• SaldiPutusan No. 1389/Pid.Sus/2018/PN.Mks., Halaman 2(DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa mauko jual shabushabu dan terdakwa menjawab iya kesini moko, kKemudian Lk.Saldi mendatangi terdakwa dan menyerahkan 8 (delapan)paket/ sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan beratkeseluruhan 0,0913 gram, setelah menerima narkotika jenis shabudari Lk.

  Saksi IRWANTO ; Bahwa saksi sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan; Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa;Putusan No. 1389/Pid.Sus/2018/PN.Mks., Halaman 6Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksiAgus Anwar bersama beberapa tim lainnya = melakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Indah V Kel.Pannampu Kec.

  Saldi (DPO) namun Lk SALPI (dpo) tidak ditemukanselanjutnya tersangka dibawa kembali ke Polsek Tallo;Putusan No. 1389/Pid.Sus/2018/PN.Mks., Halaman 10 Bahwa adapun harga shabushabu sebanyak 8 (delapan) sachetyang tersangka beli dari Lk SALDI (dpo) seharga Rp. 800.000.

  Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkaraini;MEN GADILIPutusan No. 1389/Pid.Sus/2018/PN.Mks., Halaman 161.

  Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAPutusan No. 1389/Pid.Sus/2018/PN.Mks., Halaman 17ADHAR, SH.MH. HARTO PANCONO,SH.MH.PANITERA PENGGANTISURATNO, SH.Hj. SARILU, SH.Putusan No. 1389/Pid.Sus/2018/PN.Mks., Halaman 18

• 278/PDT.G/2012/PN.MKS

  Put. 04/PDT/2015/PT.MKSTENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan PengadilanNegeri Makassar, Nomor: 278/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 29 Agustus 2013, yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Konvensi : Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Oktober 2012,Register perkara No: 278/Pdt.G/2012/PN.Mks., sebagaimana gugatan tersebut telahdisempurnakan tertanggal

  untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000, (lima ratus lima puluh satu riburupiah);Membaca, Surat Permohonan Banding Nomor: 278/Srt.Pdt.G/2012/PNMksyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa padatanggal 12 September 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor:278/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 29 Agustus 2013, untuk diperiksa dan diputus olehPeradilan Tingkat Banding; === 222 oeHal

  tanggal 25 November 2013, dan surat memoritersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita pada PengadilanNegeri Makassar kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 April2014, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:278/Pdt.G/2012/PN.MKs. ; 2222 on one nnn ono ==Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 29 April 2014 yang diajukanoleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Makassar pada tanggal 30

  Sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeridalam memerikksa dan mengadili perkara ini, sebelumnya telah mengeluarkanPenetapan (tanggal 10 Januari 2013 Nmor: 278/Pdt.G/2012/PN.Mks.) yang amarnyasalng bertentangan dengan amar putusan tanggal 29 Agustus 2013 Nomor:278/Pdt.G/2012/PN.Mks. Amar putusan tanggal 10 Januari 2013 Nomor:278/Pdt.G/2012/PN.Mks. berbunyi :1. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok dalam perkara ini adalah sah;2.

  /Pdt.G/2012/PN.Mks).

• 133/Pdt.G/2014/PN.Mks

  No.133/Pdt.G/2014/PN.Mks, tertanggal 21 Agustus 2015. Dalam Perkara Perdata AntaraINDRA ARTADIPUTRA SURUADJI Pemohon Peninjauan Kembali(ahli Waris ISHAK SURUADJIsemula Tergugat I dalam PerkaraPerdata No.133/Pdt.G/2014/PN.Mks)MelawanSUMANING BIN TJONA, dkk. Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat Asal dalamPerkara Perdata No.133/Pdt.G/2014/PN.Mks)Makassar, 11 Maret 2015Kepada Yth..

  Akantetapi setelah meneliti buktibukti yang diajukan Penggugatsabagaimana termuat dalam Putusan Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2014/PN.Mks, tidak ada satupun bukti surat berupa tandapelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa yangatas nama Pengegugat.

  Jadi dengan demikian seandainya suratpanggilan sidang disampaikan kepada Lurah Parangloe, KecamatanTamalanrea, Kota Makassar, maka panggilan untuk sidang tidak sahadanya, sehingga Putusan Verstek Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2014/PN.Mks menjadi batal karenanya.. Bahwa Relas Penyampaian Putusan Verstek Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2014/PN.Mks, tidak pernah diterima oleh Tergugat I incasu ahli warisnya.

  Bahwa objek surat gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2014/PN.Mks berupa tanah empang seluas 4 Ha (empathektar) tercatat dalam buku rincik sebagai persil 26a/dvv/II, kohir 78Cl terletak di kampung Kaserokang jalan Ir.

  Kemudianmunculnya Gugatan Penggugat SUMANING BIN TJONA, dkk dalamperkara perdata No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mks, bertanggal 18 Februari2014.

• Putusan Nomor 1446 kK/Pdt/2014eksekusi, oleh karena itu Para Pelawan tidak tunduk pada Putusan perkaraPerdata Nomor 53/Pdt.G/2008/PN.MKS, Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 141/Pdt/2009/PT.MKS, Putusan Mahkamah Agung RINomor 3028K/PDT/2009;7.

  Bahwa terhadap Objek eksekusi yang merupakan salah satu dari hartapeninggalan almarhum Go Kok Hwa alias Kohar Gosal dan merupakanwarisan yang belum terbagi, Pengadilan Negeri Makassar telahmengeluarkan aanmaning dengan Nomor 40 EKS/2011/PN.MKS Jo.Nomor 593/Pdt.G/2008/PN.MKS sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pdt.G/2008/PN.MKS, jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/Pdt/2009/PT.MKS, jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor 3028K/PDT/2009;8.

  Bahwa oleh karena aanmaning yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriMakassar dengan Nomor 40 EKS/2011/PN.MKS jo.

  Putusan Nomor 1446 K/Pdt/2014mempertimbangkan bukti baru yang diajukan oleh Para Pelawan pada GugatanPerlawanan Nomor 69/PDT.PLW/2012/PN.Mks, yaitu Surat Penjelasan dariBadan Pertanahan Kota Makassar dengan Nomor 802/600.1373.71/III/2010tertanggal 5 Maret 2010 yang mana bukti ini belum pernah diajukan padaperkara terdahulu/Perkara Nomor 53/Pdt.G/2008/PN.Mks, yang mana jika buktiini dipertimbangkan dengan cermat dan dihubungkan dengan buktibuktilainnya maka akan ditemukan fakta bahwa objek eksekusi

  Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor69/PDT.PLW/ 2012/PN.MKS tanggal 8 November 2012 mengandung cacatformil karena alat bukti yang dijadikan landasan hukum adalah SHM Nomor60098/Bontoala Tua Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor L 00092/2004seluas 389 m* tercatat atas nama David Goenawan padahal Sertipikat yangdijadikan alat bukti dalam perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2008/PN.Mks,adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 20098/Bontoala Tua tanggal 14 Mei 2004Surat Ukur Nomor 00092/Bontoala Tua tahun 2004

• PENETAPANNO. 657/PDT.P/2018/PN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAHakim Pengadilan Negeri Makassar ;Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal28 September 2018 Nomor : 657/PDT.P/2018/PN.Mks dalam perkarapemohon :HARDIANTI, Alamat Jalan Baji Minasa Il Dalam No. 66 Kel.Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar, Tanggal lahir 4Juli 1991, Jenis kelamin Lakilaki, Pekerjaan MengurusRumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1.

  Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal2 Oktober 2018, Nomor : 657/Pen.Pdt.P/2018/PN.MKS tentangPenunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa danmengadili perkara permohonan ini ;2. Penetapan Hakim tanggal 2 Oktober 2018, Nomor657/Pen.Pdt.P/2018/PN.MKS tentang penetapan hari sidangpertama perkara ini ;3.

  Surat permohonan Pemohon tertanggal 28 September 2018,yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakassar pada tanggal 2 Oktober 2018, Nomor657/Pen.Pdt.P/2018/PN.MKS ;4.

  Bukti tertulis (Suratsurat) yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan untuk Pemohon tidak hadir di Persidangan ;Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 11 Oktober2018 dengan acara pembacaan surat permohonan Pemohon, hinggasekarang Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patutPenetapan No. 657/Pdt.P/2018/PN.Mks, Halaman 1dan sah untuk hadir di persidangan berdasarkanrelas panggilan tertanggal 5 Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa

  ADHAR, SH.MH.Perincian Biaya : PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000, Biaya Proses : Rp. 50.000, Panggilan : Rp. 85.000, PNBP Panggilan : Rp. 5.000, Materai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000, Penetapan No. 657/Pdt.P/2018/PN.Mks, Halaman 2Jumlah : Rp. 181.000, (seratus delapan puluh saturiburupiah).Penetapan No. 657/Padt.P/2018/PN.Mks, Halaman 3

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasssar Nomor 258/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 09 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupah);

(satu juta seratus satu ribu rupiah).Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 258/Pdt.G/2018/PN.Mks yangditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwapada tanggal 23 April 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor258/Pdt.G/2018/PN.Mks. tanggal 09 April 2019.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor258/Pdt.G/2018/PN.Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri

Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari KuasaPembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksamakepada Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat danPara Turut Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019.Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masingmasingNomor 258/Pdt.G/2018/PN.Mks. yang ditanda tangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembandingsemula Penggugat pada

Mks tanggal 09 Januari 2019 tersebut sudahtepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,. karenamemori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permohonanpemeriksaan ditingkat banding.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmiputusan sela Pengadilan Negeri Makassar Nomor 258/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 9Januari 2019 , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Makassar Nomor258/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 09 April 2019 dan suratsurat lain yang berkaitandengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui danmembenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsimaupun dalam pokok perkara tersebut, karena dalam pertimbanganpertimbanganHalaman 4 dari 7 halaman.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasssar Nomor258/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 09 April 2019 yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari JUMAT tanggal 2 AGUSTUS 2019 oleh kami WAYAN SUPARTHA, SH.

• Sebagaimana telah dilakukan denganSurat panggilan:Surat Panggilan No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 27 Desember 2004;Surat Panggilan No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 10 Januari 2005;Surat Panggilan No. 223/PdLG/2094/PN.Mks tanggal 17 Januari 2005;Surat Panggilan No. 223/?

  Bahwa Perlawanan Pelawan terhadap putusan Pengadilan NegeriMakassarNo. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks. tertanggal 08 Maret 2005 tidak berdasarkarena:Gugatan perkara Reg. No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks, tidak menjadikan tanahyang terletak di Jalan AP.Pettarani Kota Makassar, dengan No.

  No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks, rnaupun dalam perkaraReg. No. 223/Verz/2004/PN.Mks tersebut. Sehingga permohonan untukditetapkan sebagai ahli waris dari Pawellei Dg. Ke'nang sangat mengadaadadan tidak jelas dasar hukumnya.

  Jadi adalah adil dan bersesuaian hukumuntuk ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No.223/PDT/VERZET/2004/PN.MKS. tanggal 08 Oktober 2008 adalah sebagai berikut:e Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek PengadilanNegeri Makassar No. 223/Pdt.G/PN.MKS tanggal 3 Maret 2005 tersebutadalah tepat dan benar ;e Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;e Membatalkan putusan Verstek No. 223/Pdt.G/2004/PN.MKS

  Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan Verzet PengadilanNegeri Makassar tanggal 08 Oktober 2008 No. 223/PDT/Verzet/2004/PN.Mks tidak dapat diterima;2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;3.

• Dikeluarkan oleh Catatan Sipil Luar BiasaPertama Kabupaten Enrekang ; Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2019/PN.Mks halaman 13.Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari nama ANWARmenjadi ANWAR MADANI ADAM ;4.Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon melakukan karena terdiri darisatu suku kata pada Akte Kelahiran dan dua suku kata pada Kartu tandaPenduduk (KTP) dan tiga suku kata pada Kartu Keluarga (KK), Pemohonbahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut harus mendapat izindengan surat penetapan dari Pengadilan

  Biasa Pertama Kabupaten Enrekang denganmemperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;Membebankan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalampermohonan ini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan membenarkanisi Surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti antara lain: Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2019/PN.Mks

  ASRIANI ABDULLAHe Bahwa saksi adalah isteri dari pemohon;e Bahwa saksi tahu kalau pemohon mengajukan permohonan kePengadilan Negeri untuk penambahan nama ;e Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Enrekang dan diberi namaANWAR; Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2019/PN.Mks halaman 3Bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama dari ANWARmenjadi ANWAR MADANI ADAM ;Bahwa tujuan Pemohon menambah namanya yaitu untukkepentingan paspor haji sebagai persyaratan dengan menggunakantigasuku kata ;Nama Ibu Pemohon bernama MARYAMA

  Hakim pada Pengadilan Negeri Makassarselaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Makassar Nomor 135/Pdt.P/2019/PN Mks tanggal20 Pebruari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2019/PN.Mks halaman 7untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantuoleh Justiah Said, S.H.

  Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2019/PN.Mks halaman 8

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 358/Pdt.P/2020/PN.Mks dari Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Pemohon perkara No. 358/Pdt.P/2020/PN.Mks, dicabut;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

• , sesuaiSurat Permohonan Banding Nomor: 39/ Pdt.BTH/2015/PNPutusan Pengadilan Negeri Makassar No.: 39/Pdt.BTH/2015/PN.Mks., diterima oleh PELAWAN/ PEMBANDING padatanggal 25 Agustus 2015.

  Batas tanah diakui kepemilikannya olen PARA TERBANDING/PARA TERLAWAN dimaksud, sama dengan batas tanah yangdinyatakan/diakui oleh Penggugat (PARA TERBANDING/PARA TERLAWAN dalam perkara a quo) dalam sidang lokasi(pemeriksaan setempat) pada perkara No. : 226/Pdt.G /2012 /PN.Mks, padahal pada saat itu batas tanah yangdidalilkan adalah untuk tanah yang seluas 3,35 Ha, sedangkandalam sidang lokasi (pemeriksaan setempat) pada perkaraNo. : 39/Pdt.BTH/2015/PN.Mks, batas tanah yang didalilkanadalah untuk

  tanah milik PEMBANDING/PELAWAN yang diakui kepemilikannya oleh PARA TERBANDING/PARA TERLAWAN dimaksud, bukanlah' seluas 2,45 Hasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.:226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013, yang kemudiandikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.199/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 30 September 2013 dan PutusanMahkamah Agung RI No. : 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014.Bahwa berdasarkan Surat Gugatan pada perkaraNo. : 226/Pdt.G/2012/PN.Mks, jelas dan nyata,

  Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri MakassarNo. 39 /Pdt.BTH/2015/PN.Mks tanggal 10 Agustus 2015 tersebut.3. Memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan :a. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar.b. Menyatakan Perlawanan PELAWAN adalah beralasan hukum.Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.311/PDT/2015/PT.Mksc.

  . : 226/Pdt.G /2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013.d. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 339 K/Pdt/2014tanggal 25 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNo. : 199/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 30 September 2013 joPutusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 226/Pdt.G /2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013, tidak dapat dieksekusi.4.

• /2004/PN.Mks. jo.

  dari gugatantersebut serta obyeknya juga merupakan sama, meskipun Tergugat IIsekarang dahulu Tergugat I, sedangkan Tergugat I dahulu sebagaiPenggugat;Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah juga sebagian obyeksengketa dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. jo.

  . serta perkara Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.Mks. yang sekarangsedang diperiksa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI;Hal. 7 dari 24 hal Put.

  Nomor 764 K/PDT/2014Agustus 2007 Nomor 1536 K/PDT/2006 jo.Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung RI tanggal 6 Januari 2009 Nomor 377PK/PDT/2008;Bahwa obyek perkara dalam perkara in casuNomor 293/Pdt.G/2010/ PN.Mks. jo. Nomor368/PDT/2012/PT.Mks. yang dimohonkankasasi ini adalah termasuk dalam obyeksengketa dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. jo.

  Asia Tropical, jadi sangat tidak beralasanapabila tibatiba harus dikeluarkan dari obyeksengketa dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. jo. Nomor 51/PDT/2005/PT.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung RItanggal 10 Agustus 2007 Nomor 1536 K/Pdt/2006 jo.

• 45/Pdt.G/2014/PN.Mks

  P U TU S A NNomor : 45 / Pdt.G / 2014 / PN.Mks.

  2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassarpada Tanggal 4 Pebruari 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 45 / Pdt.G /2014 / PN.Mks., mengajukan gugatan yang pada pokoknya disimpulkansebagai berikut :1.

  Kota Makassar.Putusan No.45/Pat.G/2014/PN.Mks Hal 3 7.

  Hakim Tjahyadi, Dkk, diberi tanda P.7 Putusan No.45/Pat.G/2014/PN.Mks Hal 128. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No.08 EKS / 2001 / PN.Mks Jo.No.198 / Pdt.G / 1995 / PN.Uj. Pdg tanggal 11 Mei 2007, diberi tandaP.8;9.

  Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ; Putusan No.45/Pat.G/2014/PN.Mks Hal 21Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Hari KAMIS, tanggal 14 Agustus 2014, oleh kami,ISJUAEDI, SH,MH, sebagai Ketua Majelis, MAXI SIGARLAKI, SH, MH.

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar bernomor339/Pdt.G/2013/PN.MKS tanggal 6 Mei 2014 ;3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding secarakeseluruhan ;4.

  Termasuk yang diulang lagi oleh Pembanding yaitu perkara perlawananNo.51/Pdt.PLW/2012/PN.MKS yang diajukan oleh Tergugat selakuPelawan, itu yaitu hanya menyangkut sita eksekusi terhadap obyeksengketa yang berada dalam kekuasaan PT.Graha Tata cemerlangMakassar yang luasnya kurang lebih 10.000 M2 obyek sengketa yangmana itu juga yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perlawananNo.167/Pdt.Plw/2011/PN.MKS. jadi tidak ada kaitannya dengan perkara aquo ;5.

  Perkara No. 245/Pdt.G/2012/PN.MKS yang amarnya menyatakan gugatantidak dapat diterima, memang obyek sengketanya termasuk yang menjadiobyek sengketa dalam perkara perlawanan No.167/Pdt.Plw/2011/PN.MKS.makanya dalam perkara a quo, dasar gugatan termasukmempertimbangkan pertimbangan hukum perkara No.245/Pdt.G/2012/PN.MKS. agar keputusan dalam perkara a quo dikabulkan,dan itu terbukti ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, memori banding pembanding tidakberalasan menurut hukum sehingga harus ditolak :Menimbang

  :DALAM EKSEPSI :Dipindai dengan CamScanner15Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014No.339/Pdt.G/2013/PN.MKS yang dimohonkan banding tersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014No.339/Pdt.G/2013/PN.MKS yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (nietontvanklijk verklaard) ;DALAM REKONPENS!

  :DALAM REKONPENSI Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014No.339/Pdt.G/2013/PN.MKS yang dimohonkan banding tersebut ;DALAM KONPENSI dan REKONPENS!

• '59/PID.SUS.Tpk/2018/PN.Mks

  AjangalePutusan Nomor 59/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks halaman 4Kab. Bone Periode Tahun 20102016 dan selaku Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Desa Opo Kec. Ajangale Kab.

  Putusan Nomor 59/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks halaman 24 HASNAH) 11.

  Bone.Putusan Nomor 59/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks halaman 88Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanketerangannya dan tidak memberikan bantahan.8. SUDIRMAN H.

  Upah Sekretaris 125.000 0 125.000Pelaksana (An.HASNAH) Putusan Nomor 59/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks halaman 119 11. Upah Bendahara 125.000 0 125.000pelaksana kegiatan(An.

  JUNAEDILSH.MHNIP. 19611111 198203 1 003, Putusan Nomor 59/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks halaman 162

• /PN.Mks(Penggugat) dan Tergugat berjanji bahwa uang harga tanah akan dibayarsesuai dengan kesepakatan setelah Mami (Tergugat Il) menandatanganiaktaakta tersebut;7.

  Bahwa kedua~ perkara tersebut in casu perkara Nomor21 / Pdt.G / 2008 / PN.Mks tanggal 26 November 2008 dan perkaraNo.298/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 10 Juni 2010 Termasuk gugatan A quadillhat dari subjek dan objek gugatan yang sekarang diajukan olehPenggugat sama, sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata gugatansedemikian rupa harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima denganalasan Nebis in Idem..

  /PN.MksDan Jo perkara perdata Nomor 298/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 10 Juni2010 Jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 305/Pdt/2010 tanggal 13Desember 2010 ;. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Mks kami telahdipanggil untuk memberi kesaksian atas obyek dan subyek perkara yangsama dengan gugatan perkara ini yaitu. gugatan Nomor212/Pdt.G/2014/PN.Mks, sehingga berdasarkan hukum, gugatansedemikian rupa harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasanNebis In Idem ;.

  Bahwa pihak Penggugat (Husein Lewa) juga adalah sebagaiPenggugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Mks Jo.Perkara Nomor 106/Pdt/2009/PT.Mks, Jo perkara Nomor 2580K/Pdt/2009 melawan Meigawati Lewa sebagai Tergugat (Tergugat dalam perkara ini), begitu pula dalam perkara Nomor298/Pdt.G/2009/PN.Mks, Jo perkara Nomor305/Pdt/2010/PN.Mks, Penggugat (Husein Lewa) sebagai pihakPenggugat melawan Meigawati Lewa sebagai Tergugat dan AidaBadji Lewa (Aida Baji) sebagai Tergugat Il ;2.

  /PN.Mks

• M E N G A D I L I :

  - Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut;

  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 21 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

  • Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus

  Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraTENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusanPengadilan Negeri Makassar, Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 21 Juli2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam eksepsiMenolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II ;Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

  Put. 143/PDT/2015/PT.MKSMembaca, Risalan Pemberitahuan Putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks. bahwa Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan secara sah dan seksamakepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 04 September 2014, isiputusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal21 Juli 2014, olen karena Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, tidak hadirpada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;Membaca, Akte

  Pernyataan Permohonan Banding Nomor:193/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMakassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2014, KuasaHukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks.tanggal 21 Juli 2014, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan TingkatMembaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingNomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

  padaPengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan bandingdari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telahdiberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada TergugatI/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2014 dan kepada TergugatIl/Terbanding II pada tanggal 29 Oktober 2014;Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Makassar bahwa telah memberitahukan kepada KuasaHukum

  Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2015, kepada TergugatI/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2014, dan kepada Tergugatll/Terbanding Il pada tanggal 29 Oktober 2014, untuk mempelajari berkasperkara Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dimohonkan banding diHal. 3 dari 6 Hal.

• M E N G A D I L I:

  • Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tersebut ;
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 103/Pdt.Bth/2016/PN.Mks, tanggal 26 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------------------------------
  • Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

  Andi Mappaodang, yang dihuni olehHalaman 9 dari 91 Putusan No.244/PDT/2017/PT.MKS.Dipindai dengan CamScanner SuhPara Pelawan, yang akan di eksekusi beritenkan PutusanPengadilan Negeri Makassar register nomor : 131/Pdt.G/2006)PN.Mks tanggal 14 Juni 2007, tidak berstatus Hukum sebag@!Rumah Negara/Rumah Dinas Milik Terlawan/Kodam VI/Wrb.

  Makassar No. 131/Pdt,G/ 2006/PN.Mks tanggal 14 Juni 2007;rumahrumah yang terletak di Jin, Andi Mappaodang Makassaryang dihuni oleh para Pelawan yang akan dieksekusi berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Makassar No. 131/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 14 Juni 2007 tidak berstatus Hukumsebagai Rumah Negara/Rumah Dinas Milik Terlawan/KodamVIIMrb. dan oleh karena itu menurut ketentuanketentuan Hukumtersebut diatas rumahrumah tersebut bukan merupakan ObyekEksekusi sehingga bila dilakukan eksekusi terhadap rumahrumahtersebut

  , sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perpres No.11Tahun 2008.Kesimpulan :Berdasarkan Perpres No.11 Tahun 2008, Pasal 1 No.1; Pasal 4ayat (2); Pasal 4 ayat (3); Pasal 4 ayat (5); Pasal 9 JunctoPutusan Pengadilan Negeri Makassar No. 131/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 4 Juni 2007, rumahrumah di Jin.

  Permohonan Eksekusi rumahrumah yang dihuni oleh Para Pelawan,yang tidak berstatus sebagai Rumah Negara/Rumah Dinas MilikTerlawan/Kodam VIl/Wrb. berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriMakassar No.131/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal14 Juni 2007 yangtidak benar tersebut, menjadi tidak benar pula.Halaman 18 dari 91 Putusan No.244/PDT/2017/PT.MKS.stDipindai dengan CamScanner2 pasar Eksekusi : pasar Eksekus!

  2006/PN.Mks tanggal 14 Juni 2007 halamanHalaman 22 dari 91 Putusan No.244/PDT/2017/PT.MKS.Dipindai dengan CamScannerSE Re ce ea egy reg nr ne eePS SeeBRAS he RR teELLE ALI SES ESPEMA gPe acsPEE?

• M E N G A D I L I:

  • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;----------------------------------------------------------------
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1246 /Pid.B / 2017/ PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

  M E N G A D I L I S E N D I R I<

  OMPO MASSA, SH tanggal 09 Februari 2016, hal alat bukti surat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., pada Pengadilan Negeri Makassar , yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-------------

• Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:295/ Pdt.G / 2015/ PN.Mks., tanggal 3 Mei 2016 , yang telah dilegalisir sesuai dengan