SEBUKU INTI PLANTATION;DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Irsan Pardosi, SH ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada MRP Law Office,berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B. 8 9, JalanWijaya Il, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12160).Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.Melawan :DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANANKEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA. Tempat Kedudukan Gedung ManggalaHalaman 1 dari 5 Halaman.

Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 14 Kupang, dkk yang yang selanjutnya sebagai para Tergugat

DIREKTORAT JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN RI., III. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;

DIREKTORAT JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN RI., III. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;

S.306/VI/BRPHP/RHS/2006 tanggal 18 Juli2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan Planalogi Kehutanan, bahwaijin Lokasi perkebunan yang diterbitkan Bupati Nunukan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diberi peringatan danKegiatan kebun dibekukan terlebih dahulu (vide Bukti T.I17) linat juga bukti(P.10 B dan 11.13);Halaman 50 dari 53 halaman.

SEBAKIS INTI LESTARI;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,3.PT. ADINDO HUTANI LESTARI

DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan diGedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Krisna Rya, S.H.,M.H.,Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum. CN., DrsAfrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto, S.H., MT. RasyidJohn Uno, S.H., M.Hum., Abimanyu Pramudya, S.H., M.

tersebut, Tergugat sudahharus bahkan wajib hukumnya menerbitkan Fatwa Planalogi kepada Penggugatsesuai ketentuan dalam Pasal 15 Surat Perjanjian No.1501/SPJ/KDAT/VIl/2005 tanggal 08 Agustus 2005 yang telah disepakati oleh pihak OtoritaBatam dan Penggugat, akan tetapi sampai dengan dikeluarkannya suratpembatalan alokasi lahan dari Otorita Batam tanggal 28 Desember 2005No.B/362/K.OPS/L/X1V/2005, Fatwa Planalogi dimaksud belum juga diterbitkanoleh pihak Otorita Batam kepada Penggugat ;Bahwa kelalaian

dan kesalahan Tergugat dengan tidak menerbitkanFatwa Planalogi telah berakibat Penggugat tidak dapat mulai melaksanakanpembangunan di atas alokasi lahan atas nama Penggugat.

Oleh karena itualasan Tergugat dalam Surat Pembatalan Alokasi Lahan tanggal 28 Desember2005 bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan pembangunan di ataslahan alokasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan hanyalah akalakalansemata ;Bahwa sementara menunggu keluarnya Fatwa Planalogi yang telahdiusulkan oleh Penggugat sesuai pengusulan tanggal 03 Mei 2005 No.233/PFPHal. 3 dari 16 hal. Put.

No.1739 K/Pdt/2011DB/V/2005, ternyata Fatwa Planalogi yang sedang ditunggu tidak diterbitkan,tetapi sebaliknya Tergugat menerbitkan Surat Pembatalan Alokasi Lahan yangtelah menjadi milik sah Penggugat seluas + 24.252 m?, sesuai SuratPembatalan No.B/362/K.OPS/LXIV/2005 tanggal 28 Desember 2005 ;Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Pembatalan AlokasiLahan kepada penggugat atas lahan seluas + 24.252 m?

Pihak Tergugat telah dengan sengaja sebelum pembatalan alokasi lahantidak menerbitkan Fatwa Planalogi kepada Penggugat ;Bahwa selain alasanalasan yang dikemukakan di atas, PembatalanAlokasi Lahan No.B/3862/KOPS/L/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang hanyaditanda tangani Deputi Operasi Otorita Batam dinilai tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum, oleh karena Surat Pembatalan tersebut tidakmenyinggung tentang Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No.2588/KP TS/KAATA/VIIV2005 tanggal 15 Agustus 2005

Bahwa guna menindak lanjuti kewajiban Penggugat sebagaimanadiatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Surat Peyanjian No. 150/SPJ/KDATALIIV2005 tanggal 29 Maret 2005 jo perubahan Surat Perjanjian No.1501/SPJ/KTAT/L/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005, yaitu mengurussuratsurat yang dipersyaratkan untuk membangun /okasi tersebut,Penggugat telah menyampalkan usulan penerbitan Fatwa Planalogi(FP) kepada Otonta Batam tanggal 03 Mei 2005 No.233/PFPOB/V/2005, sebagaiprasyarat untuk mengajukan permohonan Ijin Mendirikan

Atas penyampaian usulan Fatwa Planalogi tersebut, Tergugat sudahharus bahkan wajib hukumnya menerbitkan Fatwa Planalogi kepadaPenggugat sesuai ketentuan dalam pasal 15 Surat PerjanjianNo.1501/SPJ/KDAT/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005 yang telahdisepakati oleh pihak Otorita Batam dan Penggugat, akan tetapisampai dengan dikeluarkannya surat pembatalan alokasi lahan dariOtorita Batam tanggal 28 Desember 2005 No.B/362/K.OPS/L/XII/2005,Fatwa Planalogi dimaksud belum juga diterbitkan oleh pihak OtortaBatam

Bahwa kelalaian dan kesalanan Tergugat dengan tidak menerbitkanFatwa Planalogi telah berakibat Penggugat tidak dapat mulaimelaksanakan pembangunan di atas alokasi lanan atas nama Penggugat. Olehkarena itu alasan Tergugat dalam Surat Pembatalan Alokasi Lahantanggal 28 Desember 2005 bahwa Penggugat tidak pernahmelakukan kegiatan pembangunan di atas lahan alokasi tersebuttldak mempunyal dasar hukum dan hanyalah akalakalan semata 8.

Bahwa sementara menunggu keluarnya Fatwa Planalogi yangtelah diusulkan oleh Penggugat sesuai pengusulan tanggal 03 Mei2005 No.233/PFPOB/V/2005, temyata Fatwa Planalogi yang sedangditunggu tidak diterbitkan, tetapi sebaliknya Tergugat menerbitkan SuratPembatalan Alokasi Lahan yang telah menjadi milk san Penggugat seluas+24 252 M2, sesuai Surat Pembatalan No.B/362/K.OPS/LXIV/2005tanggal 28 Desember 2005 ;9.

Pihak Tergugat telan dengan sengaja sebelum pembatalanalokasi lahan tidak menerbitkan Fatwa Planalogi kepadaPenggugat ;11.

Pelalawan yang bertugas membantu tugastugas yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan dan perkebunan padabidang Planalogi hutan dan kebun terutama untuk kegiatan pengambilantitik koordinat dalam hal pemetaan dan pengukuran, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Pelalawanmelalui Kepala Bidang Planalogi Kehutanan dan Perkebunan ;Bahwa saksi diperintah bersama tim oleh Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan dengan surat perintah tugas nomor : 094/PLAN/2016/027tanggal 23 Maret 2016, atas surat Permintaan Kapolres Pelalawan nomor:b/53/II/2016/ Reskrim, tanggal 7 Maret 2016 tentang permintaan AhliTitik Koordinat ;Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian bersama pihak BLH kab.Pelalawan dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan.

ORDIANSYAH .MP , yang menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi menjadi Kepala Kantor Planalogi Pemerintah Kabupaten KutaiTimur dari tahun 2007 s/d tahun 2009 dan menjabat sebagai Kepala Bidang TataRuang dan Pengukuran Lahan pada Dinas Pengendalian Lahan dan Tata RuangPemerintah Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 s/d tahun 2010 ;Bahwa selama saksi menjadi Kepala Kantor Planalogi Pemerintah KabupatenKutai Timur tidak pernah cuti ;Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No

Ridlatama TradePowerindo tidak menggunakan peta standar, karena peta yang merupakan satukesatuan dengan ijin dimaksud menggunakan peta yang bukan untuk lampiranIUP Eksploitasi dan peta standar menggunakan format yang diberlakukan sejakDinas Planalogi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdiri pada tahun 2007karena di dalam peta tersebut tergambar adanya ijinijin lain sehingga apabilaterjadi tumpang tindih dapat dilihat secara jelas.Bahwa peta yang ada di dalam izin usaha pertambangan (IUP) eksploitasi

Ridlatama Trade Powerindo ;Bahwa Peta berjudul Peta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Peta IzinUsaha Pertambangan Eksploitasi ;Bahwa apabila terjadi kesalahan paraf dalam izin Kepala Dinas Planalogi tidakbertanggung jawab karena setiap izin yang masuk dalam database tidak pernahtumpang tindih ;Bahwa setiap surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Planalogi PemerintahKabupaten Kutai Timur harus di paraf ;Bahwa syarat peta sebagai lampiran dari suatu Surat Keputusan Izin UsahaPertambangan adalah

: Peta dikeluarkan oleh Dinas Planalogi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur danharus di paraf oleh pejabat yang berwenang/Kepala Dinas Planalogi.

Bahwa di dalam Pembangunan perumahan di The Central Sukajadi,Pemerintahan Kota Batam telah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) sebagaimana dalam Keputusan Walikota BatamNo.KPTS.244/IMB/IX/2005 dan Badan Pengusahaan (BP) Batam telahmengeluarkan Fatwa Planalogi No.38/A2.1/2/2014 Revisi dari FatwaPlanalogi No.366/FPRENTEK/8/2011 kepada Turut Tergugat sebagaiPetunjuk/Acuan dalam Perencanaan Proyek Bangunan di Wilayah BatuAmpar/Muka Kuning (Komplek The Central Sukajad)l) ;Halaman 3 dari 24 Putusan

melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) ;Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, Turut Tergugat sebagaipengembang (developer) kawasan The Central Sukajadi, yang jugaharuSs mengawasi pembangunan bangunan rumah ataupun rukodikawasannya dan menjamin kenyamanan pemilik rumah (Penggugat),ternyata tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya tersebut, denganmembiarkan Bangunan Ruko milik Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IIIdibangun walaupun telah melanggar aturanaturan yang berlaku maupunFatwa Planalogi

LP.149/ III/ BPKHI2/ 2015 tanggal 26 Nopember 2015 tentangPerjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Titik Koordinat di DesaKutarakyat Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utarayang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah I dan Peta Hasil Pengambilan Koordinat di Desa KutarakyatKecamatan Namanteran Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat

LP.149/ IlI/ BPKHI2/ 2015 tanggal 26 Nopember 2015 tentangPerjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Titik Koordinat di DesaKutarakyat Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utarayang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah I dan Peta Hasil Pengambilan Koordinat di Desa KutarakyatKecamatan Namanteran Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara;Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang

Prof.kehutanan dan perkebunan pada bidang Planalogi hutan dankebun terutama untuk kegiatan pengambilan titik koordinatdalam hal pemetaan dan pengukuran, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Pelalawan melalui Kepala Bidang Planalogi Kehutanan danPerkebunan.Bahwa saksi diperintah bersama tim oleh Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan dengan surat perintah tugas nomor :094/PLAN/201 6/027 tanggal 23 Maret 2016, atas surat Permint aanKapolres Pelalawan nomor: b/53/III/

Kalimas Cikawung Persada (selaku kontraktor) untuk pekerjaanpematangan lahan (cut and pil) di Kawasan Industri KIIC Karawang Barat.Padahal diketahui bahwa pekerjaan tersebut Sampai dengan saat ini tidakdapat dilaksanakan karena belum mendapatkan izin dari KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia hal tersebutdikuatkan dengan Surat dari Dirketur Jenderal Planalogi Kehutanan danTata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia yang pada pokoknya permohoanan

Keputusan Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan atasnama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/MenhutVII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 TentangKawasan Hutan Provinsi Riau;c.

Keputusan Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan atas namaMenteri Kehutanan Nomor SK.7651/MenhutVII/KUH/2011tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan ProvinsiRiau;.

Bahwa atas penyampaian usulan Fatwa Planalogi tersebut,Tergugat harus bahkan wajid hukumnya menerbitkan FatwaPlanalogi kepada Penggugat sesuai ketentuan dalam pasal 15Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Padt.G/2020/PN BtmSurat Perjanjian No. 1501/SPJ/KDAT/L/VIII/2005 tanggal 08Agustus 2005 yang telah disepakati olen Tergugat danPenggugat, akan tetapi sampai dengan dikeluarkannya suratpembatalan alokasi lahan dari Otorita Batam tanggal 28 Desember2005 No.

B/362/K.OPS/L/XII/2005, Fatwa Planalogi dimaksudbelum juga diterbitkan oleh pihak Otorita BatamkepadaPenggugat;6.

Bahwa kelalaian dan kesalahan Tergugat dengan tidakmenerbitkan Fatwa Planalogi mengakibatkan Penggugat tidakdapat mulai melaksanakan pembangunan di atas alokasi lahanatas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 7: Bahwa Tergugat II mengetahui bahwa lahan seluas +24.252M2 telah dialokasikan kepada Penggugat, namun Tergugat Ilsecara melawan hukum telah melakukan Pembangunan Ruko diatas lokasi lahan milik Penggugat, sehingga telah membawakerugian bagi Penggugat berupa kerugian materil dan moril

Padahal diketahui bahwa pekerjaantersebut sampai dengan saat ini tidak dapat dilaksanakan karena belumHalaman 3 dari 23, Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Ckrmendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia hal tersebut dikuatkan dengan Surat dari DirketurJenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Ling kunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang pada pokoknyapermohoanan izin Kawasan Industri KIIC Karawang Barat tersebut belumdapat diproses dan

AGUNG PRIYONO, S.Hut, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian terkait tindak pidanayang telah dilakukan oleh para terdakwa dan saksi telah memberikan keteranganyang sebenarnya ;Dl> Bahwa, pekerjaan saksi adalah PNS yang menjabat selaku bidang Planalogi ;> Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Planalogi DishutKab. Inhil adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinandibidang kehutanan di Kab.

Saksi AgungPriyono, Kabid Planalogi Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, padaintinya menyatakan bahwa Bahwa sesuai Pasal 5 dengan Permenhut NomorP.19/MenhutII/2011 tanggal 30 maret 2011 menyatakan bahwa pemegang izinwajib melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 Tahun sejakdiberikan izin oleh menteri kehutanan, sehingga berdasarkan hasil penataanbatas tersebut akan dijadikan sebagai dasar bagi sekjen kementeriankehutanan untuk menetapkan areal kerja Pemegang Izin (PT.

Sedangkan Terdakwa BUDI JOHANES BUNJAMIN alsAKIN als BUDI GONDRONG als EDI GONDRONG selaku pemilik usahapenambangan itu sendiri baru ditangkap beberapa hari kemudian;Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinatoleh saksi FADILLAHKRNIAWAN, A.Md. staff pada Valai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XiIllDirektorat Jendral Planalogi Hutan Kementrian Kehutanan dengan alat bantuberupa GPS merk GARMIN OREGON type 550 dengan ketilitian kurang dari 5(lima) meter, maka dipastikan titik lokasi alat berat

., KasiPengukuran Bidang Perizinan Dinas Tata Kota Pemko Batam dengan tugas dantanggung jawab yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap permohonanIMB yang disesuaikan dengan Fatwa Planalogi BP Kawasan Batam terkait garissempadan bangunan dan ketinggian bangunan menerangkan berdasarkan SuratIzin Sementara dari Kantor Dinas Tata Kota Batam kepada PT. HCPT ataspendirian menara antena terletak di Jalan Diponegoro RT. 01 RW. 26, KelurahanBuliang, Kecamatan Batu Aji Batam.

Bahwa ahli berstatus sebagai PNS (Staf) pada Bidang Pengukuran danPerpetaan (Bidang Planalogi) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau.Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 444/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt.Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Kepolisian Resor Kuantan Singingiuntuk melakukan pengambilan titik koordinat pada hari Senin tanggal 3September 2018, saat itu Ahli bersama dengan Penyidik Kepolisian ResorKuantan Singingi dengan disaksikan oleh ketiga orang terdakwa;Bahwa alat yang Ahli gunakan pada saat pengambilan