KARYA PRAKTISI

KARYA PRAKTISI, berkedudukan di Jalan Borong RayaKompleks Perumahan Pesona Nirwana Blok A No. 1, KotaMakassar atau berkantor di Jalan Haji Hayyung No. 41 BentengSelayar;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;dan:1. SUKARDI, duhulu bertempat tinggal di Jalan Borong RayaKompleks Perumahan Pesona Nirwana Blok A No. 5, sekarangdi Jalan Borong Raya Kompleks Perumahan Pesona NirwanaBlok A No. 1 (eks. Kantor KARYA PRAKTISI), Kota Makassar;2.

Karya Praktisi (Tergugat) adalah perusahaan pengembang padaHal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2891 K/Padt/2010Perumahan Pesona Cendrawasih Indah yang terletak di JI. Baji Rupa KotaMakassar, sedang Penggugat adalah salah satu USER nya;Bahwa pada tahun 2004 sekitar bulan Nopember, pihak PT.

Karya Praktisi,menawarkan kepada Penggugat, perumahan yang saat itudikembangkannnya yakni Perumahan Pesona Cendrawasih Indah;Bahwa atas tawaran Tergugat tersebut, pihak Penggugat tertarik sehingga,pihak Penggugat memilih Type 54 khususnya pada Blok B.

Karya Praktisi, selakupengembang yang beritikat baik, melindungi para konsumen. Karena itu jikaPT.

Karya Praktisi) tidak mungkin memiliki hakHal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2891 K/Pdt/2010atas tanah tetapi hanya dengan hak guna bangunan. Ini tidak diperhatikanoleh hakim Judex Facti;Bahwa akibat tidak profesionalan PT. Karya Praktisi, menjalankan bisnispengembangan perumahan sehingga tindakan tindakannya merugikanpihak lain ic.

IRENE LIDJAJA (IREN) vs PT KARYA PRAKTISI

Kantor Karya Praktisi), KotaMakassar;2.

Putusan No. 186 PK/Pat/2015akomodir hak haknya dalam perjanjian tentang apa yang termuat dalamsuatu kesepakatan awal dengan pihak PT Karya Praktisi yang ditandaidengan adanya pembayaran suatu prestasi kepada PT Karya Praktisi olehPenggugat bahwa ia Penggugat telah setuju atas syarat yang diberikan olehPT Karya Praktisi berkenaan dengan Kredit Pemilikan Rumah.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar atas perkara a quo,karena nyata nyata putusan nya melanggar asas keadilan dan kepastian hukum:Alasan hukum: Bahwa PI Karya Praktisi selaku Developer atas perumahan yangmenyebabkan munculnya perkara a quo, demi hukum harus konsekuendengan kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat/PemohonPeninjauan Kembali; Kesepakatan tersebut telah ditandai dengan adanya penyerahansejumlah uang oleh calon User (Pemohon Peninjauan Kembali) kepadapihak PT Karya Praktisi (Termohon Peninjauan

Kembali), sebagai tandaikatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Karya Praktisi(Termohon Peninjauan Kembali); PT Karya Praktisi setelan menerima dana (uang) dari Penggugat sebagaitanda kesepakatan dengan diikuti penujukan lokasi yang disenangi olehPenggugat, maka demi hukum PT Karya Praktisi tidak dimungkinkan lagiuntuk menawarkan lagi kepada pihak lain termasuk kepada pihak TurutTermohon Peninjauan Kembali selanjutnya ke Turut TermohonPeninjauan Kembali Il atas objek yang sudah disepakati oleh

Putusan No.186 PkK/Pdt/2015saat itu pemohon peninjauan kembali justru harus dilindungi selakupembeli (User) yang beritikat baik oleh PT Karya Praktisi selakuDevelover, namun nyatanya pihak PT Karya Praktisi justru, dengan itikatburuk mengalihkan objek yang sudah disepakati oleh pemohonpeninjauan kembali tersebut kepada lain orang yakni kepada TurutTermohon Peninjauan Kembali l, sehingga dengan beralihnya kepadapihak lain maka pihak Pemohon Peninjauan Kembali menderita kerugian;3.

KARYA PRAKTISI

KARYA PRAKTISI

Karya Praktisi, sehingga para Penggugat mengajukan gugatanpada Pengadilan Negeri Makassar dengan menggugat pihakpihak tersebutdengan melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat).

Karya Praktisi,Hal. 3 dari 16 hal. Put.

Karya Praktisi mengandalkan kemampuan finansialnya,maka tetap mengadakan transaksi dengan pihak lain ;Bahwa disamping itu atas dasar kemampuan finansial, pemohonSertifikat Hak Guna Bangunan obyek gugatan, juga mengajukan permohonanSertifikat Hak Guna Bangunan kepada Tergugat.

Karya Praktisi kesemuanya tidak ada kaitan hukumapapun maupun hubungan kausaeit dengan keberadaan paraPenggugat, sehingga dengan demikian para Penggagat tidak mempunyaikepentingan hukum dan atau kerugian apapun dengan terbitnya SertifikatHak Guna Bangunan No. 20099/Kelurahan Tamalanrea Jaya, Surat UkurNo. 00267/2003 atas nama PT. Karya Praktisi ;6.

Karya Praktisi, kemudian PT.

KARYA PRAKTISIdisebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

KARYA PRAKTISI,karena tanah dalam keadaan sengketa diperadilan umum;15.Bahwa akibat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa, Penggugatmengalami kerugian yaitu :a.

Karya Praktisi, kemudian PT. Karya Praktisi mengajukan Permohonan HakGuna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.Sulawesi Selatan, dan setelah dilakukan pengecekan baik menyangkut data yuridismaupun data fisik tanah, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProp. Sulawesi Selatan menerbitkan keputusan pemberian hak kepada Tergugat IIIntervensi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Prop.

Karya Praktisi (Tergugat II Intervensi) padatanggal 2004 untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut, maka setelahmelalui proses maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan mengabulkan permohonan PT. Karya Praktisi dengan menerbitkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI SELATANNomor: 550.2/16/07/5301/2004 Tanggal 10 Agustus 2004Tentang:PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNANKEPADA PT.

Karya Praktisi;9 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nampak bahwa segalaprosesterbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20099/ Tamalanrea Jaya atas nama PT.

Karya Praktisi;e Bahwa benar diatas tanah tersebut ada Perumahan;30e Bahwa benar saksi lupa batasbatasnya;e Bahwa benar tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri;e Bahwa benar saksi tahu yang berperkara, yaitu Muh. Daif Saenong melawan Rala;e Bahwa benar saksi tahu pada waktu dijual ke PT. karya Praktisi putusannya sudahinkracht;e Bahwa benar saksi tahu berdasarkan SK.

Bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 5 Maret 1992 sampai sebelumTergugat (Direktur Utama PT Karya Praktisi) ditahun 2008 atau diwaktulain, mengambil, menduduki, menguasai, menjualnya sebagian tanahmilik Salima tersebut dan mengalihkannya yaitu: Sebagian pada Petak 3 (tiga): ke Tergugat (PT Karya Praktisi) untuk dijadikan Taman Bermain,disebut Objek Perkara I; Tergugat ke Tergugat VII (Hj.

Bahwa perbuatanperbuatan Tergugat (Dirut PT Karya Praktisi) adalahPerbuatan Melawan Hukum, karena tidak seizin dengan Salima (IbuPenggugat) mengalihkan sebagiansebagian tanah kebun tersebut,yaitu: Sebagian pada Petak 3 (tiga):Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 1/Padt.G/2020/PN Sir ke Tergugat (PT Karya Praktisi) untuk dijadikan Taman Bermain,disebut Objek Perkara I; Tergugat ke Tergugat VII (Hj.

Bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 5 Maret 1992 sampai sebelumTergugat (Direktur Utama PT Karya Praktisi) ditahun 2008 atau diwaktulain, mengambil, menduduki, menguasai, menjualnya sebagian tanah milikSalima tersebut dan mengalihnkannya dimana perbuatanperbuatanTergugat (Dirut PT Karya Praktisi) adalah Perbuatan Melawan Hukum,karena tidak seizin dengan Salima (Ibu Penggugat) mengalinkan sebagiansebagian tanah kebun tersebut, yaitu:e Sebagian pada Petak 3 (tiga): Tergugat (PT Karya Praktisi)

Perumahan Pesona Selayar Regency tertanggal 25Agustus 2011, Bukti T.II3 berupa Angsuran Pertama Pembelian Tanah KavlingBlok A8 dan AQ milik PT Karya Praktisi di Komp. Perumahan Pesona SelayarRegency tertanggal 25 Juni 2011, dan Bukti T.II4 berupa Kwitansi Panjar/UangMuka Pembelian Tanah Kapling Blok A8 dan A9 Milik PT Karya Praktisi diKomp.

Selayar tanggal 4 Januari 2017,menunjukkan bahwa Tergugat X telah membeli sebagian tanah objek sengketadari Tergugat selaku Direktur PT Karya Praktisi seluas 97,5 m?

., Advokat danKonsultan Hukum dari MITRA PRAKTISI Law Firm(Firma Hukum MITRA PRAKTISI), yang beralamatKantor di Jalan Sidotopo Wetan Baru 5 No.25 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2012,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya,tertanggal 28 Mei 2012, dengan No.1148/HK/V/ 2012,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanYUKE INDAH SUSILOWATI, Perempuan, 31 Tahun/O1 Juni 1980, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sidomulyo IA No.12,Rt.02 Rw.05, Kel.

., bertempat tinggal di KompleksBTN Karya Praktisi Parappa Blok E No. 7, LingkunganBirmgbalang, Kelurahan Bontobangun, KecamatanBontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;NI,MA S.

Bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 5 Maret 1992 sampalsebelum Tergugat (Direktur Utama PT Karya Praktisi) ditanun 2008atau diwaktu lain, mengambil menduduki, menguasai, menjualnyasebagai tanah milik Salima tersebut dan mengalihkannya yaitu:Sebagian Pada petak 3 (tiga):Ke tergugat (PT Karya Praktisi) untuk dijadikan taman bermain,disebut objek perkara I;Tergugat ke tergugat VII (Hj.

), yaitu dijadikan untuk TamanBermain dengan batasbatas:Sebelah Utara : Kebun Almarhumah SalimaSebelah Selatan :Kebun Almarhumah Salima yang masuk TamanBermain;Sebelah Timur : Rumah Basri (BTN Karya Praktisi)Sebelah Barat : Kebun Almarhumah Salima yang masuk jalanraya;Disebut Objek Perkara ;TERGUGAT I menjual ke TERGUGAT VII (HJ.

Karya Praktisi) demikian pulan dalamjual beli tanah obyek sengketa tidak dilakukan oleh Ir. Haris Lurang secaraperibadi tetapi dilakukan oleh Ir. Haris Lurang bertindak untuk dan atas namaPT. KARYA PRAKTISI, sehingga segala perbuatan hukum/ Tindakan hukum Ir.Haris Lurang yang dilakukan untuk dan atas nama PT. KARYA PRAKTISI segalaakibat hukumnya menjadi tanggung jawab. PT. KARYA PRAKTISI dan tidakdapat dibebankan kepada Ir.

adalahPT.KARYA PRAKTISI selaku Badan Hukum ;Demikian juga sesuai fakta PT. KARYA PRAKTISI yang diwakili oleh Ir.Haris Lurang memperoleh tanah sengketa sesuai sertifikat hak milik No 400/kelurahan Bontobayan seluas 16.193 m2 dan sertifikat hak milik No 401/Hal. 39 dari 41 hal. Putusan No 469/PDT/2020/PT.MKSKelurahan Bontobayan seluas 17.610 m2 berdasarkan Akta jual beli No 19 danNo.20 /2005 dari penjual Ny. Sitti Saenab Ahe oleh karena itu Penggugat /Pembanding harus juga menggugat kepada Ny.

Bung, kompleksBukit Magfirah Blok F nomor 3 (obyek No.1) tersebutdiperoleh penggugat dan tergugat pada tahun 2005 denganmelalui pihak PT Karya Praktisi dengan harga Rp115.500.000, yang selanjutnya diselesaikan melaluiKredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 90.000.000,dengan demikian dapat dikatakan bahwa obyek tersebutsebenarnya telah dibayar lunas oleh pembeli (tergugat)kepada penjual (PT.Karya Praktisi) sehingga obyektersebut resmi menjadi milik penggugat dan tergugat dantidak ada kaitan dengan

, harus pula dinyatakan sebagaiutang bersama antara penggugat dengan tergugat, karenautang tersebut merupakan sisa kredit dari Rp90.000.000, yang dahulu dipinjam melalui KreditKepemilikan Rumah untuk pembayaran obyek no.4.1 tersebutdi atas, utang tersebut adalah utang murni antarapenggugat dan tergugat dengan pihak Bank Panin, hanyauang yang dipinjam melalui kredit tersebut tidakditerimakan langsung kepada penggugat dan tergugattetapi pihak Bank yang membayar kepada pihak penjualrumah (PT.Karya Praktisi

., (Praktisi Hukum), dan Mediator denganlaporannya menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil mencapaikesepakatan;Bahwa, pada sidang tanggal 08 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telahmenghadap di depan sidang, Pemohon menerangkan bahwa Pemohonmenyatakan akan kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan baikbersama Termohon, selanjutnya Pemohon dengan persetujuan Termohonmemohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai talaknya Nomor0950/Padt.G/2019/PA.Mr. tanggal 01 April 2019 tersebut

MASYHURI BADAR, S.H., (Praktisi Hukum), dan Mediator denganlaporannya menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil mencapaikesepakatan;Bahwa, pada sidang tanggal O06 Mei 2019, Kuasa Pemohon danTermohon telah menghadap di depan sidang, Kuasa Pemohon menerangkanbahwa Pemohon menyatakan akan kembali rukun untuk membina rumahtangganya dengan baik bersama Termohon, selanjutnya kuasa Pemohondengan persetujuan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untukmencabut perkara cerai talaknya Nomor 0858/Pdt.G/

SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapitetap tidak berhasil;Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 6968/Padt.G/2021/PA.Kab.MlgBahwa, pada persidangan tanggal 30 Desember 2021 sampai perkara inidiputus tanggal 06 Januari 2022, Pemohon tidak lagi hadir dipersidangan,meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui relaas tanggal 31 Desember 2021, dan tidakternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yangsah/dibenarkan menurut

SUYONO (Praktisi Hukum),namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan MahkamahAgung RI.

., semuanya praktisi hukum,berkantor pada Kantor Pengacara O.C. Kaligis di Jalaneo An ear bMajapahit, Kompleks Majapahit Permai Blok B123, JakartaPusat, sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;melawanMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 913 Jakarta Pusat, sebagaiTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;Mahkamah Agung tersebut ;Hal. 1 dari 7 hal. Put.

membaca dan meneliti permohonan Pemohon dan suratsuratyang berkaitan dengan permohonan tersebut ;Telah meneliti buktibukti surat yang diajukan dan dilampirkan dalampermohonan tersebut ;Tentang Permohonannya.Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1Agustus 2001 yang dicatat di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI denganregister No. 01.PK/HUM/Th.2001 pada tanggal 29 Agustus 2001 telahmengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah Advokat, Pengacara dan Praktisi

Hukum yangtergabung sebagai kelompok masyarakat berdasarkan pasal 1 butir 7PERMA No. 1 tahun 1999 ; Bahwa sebagai kelompok masyarakat yang berprofesi Praktisi Hukumberhak dan berkewajiban melakukan kontrol sosial dalam rangka penegakanhukum.

AdvokatPengacara & Praktisi Hukum, berkantor padaASIMA SITANGGANG; BAMBANG SAKTI &ASSOCIATES, beralamat di Komplek Mabad II No.4, Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatandemikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya disebutPENGGUGAT ;Melawan:SOEWARGI NATA DIKARA Cs., Jl. Bawean No. 2 RT.05, RW.03, Kel.Merdeka, Kec.

(Praktisi Hukum), akantetapi tetap tidak berhasil;Bahwa, pada persidangan tanggal 05 Januari 2022 sampai perkara inidiputus tanggal 12 Januari 2022, Pemohon tidak lagi hadir dipersidangan,meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui relaas tanggal 05 Januari 2022, dan tidakternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yangsah/dibenarkan menurut hukum;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon

(Praktisi Hukum),namun tetap tidak berhasil, olen karenanya ketentuan Peraturan MahkamaAgung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang bahwa Pemohon telah dua kali berturutturut tidak lagi hadirke persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupuntelah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 5 Januari 2022, dan tidakhalaman 4 dari 6 halaman Putusan nomor 6661/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlgternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yangsah/

SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapitetap tidak berhasil;Halaman 2 Penetapan Nomor 6548/Pdt.G/2019/PA.Kab.MlgBahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasilmerukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat menyatakanmohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Penggugatuntuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakanbagian

SUYONO (Praktisi Hukum),oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasilmeyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untukmencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembalibersama Tergugat;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlumengetengahkan dan mengambil alin pendapat M. Yahya Harahap, S.H.

(Praktisi Hukum),akan tetapi tetap tidak berhasil;Bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untukmembina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohonkepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor6383/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tersebut, dan atas permohonan Penggugat untukmencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatanBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakanbagian

NUR YASIN, M.Ag.Halaman 3 Penetapan Nomor 6383/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg(Praktisi Hukum), oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasilmeyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untukmencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembalibersama Tergugat;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlumengetengahkan dan mengambil alin pendapat

(Praktisi Hukum);Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasilmerukunkan Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon menyatakanmohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohonuntuk mencabut perkara tersebut, Termohon tidak keberatan;Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkanketerangannya dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakanbagian tak terpisahkan

permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohonmemiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membinarumah tangganya dengan baik bersama Termohon;Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon jugatelah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MEDIATOR (Praktisi

SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapitetap tidak berhasil;Bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditetapbkan, Pemohontidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semuahal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan

SUYONO (Praktisi Hukum),namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan MahkamahAgung RI.

SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapitetap tidak berhasil;Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabansecara lisan yang pada pokoknya adalah keberatan bercerai serta Tergugatmasih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat;Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkanbahwa Penggugat masih melakukan

SUYONO (Praktisi Hukum),namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan MahkamahAgung RI.

,M.Th.I ( Praktisi Hukum) selaku Mediator, namun jugatidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2015,Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa Termohon atas pencabutan permohonan Pemohontersebut menyatakan tidak keberatan dan setuju;Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjukhal iknhwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara danmerupakan bagian dari penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalampermohonannya

,M.Th.I ( Praktisi Hukum), selakuMediator, namun juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2015,Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan oleh Pemohontersebut Termohon tidak keberatan dan menyatakan setuju;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjukpada pasal 54 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 danterakhir diubah dengan