Ditemukan 40667 data
117 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALI MUCHTAR TK SUTAN VS WALI NAGARI NAGARI SUNGAI ASAM;
93 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO VS I. PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO., II. BUPATI TANAH DATAR., III. MOHD. HATTA;
161 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN vs PATRIOTMAN
PUTUSANNomor 03 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:WALI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN,tempat kedudukan di Jalan Syekh Burhanuddin, BalaiRabaa, Nagari Manggopoh, Palak Gadang Ulakan,Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,Provinsi Sumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Zulkifli, S.H., M.H,kewarganegaraan' Indonesia, Advokat/Pengacara
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali NagariManggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WNMPGU/2018tanggal 17 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/WaliKorong Manggopoh Ujung Selatan, Nagari Manggopoh Palak GadangUlakan, atas nama Patriotman:3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali NagariManggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WNMPGU/2018tanggal 17 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/WaliKorong Manggopoh Ujung Selatan, Nagari Manggopoh Palak GadangUlakan,atas nama Patriotman;4.
Oleh karena itu, permohonankasasi dari Pemohon Kasasi: WALI NAGARI MANGGOPOH PALAKGADANG ULAKAN tersebut harus dinyatakan tidak diterima, sehinggasebagai pihak yang kalan Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
189 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) GUNUANG diwakili oleh YURNALISMAN SYAM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG., II. PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
74 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bella Nagari
10 — 2
Pemohon:
Bella Nagari
179 — 39
Lubuk Tarokdiserahkan Lahan/Tanah ulayat seluas +7.500 Ha kepada PemerintahKabupaten Sijunjung disepakati Lahan/Tanah Ulayat Nagari Lubuk Tarokakan dijadikan perkebunan kelapa sawit dan untuk itu ditunjuk PT.
antara Koperasi Nagari Lubuk Tarok dengan PT.
Lubuk Tarok) untukselanjutnya Koperasi Nagari Lubuk Tarok membagikan/membayarkan kepadamasingmasing pemilik lahan.PT.
Bandaro Sati kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjungmerupakan tanah ulayat nagari.
Dalam Perda tersebut tanah ulayat nagari adalah berbeda dengan tanahulayat kaum. Dalam Pasal 7 Perda tersebut, tanah ulayat nagari berkedudukan sebagaitanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaanya serta pengaturannya dilakukanoleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dandapat dituangkan dalam peraturan nagari.
KINAWANG NAGARI
16 — 4
Pemohon:
KINAWANG NAGARI
193 — 70
-BANK NAGARILAWAN-SYAFRI.Y.
Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitaskredit pada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari Cabang UjungGading yaitu Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran (KMKKRK) untukjangka waktu 12 (dua belas) bulansejak tanggal 29 November 2013dengan plafond kredit sebesar Rp.450.000.000.
Tanggungan.c. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 791 M2 berikut bangunanrumah yang ada diatasnya yang terletak di Rimbo Jandung NagariLingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman BaratHalaman 2 dari 39 halamanPutusan Perkara Perdata No.58/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Psbsesuai dengan SHM No.3904 (Ex.22) tanggal 26 Maret 1992 DN GSNo.3110/2010 (ex.2365/1991) tanggal 17 Maret 2010, tercatat atasnama NURYANIS (mertua debtur), diikat dengan Hak Tanggungan.d. 1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Nagari
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari.10) Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3904 Desa / Kel Lingkuang Aua,sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 791 M2(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi), terletak di :PROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN/ KOTAMADYA : PASAMAN BARATKECAMATAN : PASAMANDESA/ KELURAHAN : LINGKUANG AUALebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari.11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakanserta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatanpembayaran angsuran setiap perbulannya seperti, bunga berjalanmaupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usahalalai atau tidak mematuhi keputusan butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh)dan 11 (sebelas
Bank Mandiri (Persero) Tok selakuPelaku Usaha (Pemohon Keberatan), berarti menurut Majelis Hakim perkara a quosudah jelas adanya hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkanTentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadapperkara 1411/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 15 Desember 2016yang diajukanoleh Syafri Ydalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT Bank PembangunanDaerah Sumatera Barat Bank Nagari
KINAWANG NAGARI
16 — 0
Pemohon:
KINAWANG NAGARI
KINAWANG NAGARI
33 — 0
Pemohon:
KINAWANG NAGARI
KINAWANG NAGARI
9 — 0
Pemohon:
KINAWANG NAGARI
234 — 189
BANK NAGARI-LAWAN-SAHRIMAN
Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATANdengan TERMOHONKEBERATAN pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :1)2)Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salah satuusahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitas kreditpada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari Cabang Ujung GadingyaituKredit Pemilikan Rumah Multi Guna (KPRMG) untuk jangka waktu 120(seratus
Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan KabupatenPasaman Barat, diikat dengan Hak Tanggungan.b. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 495 M2 berikut bangunan rumahpermanen serta segala yang ada dan bakal ada diatasnya sesuai SHMNo.80 tanggal 24 November 1992, Gambar Situasi No.74/2012 tanggal29022012, tercatat atas nama : BUNGARAN HASIBUAN (mertua lakilaki debitur) terletak di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru KecamatanRanah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, diikat dengan HakTanggungan.Halaman 2 dari
BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGading.B.
BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGading.C.
: RANAH BATAHANDESA/ KELURAHAN : NAGARI DESA BARULebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 90/Desa Baru/2013tertanggal 04 Maret 2013, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan /terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Keta PasamanBarat tertanggal 1332013, Nama pemegang hak tertulis / terdaftaratas nama Sahriman.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen /SAHRIMAN kepada pelaku usaha / PT.
207 — 95
-BANK NAGARI-LAWAN-HENDRI LUBIS
TerhadapTermohon Keberatan dengan mengemukakan dalildaliidan tuntutan (petitum)sebagai berikut :Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATANdengan TERMOHONKEBERATAN pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salahsatu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitaskredit pada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari
BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGadingAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan1) Bertentangan dengan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi haktanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan ReupublikIndonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).2) Bertentangan dengan Angka
BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGading.B. Lelang yang akan dan / atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usahaterhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelakuusaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan / jaminankonsumen / Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT.
Bank Pembangunan DaerahSumatera Barat Bank Nagari, Ujung Gading.Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya.Halaman 6 dari 44 halamanPutusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus BPSK/2016/PN.Psbe Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen /Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT.
Bank Pembangunan DaerahSumatera Barat Bank Nagari, Ujung Gading.(11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan sertasuku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaranangsuran setiap perbulannya seperti, bunga berjalan maupun lainnyayang bertentangan dengan peraturan.(12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usaha lalaiatau tidak mematuhi keputusan butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh
258 — 98
-BANK NAGARI-LAWAN-MUHAPRIL SANI
TerhadapTermohon Keberatan dengan mengemukakan dalildaliidan tuntutan (petitum)sebagai berikut :Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATANdengan TERMOHONKEBERATANpada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salahsatu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitas kreditpada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari
dagangan berupa bahan bangunan berikutinventaris dan peralatan kerja lainnya baik yang ada dan bakal ada sertatidak terperinci satu persatu diikat dengan Surat Penyerahan Agunandan Kuasa Menjual.b. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 2.000 M2 berikut bangunanruko permanen yang ada diatasnya dan segala yang ada dan bakal adadiatasnya sesuai SHM No. 75 Tanggal 12 Maret 1991 Gambar SituasiNo. 69/2011 Tanggal 08 November 2011 tercatat atas nama Yuslan(ayah kandung Debitur) terletak di Jorong Mulyorejo Nagari
Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau suratsurat lainnya yang menjadiagunan/jaminan konsumen/Muhapril Sani kepada pelaku usaha/PTBank Pembangunan Daerah Sumatera BaratBank Nagari.10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa : Sertifikat Hak Milik (GHM) yaitu berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya.
Beserta Sertifikat Hak Milik (GHM) atau suratsurat lainnya yang menjadiagunan/jaminan konsumen/Muhapril Sani kepada pelaku usaha/PTBank Pembangunan Daerah Sumatera BaratBank Nagari.11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yangmenjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty,bunga berjalan maupun lainnua yang bertentangan dengan peraturan.12.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yangdisebut Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT.