Ditemukan 1576 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-11-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 14 Nopember 2018 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS Hj. SITI QOMARIAH, S.E
77 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
795 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Tanggal 28 Juli 2021 — RISMAWATI SIMARMATA X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDI Perjuangan ),cq. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,Dkk
203 — 47
203 — 47
159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst.
Putus : 28-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — 1. K.H.ABDUL ADZIM SUHAIMI,M.A, DKK VS 1. TAUFIK, DKK
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Mahkamah Parpol;Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 dengan suratnya tertanggal 28 April 2013, 14(empat belas) DPAC seKabupaten Bondowoso menyatakan sikap menolak adanyaSK DPP Nomor SK795/DPP01/IV/2013 dan bersama sama mendatangi DPWPKNU di Surabaya, tetapi karena tidak ada tanggapan dari DPW PKNU Jawa Timurdan tidak ada tanggapan pula dari DPP PKNU tentang permohonan Para Penggugatuntuk menyelesaikan sengketa Parpol secara internal, sehingga pada tanggal 15 Juni2013 diadakan Muscabsus dan telah terpilih
,selaku Sekretaris Dewan Tanfidz;Bahwa karena waktu yang ditentukan menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik telah terlampaui (lebih 2 bulan), sementara DPP PKNU masih belum maumenanggapi dan menyelesaikan sengketa Parpol secara internal, sehingga denganKetua dan Sekretaris DPC PKNU hasil Muscabsus langsung diajukan gugatan kePengadilan Negeri Bondowoso dan terdaftar dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Bdw. dan pada tanggal
Adapunyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuadalah:a Tergugat II yang mengaku sebagai Parpol/Pengurus DPCPKNU Kabupaten Bondowoso, keberadaan dankedudukannya tidak dipilih secara demokratis melaluimusyawarah sesuai dengan AD/ART.
Putusan Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/201412kepada DPP PKNU (Tergugat I) tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan danpenyelesaian sesuai dengan perintah Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Bahwa karena waktu untuk menyelesaikan secara internal Parpol c.g.
Putus : 14-08-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — 1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC-PDI PERJUANGAN) KABUPATEN KETAPANG , DKK VS BUDI MATEUS, S.Pd, DKK
75 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
932 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Putus : 14-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 K/Pdt.Sus-Parpol/2020 Tanggal 14 Juli 2020 — IRWANDI YUSUF, VS SAMSUL BAHRI BIN AMIREN alias TIYONG, DKK
312 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
753 K/Pdt.Sus-Parpol/2020
Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti sudahtepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 33ayat (1) UndangUndang Parpol perselisihan partai politik hanya dapatdiajukan ke Pengadilan Negeri setelah penyelesaian perselisinan diajukanmelalui Mahkamah Partai, penyelesaian mana belum ditempuh olehPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 53/Pdt.SusParpol/2019/PN Bna., tanggal
Putus : 25-05-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 25 Mei 2015 — Hi. RIDWAN MAKALALAG, BBA VS 1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR) KOTA KOTAMOBAGU, DKK
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Putus : 31-10-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 804 K/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 — MULYONO, S.H VS MAHKAMAH PARTAI DARI PARTAI DEMOKRAT
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
804 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Nomor 804 K/Padt.SusParPol/20162.3.2.4.2.5.2.6.Penggugat tidak mengambil upaya hukum kasasi sesuai denganketentuan Pasal 3233 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (selanjutnya disebut sebagai "UU Parpol"); sehingga PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 572/Pdt.G/2015/PN. Jkt.
Pst halaman 34); Putusan Mahkamah Partai bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga Partai Demokrat dan UU Parpol terkaitpemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD KabupatenEmpat Lawang karena hanya mempunyai kewenanganmerekomendasi sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum(Perbuatan mana sama persis dengan isi Perkara Nomor 572/Pdt.G/2015/PN. Jkt.
Pstyang telah berkekuatan hukum tetap sehingga jelas gugatanPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini(kompetensi absolut)3.1.Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini karena menjadi kKewenangan Mahkamah Partai;sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndng Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik (UU Parpol
Putus : 19-02-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 19 Februari 2018 — 1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT, DK VS NIKOLAUS TANGAYO,, DK
78 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
pembantu utama pimpinan partai yang berwenangmemanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksiterhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yangdilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART danperaturan organisasi partal;Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13Desember 1958;Bahwa Pengadilan Negeri harus menerapkan hukum acara khusustentang penyelesaian perselisihan parpol
Putus : 26-03-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 26 Maret 2018 — SYAMSUL TANRO, S.H. VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) Kubu Romahurmudziy dkk
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Putus : 08-08-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 — AKA CHOLIK DARLIN, S.Pd.I., VS 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, DK
85 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
707 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Putus : 19-02-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 19 Februari 2018 — IRSAN YULIADI AUDI VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM,, DKK
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Juli 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);3.
6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016 JULIUS SILALAHI, ST. Msi VS 1. SULAIMAN SINAGA, DKK
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Putus : 09-05-2023 — Upload : 25-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 Tanggal 9 Mei 2023 — T. IRWANSYAH VS 1. DEWAN PIMPINAN ACEH (DPA) PARTAI ACEH, DKK
90 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
541 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Putus : 27-12-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 27 Desember 2012 — MISRIYANI ILYAS vs DPP PARTAI DEMOKRAT, dk.
85 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-06-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — Drs. AHMAD HUZNUL HARIS, DK VS MUHAMMAD MUNAWIR, S.Ag
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
496 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
partai politik sebagai lembaga yang melaksanakan fungsimengadili semua sengketa internal partai politik dalam kerangkapelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan ADdan ART.Disamping itu bahwa dalam AD/ART Partai Golkar Pasal 19 ayat 2 huruf dmenyebutkan bahwa: Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyelesaikanperselisihan kepengurusan DPD Provinsi, dan langkah ini belum ditempuholeh Para Penggugat.Berdasarkan uraian di atas dengan menunjuk ketentuan Pasal 32 ayat (5)Undang Undang Parpol
Misbah Mulyadi, M.M.Gugatan salah subjek hukum (error in subjecto)Dalam perkara ini yang menjadi pokok sengketa adalah sengketakepengurusan tingkat Provinsi NTB.Sesuai AD/ART Partai Golkar Pasal 19 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwaDPP berwenang menyelesaikan perselisinan kepengurusan DPD Provinsi,sehingga untuk menentukan kepengurusan mana yang sah adalahkewenangan DPP Partai Golkar.Konsep partai politik dalam sistem Undang Undang Parpol bahwa partaipolitik sebagai Badan Hukum itu adalah ada di
Putus : 16-01-1917 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 16 Januari 1917 — 1. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM), DK VS MUHAMMAD RUSLI
134 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Putus : 05-06-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), DK VS H. MAHYADDIN MAHDY
125 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
596 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Putus : 31-10-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — MUADDIN alias MUAD bin almarhum H.ABDUL AZIZ VS I. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN BANJAR, DKK
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Putus : 13-03-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/Pdt.Sus-Parpol/2024 Tanggal 13 Maret 2024 — MUHAMAD NAJIB lawan 1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN BINTAN, 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
335 K/Pdt.Sus-Parpol/2024
Register : 04-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN CBN Tanggal 11 Juli 2018 — Perdata
Penggugat:
- Moch Ichwan
Tergugat :
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem
- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem
- Yohanes Mulyo Pranoto anggota partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Cirebon
235 — 57
235 — 57
19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN CBN