Pemohon:
JUDEK SETIYONO

Adapun nama yang Pemohon kehendakidari nama asal Judek Setiyono diganti menjadi Muhammad Zaki Setiyono;Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun namakecil dari nama Judek Setiyono diganti menjadi Muhammad Zaki Setiyonomenurut Pasal 52 Undangundang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administras!

Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor3315021912960005 tanggal 12 07 2016 atas nama JUDEK SETIYONO.Foto copy Kartu Keluarga NIK: 3372053006160014 tanggal 11072016yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurakarta, atas nama Kepala Keluarga JUMANTO.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315LT240620150018 tanggal24 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Grobokan, atas nama JUDEK SETIYONO.Foto copy SURAT KETERANGAN

saya lupa tetapiyang saya ingat umurnya 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum kawin.Anak saksi seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang yaitu : Judek Setiyono ;Riadi Bagus Setiyawan ; Rudi Waluyo ; dan Aprilia Rahmawati.Ibu pemohon (istri Saksi) bernama Suwarsi dan hingga kini masih sehat.Setahu saksi nama lengkap pemohon adalah JUDEK SETIYONO.Saksi tidak tahu mengapa nama JUDEK SETIYONO disebut sebagai namaPemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon.Nama JUDEK SETIYONO adalah nama yang diberikan oleh kakekPemohon

sendiri (ayah dari pada ibu Pemohon).Arti JUDEK adalah melamun.Yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon adalah saksi sendiri.Saat ini umur Pemohon sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.Saksi tidak tahu mengapa tidak dari dulu saja mengganti nama Judektersebut.Pemohon dulu pernah sekolah kejar paket tahun 2017 di daerahBanyuanyar Solo setingkat SD dan lulus.Nama Pemohon saat sekolah dasar adalah Judek Setiyono.Setelah lulus SD Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi.Pemohon tidak mempunyai pekerjaan

Apalagi menurutketerangan saksi JUMANTO (ayah kandung Pemohon) nama Judek Setiyonoadalah nama yang diberikan oleh kakek Pemohon (bapak dari ibunya Pemohon)sendiri.

1. Menyatakan terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut dengan sengaja dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta

Penuntut Umum:
KRISTRIAWAN S, SH
Terdakwa:
ROHMAN WAHYUDI als JUDEK.

PUTUSANNo. 689/Pid.Sus/2020/PN KpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK;Tempat lahir : 1 Malang;Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/15 Juli 1998;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Ds.Donowarih Kec.Karangploso Kab.Malang;Agama : Islam;Pekerjaan

: Swasta.Terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:1.

Menyatakan terdakwa ROHMAN WAHYUDI alias JUDEK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secaraberlanjut dengan sengaja dan serangkaian kebohongan, atau membujukanak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU No 35 tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungananak Jo pasal 64 (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telahkami dakwakan.2.

Menyatakan terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana secara berlanjutdengan sengaja dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untukmelakukan persetubuhan dengannya "sebagaimana dalam dakwaan alternatifkesatu;2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHMAN WAHYUDI Alias JUDEK olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan dendaRp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Bahwa putusan Judek Factie Mahkamah Syariyah Bireuen dalamperkara harta bersama No.0206/Pdt.G/2015/MsBir, tanggal 15 Juni2016, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapanhukumnya tidak sebagaimana mestinya, kekeliruan mana sangat terangdan nyata di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 (tiga puluhenam) bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUH Perdata ...dst,dimana Judek Factie telah berpedoman kepada bukti P1 (foto copyNomor 0963/WS/WJU/XI/11, tanggal 21 Nopember 2011),

dimanaterhadap bukti tersebut oleh Tergugat/Pembanding telah membantahnya,dimana bukti a quo oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkanaslinya, sehingga secara formil tidak dapat dipertimbangkan sebagai alatbukti, namun Judek Factie telah terpengaruh dengan surat foto copydengan mempergunakan inti pasal 1874, pada hal maksud inti pasaltersebut bukanlah seperti analisa Judek Factie melainkan harus menilaiatas sebuah alat bukti dengan dapat menunjukkan aslinya jangandipedomani kepada foto copy

No 83/Pdt.G/2016/MSAcehfoto copynya saja, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan hukumpembuktian yang telah diambil Judek Factie sebagai pertimbanganhukumnya, untuk mana secara hukum pertimbangan tersebut patut untukdibatalkan ditingkat banding ;Bahwa putusan Judek Factie Mahkamah Syariyah BireuenNo.0206/Pdt.G/2015/MsBir, tanggal 15 Juni 2016 telah sangat tupangtindih dengan fakta hukum, sehingga isi putusan telah keluar dari bingkailhukum yang sebenarnya, sebab jika dilihat dari isi jawaban

Ali sebagaimana tercantum pada halaman 26 s/dhalaman 27 putusan Judek Factie, dimana ke 2 (dua) orang saksi telahmenerangkan dibawah sumpah bahwa objek terperkara No.3 gugatanPenggugat/Terbanding adalah bukan milik dari Tergugat/Pembanding,akan tetapi objek a quo adalah milik sah abangnya yang bernamaIskandar bin Usman, sedangkan Tergugat/Pembanding hanya sebagaipengelola dan juga sebagai pekerja sebagaimana yang telah diterangkanoleh saksi Armia bin A.Gani dan Razali bin M.Ali yang diajukan olehTergugat

, dan dari keterangan kedua orang saksi saksi tersebut sangatbertolak belakang dengan penilaian Judek Factie sebagaimanatercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 ( tiga puluhsembilan) dimana Judek Factie masih berpedoman kepada bukti P1yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan dalam pembelianobjek No. 3 (tiga) gugatan memang atas nama Tergugat/Pembandingkarena sewaktu terjadi transaksi di Medan dipergunakan KTPPembanding/Tergugat, namun pemilik yang sebenarnya adalah Iskandarbin

PEMOHON BANDING menyatakan dalam dalil memori bandingbahwa isi putusan majelis hakim judek facti tingkat pertama PengadilanNegeri Magelang tidak memuat dasar alasan dengan rinci atas hal inimenurut TERMOHON BANDING dalam hal ini PEMOHON BANDINGsebenarnya adalah orang yang tidak cermat memahami isi putusan bahwadalam fakta isi putusan majelis hakim judek facti tingkat pertamapengadilan negeri magelang majelis hakim sudah memberikanpertimbangan yang cukup terhadap dasar putusan dari halaman 30sampai

PEMOHONBANDING dalam dalil tersebut sangatlah tidak berdasar dengan faktapada isi putusan majelis hakim judek facti tingkat pertama PengadilanNegeri Magelang;Hal. 27 Putusan.Nomor 122/PDT/2020/PT SMGb.

hakim judek facti tingkat pertama PengadilanNegeri Magelang telah jelas jelas memberikan pertimbangandalam halaman 40 yang menerangkan berdasarkan seluruh faktapersidangan dan pertimbangan yuridis majelis hakim judek factitingkat pertama pengadilan negeri magelang hanyamengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT dalam petitumyang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum majelis hakim judek facti tingkat pertama PengadilanNegeri Magelang telah mempertibangkan

gugatan telah di pertimbangkan secarakomperhensif oleh majelis hakim judek facti tingkat pertamaPengadilan Negeri Magelang maka dalil PEMOHON BANDINGyang menyatakan bahwa majelis hakim judek facti tingkatpertama Pengadilan Negeri Magelang tidak mempertimbangkansemua pokok tuntutan/petitum adalah merupakan dalil yang tidakberdasar pada fakta isi putusan dan sudah sepantasnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap dalil PEMOHON BANDING yangmenyatakan Putusan Perkara

dasar pertimbangan dasar hukum yangdigunakan majelis hakim judek facti tingkat pertama PengadilanNegeri Magelang hal ini membuktikan bahwa sebenarnya tidakterdapat sama sekali cacat hukum dalam putusan majelis hakimjudek facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Magelang justrudalam hal PEMOHON BANDING yang tidak memahami isiputusan majelis hakim judek facti tingkat pertama PengadilanNegeri Magelang;12.

Bahwa Putusan Judek Factie Pengadilan Negeri Batulicin dalamPerkara No. 7/PDT.G./2019/PN.Bin. yang diputuskan pada hari Kamis,tanggal 10 Oktober 2019 dan oleh Terggugat/Pembanding karenadianggap putusan judek faktie tersebut sangat merugikan, kemudianTergugat/Pembanding mengajukan hak permohonan Banding kePengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, Tanggal 24Oktober 2019.1.2.

Adanya pertimbangan dalam putusan Judek Faktie TingkatPertama yang menyimpang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan;c. Adanya kesalahan arah dalam menafsirkan isi gugatanPenggugat oleh putusan Judek Factie Tingkat Pertamayang berakibat sangat merugikan kepentingan hukum pihakTergugat/Pembanding;11.2. Hal Tersebut Dapat Pembanding Uraikan sebagai berikut :1.2.1.

JUDEK FAKTIE TELAH MELANGGAR PENERAPAN AZAS HUKUMACARA PERDATAPutusan Judek Faktie seharusnya mengacu pada ketentuan asasKonsensualisme dan asas Kepastian Hukum (Pacta sunt servan da)dimana yang di maksud asas Konsensualisme adalah asas yangberhubungan dengan lahirnya perjanjian yang mana menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata pada umumnya Kontrak Lisandianggap Sah selayaknya Kontrak tertulis, di dalam pasal 1320KUHPerdata sama sekali tidak ada yang mengatur dan mewajibkanbahwa suatu kontrak atau

Putusan Judek Factie hanya beracuan kepada kepentingan segelintiroknum yang hanya memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bidangtanah saja, tanpa mengedepankan asas manfaat dan kepentinganumum yang ada di didalamnya.

Putusan Judek Factie tingkat pertama juga mengesampingkanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 ayatHalaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT.

Bahwa Judek Facti Majelis Hakim Tinggi Mataram dengan PutusannyaNomor: 34/Pdt/2015/PT.MTR, tanggal 26 Mei 2015, yang membatalkanPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 1 Desember2014, Nomor: 111/ Pdt.G/2014/PN.MTR, salah dalam penerapan hukumnyakarena telah menjadikan putusan perkara lain sebagai rujukan dan kutipandalam memberi pertimbangan hukumnya untuk mengambil keputusan,Halaman 5 dari 10 hal. Put.

Tanggal 01 Desember 2014, Adapun putusan yangdikutip dan dijadikan rujukan tersebut adalah turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 34/Pdt.G/2014/PN.MTR, tanggal 01Desember 2014, (vide putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:34/PPdt/2015/PT.MTR tanggal 26 Mei 2015, halaman 7) sehingga putusantersebut mengandung cacat prosudural dan telah melanggar tata tertibdalam hukum acara perdata (procesorde), sebagaimana JunsprudensiMahkamah Agung Nomor 361K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958;Bahwa Judek

Facti Majelis Hakim Tinggi Mataram dengan PutusannyaNomor: 34/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 26 Mei 2015, yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Desember 2014, Nomor :111/Pdt.G/2014/PN.MTR, salah dalam menerapkan hukum karena lalai dankelalaian itu menyebabkan batalnya putusan Judek Facti, kesalahanpenerapan hukum dalam bentuk kelalaian itu jelas terlihat dari putusanJudek Facti halaman 7, alinia 2 dari atas yang menyatakan: "Membacarisalah pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera

Nomor 432 K/Pdt/2016permohonan banding Pemohon di ajukan sebelum Putusan yangdimohonkan banding di jatunkan yaitu permohonan banding Pemohonbanding diajukan pada tanggal 11 November 2014, sedangkan Perkara yangdimohonkan banding yaitu Perkara Nomor: 111/PDT.G/2014/PN.MTRTanggal 01 Desember 2014, sehingga putusan Judek Facti PengadilanTinggi Mataram Nomor: 34/PDT/2015/PT.MTR tanggal 26 Mei 2015, bataldemi hukum:Bahwa Judek Facti Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:34/PDT/2015/PN.MTR, tanggal 26 Mei 2015

KabupatenLombok Barat, sebagai pihak dalam perkara a quo dan atas dasarpertimbangan hukum inilah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor111/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 01 Desember 2014 di batalkan oleh JudekFacti dengan putusannya tanggal 26 Mei 2015 Nomor: 34/PDT/2015/PT.MTR, padahal Menurut Hukum, Majelis Hakim CQ MajelisHakim Tinggi, mempunyai tupoksi yaitu memeriksa, mengadili dan memutusperkara, bukan mencari kejelasan penyelesaian perkara seperti perkara aquo, sebagaimana pertimbangan hukum Judek

secara formal harusdinyatakan dapat diterima ;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap MajelisHakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsiPembanding, sebagaimana dalam halaman 20 Putusan Nomor0311/Pd.G/2013/MSBir, tanggal, 16 Juli 2013, tentang nama lbuTergugat Tihawa sesuai bukti outentik ( T2) bukannya Zalikha bintiIshak.Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut MajelisHakim tingkat Banding, tidak dapat mempertimbangkannya danmenerimanya karena Pertimbangan Hukum Judek

factie tingkatpertama telah menerapkan Hukum Acara sesuai dengan aturan yangberlaku sesuai dengan fakta Hukum dan buktibukti outentik dan telahtepat benar, oleh karena itu semua pertimbangan Hukum Judek factietingkat pertama tentang Eksepsi Pembanding tersebut MahkamahSyariyah Aceh menjadikan dan mengambil alih menjadipertimbangannya sendin;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmempertimbangkan Kontra memori para Terbanding tentang eksepsiPembandig, karena Para Terbanding menerima

atas Putusan aquo;Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2013/MS.AcehDALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas judek factietingkat pertama karena telah mengabulkan yang tidak pernah dimintaoleh para Penggugat yang diluar kKewenangannya ( ultra Petita )dengan membatalkan akta outhentik Akta Hibah.Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut majelisHakim tingkat banding, tidak dapat mempertimbangkannya danmenerimanya karena pertimbangan judek factie tingkat pertamasudah tepat

dan benar sebab suatu putusan harus memenuhi rasakeadailan, azas manfaat sera kepastian Hukum, dan kaedah dasardari suatu Hibah dalam Hukum Islam adalah sebagaimana yang diaturdalam pasal 210 pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan KaedahHukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 076K/KA/1992 tanggal 23 Oktober 1993. oleh karena itu semuapertimbangan Hukum Judek factie tingkat pertama tentang Ultra PetitaPembanding sudah tepat benar, dan Mahkamah Syariyah Acehmenjadikan dan mengambil alin menjadi

pertimbangannya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmempertimbangkan Kontra memori para Terbanding, karena ParaTerbanding menerima atas Putusan aquo,Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas Judek factietingkat pertama tentang Pembagian tirkah ( Harta peninggalan)membagi harta peninggalan yang telah di Hibahkan oleh Pewariskepada Pembanding dengan Akta Outhentik sebagaimana 11.Tentang obyek perkara nomor. 1 dalam gugatan Penggugat danobyek Perkara nomor 1 tersebut bukanlah

ISMETH) pada dasarnya tetap pada alasan dandalil Gugatan terdahulu, dan dengan ini menyatakan Judek Faksi (MajelisHakim tingkat pertama) telah mengabaikan semua peristiwa dan Faktafakta Hukum yang ada dan ditemukan didalam persidangan.Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluriun LitisKonsorsium) sebagaimana dinyatakan oleh Judek Faksi (Majelis Hakimtingkat pertama), sebab tujuan yang disasar (dicapai) oleh Gugatan ituadalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechrmatige daad) yanghanya

Karena itu Patut diduga Tindakan penyimpangan dalam bentuk Ultra Petitayang dilakukan oleh Judek Faksi itu adalah merupakan bagian dariBayangan atau Khayalan Halusinasi Judek Faksi saja yang juga boleh jadisebenarnya hal itu tidak pernah ada dan pernah terbayangkan dalampikiran pihak Terbanding Dk/ Tergugat Dk, atau juga mungkin kegiatan yangAktif dan Kreatif Judek Faksi yang memasukkan Eksepsi Kurang Pihak(Pluriun litis konsorsium) secara tiba tiba dan aneh serta tidak wajar danjuga memasukkan Upaya

Dimana ternyata Judek faksi itu sendiri juga telah ikut sertabertindak merusak System dan cara berlaku atau pelaksanaan(aplikasi) dari Pasal 132 HIR dan Pasal 156 Rbg tersebut, yaitu:disebabkan tidak menjalankan pelaksanaannya (aplikasinya)sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undangundang.Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 207/Pdt/2020/PT MDN19.2.

dari Taktis atauStrategi didalam sebuah perjuangan, yang wajib dilakukan oleh ParaPihak.Bahwa demikian juga kaitannya dengan persoalan sudah berapa banyakGugatan yang telah diajukan oleh Pembanding Dk/ Penggugat Dk sebelumGugatan ini dilakukan, tentu saja hal itu tidak diketahui oleh Judek faksiHalaman 30 dari 47 Putusan Nomor 207/Pdt/2020/PT MDN23.24.25.yang memeriksa perkara ini, karena itu Judek Faksi didalam membahasINTI POKOK Persoalan yang ada didalam Gugatan ini jangan sampai lepasdan lari

Pasal. 149 ayat 2 Rbgyang mengatur tentang Upaya Hukum (Recht Middle) dan Eksepsi tersebut,sehingga didalam kasus ini wajar dan patut terhadap Judek Faksimenjadi dapat disebut telah melakukan 2 (dua bentuk) kesalahan yangfatal, yaitu:25.1. Kesalahan ke 1 (Pertama), yaitu: telah melanggar Hukum dalambentuk Pelaksanaan (aplikasi) dari Pasal 132 HIR, jo. 156 Rbg, jisPasal 125 ayat 2 HIR, jo.

Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijkmenguasai barangbarang sengketa (vide Yurisprudensi MARI No.1072 K/Sip/1980 ;e Bahwa Pembanding, selaku pembeli obyek sengketa, telah membeli dari seseorangyang bernama Ny.Herawati Arifin (ibu kandung para Terbanding) dan penyerahanuangnya diserahkan oleh Pembanding kepada seseorang yang bernama (alm.)Sutijan Arifin (kakak kandung para Pembanding) sejumlah Rp.300.000.000, (tigaratus juta rupiah) ;e Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat, Judek

Factie tidak pernah menanyakankepada para pekerja tentang siapa yang menguasai obyek sengketa akan tetapihanya menanyakan kepada orangorang para Terbanding, sehingga jelas hasilnyasubyektif oleh karenanya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan judekfactie tersebut diatas ;Dalam pokok perkara :e Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan judek factie yangmengadili perkara a quo pada halaman 9 alenia 2 yang menyatakan : MenimbangHal 7 dari 1 hal.

yang melawan hukum dan oleh karenanya petitumkedua gugatan para Penggugat sangat patut dikabulkan Bahwa pada kenyataannya, yang mendirikan tempat pembakaran serta menguasaitempat pembakaran yang sekarang adalah menjadi obyek sengketa adalah SaudaraSupriatna, Tergugat/Pembanding sama sekali tidak pernah melakukan aktifitasapapun pada obyek sengketa tersebut ;Bahwa kenyataannya orang di sekitar obyek sengketa hanya mengenal Pembanding/Tergugat bukan Saudara Supriatna, oleh karenanya pertimbangan judek

factieharuslah ditolak dan sangat tidak berdasar ;Bahwa judek factie sama sekali tidak mempertimbangkan, baik dari keterangansaksi dalam persidangan maupun bukti kwitansi yang telah diakui juga oleh paraPenggugat/Terbanding, oleh karenanya perbuatan Tergugat/Pembanding tidak bisadimasukan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi selaku pembeli yangharus dilindungi oleh undangundang terlepas pembelian tersebut belum dibuatkanakte jual beli ;Bahwa pembanding sangat berkeberatan atas putusan judek

Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdataharus memenuhi unsurunsur sebagai berikut : (1) adanya perbuatan kelalaian; (2)adanya kesalahan; (3) adanya unsur melawan hukum;; (4) adanya kerugian ; (5)adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) dan (6) Schutznorm theory ;Dalam perkara a quo judek factie tingkat pertama telah keliru menerapkan hukumdengan memutuskan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, karena sesungguhnya, para terbanding/penggugatlah

Judek RT.09/RW.03,Desa Tlogorejo, Kec. Pagak, Kab.Malang ;Agama I sl am ;Setelah mendengar pernyataan Terdakwa bahwa iamenolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;Terdakwa tidakditahan ; PENGADILAN TINGGItersebut ; Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut UmumKejaksaan NegeriKepanjen tanggal 23 Pebruari 2011 No. Reg.

Perk: PDM 140/ KPJEN/02 /2011, yang berbunyi sebagaiberikut : Bahwa ia terdakwa KUSWARI bin JASIR, pada hariRabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira jam 05.00 WIB atausekitar waktu itu setidak tidaknya suatuwaktu) dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di atasgunung milik Perhutani Dusun Judek, Desa Tlogorejo,Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sengajamerusak kehormatan atau nama baik seseorang denganjalan

Judek Ds. Tlogorejo Kec.Pagak Kab.

Judek Faksi (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun) Kurang dantidak memperhatikan Peristiwa yang dikemukakan Para Pihak didalamPersidangan.Il. Judek Faksi (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun) Kurang dantidak memperhatikan Syaratsyarat yang diharuskan oleh Undangundangyang berlaku.Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 139/Pdt/2020/PT MDNAd). . Judek Faksi (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun) Kurang dantidak memperhatikan Peristiwa yang dikemukakan Para Pihak didalamPersidangan.1.

Kenapa kok bisa bisa dan berani beraninya Judek Faksi(Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun) mengatakandimana tanah dan rumah tersebut telah terbukti dijual SsecaraSah.18.2. Dan selanjutnya timbul pertanyaan lanjutan, yaitu: HUKUMMATERIL APA YANG DIPAKAI OLEH JUDEK FAKSI (MajelisHakim Pengadilan Negeri Simalungun) YANG MENYEBABKANJUAL BELI BISA DILAKUKAN TANPA ADANYA ALAS HAK atauSURAT TANAH, sebab tentang OBJEK TANAH YANGDIPERJUAL BELIKAN tersebult.................. 222,18.3.

Judek Faksi (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun) Kurangdan tidak memperhatikan Syaratsyarat yang diharuskan oleh Undangundang yang berlaku.1.

, yaitu:Kenapa bisa bisa dan Pinter pinternya Judek Faksi (Majelis HakimPengadilan Negeri Simalungun) mengatakan Jual beli atas tanahObjek Perkara dinyatakan Sah dan telah dilakukan secara Terang danTUNAI.......eeeeeeee ???.

Bahwa akibat dari dengan jelas dan terang benderangnya Judek Faksitelah mengabaikan serta bertentangan dengan semua Peristiwa dan Faktafakta Hukum yang ada didalam persidangan itu, maka dengan demikiansecara otomatis pula hal itu menyebabkan Judek Faksi secara nyata danterang benderang telah melakukan Pelanggaran terhadap semua ketentuanHukum Formal dan Hukum Materil yang berlaku.14.Bahwa adapun contoh dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan HukumFormal yang berlaku itu) adalah: dengan mengabaikan

Bahwa Judek Faktie salah dalam menerapkan hukum ;Bahwa Judek Faktie salah menerapkan hukum dimana judek faktie tidakmenegakan aturan prinsipprinsip penyelesaian perkara secara cepat dan biayaringan hal ini dapat terlihat dalam halaman delapan Alinea keempat tegas judekfatie mengatakan karena bukti surat P1 dari penggugat tidak disertai oleh alatbukti yang lainya dan bila dihubungkan dengan bukti surat T8, T9 dan T10 makaPenggugat Pintang Gani telah terbukti bukanlah pemilik tanah yang diperjualbelikan

dengan Tergugat Tjandra(ayen), maka Judek Faktie berpendapat bahwapemohon banding tidak dapat membuktikan dalil dali gugatannya.Seharusnya apabila judek faktie berpoendapat demikian maka Penggugatsekarang pemohon banding seharusnya dihukum mengembalikan uang panjar danTergugat termohon Banding seharusnya dihukum mengembalikan sertifikat hakmilik penggugat sekarang Pemohon BandingSHM no. 779/1975,GS.n0.29/1975tertanggal 4 Januari 1977.

Sukarami Palembang, seluas 3.425 M2 bukan dengan menolakperkara seluruhnya,Dari fakta fakta yang kita dapat kan dimuka persidangan yang tertulis dalamputusan perkara ini dan dalam bukti bukti lainnya jelas terlinat Judek Faktie salahmenerapkan hukum, karena itu) sudah seharusnya putusan nomor 184/Pdt.G/2015/PN.Plg harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilanyang sebenarnya.Halaman 8 dari 12 halaman Pts.No.74/PDT/2016/PT.PLGUntuk itu Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan

Jadiadalah tidak benar kalau Kwitansi Pembelian tanah antara BADRIN dengan JAHIN.Lditandatangani oleh Kepala Desa Pagar Dewa, sebagaimana Keputusan Judek factitersebut;32.

Judek Facti tidak sama sekali mempertimbangkan Penguasaan Fisik dariTanah yang menjadi objek dalam Perkara ini, bahwa Para Pembanding dahuluTergugat dan Tergugat Il, sudah menguasai tanah yang menjadi objek dalamperkara ini selama 33 tahun, sejak tahun 1986 s/d sekarang ini tahun 2020, beartiKeputusan Judek Facti tersebut bertentangan dengan Undangundang Nomor 5Tahun 1960 ayat (1);A.

Bahwa Judek Facti tidak sama sekali mempertimbangkan, PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September1958 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:295.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember1975 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:783 K/Sip/1973tanggal 29 Januari 1976, didapat kaidahkaidah hukum sebagai berikut:hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 9/PDT/2020/PT BGL1) Bahwa pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahuntahun,dianggap telah meninggalkan

Bahwa Judek Facti tidak mempertimbangkan Luas Tanah berdasarkanSertifikat dengan Pengakuan saksi di persidangan dan hasil Pemeriksaan setempat.Terbanding dahulu Penggugat dalam gugatannya menggugat Tanahnya berdasarkanSertifikat Nomor:02893 dengan Surat Ukur 238/1999 dengan Luas 2.599 M2 (Duaribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sedangkan Tanah milik ParaPembanding dahulu Tergugat dan Tergugat II berdasarkan bukti yang Autentik luaslebih kurang 3.096 M2 (Tiga ribu Sembilan puluh

ulang,untuk melihat kKebenaran luas yang termuat di dalam Sertifikat tersebut dengan luasFisik yang sebenarnya dan Judek Facti hanya sematamata berpatokan padasertifikat dan Berita Acara Pengembalian batas dari Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Bengkulu, tanpa Cross cek sama sekali.Oleh karenanya SertifikatNomor: 02893 tersebut, harus ditolak dan harus dikesampingkan;Berdasarkan uraian di atas, Para Pembanding dahulu Tergugat dan Tergugat Il,mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Putusan sebagai

Bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh judek faktie PengadilanNegeri Bireuen melalui putusannya No.3/Pdt.G/2018/PNBir, tertanggal 23Oktober 2018 telah tepat dan benar, dimana Majelis judek faktie secarahukum telah mempertimbangkan dengan matang terutama dasar dalilgugatan Penggugat/ Pembanding hanya sematamata mendalilkan tentangpersoalan hukum menyangkut dengan lorong/jalan menuju = yangdipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju kerumah masing danjuga Jalan/lorong a quo dipergunakan

oleh desa tetangga sebagai sara jalanutama sepanjang sebagaimana tercantum dalam gugatanPenggugat/Pembanding yang menyatakan objek sengketa tersebut milikPenggugat/Pembanding, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak dapatmembuktikan di depan persidangan setentang hal tersebut, maka sudahsangat tepat alasan dan pertimbangan hukum judek faktie untuk menolakHalaman 21 dari 25Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNAgugatan Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama dan inipun menjadiacuan hukum bagi Pengadilan

Bahwa putusan Judek faksi Pengadilan Negeri Bireuen yang di MohonBanding No.3/Pdt.G/2018/PNBir, tertanggal 23 Oktober 2018, telah tepat danbenar dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya telah sesuaidengan hukum dan Undangundang, ketepatan mana telah nampak dari isiHalaman 22 dari 25Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNAputusannya, sebab dalam pertimbangan hukum telah sangat jelas dan terangdengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadappokok perkara Judek Factie tidak mempertimbangkan

terperkara milik Penggugat, sehingga dalammempertimbangkan perkara tersebut Majelis Judek Factie telah memberikanpertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridisnormatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatuputusan yang benar dalam dalam perkara a quo, sehingga didalamputusannya majelis judek factie yang memeriksa dan mengadili perkaraNo.3/Pdt.G/2018/PNBir, tertanggal 23 Oktober 2018 telah memberikanpertimbangan hukum yang cukup matang dan sangat jelas

, maka dengandemikian pertimbangan hukum judek faktie tidaklah dalam posisi tidakmenerapkan hukum, akan tetapi sebaliknya telah menerapkan hukumdengan tepat dan benar, karenanya putusan a quo patut dipertahankan padatingkat banding ;.

program pemerintah bersama masyarakat serta TNIyang sedang berupaya keras dalam memberantas narkotika jenisganja, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwatersebutmerupakan kejahatan berat, yang dapat merusak pelakunya dandapat menimbulkan ketergantungan.Menanggapi pertimbanagan judex factie tersebut di atas,Terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judexfacti tinggkat pertama Pengadilan Militer +02 Medan adapaunkeberatan kami selaku penasehat hukum Terdakwa terhadappertimbangan unsur Judek

Bahwa kami selaku Terdakwa tidak sependapat dengan apayang telah diungkapkan dan diuraikan judek fackti dalam unsurpertama, karena judek fackti sama sekali tidak bisa menunjukanbarang bukti yang di gunakan oleh Terdakwa dalam unsur pertama,yang mana kesemua barang bukti yang di gunakan Terdakwa yangdisebutkan Oditur Militer dalam dakwaannya tidak dapat diajukan kepersidangan sebagai barang bukti.2.

Deni Prasetya, yang merupakan saksi mata yangdapat membuktikan bahwa benar Terdakwa telah menggunakannarkotika jenis ganja.8Dengan demikian Terdakwa tidak sependapat dengan Judexfactie pengadilan Militer O02 Medan karena semua unsur telahterbantahkan.Bahwa judek fackti tidak mempertimbangkan isi dari pasal 54,55 dan 103 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangpenyalah guna Narkotika, namun judek fackti malah memasukanpertimbanganpertimbangan diluar dari pada konteks hukum yangberlaku di Indonesia

Bahwa apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek facktidalam unsur pertama judek fackti sama sekali tidak bisa menunjukanbarang bukti yang di gunakan oleh Terdakwa dalam unsur pertama,yang disebutkan Oditur Militer dalam dakwaannya tidak dapatdiajukan ke persidangan sebagai barang bukti.2. Bahwa oditur tidak pernah membuktikan adanya barang buktinarkotika berupa ganja dan saksi yang melihat/ memakai narkotikajensi ganja dalam persidangan.3.

Bahwa Judek faktie Mahkamah Syariyah Bireuen salah dalam menerapkanhukum karena telah mempertimbangkan keterangan saksiistifadhah,sedangkan saksi tersebut tidak dikenal sama sekali dalam hukumpembuktian KUHPerdata;2. Bahwa judek faktie Mahkamah Syariyah Bireuen, salah dalam memahamiPasal 14 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 1ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1985 yang diubah dengan UU Nomor 09 tahun2004 dan UU 51 tahun 2009, tentang PTUN;3.

Bahwa judek faktie Mahkamah Syariyah Bireuen, salah dalammempertimbangkan bukti T.1 (Akta pengganti Akta Ikrar wakaf) yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jeumpa;4. Bahwa dalam memori tambahan dijelaskan bahwa gugatan paraPenggugat/Terbanding tidak terbukti;Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 36/Pdt.G/2016/MSAceh5.

banding kuasa Tergugat/Pembanding dengan menyatakan bahwa judek faktieMahkamah Syariyah Bireuen dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat danbenar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mohon kiranyadikuatkan putusan Mahkamah Syariyah Bireuen;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding MahkamahSyariyah Aceh akan mempertimbangkan memori banding kuasaTergugat/Pembanding sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai saksi istifadhah sesuai denganRumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan

MADRIS,terletak di Dukuh Judek Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegorodengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah utara : Tanah milik SOMO SENTOT Sebelah timur : Tanah yang dikuasai oleh GAMIRAH (TERGUGAT 1) Sebelah selatan : Tanah yang dikuasai oleh PANIRAN (TERGUGAT 4)Sebelah barat : Tanah yang dikuasai oleh SURAMI (TURUT TERGUGAT1), Tanah yang masih dalam penguasaan ZAINUDIN(PENGGUGAT ) 722222 2 22 nnn nena neUntuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA 1, keadaan sekarang dikuasaioleh

MADRIS,terletak di Dukuh Judek Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegorodengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah utara : Tanah yang dikuasai SUKEM (Turut Tergugat 2) Sebela timur : Tanah yang dikuasai oleh SURAMI (Turut Tergugat 1) Sebelah selatan : Tanah yang masih dalam penguasaan SURATMO(PENGGUGAT) n2nn nnn neces5 Sebelah barat : Tanah milik H.SUKARMAN (alm) /SULASTRIUntuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA 2, keadaan sekarang dikuasaio0;eh GEMI (TERGUGAT 2) dan SUJTYEM

(TERGUGAT 5)c Sebagian dari tanah darat atau yang seluas + 470 da / 4.700 m2 yang tercatat dalambuku C Desa Temayang No. 682 Persil 42 A kelas III tercatat atas nama OERIP P.MADRIS, terletak di Dukuh Judek Desa Temayang Kecamatan Temayang KabupatenBojonegoro dengan batasbatas sebagi berikut : Sebelah utara : Tanah milik TRIMO Sebelah timur : Tanah milik TARIMAN Sebelah selatan : Tanah yang masih dalam penguasaan DIMAN (PENGGUGAT),tanah milik SAPAR.

Selanjutnya disebut barang13sengketa 1 Rekonpensi, Sekarang dikuasai DIMAN (T.2Rekonpensi)b Sebidang tanah terletak di Dukuh Judek Desa Temayang Kecamatan TemayangKabupaten Bojonegoro, persil nomor 43 luas 3000 meter persegi, batas :sebelahutara :Tanah GEMI (P 2 Rekonpensi) dan SURAMI (TT 1 Rekonpensi), sebelah barat :tanah SUKARMAN, sebelah timur :tanah NGASIRAN dan SUGIANTO; sebelahselatan :tanah NGASIRAN, tanah SUGIANTO; disebut tanah sengketa 2 Rekonpensi,sekarang dikuasai SURATMO (T.2Rekonpensi

PUTUSANNomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Ngj7 y DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nganjuk setelah memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutantara :PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Nganjuk/14 Agustus 1970, umur 47 tahun,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal diDusun Salam Judek RT.001 RW. 006 Desa Blongko KecamatanNgetos Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat/tanggal lahir

Nganjuk/O4 Agustus 1970, umur 47 tahun,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal diDusun Salam Judek Desa Blongko Kecamatan NgetosKabupaten Nganjuk, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 Januari2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk padatanggal

SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal diDusun Salam Judek RT.002 RW. 006 Desa Blongko Kecamatan NgetosKabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahPaman Penggugat ; bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isterisah yang menikah pada bulan 29 Januari 2016; bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugatberstatus

SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal diDusun Salam Judek RT.001 RW. 006 Desa Blongko Kecamatan NgetosKabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat; bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang menikah pada tahun 29 Januari 2016; bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda

menurut tata cara syariat Islam sampai saat ini;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dantelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkanPasal 165 HIR dan UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea MeteralPasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formilpembuktian, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempattinggal dan menjadi penduduk Dusun Salam Judek

banding.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa mencermati Akta Pernyataan PermohonanBanding Para Pembanding tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratanundangundang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima.Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding dan Ilmengemukakan keberatan yang intinya sebagai berikut :1Bahwa, Pembanding dan Il sangat keberatan dengan pertimbanganMajelis Hakim judek

saksi sendiri untuk membicarakan pembuatan sertifikatdan kami sepakat diurus saja atas nama Jamaludin Hiola, denganpertimbangan Jamludin Hiola sebagai kakak tertua dan mempunyaipendidikan serta seorang Pegawai Negeri Sipil.Bahwa keterangan saksi Sudirman Hiola yang telah mengalamipenambahan dan modifikasi tersebut tidak hanya dipertimbangkan dihalaman 27 putusan, namun juga dipertimbangkan secara berturutturut dihalaman 28, 29, 37, serta menjadi pertimbangan yang sakral yangdijadikan sebagai dasar judek

faktie Pengadilan Negeri Gorontalo dalammengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat.Bahwa oleh karena Berita Acara sidang yang memuat keterangan saksiyang direkayasa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalammenyusun putusan, yang ternyata tidak benar dan tidak valid, maka mohonkepada Majelis Hakim Tinggi untuk membuka kembali persidangan denganagenda pemeriksan saksi Sudirman Hiola.Bahwa, oleh karena pertimbangan Judek faktie Pengadilan NegeriGorontalo tersebut telah keliru dan sesat,

yang seharusnya gugatan ParaPenggugatditolak atau setidaknya Tidak dapat Diterima (NO), serta denganlampaunya waktu (kedaluwarsa) pengajuan gugatan oleh Para Penggu gat,seharusnya eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dan Il (Tergugat dan Il) dikabulkan oleh judek faktie Pengadilan Negeri Gorontalo.Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT GTOBahwa, berdasarkan alasanalasan keberatan tersebut, Pembanding dan Pembanding II memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenanmenjatuhkan putusan yang

seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijk verklaard).Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bone).Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding IV(Tergugat IV) mengajukan keberatan yang intinya sebagai berikut:1.Bahwa, Pembanding IV sangat keberatan dengan putusan judek

bagiPenggugat untuk membuktikan bantahannya perihal Akta Hibah atas objekGugatan Rekonpensi angka 2;Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam kontra memoribandingnya menyatakan sebagai berikut :Bahwa Putusan judex facti Mahkamah Syariyanh Meuruedu tertanggal20 Maret 2018, No.0041/Pdt.G/2017/MsMrd, yang dimohon banding telahtepat dan benar baik dilihat dari sudut penilaian atas dan terhadap faktafakta hukum yang terungkap di depan persidangan maupun ataspertimbangan hukum yang telah diambil oleh judek

facti dalammemutuskan Perkara ini, kebenaran mana telah tercermin dalamPutusannya yang mengandung konsekwensi hukum sesuai dengan buktisehingga tidak nampak dalam putusan judek facti adanya kesalahanmaupun kekeliruaan dalam penerapan hukum sebgaimana tercantumdalam putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/Ms.Mrd, tanggal 20 Maret 2018,Hal. 8 dari 25 hal.

menyatakan judex facti telah melakukankekeliruan dalam memahami konsep pewaris/ahli waris/ahli warispengganti dalam memutuskan perkara a quo tidak berdasarkan hukumadalah pernyataan yang sangat tidak rasional alasan hukumnya, pada halpertimbangan hukum yang dilangsir oleh judex facti dalam Perkara Nomor0041/Pdt.G/2017/MsMrd, tanggal 20 Maret 2018 , adalah telahterlandasi kepada faktafakta dan kepada buktibukti yang diajukan olehPenggugat/ Termohon Banding, maupun Tergugat/Pemohon Banding,dimana Judek

No.53/Pdt.G/2018/MS.Acehdifaraidhkan sesama ahli waris yang berhak atas peninggalannya, makapenolakan Gugatan Rekonpensi oleh Majelis judek factie telah tepat danbenar, sehingga putusan Nomor; 0041/Pdt.G/2017/MsMrd, tanggal 20 Maret2018 patut untuk dipertahankan di tingkat Banding dengan menolakPermohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat seluruhnya ;Bahwa putusan judek facti Mahkamah Syariyanh MeureuduNo.0041/Pdt.G/2017/MsMrd, tertanggal 20 Maret 2018 telah tepat dalammenerapkan hukum

atau penerapan hukumnya telah sesuai dengan hukumdan Undangundang, persesuain mana telah sangat terang dalampertimbangan hukumnya, dimana Judek factie memberikan dengan apa yangterungkap, baik ungkapan tersebut melalui jawaban Duplik dan pembuktian,maka berdasarkan hal tersebut hakim memberikan putusan, sehingga tidakmenimbulkan kontroversi dengan fakta di Persidangan dimanaTergugat/Pembanding telah mengakuinya bahwa objekobjek terperkara yangtersebut dalam gugatan adalah benar harta/tirkah peninggalan