Ditemukan 54 data
106 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELIESER JOANGKA., 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA VS RAMSES FELLE, S.H;
, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten JayapuraProvinsi Papua;Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021b.Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23Juli 2014, luas 1.200 m?
Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa:a.Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Henekombe,tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/201,tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 m*, atas nama Elieser Joangka,terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, KabupatenJayapura, Provinsi Papua;Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23Juli 2014, luas 1.200 m?
, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021Juli 2014, luas 1.200 m?, atas nama Diva Jena Parera, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;4.
Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli2014, luas 1.350 m2, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli2014, luas 1.200 m?
Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli2014, luas 1.350 m2, atas nama Elieser Joangka, terletak diKelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua;Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021b.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
222 — 199
>
- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak diterima;
- DALAM POKOK PERKARA;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m2 atas nama ELIESER JOANGKA
tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.200 m2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m2 atas nama ELIESER JOANGKA
- Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m2 atas nama ELIESER JOANGKA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERAJenaParera dan Sdr.Elieser Joangka adalah benarbenar miliknya ataubukan milik orang lain.
Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka untuk di daftarkanadalah milik Penggugat, sebab sebagaimana diuraikan diatasbahwa Sdr.
Eliser Joangka dan pihak laindiatas tanah klein kami, sekaligus mohon pencabutan danpembatalan sertipikat atas nama Sdr. Elieser Joangka;Bahwa kemudian Tergugat menjawab dan menanggapi suratPenggugat dengan nomor MR.01.02/403.91.03/v/2020 tanggal 28Mei 2020 perihal Klarifikasi tentang keberatan penerbitan sertipikatatas nama Elieser Joangka dan pihak lain diatas tanah milikRamses Felle dan mohon pencabutan dan pemberian coppysertipikat dan pelepasan atas nama Sdr.
memperoleh tanah tersebutkarena dihibahkan;Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Elieser Joangka sudah bersertipikatdengan luas 1.350 M2;Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mengapa Ondofolo Frans Suebu bisamelepaskan tanah itu kepada Elieser Joangka karena Ondofolo FransSuebu yang menguasai tanah tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah milik Eliser Joangka sudah adarumah yang ditempati oleh anakanak dari Elieser Joangka yang dibangunsekitar tahun 2012 atau 2013;Bahwa sepengetahuan saksi, Pdt.
atas nama ELIESER JOANGKA terletak di KelurahanHinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide BuktiT.1l.In.1.1);2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m2 atas nama ELIESER JOANGKA
Terbanding/Tergugat : Ny. Ratna Yuriawan Ganis
84 — 39
MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor :05 Tahun 1975maka terhadap permobonan sita eksekusi lelang yang diajukanoleh Terlawan di dalam register nomor 87IEKS/2000IPN.Sby Jo.No. 471PdtG/19921PN.sby sudah selayaknya DI TOLAK, TIDAKDAPAT DITERIMA, atau setidaktidaknya DITANGGUHKANBahwa bilamana terhadap obyek sengketa a quo diletakkan sitajaminan, maka Badan Pertanahan Nasional Kota Surabayaseharusnya menerima tembusan dan/atau salinan berita acara sitajaminan a quo sesuai ketentuan pasal 198 jo pasal 199 HIR joangka
528 — 494 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti dalam putusannya halaman 5 angka 2 joangka 3 pada pokoknya menyatakan, bahwa berdasarkan buktiP3, P4 ,P5 dan P6 telah berkesimpulan menyatakan tanahnegara tidak bebas karena sejak tahun 1910 telah diusahai olehMali dengan alas hak Grant Sultan No.5 tahun 1910.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut judex facti telahmemutuskan perkara a quo dengan membatalkan putusanPengadilan Negeri Tebing Tinggi No.01/Pdt.G./2002/PN.
17 — 4
Payakumbuh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadilidan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkanoleh Walikota Payakumbuh Nomor NOMOR tanggal 16 September 2016,dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo.pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 joangka
13 — 2
bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, sedang temohon hanya datang pada persidangan tanggal 20 Mei2010 saat pemeriksaan bukti (saksi Pemohon yang ketiga);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (Pl), pengakuan Pemohon danTermohon, dan keterangan saksisaksi telah ternyata Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor: 10 tahun 1983, jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990, joangka
Pembanding/Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DIVA JENA PARERA Diwakili Oleh : DIVA JENA PARERA
Terbanding/Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Terbanding/Penggugat : RAMSES FELLE, S.H.
92 — 66
Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ELIESER JOANGKA Diwakili Oleh : Magdalena Maturbongs, SH. M.hum
Pembanding/Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DIVA JENA PARERA Diwakili Oleh : DIVA JENA PARERA
Terbanding/Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Terbanding/Penggugat : RAMSES FELLE, S.H.ELIESER JOANGKA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Baru, RT.02/ RW.012,Distrik Sentani, Kelurahan Hinekombe, Kabupaten Jayapura, ProvinsiPapua;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:MAGDALENA MATURBONG S, S.H.,M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia,Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2021/PTTUN MksPekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Magdalena Maturbongs & Rekan, Advokat dan KonsultanHukum beralamat kantor di Gg.
31 — 9
Tentang Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotorMenimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanyapenggunanan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatanmateriil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 joangka 20 UU No. 22 Tahun 2009 mobil terkualifikasi sebagaikendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalandi atas rel.Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaianantara keterangan saksisaksi dan berdasarkan faktapersidangan
379 — 252
Bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Peraturan Ketua BapepamLKNomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi joAngka 1 Peraturan Nomor V.G.3 Tentang Pedoman Dalam RangkaPengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi berbunyi sebagaiDGTIKUL ~= 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nenn nnn nonnnnnnnnnnnanannenanennanacasManajer Investasi dilarang :Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaaninvestasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukarandari Efek tanpa dasar
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketidakjelasan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukanPenggugat a quo juga terlihat nyata dan ketidaksesuaian dan tidaksinkronnya antara posita dengan petitum gugatan;Sesuai dengan jenis perselisihannya, perselisihan antara Penggugatdengan Tergugat dalam perkara a quo adalah perselisihnan pemutusanhubungan kerja, oleh karenanya dalam posita gugatannya angka 10 joangka 16, Penggugat menyatakan keberatannya terhadap pemutusanhubungan kerja oleh Tergugat dan menuntut dipekerjakan kembali
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DASAR GUGATAN :1.Bahwa Undangundang No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 17 joangka 1 telah mengatur mengenai mekanismePenyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melaluiPengadilan Hubungan Industrial ;Pasal 1 angka17:Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilankhusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeriyang berwenang memeriksa, mengadili dan memberiputusan Penyelesaian Hubungan Industrial ;Pasal 1 angka1 :Perselisihan Hubungan Industrial
55 — 32
BahwaTergugat juga menolak dengan tegas positum Pengggugat angka 8 joangka 9 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan lelang yang diajukan Tergugat kepada KPKNL telah mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang Pasal 1 ayat 20 dan Pasal 27 huruf (j), karena Penggugat tidakdiajak membicarakan harga limit lelang.Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekalidan menunjukkan bahwa Penggugat hanya secara sepotongsepotongdalam
26 — 2
Tentang Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotorMenimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanyapenggunanan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatanmateriil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 joangka 20 UU No. 22 Tahun 2009 mobil terkualifikasi sebagai12kendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalandi atas rel.Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaianantara keterangan saksi saksi ANDI YOGA PRATAMA
43 — 7
Tentang Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotorMenimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanyapenggunanan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatanmateriil yang terlarangnya, dimana menurut Pasal 1 angka 8 joangka 20 UU No. 22 Tahun 2009 mobil terkualifikasi sebagaikendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalandi atas rel.Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaianantara keterangan saksi saksi ANDI BUNGA RAMLA
Yusnar Yusuf, S.H.,MH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SALAM Als SALAM BIN SULAIMAN
2.AHMAD YANI Als YANI BIN Alm MAHMUD
55 — 8
Nuh, tersebut sebagaimana dalam tuntutanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 joangka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14PW.07.03 Tahun 1983tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;Mengingat Firman Allah dalam Alquran Surat Albagarah ayat
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat 1UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dapat dilanjutkan penyelesaian perselisinan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung diJalan Soekarno Hatta No. 584 Bandung ;Bahwa UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial mengatur prosedur PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Sebagaimana diatur jelas pada Pasal 1 angka 17 Joangka
77 — 24
Bahwa Penggugat didalam gugatan dalil posita angka 25 jo angka 26 joangka 27 menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum menguasai tanah Penggugat dengan cara tanpa hak melakukanPengalihan Hak Garap melalui Akta Jual Beli Illegal berupa Akta Jual BeliNo. 2730/TerBesar/1995.3.2.
SRI WAHYUNI
Tergugat:
1.PT. SUMATERA TIMBERINDO INDUSTRI
2.PT. SAYPUL AMIN NASUTION
114 — 21
Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusanterhadap perselisihan hubungan industrial.Pasal 1 angka 1:Perselisinan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisinan mengenai hak
HELFANDRA BUSRIAN, S.H
Terdakwa:
1.MUHAMMAD ARIDHO Als RIDHO BIN RAHMAT WIJAYA
2.DEDI IRAWAN Als DEDI BIN RAMLI
29 — 7
buktitersebut juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arman Alkahfi alias Rejobin (alm) Rusman dan Muhammad Darwin alias Ewin bin Basri, maka barang bukti tersebutdipergunakan dalam perkara atas nama Arman Alkahfi alias Rejo bin (alm) Rusman danMuhammad Darwin alias Ewin bin Basri, tersebut sebagaimana dalam tuntutan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 joangka
42 — 7
Pasal 1 angka 17 joangka 1 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan padaPengadilan Hubungan Industrial;Bahwa bunyi Pasal 1 angka 17 Undangundang Nomor 2 Tahun2004 menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial adalahpengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberiputusan terhadap perselisinan hubungan industrial";Bahwa bunyi Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 2 Tahun2004 "Perselisihan Hubungan