Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 a.n Mustafa P. Ali dan Nomor: C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 a.n. Zulkifli; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 a.n Mustafa P. Ali dan Nomor : C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 a.n. Zulkifli; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000, - (tiga ratus satu ribu rupiah);

Ali dan Masyarakat Klaim, namun secara substansi isisuratnya itu merupakan uraian hasil penilaian terhadap dokumen milikPenggugat, yakni Surat Izin Perempangan Nomor: C.I/5/369/PERDA11/BT/1976 an. Mustafa P. Ali dan Surat Izin Perempangan Nomor :C.I/5/370/PERDA11/BT/1976 an.

Hal demikian dapat dipahami bahwaIzin Perempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakandengan SIUP, sehingga Izin Perempangan yang dimiliki olehPenggugat patutlah dinyatakan tidak sah dan melawan Hukum;; II.

Bahwa Sejak terbit Surat izin Perempangan Penggugat Tidakpernah Mengurus atau menyesuaikan izin tetapi terusmelakukan Kegiatan Usaha Perempangan sebagaimana padaHalaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPLpoin (3) Gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan HukumAdministrasi perlu dilakukan Pencabutan izin; 6.

P3 : Surat Idzin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA11/BT/1976 atas nama pemegang izin Mustafa P. Alitanggal 21 Desember 1989 (fotocopy sesuai asli); Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPLp4P5P6P7P8p9Surat Idzin Perempangan Nomor C.I/5/370/PERDA11/BT/1976 atas nama Zulkifli tanggal 21 Desember 1989(fotocopy sesuai asli); Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor 523.5/236/DiskanPerihal Peninjauan Pemberian Izin Perempangan atas namaMustafa P.

ALI memperoleh Izin Perempangan yangdiberikan pada tanggal 21 Desember 1989 di lokasi tanah sebagaimanatermuat dalam Surat Idzin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA11/BT/1976 dan Surat Idzin Perempangan Nomor : C.I/5/370/PERDA11/BT/1976; Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa IzinPerempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan Surat IzinUsaha Perikanan karena berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang

Djuraid Hanisong;Bahwa pada awalnya saksi memilikitanah Perempangan yang terletak diDesa Lakawali Pantai Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor : 00268 tahun 2017 dengan surat ukur Nomor00272/ Lakawali pantai/ 2017 Luas 71.995 m2 kemudian pada tahun1891 tanah tersebut disertifikatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) 162 tahun1981 atas nama MUH.

yang diserobot olehTerdakwa yang terletak di Desa Lakawali Pantai Kecamatan MaliliKabupaten Luwu Timur;Bahwa pada tahun 1992 saksi disuruh oleh orangtuanya atas nama AlmAndi Salahuddin untuk membersihkan tanah perempangan milik saksiMuh Djuraid Hanisong tersebut yang kemudian ditinggalkan ke Jakarta;Putusan No.

yang diserobot olehTerdakwa yang terletak di Desa Lakawali Pantai Kecamatan MaliliKabupaten Luwu Timur;Bahwa lokasi perempangan tersebut diklaim oleh Alm.

/Pid.C/2020/PN MilHal.5dari12Daerah Sulawesi Selatan Ressor Luwu Timur dengan mengingat Ssumpahjabatan.Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya ;Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan padapokoknya:e Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah tambak / perempangan di DesaLakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;e Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Alm Ramli Tiro suami dari Sosiawatiuntuk mengerjakan tanah tambak / perempangan di Desa LakawalliPantai Kecamatan

Ramli Tiro sertifikat hakmilik namun terdakwa Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi atassertifikat tersebut;e Bahwa setelan Ramli Tiro meninggal hasil panen dibagi 4 (empat)dengan Sosiawati (istri Alm Ramli tiro);e Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah tambak / perempangan diklaimoleh Muh. Djuraid Hanisong pada saat datang memasang patto di tanahtambak / perempangan yang saya kerja;e Bahwa Muh.

Bahwa terlebih lagi tanah perempangan yang menjadi obyek sengketayang dipersoalkan Para Penggugat adalah seluas 1.00 Ha (satu hektarare), dengan batasbatas tanah sebagai berikut:sebelah utara dengan kebun kelapa Indo Sida. sebelah timur dengan jalan raya. sebelah selatan dengan tanah milik Abd.

Gafur. sebelah barat dengan tanah milik orang tua Penggugat (bagian daritanah obyek sengketa).Adalah keliru apabila Para Penggugat mendalilkan tanah perempanganmilik Tergugat adalah tanah obyek sengketa a quo oleh karena ParaPenggugat mengklaim luas obyek sengketa 1.00 Ha (satu hektar are)sedangkan tanah perempangan Tergugat adalah kurang lebih 2.00 Ha(Hektar are) dan terlebih lagi batasbatas tanah perempangan Tergugat adalah: Sebelah utara dengan jalan. Sebelah timur dengan jalan.

Bahwa adapun tanah perempangan Tergugat seluas 2.00 Ha (dua hektarare) terletak di Dusun BelangBelang, Kecamatan Kalukku, KabupatenMamuju, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: sebelah utara dengan jalan. sebelah timur dengan jalan. sebelah selatan dengan tanah milik Amiruddin. sebelah barat dengan tanah milik Abd. Halim.c.

Bahwa terlebih lagi tanah perempangan yang menjadi obyek sengketa yangdipersoalkan Para Penggugat adalah seluas 1.00 Ha (satu hektar are),dengan batasbatas tanah sebagai berikut: sebelah utara dengan kebun kelapa Indo Sida. sebelah timur dengan jalan raya. sebelah selatan dengan tanah milik Abd.

CACO pada pokoknya menerangkan penguasaan sebidangtanah yang terletak di Desa BelangBelang, luas tanah + 2.00 (dua) hekto areuntuk lokasi perempangan dengan batas utara berbatasan dengan jalan raya,timur dengan lokasi perempangan sdr. ABD. RASYID GS., selatan berbatasandengan Hutan Bakau/Laut, barat lokasi perempangan sdr. H. NURDINS./GAZALL.Menimbang, bahwa bukti T.1.5 berupa kwitansi tanoa nomor tanggal 16 12 2011, pembayaran sebidang tanah di Desa BelangBelang dengan luas19.000 m?

hakim untuk meringankan hukuman karena terdakwamerupakan tulang punggung keluarga.Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang mana Penuntut Umummenyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap padaPembelaannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :Bahwa terdakwa SALANG bin MARICA pada hari Minggu tanggal 28Oktober 2018 pukul 14.30 WITAatau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2018 bertempat di areal Perempangan

Konawe Selatan,Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yaituSaksi Muliati dan SaksiNorma dan 1 (satu) orang lakilaki yaitu Saksi Galang sedang mencariKeranglaut (kalandue) di Lokasi perempangan, kemudianTerdakwa bangundan mendekati ketiga Saksi tersebut dengan memegang satu buah Kayubakar ukuran kurang lebih 30 cm dan lebar 7 cm dan dengan menggunakantangan kanannya Terdakwa memukulkan kayu Tersebut sebanyak 1 (Satu) kalimengenai Pinggang bagian belakang milik Saksi Muliati, Bahwa akibatPerbuatan

tambak desa Lalonggombu Kec.Lainea Kab.Konawe Selatan terdakwa dari arah belakang langsungmemukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayubakau yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali yangmengenai pada bagian pinggang bagian belakang.Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika korban mengambilkerang laut dilokasi perempangan milik terdakwa yang saat itu tidakminta izin kepada terdakwa.Bahwa saat dilakukan pemukulan korban tidak melakukan perlawanan.Bahwa terdakwa

Unsur Penganiayaan .Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada hari pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 14.30 wita dilokasi perempangan tambak desa Lalonggombu Kec.

Lainea Kab.KonaweSelatan terdakwa yang saat itu sedang emosi langsung dari arah belakangmemukul saksi korban Muliati dengan menggunakan 1 (satu) potong kayuHalaman 5 Putusan Nomor 7/Pid,B/2019/PN Adlbakau yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yangmengenai pada bagian pinggang bagian belakang;Menimbang bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika korbanmengambil kerang laut dilokasi perempangan milik terdakwa yang saat itutidak minta izin kepada terdakwa;Menimbang bahwa saat setelah

No. 905 K/Pdt/2011Bahwa Penggugat sebagai penggarap yang sah diperkuat dengan suratWalikota Jakarta Utara kepada Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta tanggal08 Januari 1984, yang mengakui para Penggugat sebagai penggarapTumpangsari Perempangan/Persawahan Kawasan Hutan AngkeKapukWilayah Jakarta Utara, (Bukti P12);Bahwa Penggugat Il telan memperoleh Surat lIzin PenggarapanSawah/Perempangan dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Nomor: 251/DK/1972,tanggal 05 Januari 1972 untuk menggarap kawasan tumpangsari

perempangan/persawahan seluas 3,5 ha (Kelas Ill) terletak di petak No. 47 Kelurahan KapukMuara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, (Bukti P13);Bahwa Penggugat Il juga telah memperoleh Surat lin PenggarapanKawasan Tumpangsari Perempangan/Persawahan dari Walikota Jakarta UtaraNomor: 00127/AV2/WK/JU/1978, tanggal 30 Oktober 1978, untuk menggaraptanah milik Pemerintah DKI Jakarta yang terletak pada Petak 47 seluas 0,35 ha(kelas Ill) Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utarauntuk

No. 905 K/Pdt/2011Bahwa Penggugat Ill telah memperoleh Surat Izin PenggarapanSawah/Perempangan dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Nomor: 247/DK/1972,tanggal 05 Januari 1972 untuk menggarap kawasan tumpangsari perempangan/persawahan seluas 3 ha (Kelas Ill) terletak di petak No. 48, Kelurahan KapukMuara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, (Bukti P20);Bahwa selanjutnya Penggugat Ill memperoleh Surat lzin PenggarapanKawasan Tumpangsari Perempangan/Persawahan dari Walikota Jakarta Utara,Nomor: 00128

Januari 1972, untuk menggarap kawasan tumpangsari perempangan/persawahan seluas 3 ha (Kelas (ll) terletak di petak No. 47 Kelurahan KapukMuara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; (Bukti P27);Bahwa selanjutnya Penggugat IV memperoleh Surat Izin PenggarapanKawasan Tumpangsari Perempangan/Persawahan dari Walikota Jakarta UtaraNo. 00125/AV27/WK/JU/1978, tanggal 30 Oktober 1978, untuk menggarapHal. 5 dari 23 hal.

/Persawahan Kawasan Hutan AngkeKapuk Wilayah Jakarta Utara, (Bukti P32);Bahwa Penggugat IV sebagai penggarap yang sah diperkuat dengan suratWalikota Jakarta Utara kepada Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta tanggal08 Januari 1984, yang mengakui para Penggugat sebagai penggarapTumpangsari Perempangan/Persawahan Kawasan Hutan AngkeKapukWilayah Jakarta Utara, (Bukti P33);Bahwa Penggugat V telah memperoleh Surat Izin PenggarapanSawah/Perempangan dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta No.257/DK/1972tanggal 15

II No. 29 A Kota Palopo, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 11 Desember 2006, Termohon Kasasidahulu Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraPemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalildalil :Berkenan dengan lokasi perempangan dan tanah perempangan

No. 1973 K/Pdt/2008Bahwa Penggugat memiliki lokasi perempangan dan tanah perempanganyang terletak di Lasori, Dusun Wellam Pelang, Desa Pombakka, KecamatanMalangke Barat, Kabupaten Luwu Utara yang seluas kurang lebih 8 Ha, yangmana tanah tersebut diperoleh dengan cara pembukaan tanah Negara dalambentuk hutan menjadi lokasi perempangan dan telah didaftarkan tahun 1976pada Pemerintahan Desa Cenning Kecamatan Malangke ;Bahwa tanah sengketa tersebut diolah olen Penggugat dengan membuatpematang disekitar

lokasi perempangan tersebut, akan tetapi Penggugat tidaksempat untuk menggarap lebih lanjut karena kondisi phisik yang kurangmendukung dan Penggugat meminta pada Tergugat untuk melanjutkanpekerjaan tersebut melalui anak Penggugat bernama NAWIR, SE. sehinggamenjadi perempangan yang siap kelola seluas kurang lebih 3 Ha, dan sisanyaseluas 5 Ha masih berupa lokasi perempangan ;Bahwa adapun lokasi perempangan yang dikelola oleh Tergugat adalahmilik Penggugat berdasarkan pada perjanjian secara lisan dengan

jangka waktu15 Tahun terhitung mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 2003 sebagaipengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama membukaperempangan yang seluas 3 Ha ;Bahwa setelah jangka waktu 15 Tahun Penguasaan Tergugat ataslokasi perempangan dan perempangan tersebut, Penggugat mendatangiTergugat untuk meminta kembali tanah perempangan dan lokasi perempangantersebut dan Tergugat tidak mau memberikan lagi kepada Penggugat ;Bahwa berselang beberapa lama yakni pada Tahun 2006, Penggugatmeminta

kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah perempangan danlokasi perempangan tersebut, ternyata Tergugat sudah mengalihkan dalambentuk menjual seluruhnya tanah sengketa berupa tanah perempangan seluaskurang lebih 3 Ha serta lokasi perempangan seluas kurang lebih 5 Ha kepadaTergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat ;Bahwa Penggugat (H.

Ali danMasyarakat Klaim, namun secara substansi isi suratnya itu merupakanuraian hasil penilaian terhadap dokumen milik Penggugat, yakni SuratIzin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA11/BT/1976 atas namaHalaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2017Mustafa P.

telah bertentangandengan undangundang;Bahwa berdasarkan Surat Izin Perempangan Nomor C1/5/369/Perda11/BT/1976, dan tahun terbit surat berbeda tahun yaitu tahun 1989 tertanggal21 Desember, sehingga patut diduga adanya penyalahgunaan administrasipada terbitnya surat perempangan Penggugat;Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tidak diatur peristilahan tentang IzinPerempangan, yang

Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tidak diatur peristilanantentang Izin Perempangan, yang ada hanyalah peristilahan Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP).

Hal demikian dapat dipahami bahwa izinperempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan SIUP,sehingga Izin perempangan yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi patutlah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum;5.

Bahwa lokasi yang dijadikan usaha perempangan sebagaimana ketentuanPeraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buolbukan diperuntukkan untuk kegiatan usaha perempangan tetapi merupakantanah negara yang diperuntukkan untuk pemukiman dan daerah penyanggaKota Buol, sejak tahun 2007 Penggugat telah melakukan usahapenebangan di area tanah negara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan

Bukti Tergugat berupa Surat KeteranganPengolahan Tanah Perempangan Nomor:139/DWI/IV/1978 tanggal 15 APRIL 1978 atas namaM. ISRUN.1.2.Dalam Perkara a quo Nomor:100/Pdt.G/2020/PN.KdSUBYEK/PARA PIHAKHAYA (Isiri Alm. M. ISRUN dan Ibu ERLIS) selakuPENGGUGAT;MELAWANDra.HJ. SIT AMINAH (lstri Alm. Drs. ABDUL RAZAKPOROSI) selaku TERGUGAT I;ICHSAN POROSI, S.T.,M.Tp (Anak Alm. ABDUL RAZAKPOROSI) selaku TERGUGAT IV;Drg. ANDRIATI POROSI, M. Kes (Anak Alm.

ISRUN atau yanglengkapnya adalah Surat Keterangan PengolahanTanah Perempangan Nomor: 139/DW/IV/1978 tanggal15 APRIL 1978 atas nama M. ISRUN. Hanya sajaPenggugat tidak menuliskan secara benar danlengkap agar terhindar dari pelanggaran asas ne bisin idem;b. Bukti Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,Tergugat VII berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:00498 Tahun 2006 atas nama Drs. H.

ALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti diuraikandiatas;Halaman 36 dari 60 halaman Putusan No. 100/Pdt.G/2021/PN.Kdi.Menimbang, bahwa Penggugat dan suaminya Alm.Isrun memilikitanah yang merupakan harta gono gini berupa lahan perempangan denganukuran 400 M x 3500 M = 140.000 M 2 (Seratus empat puluh ribu meterpersesgi) berdasarkan surat pembukaan lahan perempangan yangdikeluarkan oleh Kepala Desa WuaWua tanggal 15 April 1978 atas namaM.Isrun yang kemudian diperkuat dengan

di desa WuaWua perbatasandesa lepoLepo seluas 14 Ha dengan batasbatas : Sebelah utara dengan kali kecil Sebelah timur dengan kali Wanggu Sebelah selatan dengan tanah Negara bebas Seblah barat dengan jalanMenimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat keteranganpengolahan tanah Nomor 138/KW/X/1983 bahwa M.isrun telah mengolahtanah perempangan yang terletak di desa/kel.WuaWua Kec,Mandongasejak tahun 1978.

Bahwa dalampermohonan Peninjauan Kembali tersebut mengajukan bukti baru berupasurat pembukaan lahan perempangan sejak tahun 1978 vide bukti surat P.2.Bahwa bukti surat pembukaan lahan perempangan tahun 1978 tersebutHalaman 44 dari 60 halaman Putusan No. 100/Pdt.G/2021/PN.Kdi.pernah diajukan oleh Erlis (anak Penggugat) dalam permohonan PeninjauanKembali dalam perkara Nomor 55/pdt.G/2013/PN.kdi namun ditolak olehkarena surat pembukaan lahan perempangan sejak tahun 1978 tersebutadalah berupa suratsurat

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi telah sepakat mengadakan jual beli atas tanahhutan (semak belukar) untuk perempangan yang sekarangsudah jadi empang sekitar 3 Ha sebesar Rp11.500.000,00(sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) perhektarnya;Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaransebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribuRupiah), sedangkan sisanya dilaksanakan setelah diketahuiluasnya dan diketahui berapa harga yang sebenarnya setelahdilakukan pengukuran

terhadap tanah hutan (semak belukar)untuk perempangan yang sekarang sudah jadi empang sekitarkurang lebih 3 Hektar, yang dibeli Penggugat Rekonvensi dariTergugat Rekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui pembayaran yang telahdilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesarRp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah).Maka jual beli tersebut telah terjadi dan sah menurut hukum;.

Menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan jual beli atastanah hutan (semak belukar) untuk perempangan yang sekarangsudah jadi empang sekitar 3 Ha antara Penggugat rekonvensidengan Tergugat rekonvensi sejak tahun 1996 sehargaRp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) adalahsah dan mengikat;.

Menyatakan menurut hukum bahwa pembayaran panjar hargatanah hutan (semak belukar) untuk perempangan yang sekarangsebagian sudah jadi empang oleh Penggugat Rekonvensikepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp17.600.000,00 (tujuhbelas juta enam ratus ribu Rupiah) dan telah mengeluarkanbiaya pembangunan tanah hutan (semak belukar) untukperempangan menjadi empang, sejak tahun 1996 sampaidengan sekarang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua jutalima ratus ribu Rupiah) yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensibelum melunasi sisa harga jual beli tanah hutan (Semak belukar)untuk perempangan yang sekarang sebagian sudah jadiempang, dan sisa harga tanah tersebut, nanti diketahui setelahdilakukan pengukuran terhadap objek sengketa pada saat maudilakukan pelunasan harganya adalah sah dan mengikat;5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi putusandalam perkara ini;6.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat s/d IV/ParaTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbandingtelah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai ParaTergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidanganPengadilan Negeri Mamuju pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenaitanah perempangan

Tanah perempangan/tambak seluas + 2 hektar, dengan batasbatas :Utara : Tanah milik Muis ;Timur : Tanah milik Hj. Badariah ;Selatan : Sungai Batatea ;Barat : Sungai Palapi ;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa A ;2. Tanah perempangan/tambak/tanah perkebunan seluas + 16.645 m2,dengan batasbatas :Utara : Tanah milik Cumi/ M. Sidik ;Timur : Tanah milik Sahabuddin ;Selatan : Tanah milik Saeni ;Barat : Sungai Palapi ;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa B ;3.

Tanah perempangan/tambak seluas + 2 hektar, dengan batasbatas :Utara : Tanah milik Cumi/ M. Sidik ;Timur : Kaplingan Perumahan Masyarakat ;Selatan : Tanah milik Hj. Badariah ;Barat : Tanah milik Saeni/Muis ;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa C ;4.

Tanah perempangan/tambak seluas + 18.717 m2, dengan batasbatas :Utara : Lokasi parempangan Sahabuddin ;Timur : Lokasi Perumahan Masyarakat ;Selatan : Sungai Batatea ;Barat : Tanah milik Saeni ;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa D ;Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2680 K/Pdt/20095. Tanah perempangan/tambak seluas + 750 m?, dengan batasbatas :Utara : Tanah milik Hj. Badariah/Sahabuddin ;Timur : Tanah Perumahan Masyarakat/jalan propinsi ;Selatan : Tanah milik Hj.

sebabbelakangan diketahui ternyata Tergugat berniat menguasai obyeksengketa ;Bahwa ternyata amanah Para Penggugat berikan kepada Tergugat tersebut dikhianati oleh Tergugat dengan cara memasuki dan menguasaitanah milik Para Penggugat yaitu obyek sengketa A dan D secara melawanhukum ;Bahwa ternyata pula Tergugat tidak bekerja sendiri dalam menguasaiobyek sengketa tetapi bekerjasama/didukung Tergugat Il, Ill dan TurutTergugat dan Il dengan membuat surat perjanjian yang seolaholah Tergugatlll menyerahkan lokasi perempangan

sidang ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksabarang bukti di persidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :DAKWAAN ;Bahwa ia Terdakwa TARYONO Alias BONDOL Bin KARMA bersamasamadengan Udin Alias Boled dan Waryono (belum tertangkap) pada hari Sabtu, tanggal28 Mei 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lain di dalamtahun 2011, bertempat di didalam gubug Perempangan

E5996 PN ; 1 (satu) buku BPKB ;Dikembalikan kepada saksi RIDWAN.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan denganketerangan Terdakwa, dan barang bukti terdapat faktafakta hukum sebagai berikut : e Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2011 sekitar pukul 16.30 WIB,bertempat didalam gubug perempangan, Desa Losarang Blok Kertasari, Kec.Losarang, Kab.

Kdi,pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat pemilik sebidang tanah perempangan luas, panjang 100meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 ( Delapan ribu meter persegi ), asal tanahNegara bebas, Penggugat mulai rintis dan olah sejak tahun 1969, lokasinyaterletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahan Korumba, kecamatanMandonga, kota Kendari, berbatas:Sebelah Utara : Dulu berbatas dengan tanah sdr. Harfiah, sekarangdikuasai oleh H.

dilihat oleh orang yangmengolah tanah disekitar tanah olahan Penggugat tersebut.Bahwa karena Penggugat merasa aman dan telah menguasai lokasi tanahtersebut, telah melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yaitumelakanakan kewajiban membayar IPEDA/PBB atas tanah tersebut sebagaipemiliknya setiap tahun sarnpai sekarang ini.Bahwa karena Penggugat seorang pegawai Negeri sipil PNS), tugas di kotaMadya Kendari, kKemudian dipindahkan tugas di kabupaten Unaaha sehinggakegiatan pekerjaan terhadap tanah perempangan

terhenti, sampai sekarang,tentu tidak sama pada waktu penggugat tinggal di Kendari, setiap waktumelakukan kegiatan dilokasi tanah tersebut.Bahwa Penggugat setelah datang melihat lokasi tanah perempangan tersebut,untuk melakukan kegiatan diatas lokasi tanah tersebut, ternyata sebagian lokasitanah millk penggugat telah dikuasai oleh orang lain yaitu bernama EDYMULIONO CHANDRA tergugat, tanpa sepengetahuan dan seizin dariPenggugat, dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanahyang sekarang

No. 19 Pdt.G 2014 PN kdi.10.11.12.13.( Lokasitanah sengketa luas 38 m x 40 m = 1.520 M2, disebut tanah sengketa),Bahwa Penggugat mempunyai dasar Hukum yang sah dalam menguasai lokasitanah perempangan tersebut, ternyata Tergugat telah menguasai secara phisiksebagian tanah milik Penggugat dan sangat merugikan kepentingan hukum danhak Penggugat, maka sangat patut perbuatan Tergugat dikategorikan ataudiklasifikasikan adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum.Bahwa karena Tergugat bersikeras mempertahankan

Hasan Mbou /38 meter.Sebelah Timur : Jalan By pass / 40 meter.Sebelah Selatan : Tanah Penggugat / 38 meter.Sebelah Barat : Tanah Penggugat / 40 meter.Yang merupakan sebagian dari tanah Penggugat yang dulunya adalah sebidangtanah perempangan luas, panjang 100 meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 ( Delapanribu meter persegi ),yang terletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahanKorumba, kecamatan Mandonga, kota Kendari, berbatas:Sebelah Utara : Dulu berbatas dengan tanah sdr.

Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalahpemilik yang sah atas tanah sawah, kebun kelapa, tanahperumahan dan perempangan obyek' sengketa tersebutdiatas sebagai ahli waris atau penerima waris yang sahdari alm.ABD.LATIF LATUTI;.

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II 5Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI,dan Tergugat XII untuk menyerahkan obyek sengketaberupa1.Tanah perumahan terletak di Desa Ginunggung denganluas + 20 x 30 m2 dengan letak obatas sebagaiberikutUtara : Dahulu KAMATS. sekarang Mas Pri.Timur : Jalan Raya.Selatan : Dahulu Saparudin M. sekarang Bosing.Barat : Dahulu Abd LATIF sekarang Lokasi PekerjaanUmum (PU).2.Tanah perempangan

eksekusi tersebut oleh karena saksi juga punyalahan diatas tanah yang dieksekusi yakni seluas 1 hektar;Bahwa saksi tidak tahu siapa pemohon eksekusi dan saat dilakukan eksekusitidak ada pengukuran lokasi serta tidak ada orang yang tiggal diobyek yang dieksekusi;Bahwa luas lahan yang dieksekusi sesungguhnya adalah 40 hektar danlokasinya adalah lokasi perkebunan yang sebagian dikerjakan oleh paraterdakwa dengan menanam ubi jalar;Bahwa batas tanah yang 16 hektar adalah sebagai berikut :Utara lokasi perempangan

RAMLI bin ABD.HAFID, dimana luas tanah atau lahan yang dieksekusi adalah + 16 (enam belas) hektardengan batasbatas: Utara : lokasi perempangan Ramii, Irfan dan Asfan; Timur : lokasi perempangan Juhaeni, Rahman dan M. Ali; Selatan : lokasi perempangan Kelompok Tani Pangalloang; Barat : lokasi perempangan H.

terdakwa Ill: DALLE bin MARJANG dan terdakwa IV: MAYYANG bin MADEsehingga oleh terdakwa Il: LAUPE bin MARJANG, terdakwa Ill: DALLE bin MARJANG danterdakwa IV: MAYYANG bin MADE digarap dengan menanami ubi jalar dan dialih fungsikanmenjadi kebun kelapa sawit pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 telah dilakukaneksekusi oleh Pengadilan Negeri Mamuju oleh karena telah berkekuatan hukum tetap,dimana luas tanah atau lahan yang dieksekusi adalah + 16 (enam belas) hektar denganbatasbatas: Utara : lokasi perempangan

Ramii, Irfan dan Asfan; Timur : lokasi perempangan Juhaeni, Rahman dan M.

Ali; Selatan : lokasi perempangan Kelompok Tani Pangalloang; Barat : lokasi perempangan H.

Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan BADULU Bin DAENGBASO tersebut, pada sekitar tahun 2000an Penggugat dan suami telah pindahdan menetap di Desa Laosu Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe (sekarangDesa Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe) dan tinggal menetapditempat tersebut sampai dengan saat ini;5 Bahwa pada saat pindah di Desa Laosu Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe(sekarang Desa Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe) Penggugat dansuami telah membeli sebidang tanah lokasi perempangan

perangkap) kepiting;3 (tiga) buah perangkap udang;4 (empat) bilah parang;Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya kepadapihak pemerintah Desa Laosu, namun sampai dengan saat ini belum adapenyelesaiannya sehingga Penggugat beranggapan lebih baik persoalan iniPenggugat ajukan kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaahauntuk dimintakan putusannya;Bahwa selama Penggugat menguasai lokasi objek sengketa, sejak tahun 2000Penggugat telah mengolahnya menjadi lokasi perempangan

BADULU, Surat Ukur No. 295/Laosu/2008Selanjutnya mohon tanah tersebut disebut sebagai objek Sengketa;POSITA Point 13:13 Bahwa selama Penggugat menguasai lokasi objek sengketa, sejak tahun 2000Penggugat telah mengolahnya menjadi lokasi perempangan dengan caramemelihara ikan bolu, dimana Penggugat setiap tahunnya selalu panen sebanyak3 (tiga) kali, yang mana setiap kali panen Penggugat senantiasa mendapatpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sehingga apabiladitotalkan nilai kerugian

karena perkara ini bukan kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri oleh karenanya Penggugat beralasan hukumuntuk ditolak atau dikesampingkan;Bahwa Tergugat menolak dalildalil gugatan Penggugat sebab tanah yang digugatoleh Penggugat bukanlah harta bersama BADULU dan MALIA Penggugat tetapitanah sengketa tersebut diperoleh BADULU bersama istrinya yang bernamaMAINONG pada tahun 1994 kemudian pada awal tahun 1999 BADULUbersama 2 (dua) orang anaknya yang bernama SANGKALA dan MUSTAMINGmengerjakan lokasi perempangan

secara bersamasama dan sebelum BADULUmeninggal tanah objek sengketa sudah ia bagikan kepada ke 2 (dua) oranganaknya yaitu SANGKALA dan MUSTAMIN akan tetapi Penggugat tidakmelibatkan MUSTAMIN sebagai Tergugat pada hal MUSTAMIN jugamenguasai objek yang disengketakan oleh karena gugatan ini kekurangan pihakkarenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);Bahwa Penggugat tetap mempertanyakan secara tegas tanah perempangan

berkas perkara yang bersangkutan ;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN MilMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Malili pada tanggal 6 November 2020 dalam Register Nomor48/Pdt.G/2020/PN MIl , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Berkenaan dengan tanah perempangan

yang kemudianmengelola secara terus menerus objek seluas +80.000 m* yangmerupakan tanah perempangan yang diperoleh dari almarhum orangtuanya (kakek penggugat) yang bernama MALIK SADAR, yangdimana kala itu MALIK SADAR memperoleh tanah tersebut dengancara membuka lahan ;Bahwa pada tahun yang sama yakni pada 1981 ayah penggugatyang kala itu mengelolah tanah yang berasal dari kakek penggugatyakni MALIK SADAR menawarkan (menjual) objek tersebut kepadabeberapa orang.

pada tanggal 25 Juli 1981,selanjutnya diberi tanda P5 ;Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Daftar NamaNama Yang DiisinkanMengolah Lokasi Tanah Perempangan Milik Farimuddin Malik,tertanggal 2 Pebruari 1998, selanjutnya diberi tanda P6 ;.

Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Daftar NamaNama Yang DiisinkanMengolah Lokasi Tanah Perempangan Milik Farimuddin Malik,tertanggal 2 Pebruari 1998, selanjutnya diberi tanda P7 ;Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 27Oktober 1981 yang di buat oleh Kepala Kampung Dg.Mamala,selanjutnya diberi tanda P8 ;Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2020/PN MIl9.

Jika semakin dicermati bahwa ternyata sebelumnya AlmarhumLetnan Malik Sabar juga pernah ditugaskan untuk mengkoordinir untukpembuatan perempangan (P4 dan P8) yang mana surat tersebut dibuatdan ditandatangani oleh Kepala Desa Manurung M. Dg. Bau yang diketahuioleh Camat Malili M. Chalid.

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan carasebagai berikut:Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas bertempat di DesaMohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, terdakwadengan membawa kertas yang sudah diketik dengan mesin ketik yangisinya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Nomor:168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang berisi pada intinyasaudara POLEMON POURAGA menguasai lokasi perempangan

memakai akta, seolaholah isinya sesuai dengankebenaran, jika kaarena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas bertempat di DesaMohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, terdakwadengan membawa kertas yang sudah diketik dengan mesin ketik yangisinya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Nomor:168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang berisi pada intinyasaudara POLEMON POURAGA menguasai lokasi perempangan

Bahwa secara fakta hukum, dalam Surat Keterangan PenyerahanTanah Pindah Hak, telah sangat jelas ditunjuk di dalamnya sebidangtanah perkebunan/ persawahan yang terletak dalam Lingkungan Tanete/Halaman 2 Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN MsbDesa Munte, Kecamatan BoneBone dengan batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah Utara berbatasan Tanah/ Persawahan Palentek.Sebelah Selatan berbatasan Tanah/ Persawahan milik Matai.Sebelah Barat berbatasan Tanah/ Perempangan milik Sina.Sebelah Timur berbatasan Tanah/ Perkebunan

Bahwa secara fakta hukum, dalam Surat Keterangan PenyerahanTanah Pindah Hak, telah sangat jelas ditunjuk di dalamnya sebidangtanah perkebunan/ persawahan yang terletak dalam Lingkungan Tanete/Desa Munte, Kecamatan BoneBone dengan batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah Utara berbatasan Tanah/ Persawahan Palentek.Sebelah Selatan berbatasan Tanah/ Persawahan milik Matai.Sebelah Barat berbatasan Tanah/ Perempangan milik Sina.Sebelah Timur berbatasan Tanah/ Perkebunan A.

sebenarnyadalam Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 disebutkanbahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batasbatasdan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana didalilkanPenggugat dalam gugatannya batasbatasnya adalah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan Tanah/ Persawahan Palentek.Sebelah Selatan berbatasan Tanah/ Persawahan milik Matai.Sebelah Barat berbatasan Tanah/ Perempangan

Bahwa lahan perempangan tersebut merupakan milik Penggugatdan Suami Penggugat (Almarhum M. ISRUN) dan belum pernahdibagi danmasih milik bersama antara Penggugat dengan suamiPenggugat AlmarhumM.

Bahwa Penggugat dan Almarhum M.ISRUN~ memiliki ataumempunyai hak atas sebidang tanah yang merupakan Harta Goni Ginberupa Lahan perempangan dengan ukuran Lebar 400 M X 3500 M,jadi luas tanah milik Penggugat danAlmarhumM. ISRUN 140.000M2 (seratuSs empat puluh ribu meter persegi) berdasarkan SuratPembukaan Lahan Perempangan yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Wuawua padatanggal 15April 1978 atas namaM.

Bukti Penggugat Surat Pembukaan Lahan Perempangan Nomor:139/DW/IV/1978 tanggal 15 APRIL 1978 atas nama M. ISRUNatau yang lengkapnya adalah Surat Keterangan PengolahanTanah Perempangan Nomor: 139/DW/IV/1978 tanggal 15 APRIL1978 atas nama M. ISRUN. Hanya saja Penggugat tidakmenuliskan secara benar dan lengkap agar terhindar daripelanggaran asas ne bis in idem;b. Bukti Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIIberupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00498 Tahun 2006 atas namaDrs. H.

Penggugat pada Point 3 terkait dasarkemilikan dan obyek sengketa adalah sangat tidak patut lagi dipertimbangkan, sebabdasar kepemilikan tersebut telandi periksaoleh majelis hakim Pengadilan Negeri kendari terdahulu dalam perkara55/Pdt.G/2013/PN.Kdi sampai dengan Peninjaun Kembali dan telahberkekuatan hukumtetap, yang mana dalam pertimbangan danputusan hakim terdahulu bukti tersebut telah di kesampingkan, danmembatalkan segala jual beli yang di lakukanoleh Penggugatmenggunakan Surat Pembukaan Lahan Perempangan

Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas tanah perempangan yangterletak di Dusun Lakawali Pantai Desa Lakawali Kecamatan Malili KabupatenLuwu Timur seluas 5.000 M dari Hasan (Ambo Suardi) kepada Lugis Abd.Ganing tetanggal 20 Agustus 2008, telah dicocokkan dengan aslinya,bermaterai cukup dan distempel Pos diberdiberi kode 112.13.

Fotokopi kwitansi pembanyaran sebidang tanah perempangan atas namaLugis G. seluas + 30.000 M yang terletak di saluran 12 sebelah kanan DusunSusuejaya Desa lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp70.000.000, tertanggal 14 Februari 2011, telah dicocokkan dengn aslinya,bermaterai cukup dan stempel Pos, diberi kode 113.14. Fotokopi Surat Keterangan Pengoperan/Pegalihan Hak Tanah dari Beddukepada Lugis G.

Atas sebidang tanah Perempangan yang terletak di DusunSusuejaya saluran 12 sebelah kanan Desa Lakawali Kacamatan Malilikabupaten Luwu utara, tertanggal 14 Februari 2011, telah dicocokkan denganaslinya, bermaterai cukup dan distempel Pos, diberi kode 11415. Fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan Baru dari PT ASTRA InternasionalTok Daihatsu Cabang Makasaar kepada M. Jafar, telah dicocokkan denganasli, bermaterai cukup dan di stempel Pos, diberi kode 115.16.

Bukti T14 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengoperan/Pengalihan HakTanah atas sebidang tanah perempangan yang terletak di Dusun Susuejaya,Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dari Beddu kepadaLugis tertanggal 14 Februari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermateraicukup dan di stempel Pos. Telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.5.

Lugis Ganing kepada Beddu tertanggal 14 Februari 2011yang berbentuk akta dibawah tangan yang diajukan sendiri oleh Tergugat sebagaisalah seorang penandatangan dalam akta dibawah tangan tersebut dan tidak adabantahan terhadap tanda tangan tersebut dipersidangan sehingga isi akta tersebutmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimanaketentuan Pasal 1875 KUH Perdata.Menimbang, bahwa bukti T14, ~ fotokopi Surat KeteranganPengoperan/Pengalihan Hak Tanah atas sebidang tanah perempangan