Ditemukan 291 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/PDT/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA RI cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN cq. BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR >< H. MANSYUR HZ, dkk
7733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 231 K/Pdt/2013KUH Perdata junto Pasal 418 ayat 1 KUH Perdata junto Pasal 2 ayat 2UndangUndang Nomor 1 tahun 1958 sebagai implementasi UUD 1945,sehingga merupakan bagian dari kekuasaan negara dalam bidanghukum publik, yang mempunyai sifat memaksa dan mengatur sertamengurus harta peninggalan tak terurus diselurun Indonesia yangmerupakan bagian dari pelaksanaan hukum tata Negara, karenaadagium hukum asas nemoplus regel yaitu asas hukum benda, bahwaorang tidak boleh mengambil barang yang bukan dia
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 3 Februari 2016 — - MIKHAEL B. BANA vs - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
4123
  • Selatan ;Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan tanah sengketatersebut kepada TERGUGAT atau kepada siapa pun baik secara lisanmaupun tertulis sejak bertugas sebagai Kepala Desa KefamenanuSelatan hingga Pensiun dari Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatanpada tahun 1992, hingga saat ini tanah sengketa masih menjadi hakMilik PEN GGUGAT jnnnnnnn2ncnnnenne cen nen nee nnnnnnnen nen nnnnnenennennnenn10.Bahwa gedung Kantor Desa Kefamenanu Selatan sejak berdiri tahun11.1977 hingga tahun 2003 berbentuk rumah regel
    berdiri diatas tanahsengketa (tanah milik Penggugat); Pada point 9 bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Tergugat atau kepada siapapun baiksecara lisan maupun tertulis sejak bertugas sebagai Kepala DesaKefamenanu Selatan hingga pensiun dari Kepala KelurahanKefamenanu Selatan pada tahun 1996, hingga saat ini tanah sengketamasih menjadi milik Penggugat; Pada point 10 bahwa gedung kantor Desa Kefamenanu Selatan sejakberdiri tahun 1977 hingga tahun 2003 berbentuk rumah regel
Register : 23-10-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 236/Pid.Sus/2013/PN.KTA
Tanggal 3 Desember 2013 — - MASRI Alias SONO Bin MAKRUM;
315
  • Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanTerdakwa, melainkan pemindanaan yangdijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya sertadapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman penjatuhan hukuman
Putus : 03-01-2011 — Upload : 23-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/PDT/2008
Tanggal 3 Januari 2011 — TRISNO RAHARJO VS PURSIDI, DKK
147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi tersebut tidak mengadili segala bagian tuntutansebagaimana bunyi pasal 178 ayat (1) dan (2) dari H.R yang merupakan"regel van het obyektieve recht, yaitu tuntutan Pemohon kasasi padagugatan Rekonpensi juga tidak dipertimbangkan dengan tidakmempergunakan kaidahkaidah hukum berdasarkan tuntutan, sehinggadengan demikian Pengadilan seharusnya memberikan putusan secara nyatadari tiaptiap tuntutan itu;Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 499 K/Pdt/2008.
Register : 09-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 174 / Pid.B. / 2016 / PN Bdg
Tanggal 23 Maret 2016 — ARIF EFFENDI BIN KASARDI ; PEPI HENDRIANSYAH BIN ENDANG
279
  • LahirJenis KelaminKebangsaan / kewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMojokerto;35 tahun 721 September 1981;Laki lakiIndonesia;Dusun Regel Rt.04/Rw.02 Desa CiptasariKecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;Islam;BuruhPEPI HENDRIANSYAH BIN ENDANGSumedang;21 tahun / 4 Desember 1984;Laki laki;Indonesia;Dusun kaum Rt.05/Rw.03 Desa Jatisari,Kecamatan Tunjungsari, KabupatenSumedang;Islam;Buruh;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
10151
  • Saya tegaskan kembali, jika seorang telah menjalanipemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempat Semula;Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan (beleid regel);Bahwa peraturan kebijakan (beleid regel) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
    Harus dilihat adalah tindakanya terjadipada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndang yang terbitsetelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan;Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika di atur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel,karena diskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu
Register : 24-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 86/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 18 September 2018 — RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN, Dkk (P) VS BUPATI KONAWE KEPULAUAN (T)
13760
  • ketentuan tersebut, karena keduaUndang Undang tersebut samasama eksis berlaku; Menimbnang bahwa Pengadilan tingkat pertama telah pula kelirumenerapkan pasal 53 Undang Undang Administrasi Pemerintahantentang fiktif positif dan menyatakan pasal 5 Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang fiktif negatif tidak berlaku dengan merujuk padaPERMA Nomor 8 Tahun 2017, karena eksistensinya berada dibawahUndang Undang yang dalam hal ini merupakan ketentuan khusus yangdibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bijzondere Regel
Register : 06-05-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PA TUBAN Nomor 956/Pdt.G/2015/PA.Tbn
Tanggal 8 September 2015 — Pemohon melawan Termohon
63
  • denganmemperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamMajelismenetapkan besarnya mutah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusanyang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untukmengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Widang, Regel
Register : 19-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 93/PID/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Juni 2017 — ANGGA WIBOWO BIN SUYATO
3714
  • No. 93/PID/2017/PT PLGHakim Ketua Majelis berpendapat terhadap penjatuhan vonis (stafmaat regel)Terdakwa Angga Wibowo Bin Suyato sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,karena perbuatan tersebut telah dilakukan dan terbukti secara sah dan meyakinkanserta tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa Angga Wibowo Bin Suyato denganDwi Prayoga bin Ngadilan (korban), selain itu juga perbuatan Terdakwa AnggaWibowo Bin Suyato telah memenuhi Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, sedangkanHakim Anggota 1 dan Hakim Anggota
Register : 18-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Klb
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
YULIUS PADAFING
Tergugat:
1.YUNUS MABILEHI
2.SIMSON P. LANALO,SH
10427
  • milik Tergugat dan 1 (Satu) buahrumah regel/semi permanen dengan ukuran lebih kurang 6 x 9M? milik Tergugat IIserta 1 (Satu) buah bangunan Kios dengan ukuran lebih kurang 3 x 4M?
    milikTergugat dan 1 (satu) buah rumah regel/semi permanen dengan ukuran lebihkurang 6 x 9M? milik Tergugat II serta 1 (Satu) buah bangunan Kios permanendengan ukuran lebih kurang 3 x 4M?
Register : 30-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 216/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 22 Oktober 2013 — - DEDE CHANDARA Bin ERWIN SUTIONO
227
  • Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanterdakwa, melainkan pemidanaan yangdijatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapatmemperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman yang dikenakan terhadap
Register : 03-04-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 53/Pid.B/2014/PN.Kot
Tanggal 21 Mei 2014 — - SAHRONI Bin SAMSUDIN; - HENDRI Bin SUWAWI
2713
  • Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untukpembalasan atau balas dendam = atau = =merendahkan martabatkemanusiaanterdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatunkan adalahterdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaikiperbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan,Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkanmengenai lamanya hukuman yang dikenakan
Register : 05-08-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN BATURAJA Nomor 469/PID.B/2014/PN.Bta
Tanggal 16 Oktober 2014 — BAYU WAJIHA Bin ILIAS SAFARI
461
  • terdakwa pernah berusaha dengan cara dua kali mendatangi kerumahsaksi korban Usman untuk meminta maaf dan meminta berdamai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memaksa dengan caramengancam karena adanya penyebab yang saling berhubungan (sine qua non), dandipicu oleh karena saksi korban telah beberapa kali ditagih oleh pihak perusahaan untukmembayar angsuran selalu saja menghindar dengan cara meminta tempo kepada yangmenagih.Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel
Putus : 21-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2622 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Februari 2012 — DJUSTRIN ANGILA selaku Kuasa Ahli Waris Alm. DJEMA ; BUPATI PARIGI MOUTONG cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
3325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi karena menurut pendapatPengadilan Negeri bahwa Pemohon Kasasi tidak meminta pembatalankepada Pengadilan maka surat keterangan hibah tersebut masihdinyatakan berlaku.KEBERATAN KEDUABahwa menurut hukum acara perdata yang diatur melalui HIR dan RBg telahmenjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan pokokpokok perkaraseharusnya pengadilan dapat pula mencukupkan alasanalasan hukum yangdirasa tidak cukup di kemukakan oleh para pihak dalam gugatan maupunjawabannya (Regel Van Het Objectieve Recht), padahal
Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — KENNY ROBERT CALVYN MONINTJA, S.H., M.Kn VS SAGITAR GOSAMA
4846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pat/201510 Tahun 1961 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 31 sampai dengan. 39 tentang proses terbitnyasertipikat yang merupakan bukti kuat dan tidak dapat dibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan PengadilanNegeri Manado adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum danadanya pelanggaranpelanggaran dalam due proses of law, yaitu:a.Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel
Putus : 30-10-2007 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186PK/PDT/2005
Tanggal 30 Oktober 2007 — HANDIYONO WIJAYA alias OEY HAN LIANG ; YULIASTUTI alias OEY SWIE YEN ; DEWI SETYAWATI alias OEY SWIE KIEM
6345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menuruthemat Pemohon PK, kesalahan tersebut masih dapat diberi kesempatanuntuk memperbaiki demi kebenaran, rasa keadilan dan kepastianhukum sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 266 K/Pdt/1981 tanggal 30 September 1983, demikian juga MajelisKasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilainilai hukum yangada sebagaimana disebutkan dalam pasal 178 HIR, dimana dalam pasaltersebut Hakim wajib menangani perkara haruslah secara keseluruhan andapat membuat alasan hukum yang jelas (Regel
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1474 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cq. Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq. Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo ; SARAH GABRIELA MAPANAWANG
6316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, subjek yang digugat seharusnya adalah Tergugat pribadi in casulke Trosya Regel, S.Kep, Ners. M.Kes., bukan Tergugat II dan Tergugat Ill,sebab yang berhak bertindak untuk dan atas nama Tergugat Ill adalahTergugat Il, sehingga subjek yang digugat adalah keliru, karena dr. AmandaG.
Register : 31-08-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 71/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 6 Oktober 2015 — Tn. BING RAHARDJO MELAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Tbk.
3217
  • Berkalikali sejak tahun 1848Jurisprudensi di Indonesia telah melaksanakan prinsip accessie regel dariKUHPerdata secara ketat ;Selanjutnya dapat dikutip dibawah ini :Pada tahun 1894 Hooggerechtshof telah memutuskan bahwa hakopstal itu hanya berlangsung selama pemilik tanah menghendakibangunan itu berada diatas tanahnya. Artinya pemilk tanah itu diberihak untuk menghentikan sewa tanah tanpa diwajibkan untuk menggantikerugian ;7.
Putus : 10-11-2009 — Upload : 12-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/PDT/2008
Tanggal 10 Nopember 2009 — M I S N A N ; JAYA SAWANG ; WOE KOEN SEM alias HENDRA
4173 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari TumpakSamosir maka jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Tumpak Samosirsebagai PEMILIK YANG SAH yang memiliki kwalifikasi sebagai PEMILIKyang oleh karenanya berhak berbuat bebas terhadap barang yang dijualnya"NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERE POTEST NEMO REGEL"lebih dikenal sebagai NEMO REGEL ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut PengadilanTinggi berkesimpulan bahwa PENGALIHAN HAK atau PENYERAHAN atassuatu hak milik didasarkan pada suatu peristiwa Perdata/RECHTS TITELhanya
Putus : 15-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3013 K /Pdt/ 2011
Tanggal 15 Maret 2012 — JASMAN ; ALI ZAKWAN
1016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakimdiwajibkan menangani perkara secara menyeluruh dan memuat alasanalasan hukum yang jelas (Regel van het objective recht), bahkan harusmencakup alasanalasan hukum yang jelas.