut ditetapkansebagai impor atas biaya sendiri sehingga penyerahan Barang Kena Pajak oleh importirterutang PPN dan PPN Impor serta PPh Pasal 22 Impor yang telah dilunasi dapatdikreditkan dalam SPT Importir.

Dalam hal ini Pemohon Banding selaku importir telahmengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor dalam SPT Masa PPN dan SPTTahunan PPh Badan Tahun 2009;bahwa DPP PPN menurut Terbanding terdiri atas semua biaya yang ditagihkan ke indentorsebagai pembeli sebesar nilai CIF + Bea Masuk + Laba Impor + Denda Administrasi +PNBP+ PPN Impor + PPh Pasal 22 Impor;bahwa dalam persidangan dijumpai fakta, data dan keterangan bahwa Pemohon Bandingmenyatakan pelaksanaan impor adalah impor atas inden sesuai yang

/KMK.04/1990 karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama, alamat,dan NPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) danSurat Setoran Pajak (SSP);bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK539/KMK.04/1990 menyatakan bahwaapabila kegiatan impor atas dasar inden tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) maka impor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) tersebut

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2009 sebesar Rp216.860.000,00;: bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2009 sebesarRp216.860.000,00 sesuai pengujian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan dataPemohon Banding yang terdiri dari PIB, Faktur Penjualan, SPT Masa PPN dandokumen impor lainnya diketahui Pemohon Banding pada dasarnya melakukankegiatan impor atas dasar inden

dari PPNImpor dalam catatan Kalkulasi Biaya Impor yang Pemohon Banding tagihkan kepadaIndentor yang sebenarnya atas tagihan PPN Impor tersebut telah Pemohon Bandinghitung dalam membuat Faktur Keluaran kepada indentor yang terdiri dan HargaBarang ditambah Bea Masuk ditambah PPN Impor dan laba/fee impor yangPemohon Banding dapat dari indentor dan faktur keluaran tersebut telah PemohonBanding laporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulannya;bahwa impor yang Pemohon Banding laksanakan adalah Impor atas Inden

SE52/P13/1985 tanggal 7 Agustus1985 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 539/KMK.04/1990 tanggal 14Mei 1990;: bahwa kepada Pemohon Banding diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak September 2009 Nomor : 00010/207/09/605/11 tanggal 31 Januari 2011sebesar Rp 43.267.739,00;bahwa menurut Terbanding, koreksi DPP PPN Masa Pajak Masa Pajak September2009 sebesar Rp 216.860.000,00 berasal dari impor atas dasar inden

tidakmencantumkan q.q;bahwa Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatan impor atas dasarinden tetapi secara formal dokumen impor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) KMK539/KMK.04/1990 karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q)nama, alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor UntukDipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP);bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK539/KMK.04/1990 tanggal 14Mei 1990 menyatakan bahwa apabila kegiatan impor atas dasar inden

Dalam hal ini PemohonBanding selaku importir telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impordalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009;bahwa DPP PPN menurut Terbanding terdiri atas semua biaya yang ditagihkan keindentor sebagai pembeli sebesar nilai CIF + Bea Masuk + Laba Impor + DendaAdministrasi + PNBP+ PPN Impor + PPh Pasal 22 Impor;bahwa dalam persidangan dijumpai fakta, data dan keterangan bahwa PemohonBanding menyatakan pelaksanaan impor adalah impor atas inden sesuai yang