Ditemukan 5363776 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 975 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 22 Juni 2017 — PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN ; ROY TUMPAL SILALAHI ;
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN ; ROY TUMPAL SILALAHI ;
Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2016sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13Agustus 2016;Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal O02 Agustus 2016 sampai dengantanggal 31 Agustus 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengantanggal 08 November 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan
Ketua Kamar Pidana tanggal 23 Mei 2017 Nomor2279/2017/S.651.Tah.Sus/PP/2017/MA., menetapkan untukmemperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) harikedua, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMABahwa Terdakwa ROY TUMPAL SILALAHI pada hari Rabu tanggal 20 April2016 sekira pukul 00.30 atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atausetidaktidaknya dalam tahun 2016 ,
Menetapkan supaya Terdakwa ROY TUMPAL SILALAHI dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor2477/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 04 Oktober 2016 , yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa ROY TUMPAL SILALAHI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna NarkotikaGolongan Bagi Diri Sendiri ;2.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor620/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 09 Desember 2016, yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Oktober 2016Nomor 2447/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang dimintakan banding ;3.
2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2016 dan Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2017 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal17
Putus : 24-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1404 K/PID/2014 Tanggal 24 Februari 2015 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado : ROBBY LONDOK
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado : ROBBY LONDOK
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ROBBY LONDOK ;Tempat lahir : Manado ;Umur/tanggal lahir : 51 tahun/16 April 1961 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan Kecamatan Mapanget Kota Manado ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Swasta ;Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan
Negeri Manado karenadidakwa:Bahwa Terdakwa Robby Londok sekitar bulan Januari 2012, atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di KebunPercobaan Kayuwatu Kelurahan Kairagi Il Lingkungan V KecamatanMapanget Kota Manado, tepatnya di Balitka (Balai Penelitian TanamanKelapa dan Palma Lain), atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, telahmemaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yangdipakai orang lain
Putusan No. 1404 K/PID/20143.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor98/PID.B/2013/ PN.MDO. tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.3.Menyatakan menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwatersebut ;.
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN.Mdo. juncto Nomor : 98/Pid.B/2013/PN.Mdo. yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa padatanggal 27 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriManado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri Manado tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2014 dariJaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi
yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Maret 2014 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasipada tanggal 27 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Maret 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) UndangUndangNomor
Putus : 22-05-2008 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541K/PID/2008 Tanggal 22 Mei 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO ; vs. SUSAN GUNAWAN
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO ; vs. SUSAN GUNAWAN
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 13-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 K /Pid.Sus/ 2012 Tanggal 13 Juni 2013 —
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong; ANDI WIJAYA
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan9 Juni 2011 ;3. Pengalihan penahanan Rutan menjadi penahanan Kota sejak tanggal31 Mei 2011 sampai dengan 9 Juni 2011 ;4. Perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 10 Juni 2011 sampaidengan tanggal 8 Agustus 2011 ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :Pertama:Hal. 1 dari 123 hal. Put.
Fadlan Djarfar aliasFadlan Djakfar alias Fadlan Djarfah alias Fadlon alias Fajar alias TotokSuganda sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.312/Pid.B/2006/PN. Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2006 jo.
di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasipada tanggal 22 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2012 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya
No. 1519 K/Pid.Sus/2012MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 359/Pid.B/2011/PN.Cbn, tanggal 12 Desember 2011 yang melepaskan Terdakwa ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ; 2.
Putus : 28-10-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2252 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 — AMIR SIMANUNGKALIT ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARUTUNG
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMIR SIMANUNGKALIT ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARUTUNG
Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 April 2010sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 ;3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei2010;4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal19 Mei 2010 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2010sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal1 Juli 2010 ;7.
Balige Pardangguran Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung,Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukanpersetubuhan dengannya atau orang lain, yaitu terhadap saksi korban PutriMonika br.
NegeriTarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2010 dariJaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung sebagai PemohonKasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal3 September 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 7 dari 11 hal.
No. 2252 K/Pid.Sus/2010Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutungpada tanggal 11 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2010 serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkanhukuman tidak mencerminkan rasa keadilan.Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa logikanyaMajelis Pengadilan Tinggi Medan yang pada pokoknya sependapat denganPutusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Tinggi Medan jugatelah mengasorobsi selurun faktafakta dan halhal yang menjadipertimbanganpertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnyadi dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas tuntutan Jaksa PenuntutUmum
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1737 K / Pid / 2012 Tanggal 30 April 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar ; MARBUN IRWANTO
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar ; MARBUN IRWANTO
Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 21 Maret 2012sampai dengan tanggal 19 April 2012;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 20 April2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karenadidakwa :KESATU :Bahwa Terdakwa Marbun Irwanto pada hari dan tanggal yang sudah tidakdiingat lagi namun sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2011bertempat di kantor PT.
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 123/PID/B//2012/PN.PMS.tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa MARBUN IRWANTO tersebut telah terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlahsuatu perbuatan pidana ;2 Melepaskan Terdakwa MARBUN IRWANTO tersebut oleh karena itu dari segalatuntutan hukum (ontslag van alle
;Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Agustus 2012 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPematangsiantar pada tanggal 10 Agustus 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan denganhadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 Agustus2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahHal. 5 dari 10 hal.
Nomor 1737 K/Pid/2012diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Pematangsiantar tidakmenerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mana putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut dalam pertimbanganhukumnya tidak pernah/tidak ada menguraikan
Register : 22-07-2009 — Putus : 15-12-2009 — Upload : 12-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 15 Desember 2009 — TRI MARYAMI, M.Pd
melawan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
79 — 22
79 — 22
TRI MARYAMI, M.PdmelawanREKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNama JabatanTempat Kedudukan: Dra. TRI MARYAMI, M.Pd: Indonesia: DosenMelawan:: Jl Surabaya No 6 Kota Malang : Jl.
SBY, tanggal 23 Juli 2009, tentang Penunjukan MajelisHakim ; 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :100.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 24 Juli 2009, tentang PenentuanHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :100.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY., tanggal 18 Agustus 2009, tentang PenentuanHari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; 4 Berkas perkara Nomor : 100/G./2009/PTUN.SBY. beserta
ReboHardjosiswojo) ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa perkara inisedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde).Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malangtentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketadalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No:0315035
Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang ...
;Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan mengujisecara ex tunc, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada faktafakta dan peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat obyek sengketaditerbitkan oleh Tergugat; Menimbang, bahwa sesuai bukti P1=T2, Penggugat telah ditetapkan, ditunjukdan diberikan ijin untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas NegeriMalang) sejak tanggal 2 Januari 1981 yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 35
Putus : 04-05-2005 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/PID/2005 Tanggal 4 Mei 2005 — Budi Setiawan; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Budi Setiawan; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 05-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1158 K/PID.SUS/2015 Tanggal 5 April 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue ; SUBIANTO RUSID
142 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue ; SUBIANTO RUSID
Kalista Alam;Terdakwa berada di luar tahanan;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Maulaboh karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT.
Kalista Alam di Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaktidaknya di suatu tempatlain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulabohyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena kelalaiannya melakukanusaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atauusaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidakmemiliki izin usaha perkebunan.
Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SukaMakmue tanggal 6 Mei 2014 sebagai berikut:1.
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi BandaAceh Nomor 186/Pid/2014/PT.BNA., tanggal 19 Nopember 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1158 K/PID.SUS/2015 Menerima permohonan banding dari Terdakwa; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014Nomor 132/Pid.B/2013/PN.Mbo., yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1.
,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Penuntut Umum. telahmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/TindakPidana Korupsi Banda Aceh tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2015 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Meulaboh pada tanggal 2 Januari 2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Putus : 22-10-2009 — Upload : 05-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388K/PID/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya vs. SOESILO
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya vs. SOESILO
beralamat di Ngiri RT. 01 RW. 02,Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak;14.SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07,Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Semarang padapokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat, yaitu :Penggugat 1 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 2 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 3 bekerja sejak 16 Mei 2005 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 4 bekerja sejak 7 Mei 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 5 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Mesin Potong; Penggugat 6 bekerja sejak tahun 2004; Penggugat 7 bekerja sejak Agustus 2004 pada bagian
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangsupaya memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.
Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu,meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 105/G/2008/PHI.LSMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1.
Negeri Semarang, permohonan manakemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2008;Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 5 Januari2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidakdiajukan jawaban memori kasasi;Hal. 4 dari 8 hal.
Putus : 16-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686 K/PID.SUS/2012 Tanggal 16 Oktober 2012 — SUHADI ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLAW
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHADI ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLAW
SUHADI ;Tempat lahir : Tegal ;Umur/tanggal lahir =: 55 tahun/09 Desember 1956 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Adiwarna RT 34 RW 02, KecamatanAdiwarna, Kabupaten Tegal ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Mantan Kadis Perikanan, Kelautan danPeternakan Kabupaten Tegal) ;Terdakwa berada di dalam tahanan :1 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20Desember 2011 ;2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejaktanggal
Negeri Semarang karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Ir.
RITA SUSANTI;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 24/PID.SUS/2012/PT.TPK.SMG. tanggal 04 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;38e Mengubah putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang tanggal 16 April 2012No. 99/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg, sekedar mengenai lamanya pidana,dan amar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Ir.
Panitera Muda pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 11 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juli 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan
. tanggal 04 Juli 2012 yang merubah putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 99/Pid.Sus/2011.M/PN.Tipikor.Smg.tanggal 16 April 2012 ;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Ir.
Putus : 10-10-2007 — Upload : 13-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264K/PID/2007 Tanggal 10 Oktober 2007 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri di Labuha ; NURSAN
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri di Labuha ; NURSAN
Putus : 07-12-2006 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963K/PID/2006 Tanggal 7 Desember 2006 — Nina; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nina; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 27-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735 K /Pid/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 — JPU PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO ; ATMARI, SH bin SOEDIRDJAN
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
JPU PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO ; ATMARI, SH bin SOEDIRDJAN
Wahyu RT.01 / RW.01,Kelurahan Mojokampung,Kecamatan /Kabupaten Bojonegoro ;agama : Islam ;pekerjaan : PNS(Kasubsi Registrasi Lapas Bojonegoro) ;Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalamtahanan :Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengantanggal O7 Pebruari 2011 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal08 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2011 sampaidengan tanggal 19 Maret 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak
tanggal O08 Maret2011 sampai dengan tanggal O06 April 2011 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri,sejak tanggal O7 April 2011 sampai dengan tanggal 05Juni 2011 ;Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejakHal. 1 dari 20 hal.
Bojonegoro yang menerangkan bahwa padatanggal 15 Agustus 2011 Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan Permohonan Kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro padatanggal 24 Agustus 2011 ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;20Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebuttelah diberitahukan kepada Jaksa
Pengadilan Tinggimempelajari dengan seksama berkas' perkara dan salinanputusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 30 Mei2011 Nomor : 127/Pid.B/2011/BJN serta memori bandingJaksa Penuntut Umum juga memori banding dari TerdakwaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat denganpertimbangan Hakim Tingkat pertama sehingga dapatdisetujui untuk selanjutnya dijadikan pula sebagai dasarpertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim PengadilanTinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Bandingkecuali
Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti ;Bahwa menurut Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umumpertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atastentang BA8 dan Daftar Identifikasi tahanan /narapidana bersifat Kontradiktif, seharusnya Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) menafsirkanatau memahami kalau perbuatan membubuhkan cap tiga jariitu adalah juga termasuk dalam pengertian unsurmemasukkan keterangan palsu.
Putus : 06-12-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1277 K/PID.SUS.LH/2017 Tanggal 6 Desember 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun ; DERAJAD bin ZAINI
382 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
382 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun ; DERAJAD bin ZAINI
Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus.K/2017/PNSrl, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sarolangun telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Maret 2017 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri
Negeri Sarolangun tidakmenerapkanhukum pembuktian;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khususpada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapatdengan Ketua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannyaHal. 9 dari 20 hal.
) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri padapertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke2 yang padapokoknya menguraikan pertimbangan ...karena tidak tersedianyalagi lahan perkebunan..)
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun telahmempertimbangkan pertimbangan non yuridis sebagai dasarpengambilan keputusan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khususpada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapatdengan Ketua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannyatelah mempertimbangkan bahwa Unsur tanpa izin Menteri di dalamkawasan hutan tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman
;B.MAJELIS HAKIM MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalamputusannya telah mempertimbangkan hal sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khusus padapertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapat denganKetua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannya telahmempertimbangkan bahwa Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasanhutan tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Register : 07-01-2021 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN LBB Tanggal 18 Januari 2021 — Pemohon:
NURLIMAS
Termohon:
Kejaksaan Negeri Agam
93 — 82
NURLIMAS
Termohon:
Kejaksaan Negeri Agam
93 — 82
Pemohon:
NURLIMAS
Termohon:
Kejaksaan Negeri Agam
Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1779 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo;KONSTANSYAH, SH
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo;KONSTANSYAH, SH
Putus : 05-07-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/PID/2017 Tanggal 5 Juli 2017 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ALVIN GUNAWAN;
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; ALVIN GUNAWAN;
Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengantanggal 10 Agustus 2016;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;5.
Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri , dari TahananRumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12Agustus 2016;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa Terdakwa Alvin Gunawan pada hari dan tanggal yang sudah tidakdiingat lagi sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November 2015 atausetidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun2015, bertempat di
Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.
,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;Hal. 4 dari 13 hal.
Putusan Nomor 381 K/PID/2017Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Februari 2017 yang diajukanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagaiPemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 06 Februari 2017;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2017 dan Penuntut
Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/PDT/2017 Tanggal 21 Juni 2017 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI vs BAMBANG SOEMADJI, HS., dk
62 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI vs BAMBANG SOEMADJI, HS., dk
Bahwa dalam perkara Terdakwa Bambang Soemadji, HS pada peradilanTingkat pertama Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya Nomor237/Pid.B/2001/PN.Kdi tertanggal 17 Januari 2002, menyatakanTergugat/Terdakwa/eks.Terpidana tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian atas putusan tersebutJaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI;4.
Bahwa Kejaksaan Negeri Kediri telah melaksanakan Putusan MahkamahAgung RI Nomor 399K/Pid/2003 tanggal 04 Juli 2003, untuk pidana badanHalaman 2 dari 21 hal. Put.
Bahwa dengan demikian maka menjadikan gugatan Penggugat dalamperkara a quo tidak lengkap atau dalam hal ini mengandung cacatplurium litis consortium sehingga berakibat pemeriksaan perkara a quomenjadi tidak tuntas, tidak menyeluruh, dan tidak dapatdiperiksa secarasempurna;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediritelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Gpr. tanggal15 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi:Halaman 9 dari 21 hal. Put.
Menolak gugutan selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSurabaya dengan Putusan Nomor 448/Pdt/2016/PT.SBY. tanggal 5 Agustus2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Oktober2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
8September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor90/Pdt.G/2015/PN.Gpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 21 November 2016;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingtersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding
Putus : 09-02-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 K/PID.SUS/2016 Tanggal 9 Februari 2017 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Barru ; MUHLIS Bin AMIRUDDIN;
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Barru ; MUHLIS Bin AMIRUDDIN;
Negeri, sejak tanggal 10April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei2016;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengantanggal 19 Mei 2016:Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2016 sampaidengan tanggal 17 Agustus 2016;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua KamarPidana Nomor 344/201 7/S.1301/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Januari2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari,terhitung sejak tanggal 4 Februari 2017;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMABahwa ia Terdakwa MUHLIS BIN AMIRUDDIN, pada hari Jumat tanggal 5Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalambulan Februari 2016 bertempat di Jalan AP Pettarani
Kelurahan TuwungKecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Barru, tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan bukantanaman, beratnya 0,0525 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :Bermula pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WITAsaksi ABDUL RAHIM tiba dari Kota Makassar dan
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 247/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 7 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Bar tanggal 21 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut:; Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
No. 2498 K/PID.SUS/2016dan di jadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam Tingkat Banding , dengan menguatkan putusanPengadilan Negeri Barru dalam perkara in casu, dengan dasar itulah MajelisHakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan Hukum atautidak menerapkan sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak sedang atau telah mengkonsumsiNarkotika dan tidak pula ditemukan Alat untuk mengkonsumsi ataupunterdapat sisa