Ditemukan 30 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN STABAT Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Stb
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.RUMONDANG SIREGAR, SH., MH
2.RENDY FREDDY SITOHANG
Terdakwa:
PANYUSUNAN NASUTION
2410
  • Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabushabu seberat 0,10 gr yangdisita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisiss Laboratorium BarangBukti Narkotika Nomor : 6329/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat danditanda tangani oleh Komisaris Polisi Debora Hutagaol, S.Si,Apt. dan PenataA Supiyani S.Si.
    Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi shabushabu seberat 0,10 gr yangdisita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BarangBukti Narkotika Nomor : 6329/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat danditanda tangani oleh Komisaris Polisi Debora Hutagaol, S.Si,Apt. dan PenataA Supiyani S.Si.
Putus : 05-10-2011 — Upload : 13-06-2012
Putusan PT PADANG Nomor 82/PDT/2011/PT.PDG
Tanggal 5 Oktober 2011 —
5219
  • Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak merealisasikankesepatakan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Januari1992 berupa Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Dakdalam Rangka Pelaksanaan Penataa/Konsolidasi Tanah Perkotaanadalah perbuatan Wanprestasi ;. Menghukum Tergugat untuk merealisasikan kesepakatan tanggal 23Januari 1992 dengan memberikan tanah baru/ pengganti kepadaPenggugat atas tanahnya yang telah terpakai untuk proyekpembangunan jalan Padang By Pass.
Putus : 14-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 65-K/PM II-11/AD/IX/2016
Tanggal 14 Maret 2017 — SUTAMTO PELDA NRP. 519384
3213
  • Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang situasiKesatuan dalam keadaan aman, baik Terdakwa maupun KesatuanTerdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer danNegara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dandamai.Saksi2 :Nama lengkap :Nuriniyati, SE.Pangkat/NRP :Penataa lll.c/196902051 998032001.Jabatan : Kataud Departemen Aeronautika.Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.Tempat tanggal lahir :Sleman, 05 Pebruari
Putus : 31-10-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN TEBO Nomor 74/Pid.B/2013/PN.Tebo
Tanggal 31 Oktober 2013 — DEDI Bin UJANG
33021
  • TeboNomor : 090/453/SPT/2012 tanggal 27 Juni 2012.e Bahwa saksi sebagai AHLI di bidang Penataa Usahaan Hasil Hutan.e Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sebagai ahli dilengkapidengan Surat Perintah Tugas no 094/409/SPT/2013.e Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Tersangka ketika sedangmengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan adalahmelanggar ketentuan hukum karena tidak disertai dengan FakturAngkutan Kayu Olahan (
Putus : 13-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2322 K/Pdt/2012
Tanggal 13 Maret 2014 — PRESIDEN RI Cq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. WALIKOTA PADANG VS H. NURDIN MUNIR GELAR RAJO MUDO
7322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak merealisasikankesepatakan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Januari 1992berupa Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Dak dalamRangka Pelaksanaan Penataa/Konsolidasi Tanah Perkotaan adalahperbuatan wanprestasi;6. Menghukum Tergugat untuk merealisasikan kesepakatan tanggal 23Januari 1992 dengan memberikan tanah baru/ pengganti kepadaPenggugat atas tanahnya yang telah terpakai untuk proyekpembangunan jalan Padang By Pass;7.
Register : 08-05-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 62/Pid.B/LH/2018/PN Kbr
Tanggal 9 Juli 2018 — Penuntut Umum:
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
Andi Parman
38110
  • HASAN, S.HUT;Bahwa ahli saat ini bekerja Pada UPTD(Unit Pelaksana Teknis Dinas)KPHL(kesatuan pengelolaan Hutan Lindung) Hulu Batanghari Dinas kehutananProvinsi Sumbar.Dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah sesuai dengan suratKapolres Solok Selatan Nomor B / 66 / Il / 2018 / Polres, tanggal 27 Februari2018 perihal permintaan saksi ahli pengukuran dan PUHH (Penataa UsahaanHasil Hutan), kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera BaratMemerintahkan ahli, BUSRIZAL S.Sos dan M.
Putus : 05-05-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Mei 2015 — - SAIFUL NURAIN
8218
  • selaku Bendahara Desa atau Bendahara ADD dari Tahun2009 sampai dengan Tahun 2012 ;Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bendahara ADD berasarkan SK dari Kepala DesaPangeya ;Bahwa jabatan Bendahara Desa atau Bendahara ADD pengangkatannya berlaku 3Tahun dan apabila tidak ada masalah bisa diangkat lagi ;Bahwa tugas Bendahara Desa / ADD, berdasarkan Juknis Peraturan Bupati No.39Tahun 2012 adalah :e Membuka rekening Desa ;e Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai buktibuktipendukung ;e Melakukan penataa
    masyarakat yaitu Lembaga Kemasyarakatan desa, danuntuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;e Dana ADD tidak boleh digunakan untuk ;a Membangun balai desa atau prasarana fisik lain dalam skala besar ;b Membiayai program / kegiatan yang sudah dibiayai oleh dinas / instansipemerintah / PNPM atau pihak lain ;Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara Desa berdasarkan Juklak ADD adalahmembuka rekening desa, membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertaibuktibukti pendukung, melaksanakan penataa
Register : 07-12-2015 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 255/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juni 2016 — PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI SUMATERA SELATAN, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
17259
  • Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKT10.JabatanNIPPangkat/Golongan :AlamatNamaJabatanNIPPangkat/Golongan :AlamatNamaJabatanNIPPangkat/Golongan :: Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;: 19710717 200112 1 001;Penataa (lIll/c);: Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia, Jalan H.R.
    Rasuna SaidKav.67, Jakarta 12940;: Faraitody Rinto Hakim;: Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;: 19840811 200912 1 005;Penataa (lIll/c);11.12.13.AlamatNamaJabatanNIPPangkat/Golongan :AlamatNamaJabatanNIPPangkat/Golongan :AlamatNamaJabatan: Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia, Jalan H.R.
Register : 19-05-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL HUDA diwakili oleh H. LEGINO JAURI, S.H.
2.BKM AL HUDA/H.LEGINO JAURI, S.H.
3.Burhanuddin Lubis
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
BURHANUDDIN LUBIS
13675
  • .: Penataa (IlI/c)Jabatan :; Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor PertanahanKab.Deli Serdang.Nama : Irwan Muslim, S.T.Nip 19660822 199403 1 004Pangkat/Gol.: Penata TK.I (III/d)Jabatan :; Kepala Seksi Infrastruktur PertanahanPada Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.Nama ; Marangkup Simanullang, S.H.Nip 19621210 198303 1 002Pangkat/Gol.: Penata TK.I (III/d)Jabatan : Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan pada Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.Nama : Andi Anata Lubis
Register : 30-11-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 17/G/2012/PTUN-KPG
Tanggal 5 Juni 2013 — Yance Thobias Mesah (Penggugat) Walikota Kupang (Tergugat I) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang (Tergugat II) PT. Sinar Bangun Mandiri (Tergugat III Intervensi)
14665
  • Tahun Lyang 2010 Permohonandikeluarkan Tentangoleh Dinas Rencan 2.Perumahan a DetailRakyat dan Tata Foto copy KTPTata Ruang Ruang 3Kota Kupang Wilaya ,h Foto copy PBB(RTDRW) 4.KotaKupang Foto copy Sertifikat5.kGambar situasi Lok:PerubahanPeruntukandarikawasanPEMUKIMANmenjadikawa san CAM PURANIMB IMB Nomor: PERDAAdvis648 / 198 / Kota Plan(IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) IMB.S/VIt/ Kupangdari2008 14 April Nomor Dinas2009 yang 9 Perumadikeluarkan Tahun hanoleh Dinas 2003 RakyatPerumahan TentangdanRakyat dan Penataa
Register : 23-02-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 4 Agustus 2016 — SUWARNA SAPUTRA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk.
10253
  • UNDANGUNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAANRUANG.Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) mengatakan Wewenang PemerintahDaerah Provinsi dalam penyelenggaraan Penataa Ruang meliputi :Huruf (a): pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadappelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi danHalaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor : 33/G/2016/PTUNJKT.kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataanruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota.Huruf (bo) : Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi.Selanjutnya
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :28 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — Hj.WAHIDAH MASLIANOOR,S.Sos Binti MASKUR.
5013
  • Tapin dalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 14-16 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;45. 27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi III ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.
    Tapin dalam rangkaKonsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa GunaanKawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DKK ;45.27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. TainBagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalamrangka kunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa BaratMempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor padatanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.
    Tapin dalam rangka Konsultasidengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan DirjenPlanologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas NamaH.RASYID ALILSE,MM ,DKK ;Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 96 dari 16145.46.47.48.49.50.51.52.27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain BagiPimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungankerja Komisi lll ke Kota Bogor Prov.
    Tapin dalam rangkaKonsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan KawasanHutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain BagiPimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangkakunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajaritentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31Oktober 2012 Atas Nama H.M.
Register : 18-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 02/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 20 April 2016 — - DARMAWAN SUSILO, S.P. Melawan - BUPATI SUKAMARA
9976
  • Pkr. 02/G/2016/PTUN.PLKo Penandatangan : AHMAD DIRMAN selaku BUPATISUKAMARA > Individual: Bahwa surat keputusan a quo ditujukan kepada individual/ seseorang yaitu:o Nama : DARMAWAN SUSLO , SP o NIP : 19790107 200312 1 005o Pangkat/Golongan: Penataa TK1/IIID o Jabatan : kepala seksi Produksi, pengolahan dan pemasaranhasil pertanian pada bidang tanaman pangan dan holtikultura dinaspertanian dan peternakan o Unit kerja : Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Sukamara.> Final: Bahwa surat keputusan
Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 34 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Desember 2015 — Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.
9013
  • Tapin dalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 14-16 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;45. 27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi III ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.
    Tapin dalam rangka Konsultasi dengan DirekturPengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI diJakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinandan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja KomisiIll ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian KendaraanBermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.
    Tapin dalam rangka Konsultasi dengan DirekturPengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI diJakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinandan Anggota Komisi IIT DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja KomisiIll ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian KendaraanBermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.
    Tapin dalam rangka Konsultasi denganPutusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 118 dari 13445.46.47.48.49.50.51.52.Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen PlanologiKemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYIDALI,SE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain BagiPimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungankerja Komisi III ke Kota Bogor Prov.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :29 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — Drs.H.SARWANI Bin SABERAN.
3610
  • Tapin dalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 14-16 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;45. 27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi III ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.
    Tapin dalam rangka Konsultasidengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan HutanDirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain BagiPimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangkakunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajaritentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31Oktober 2012 Atas Nama H.M.
    Tapin dalam rangkaKonsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa GunaanKawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DkKK;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. TainBagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangkakunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa BaratMempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor padatanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.
Register : 26-03-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 22 Oktober 2015 — H. SUBRIYANTO;1. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA, 2. PT. SEMEN PADANG, DKK
9340
  • (fotokopi sesuai dengan asli) ;Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penataa RuangDaerah Kabupaten Lampung Selatan No. 08/BKPRDLS/KEP/2012 tanggal 24 September 2012 perihalRekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang UntukPembangunan Grinding Mill Station PT. Holcim18. Bukti T Il Intv Il 18:19. Bukti T Il Intv Il 19:20. Bukti T II Intv Il 20:21. Bukti T Il Intv Il 21:22. Bukti T Il Intv Il 22:23. Bukti T Il Intv Il 23:Indonesia, Tok. Terletak di Desa Rangai Tri TunggalKecamatan Katibung.
Register : 31-10-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FREDERIK IBA, SE., M.Si.
13454
  • Hasil perhitungan Tim Penilai Gedung dari Dinas PekerjaanUmum, Penataa Ruang, Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman Kabupaten Fakfak sesuai Surat Kepala DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak Nomor600/07/DPUPR2KP/ FF/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihalPermintaan Perhitungan Jumlah Besi Pembanguan GedungSTIKIP NUUWAR Fakfak;e.
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
8921
  • ., tidak sependapat dengan Hakim Anggota dan II dan HakimKetua Majelis mengajukan disenting opinion dengan Hakim Anggiota dan II denganPendapat :Bahwa perkara ini berawal dari temuan BPK berdasarkan hasil audit BPK dengantujuan tertentu atas pengelolaan dan penataa usahaan program perluasan aksespeningkatan mutu SMP pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran2010 dan 2011 No. 22 /LHP/XIX.GOR/12 /2012 tanggal 18 Desember 2012 yangtelah ditemukan permasalahan, Kepala Dnas Pendidikan menjelaskanakan
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG
Tanggal 29 Juli 2015 — YENI KUSMAYANI A., SPt. Binti SADELI
5314
  • YENI Penataa. III/D KetuaKUSUMAYANI A,S.Pt2, RENI Penata muda Tk.I.SekertarisMARLINASARI IIIB3. DUDUN Penata muda Tk..AnggotaSUPRIATNA IIIB4.
Register : 08-12-2022 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 20 Maret 2023 — Penuntut Umum:
HARIANTO, SH., MH
Terdakwa:
H. AMIRUDDIN
8423
  • Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2019;
  • 1 (Satu) rangkap copyan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pehubungan Kabupaten Lembata Nomor: 33 tahun 2019, tentang Perubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata Nomor 06 tahun 2019 tanggal 28 januari 2019 tentang Penetapan pejabat pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataa
    Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata;
  • 1 (Satu) rangkap copyan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataab Ruang dan Pehubungan Kabupaten Lembata Nomor: 02 tahun 2019, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataa Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata;
  • 1 (Satu) rangkap copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 7 tahun 2020 tentang Penunjukan pejabat yang diberi