Ditemukan 291 data
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 231 K/Pdt/2013KUH Perdata junto Pasal 418 ayat 1 KUH Perdata junto Pasal 2 ayat 2UndangUndang Nomor 1 tahun 1958 sebagai implementasi UUD 1945,sehingga merupakan bagian dari kekuasaan negara dalam bidanghukum publik, yang mempunyai sifat memaksa dan mengatur sertamengurus harta peninggalan tak terurus diselurun Indonesia yangmerupakan bagian dari pelaksanaan hukum tata Negara, karenaadagium hukum asas nemoplus regel yaitu asas hukum benda, bahwaorang tidak boleh mengambil barang yang bukan dia
41 — 23
Selatan ;Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan tanah sengketatersebut kepada TERGUGAT atau kepada siapa pun baik secara lisanmaupun tertulis sejak bertugas sebagai Kepala Desa KefamenanuSelatan hingga Pensiun dari Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatanpada tahun 1992, hingga saat ini tanah sengketa masih menjadi hakMilik PEN GGUGAT jnnnnnnn2ncnnnenne cen nen nee nnnnnnnen nen nnnnnenennennnenn10.Bahwa gedung Kantor Desa Kefamenanu Selatan sejak berdiri tahun11.1977 hingga tahun 2003 berbentuk rumah regel
berdiri diatas tanahsengketa (tanah milik Penggugat); Pada point 9 bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Tergugat atau kepada siapapun baiksecara lisan maupun tertulis sejak bertugas sebagai Kepala DesaKefamenanu Selatan hingga pensiun dari Kepala KelurahanKefamenanu Selatan pada tahun 1996, hingga saat ini tanah sengketamasih menjadi milik Penggugat; Pada point 10 bahwa gedung kantor Desa Kefamenanu Selatan sejakberdiri tahun 1977 hingga tahun 2003 berbentuk rumah regel
31 — 5
Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanTerdakwa, melainkan pemindanaan yangdijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya sertadapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman penjatuhan hukuman
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tinggi tersebut tidak mengadili segala bagian tuntutansebagaimana bunyi pasal 178 ayat (1) dan (2) dari H.R yang merupakan"regel van het obyektieve recht, yaitu tuntutan Pemohon kasasi padagugatan Rekonpensi juga tidak dipertimbangkan dengan tidakmempergunakan kaidahkaidah hukum berdasarkan tuntutan, sehinggadengan demikian Pengadilan seharusnya memberikan putusan secara nyatadari tiaptiap tuntutan itu;Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 499 K/Pdt/2008.
27 — 9
LahirJenis KelaminKebangsaan / kewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMojokerto;35 tahun 721 September 1981;Laki lakiIndonesia;Dusun Regel Rt.04/Rw.02 Desa CiptasariKecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;Islam;BuruhPEPI HENDRIANSYAH BIN ENDANGSumedang;21 tahun / 4 Desember 1984;Laki laki;Indonesia;Dusun kaum Rt.05/Rw.03 Desa Jatisari,Kecamatan Tunjungsari, KabupatenSumedang;Islam;Buruh;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
101 — 51
Saya tegaskan kembali, jika seorang telah menjalanipemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempat Semula;Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan (beleid regel);Bahwa peraturan kebijakan (beleid regel) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
Harus dilihat adalah tindakanya terjadipada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndang yang terbitsetelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan;Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika di atur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel,karena diskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu
137 — 60
ketentuan tersebut, karena keduaUndang Undang tersebut samasama eksis berlaku; Menimbnang bahwa Pengadilan tingkat pertama telah pula kelirumenerapkan pasal 53 Undang Undang Administrasi Pemerintahantentang fiktif positif dan menyatakan pasal 5 Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang fiktif negatif tidak berlaku dengan merujuk padaPERMA Nomor 8 Tahun 2017, karena eksistensinya berada dibawahUndang Undang yang dalam hal ini merupakan ketentuan khusus yangdibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bijzondere Regel
6 — 3
denganmemperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamMajelismenetapkan besarnya mutah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusanyang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untukmengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Widang, Regel
37 — 14
No. 93/PID/2017/PT PLGHakim Ketua Majelis berpendapat terhadap penjatuhan vonis (stafmaat regel)Terdakwa Angga Wibowo Bin Suyato sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,karena perbuatan tersebut telah dilakukan dan terbukti secara sah dan meyakinkanserta tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa Angga Wibowo Bin Suyato denganDwi Prayoga bin Ngadilan (korban), selain itu juga perbuatan Terdakwa AnggaWibowo Bin Suyato telah memenuhi Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, sedangkanHakim Anggota 1 dan Hakim Anggota
YULIUS PADAFING
Tergugat:
1.YUNUS MABILEHI
2.SIMSON P. LANALO,SH
104 — 27
milik Tergugat dan 1 (Satu) buahrumah regel/semi permanen dengan ukuran lebih kurang 6 x 9M? milik Tergugat IIserta 1 (Satu) buah bangunan Kios dengan ukuran lebih kurang 3 x 4M?
milikTergugat dan 1 (satu) buah rumah regel/semi permanen dengan ukuran lebihkurang 6 x 9M? milik Tergugat II serta 1 (Satu) buah bangunan Kios permanendengan ukuran lebih kurang 3 x 4M?
22 — 7
Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanterdakwa, melainkan pemidanaan yangdijatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapatmemperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman yang dikenakan terhadap
27 — 13
Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untukpembalasan atau balas dendam = atau = =merendahkan martabatkemanusiaanterdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatunkan adalahterdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaikiperbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan,Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkanmengenai lamanya hukuman yang dikenakan
46 — 1
terdakwa pernah berusaha dengan cara dua kali mendatangi kerumahsaksi korban Usman untuk meminta maaf dan meminta berdamai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memaksa dengan caramengancam karena adanya penyebab yang saling berhubungan (sine qua non), dandipicu oleh karena saksi korban telah beberapa kali ditagih oleh pihak perusahaan untukmembayar angsuran selalu saja menghindar dengan cara meminta tempo kepada yangmenagih.Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi karena menurut pendapatPengadilan Negeri bahwa Pemohon Kasasi tidak meminta pembatalankepada Pengadilan maka surat keterangan hibah tersebut masihdinyatakan berlaku.KEBERATAN KEDUABahwa menurut hukum acara perdata yang diatur melalui HIR dan RBg telahmenjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan pokokpokok perkaraseharusnya pengadilan dapat pula mencukupkan alasanalasan hukum yangdirasa tidak cukup di kemukakan oleh para pihak dalam gugatan maupunjawabannya (Regel Van Het Objectieve Recht), padahal
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pat/201510 Tahun 1961 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 31 sampai dengan. 39 tentang proses terbitnyasertipikat yang merupakan bukti kuat dan tidak dapat dibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan PengadilanNegeri Manado adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum danadanya pelanggaranpelanggaran dalam due proses of law, yaitu:a.Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
menuruthemat Pemohon PK, kesalahan tersebut masih dapat diberi kesempatanuntuk memperbaiki demi kebenaran, rasa keadilan dan kepastianhukum sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 266 K/Pdt/1981 tanggal 30 September 1983, demikian juga MajelisKasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilainilai hukum yangada sebagaimana disebutkan dalam pasal 178 HIR, dimana dalam pasaltersebut Hakim wajib menangani perkara haruslah secara keseluruhan andapat membuat alasan hukum yang jelas (Regel
63 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, subjek yang digugat seharusnya adalah Tergugat pribadi in casulke Trosya Regel, S.Kep, Ners. M.Kes., bukan Tergugat II dan Tergugat Ill,sebab yang berhak bertindak untuk dan atas nama Tergugat Ill adalahTergugat Il, sehingga subjek yang digugat adalah keliru, karena dr. AmandaG.
32 — 17
Berkalikali sejak tahun 1848Jurisprudensi di Indonesia telah melaksanakan prinsip accessie regel dariKUHPerdata secara ketat ;Selanjutnya dapat dikutip dibawah ini :Pada tahun 1894 Hooggerechtshof telah memutuskan bahwa hakopstal itu hanya berlangsung selama pemilik tanah menghendakibangunan itu berada diatas tanahnya. Artinya pemilk tanah itu diberihak untuk menghentikan sewa tanah tanpa diwajibkan untuk menggantikerugian ;7.
41 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari TumpakSamosir maka jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Tumpak Samosirsebagai PEMILIK YANG SAH yang memiliki kwalifikasi sebagai PEMILIKyang oleh karenanya berhak berbuat bebas terhadap barang yang dijualnya"NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERE POTEST NEMO REGEL"lebih dikenal sebagai NEMO REGEL ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut PengadilanTinggi berkesimpulan bahwa PENGALIHAN HAK atau PENYERAHAN atassuatu hak milik didasarkan pada suatu peristiwa Perdata/RECHTS TITELhanya
10 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakimdiwajibkan menangani perkara secara menyeluruh dan memuat alasanalasan hukum yang jelas (Regel van het objective recht), bahkan harusmencakup alasanalasan hukum yang jelas.