Ditemukan 204 data
68 — 22
NAJAM MAKAKITA MelawanPT. GRAHA MITRA
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
DERIK S MAKAKITA
61 — 23
1.Menyatakan Terdakwa Derik Makakita, Serda NRP 31020271861080 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukan Surat Ijin Mengemudi yang sah.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
DERIK S MAKAKITAMenyatakan Terdakwa Derik Makakita, Serda NRP 31020271861080terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukanpelanggaran mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidakdapat menunjukan Surat Ijin Mengemudi yang sah.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlahRp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurunganpengganti selama 7 (tujuh) hari.2.
20 — 14
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ahmad Kamaruddin bin Tahang) terhadap Penggugat (Wa Ode Harnianti binti Rusli Makakita);
3.
PUTUSANNomor O660/Pdt.G/2016/PA KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara :Waode Harnianti binti Rusli Makakita, umur 23 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal diJalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi, KecamatanWuaWua, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasaFatwa Al Yusak, S.H., Advokat
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Kaharuddin binTahang) terhadap Penggugat (Waode Harnianti binti Rusli Makakita);ooMenetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah 1 orang anakyang bernama Ardiansyah lahir tanggal 18 Maret 2013;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugatbiaya nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) untuksetiap bulannya;5.
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( Ahmad Kamaruddin binTahang) terhadap Penggugat (Waode Harnianti binti Rusli Makakita) ;3.
16 — 10
Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon Il adalahBapak Din Ambon selaku penghulu dan saksi nikah adalahMuhamadon Makakita dan A B dengan mahar berupa uangsejumlah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
Kabupaten Buru, yangmemberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :Bahwa saksi kenal betul dengan pemohon dan Termohon,karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Pemohon Il.Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri yangmenikah di Namsina pada tanggal 16 Agustus 1999.Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebutadalah ayah kandung Pemohon Il bernama K S bin S S.Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah menikahkan adalahDin Ambon selaku penghulu Mesjid dan saksi nikah adalahMuhamadon Makakita
95 — 8
antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dalammembuat kesepakatan dan dalam pasal 1338 KUHPerdata yangberbunyi : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundangberlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuainya.Page 7 of 36 Bahwa masa konitraknya 3 (tiga ) kali berturutturut memangsudah berakhir artinya sudah dibayar / diberi semua sampaiakhir masa kontrak ; Bahwa Penggugat masih mau bekerja dan kita mendapat laporanlaporan tentang Penggugat dari orangorang belakangan makakita
41 — 13
2002 tentangPerlindungan Anak dinyatakan Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Artinya, apabila anakanak yang sudah hidup mapan, sehat, ceria dan sekolah secara wajarkemudian hanya karena alasan umur mereka masih kurang 12 tahun lalu dipindahkan ke suatutempat yang belum tentu mereka dapat hidup secara lebih baik lagi dari tempat sekarang, makakita
37 — 8
mengenai identitasPemohon yaitu tentang nama Pemohon sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Republik Indonesia, Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasianmenyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebutpaspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesiakepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yangberlaku selama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, makakita
Harni
19 — 20
Hal 4 dari 6 halaman,Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipilmembuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan aktapencatatan sipil;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita mengacu pada ketentuan dari Pasal 49 UndangUndang Nomor: 6 tahun2011 Tentang Keimigrasian;Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili
Yunus
24 — 8
September 1984menjadi YUNUS, yang lahir di Musi Banyuasin Pada tanggal 8 Mei 1980;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwaPaspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumenyang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selamajangka waktu tertentu.Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita
49 — 14
lbrahiem Assegaf;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangkawaktu tertentu; Perkara Perdata Permohonan Nomor 25 /Pdt.P/2019 /PN Pli Halaman 5 Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, makakita
23 — 6
dan P6 dan harus diperbaikidengan penetapan pengadilan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasianmenyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebutpaspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesiakepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yangberlaku selama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, makakita
36 — 12
Bahwa, puncak perselisihan lagi pada tanggal 25 September 2015sehingga Tergugat mengeluarkan katakata kau ingin kita bubaran, makakita bubaran sekarang juga melalui telepon yang didengar oleh keluargaHalaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 170/Pat.G/2017/PA.CrpPenggugat.
SAYYID IBRAHIM ASSEGAF
73 — 20
Assegaf dan bukan sebagaimana yangtertera dalam paspor yaitu Sayid lbrahiem Assegaf;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangkawaktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, makakita
Nurlan Hasibuan
74 — 17
A 3211719 yaitu Nurlan Hasibuanyang dilahirkan pada tanggal 02 Desember 1973;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwaPaspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumenyang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selamajangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita
Nur Dewan HSB
58 — 34
benar nama pemohonadalah NURDEWAN HASIBUAN dan NUR DEWAN HSB adalah orangyang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwaPaspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumenyang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selamajangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam putusan perkara a quo keterangan saksiSilfa Malak dan saksi Haniance Saprisa) tersebut ditulis sama persis seperti dicopy paste dan hanya satu kalimat yang berbeda);Mencermati pertimbangan tersebut, menurut Penuntut Umum malahmenunjukkan bahwa Majelis Hakim perkara a quo sebenarnya telah sengajamembangun kerangka berfikir dan awal persidangan bahwa Terdakwa tidakbersalah dengan mengabaikan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga apabila kita tidak mencermatinya dengan seksama makakita
MASDHUQI
50 — 24
Surabaya pada tanggal 17 Maret1989 ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara IndonsiaHalaman 5 dari 11 Penetapan No. 326/Pdt.P/2019/PN.Sda.untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktutertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengajukan Paspor Biasa makakita
DERLIANA HASIBUAN
20 — 8
halaman,untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwaPaspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumenyang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selamajangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makakita, S.H., Kepala Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawankawan,berkantor di Jalan Pomorow Nomor 109, Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019;KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHANNASIONAL RI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA,Halaman 1 dari 11 hal.Put.
SUKIRAN
31 — 22
tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipilpaling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkanperubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan aktakelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita