MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.12/BPPHLHK.4/PPNS/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.13/BPPHLHK.4/PPNS/11/2022 tanggal

Pasal 116 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.12/BPPHLHK.4/PPNS/7/2022 tanggal 25 Juli 2022, dan Pemohon II (Sofian Ibnu Hasyim Bin H.Ruslan) yang disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.13/BPPHLHK.4/PPNS/11/2022 tanggal 13 Desember 2022, adalah tidak sah;

Ruslan) yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.12/BPPHLHK.4/PPNS/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.13/ BPPHLHK.4/PPNS/11/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Ruslan) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.12/BPPHLHK.4/PPNS/7/2022, tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.13/ BPPHLHK.4/PPNS/11/2022;

TSK/WPJ.11/2020untuk Pemohon Bahwa Termohon kemudian mengirimkan surat Panggilan sebagaiTersangka untuk Pemohon pada tanggal 05 November 2020 yang tidak disertaidengan adanya SPDP sebelumnya yaitu SPDP atas Surat Perintah Penyidikan(Sprindik) Nomor PRIN014 DIK/WPJ/11/2019 tertanggal 11 November 2019dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor PRIN011 DIK/WPJ/11/2020tertanggal 28 Januari 2020;Bahwa Termohon wajib memberitahukan SPDP atas Surat PerintahPenyidikan (Sprindik) Nomor PRIN014 DIK/WPJ/

dasarpenerbitan Sprindik Tambahan yang mencantumkan namaTersangka (Sprindik Khusus).Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuatdengan dasar Berita Acara Penetapan Tersangka dan diterbitkanbersama Sprindik Khusus.Prof Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum dalam putusanPraperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019halaman 104 menyatakan: Bahwa hukum pidana pajak merupakan hukum pidana khusus yangpaling tua di dunia, hukum pidana pajak tidak disebut lex specialismelainkan

Umum dan Sprindik Khusus.

BahwaHalaman 27 Putusan No. 34/Pid.Pra/2020/PN Sby10.11.12.13.14.didalam Sprindik Umum belum disebutkan nama Tersangkanya barudidalam Sprindik Khusus disebutkan nama Tersangkanya.Dalam perkara a quo, Termohon menerbitkan 3 (tiga) Surat PerintahPenyidikan yaitu: 2 (dua) Sprindik Umum yang terdiri atas Surat Perintah PenyidikanNomor PRIN014.DIK/WPJ.11/2019 tanggal 11 November 2019kemudian dikarenakan adanya pergantian Penyidik, diterbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor PRIN011.DIK/WPJ.11/2020 tanggal

Bila yang dipakai dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagaiTersangka adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor:PRIN014.DIK/WPJ.11/2019 tanggal 11 November 2019 atau Surat PerintahPenyidikan Nomor: PRIN01.DIK/WPJ.11/2020 tanggal 28 Januari 2020, makaharus dijawab dulu, apakah kedua Sprindik tersebut termasuk Sprindik Umumatau Sprindik Khusus.Bila jawabnya adalah Sprindik Umum, yang didalamnya tidakmencantumkan nama tersangka, maka Termohon belum ada kewajiban untukmengeluarkan dan memberitahukan

Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) yang diterbitkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai KPK) antara lain : > SPRINDIK Nomor : Sprin.Dik27/01/05/2014, tanggal 22 Mei 2014 ; > SPRINDIK Nomor : Sprin.Dik27A/01/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 ; > SPRINDIK Nomor : Sprin.Dik/3/01/06/2015, tanggal 1 Juni 2015 ; >SPRIND IK Nomor : Sprin.Dik086/01/02/2015, tanggal 13 Februari 2015 ; .

Larangan bertindak sewenangwenang ;Bahwa di dalam SPRINDIK Nomor : 27/01/05/2014, tanggal 22 Mei 2014,SPRINDIK Nomor : Sprin.Dik27A/01/12/2014, tanggal 24 Desember 2014,SPRINDIK Nomor : Sprin.Dik/3/01/06/2015, tanggal O01 Juni 2015,SPRINDIK Nomor : Sprin.Dik086/01/02/2015, tanggal 13 Februari 2015;adalah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh KPK dan BPKP, diantaranya :1) Tidak adanya Laporan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkanoleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 27/01/05/2014,tanggal 22 Mei 2015 ; SPRINDIK Nomor:Sprin.Dik27A/01/12/2014,tanggal 24 Desember 2014 ; SPRINDIK Nomor : Sprin.Dik086/01/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 ; SPRINDIK Nomor :Sprin.Dik/3/01/06/2015, tanggal 01 Juni 2015, terhadap Pemohonselaku Menteri Agama dimana SPRINDIK tersebut terkait denganpenetapan Tersangka terhadap Pemohon dengan dugaan tindakpidana korupsi terkait Penyelenggaraan lbadah Haji periode 2010 Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT

Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : 27/01/05/2014, tanggal 22 Mei 2014;Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.b. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : Sprin.Dik27A/01/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 ;c. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : Sprin.Dik086/01/02/2015,tanggal 13 Februari 2015;d. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : Sprin.Dik/3/01/06/2015, tanggal 1 Juni 2015 ;e.

Bukti P2Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : Sprin.Dik27/01/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 (foto copy dari foto copy) ; Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : 27A/01/12/2014tanggal 24 Desember 2014 (foto copy dari foto copy) ; Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : Sprin.Dik/3/01/06/2015 tanggal 1 Juni 2015 (foto copy dari foto copy) ; Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : Sprin.Dik086/01/02/2015, tanggal 13 Februari 2015 (foto copy dari foto copy) ; 3.

Saat TERMOHON mengirimkan Surat Panggilan Tersangka tanggal22 Mei 2017 kepada PEMOHON untuk diperiksa sebagai Tersangka,BELUM ada Penyidikan karena belakangan dalam SPDP barudiketahui dengan jelas bahwa Sprindik ternyata baru dikeluarkantanggal 5 September 2017.b. Dengan adanya fakta bahwa Sprindik baru dikeluarkan tanggal 5September 2017 bersama dengan SPDP, maka tanggal 22 Mei 2017belum merupakan proses penyidikan, kKemungkinan penyelidikan.c.

Kalau ada dua sprindik dengantanggal yang berbeda, maka harus diliat isinya dulu, apabila isinya samaHal.21 dari 40 hal.

Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.maka menurut logika sederhana kenapa harus dua sprindik dan menurutSaksi tidak boleh begitu, kecuali sprindik isinya diubah;Kalau ada dua sprindik yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku/digunakan adalah sprindik pertama, kecuali ada perubahan sebagian ataukeseluruhan sprindik tersebut, karena sprindik pertama adalah langkahpertama;Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan seseorang, mengenaiapa yang dialami, dilihat dan didengar dalam rangka

Saat Termohon mengirimkan Surat Panggilan Tersangka tanggal 22 Mei2017 kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka, belum adapenyidikan karena belakangan dalam SPDP baru diketahui dengan jelasbahwa Sprindik ternyata baru dikeluarkan tanggal 5 September 2017;j. Dengan adanya fakta bahwa Sprindik baru dikeluarkan tanggal 5September 2017 bersama dengan SPDP, maka tanggal 22 Mei 2017belum merupakan proses penyidikan, kemungkinan penyelidikan;k.

Sebagaimana diatur dalamPasal 44 ayat (1) jo. ayat (4) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKDRT;Bahwa Termohon menerbitkan SPRINDIK pada tanggal 24 Nopember 2016(Bukti T9a) setelah dilakukan gelar perkara awal (Bukti T8) dan diterbitkankembali SPRINDIK baru (Bukti T21a) adalah karena ada pergantian jabatanatasan penyidik unit PPA yaitu Kasat Reskrim Selaku Penyidik AKBP Eko HadiSantoso SIK kepada AKBP Bismo Teguh Prakoso,S.H., SIK.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : Sprint/Sidik/ 140/V/Res.1.9/2020/Satreskrim, tanggal 27 Mei 2022, dan

Penyidikan dilakukan penyidik atas dasar laporan polisi/pengaduan,surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan(Sprindik), dan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP)Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, apakahPenyidik yang melakukan tindakan penyidikan dalam perkara in kasu telahmemenuhi ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa Sprindik merupakan salah satu aturan administratifdalam penyidikan di kepolisian untuk penatausahaan dan untuk segalakelengkapan

Dari perspektif terlapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatuproses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidanasudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya denganmengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatutindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.3.

Dari perspektif penyidik: penerbitan sprindik dan SPDP menandakandimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yangcukup, yaitu. sekurangkurangnya dua alat bukti untuk menetapkanseseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.4.

Dari perspektif penuntut umum: penerbitan sprindik dan SPDP adalahsarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untukmenginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagaisarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karenanantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan.Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP olehpejabat yang berwenang belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atasseseorang, karena esensi dari penyidikan adalah upaya

Sby.hasil audit kKeuangan sebagaimana juga dalam bukti T.5, T10 s/d T16 dapatdisimpulkan bahwa sudah ditemukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yangsah sebagai bukti permulaan yang cukup, sehingga dilanjutkan dengandikeluarkannya Sprindik tersebut ;Menimbang, bahwa untuk dapat dikeluarkan Sprindik, haruslah dipenuhiadanya laporan polisi / pengaduan dan surat tugas penyidikan;Menimbang, bahwa dari bukti surat Termohon bertanda T.1, berupaadanya laporan Polisi dari Johnny Manshur, T2 berupa surat

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik / 414A /VII / 2015 / Satreskrim, tgl. 24 Agustus 2015 klien kami A.

Poedji Budi10.11.12.Santoso (Pemohon Praperadilan) belum pernah dimintai keterangansebagai saksi korban (BAP pro justitie).Bahwa Termohon selaku penyidik tidak melaksanakan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SprinDik) tersebut diatas penyidikjustru. telah melakukan Penghentian Penyidikan sebagaimanateruraidalamSurat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : STap /461 / VIIl / 2015 / Satreskrim, tgl. 27 Agustus 2015jo.

, bagaimana mungkin penyidik melakukan suatu gelarperkara sebelum adanya surat perintah penyidikan (SprinDik).Bahwa dengan demikian gelar perkara yang dilakukan penyidik diPolrestabes Surabaya pada tgl. 18 Agustus 2015 tidak sah dan cacathukum karena dilakukan tanpa adanya surat perintah penyidikan (SprinDik).Bahwa oleh karena gelar perkara di Polrestabes Surabaya hari Selasa, tgl.18 Agustus 2015 tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dan atausejalan dengan Peraturan Kapolri No. 14 Th. 2012

Poedji BudiSantoso (Pemohon Praperadilan) belum pernah dimintai keterangansebagai saksi korban (BAP pro justitie).Bahwa Termohon selaku penyidik tidak melaksanakan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SprinDik) tersebut diatas penyidikjustru telah melakukan Penghentian Penyidikan sebagaimana terurai dalamSurat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : STap / 461 /VIIl / 2015 / Satreskrim, tgl. 27 Agustus 2015jo.

Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP / 458 / VIII / 2015 / Satreskrim, tgl. 27 Agustus2015.e Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kedua Nomor : B/2741/SP2HP2/LPB.63.14/IX/2015/Satreskrim, terdapatkeanehan karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik/414A/VIII/2015/Satreskrim Tertanggal. 24 Agustus 2015 sedangkan gelar perkaratelah dilakukan pada tgl. 18 Agustus 2015 dengan demikian gelar perkarayang telah dilakukan pada tgl. 18 Agustus 2015 dilakukan

Artinya SPDP tanggal 15 Desember 2019 diberikankepada Pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan setelahditerbitkannya Sprindik Nomor:Sprindik/97/XII/2019/Lantas, tanggal 15 Desember 2019,Dan SPDP Lanjutan tanggal 23April 2020 diberikan kepadaPemohon 19 hari setelah diterbitkannya Sprindik Nomor:Sprindik/97.a/IVI/2020/Lantas, tanggal 23 April 2020.

Inimenjadi semakin memperjelas keamburadulan Termohondalam menangani perkara aquo, karena bagaimana bisaTermohon sudah mulai melakukan Penyidikan Lanjutanpada tanggal 20 April 2020, sementara Sprindik LanjutanNomor: Sprindik /97.a/IVI/2020/Lantas, baru diterbitkanpada tanggal 23 April 2020; (vide Bukti P.4)Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.715.8Bahwa alasan lainnya adalah SPDP tanggal 15 Desember2019, maupun SPDP Lanjutan tanggal 23 April 2020, baruditerbitkan oleh Termohon

Alat bukti yang sah menurut Pasar 184ayat (1) KUHAP ialah: a). keterangan saksi; b). keteranganahli; c). surat; d). petunjuk; keteangan terdakwa;Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.1115.12Bahwa menurut SPDP tanggal 15 Desember 2019,Termohon mulai melakukan Penyidikan pada tanggal 15Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sprindik/97/XII/2019/Lantas, tanggal 15 Desember2019, namun anehnya dalam SPDP tersebut Pemohon(ARIFUDDIN) telah ditetaopbkan sebagai Tersangka

(videBukti P.5 Angka 4, angka 13, angka 16, angka 22, danangka 25, dan Bukti P.6)Bahwa selanjutnya menurut SPDP tanggal 23 April 2020menjelaskan kalau Termohon mulai melakukan PenyidikanLanjutan pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sprindik/97.a/IV/2020/Lantas,tanggal 23 April 2020. Dalam SPDP Lanjutan tanggal 23April 2020 tersebut Pemohon ditetapkan lagi sebagaiTersangka yang dijerat dengan Pasal 310 Ayat (3) UUTentang LLAJ, sementara Ahli Dr.

15.14 Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, sehinggasecara nyata dan jelas bahwa penetapan Pemohonsebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sprindik/97/XII/2019/Lantas, tanggal 15 Desember2019, maupun Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprindik/97.a/IV/ 2020/Lantas, tanggal 23 April 2020 adalahtidak sah secara hukum;Tidak Sah PenangkapanBahwa Pasal 1 angka (2) KUHAP menjelaskan, oenangkapanadalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementarawaktu kebebasan tersangka atau

II tersebut Termohonpada tanggal 31 Januari 2018 telah menerbitkan Surat KetetapanTersangka Nomor: S.Tap/13/I/2018 (selanjutnya disebutKetetapan Tersangka), dan pada tanggal 18 April 2018 telahditerbitkan pula Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/O8/IV/2018/Ditreskrimum (selanjutnya disebut DPO) atasnama Pemohon;Bahwa dengan adanya 2 (dua) Sprindik yang diterbitkan olehTermohon yaitu Sprindik dan Sprindik Il untuk dugaan tindakpidana yang sama dengan Tersangka yang sama yaitu Pemohon,jelas merupakan

Dengan adanya 2 (dua) Surat PerintahPenyidikan untuk satu Laporan Polisi, maka secara logika hukumbahwa Sprindik Il tersebut merupakan suatu tindakan atauperbuatan yang tidak sah, cacat hukum, dan tidak mengikat secarahukum, sebab Sprindik secara hukum masih berjalan dan tidakpernah dicabut ataupun dibatalkan oleh Termohon;Bahwa dengan Pengembalian SPDP oleh Jaksa pada KejaksaanTinggi Bali tersebut kepada Termohon membawa implikasi yuridisbahwa proses penyidikan yang didasarkan pada Sprindik menjadigugur

itu adalah surat perintah penyidikan, ini berarti dimulainya penyidikan itu dilakukan dan kalau sudah dimulai penyidikan berarti Ssesuai dengan ketentuan KUHAP dimana penyidikan itu kantujuannya untuk mengumpulkan bukti, untuk menyimpulkan dan sekaligus guna menentukan siapa pelakunya (jadi Sprindik itu dikluarkan untuk melakukan penyidikan) ;Bahwa kelaziman yang berlaku selama ini dimana dikeluarkannya Sprindik oleh penyidik kepolisian selanjutnya setelah dikeluarkannya sprindik itu makaditeruskan

yang telah dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal pihak kepolisian;Kemudian terkait dengan sprindik yang dikeluarkan lebih dari satu kali terhadap kasus LP yang sama, memang tidak diatur secara tegas dalam ketentuanundangundang, tetapi dalam kelaziman yang berlaku Spridik hanya berlakuuntuk satu Laporan Polisi saja dan itupun itu hanya berlaku untuk kasus sajadan tidak boleh ada 2 sprindik ataupun 3 kali terhadap laporan yang sama ( kasus ini ahli pernah membaca dalam kasus di Pengadilan Negeri

atasnama YULIANA (Pemohon), yang selanjutnya tersangka dimasukan didalam DaftarPencarian Orang (fakta poin 6) ;Menimbang, bahwa menurut ahli yang diajukan oleh pihak Pemohondibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah tidak lazim apabila satulaporan polisi ditindaklanjuti dengan mengeluarkan dua sprindik yang memuat halsama, sebab pada hakekatnya sebuah laporan cukup ditindaklanjuti dengan satuSprindik saja ;Menimbang, bahwapihak Termohon didalam jawabannya mengemukakanbahwa Sprindik Lanjutan

TAP/01/Disnaker/I/2025 yang ditetapkan Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/I/PPNS/DISNAKER/2024/01, tanggal 31 januari 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/XI/PPNS/DISNAKER/2024/01-L, tanggal 04 November 2024 atas Laporan Kejadian Nomor : LK/PPNS-DISNAKER/I/2024/01 TANGGAL 4 JANUARI 2024, beserta turunannya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Kalau presedence pidana iniditeruskan maka seperti yang Saksi Ahli kKemukakan tadi maka akanbanyak wajib pajakwajib pajak yang sebenarnya potensi untuk bayarHalaman 34 dari 67 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN Sdapajak ke negara itu tertutup;Bahwa pendapat Saksi Ahli berkaitan dengan Surat PemanggilanTersangka yaitu bukti P2 ada 3 (tiga) SPRINDIK, apakah bisa untuk 1(satu) orang Tersangka bisa dikeluarkan 3 (tiga) SPRINDIK adalahsepanjang pengetahuan Saksi Ahli SPRINDIK hanya ada 1 (Satu

Dalam proses penyelidikan 1(satu) Saksi diperiksa sehingga termaktum ini ada proses pidana lalumasuk ke proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya dan alatalat buktinya sehingga rangkaian dari SPRINDIK ini kalau menurut SaksiAhli harus dalam 1 (satu) penyelidikan 1 (Satu) pemeriksaan kalaukemudian muncul 3 (tiga) SPRINDIK berarti ada 3 (tiga) pemeriksaan itulogikanya karena kekaburan norma tidak mungkin juga 1 (Satu)pemeriksaan lalu menghasilkan 3 (tiga) Surat Perintah Penyidikan makadarimana

lalukemudian dilakukan pemeriksaan lagi apakah alatalat bukti yang dipakaidi dalam proses ini Sesuai prosedur atau tidak seperti yang tadi Saksi Ahlisampaikan misal mengenai SPRINDIK tadi kalau SPRINDIK ada 3 (tiga)maka prosedurnya yang tidak benar karena logikanya SPRINDIK tadiberarti ini apa yang dihasilkan oleh penyidikan tadi atau Buper tadi alatbuktinya tidak menjadi berkualitas karena didapatkan dari prosedur yangtidak benar atau menyalahi prosedur dan itulah yang diuji di sidangpraperadilan

SPRINDIK pertama apakah bisa digagalkan oleh SPRINDIKyang lain karena bunyinya Tersangka dan bunyinya SPDP.

dalam pemalsuan faktur maka tidakditerbitkan SPRINDIK Khususnya hanya diterbitkan SPRINDIK Umumnya jadiSPRINDIK itu ada kaitannya dengan Ultimum Remedium yang dimilikiterutama oleh lembaga PPNS Direktorat Jenderal Pajak jadi sah atau tidaknyatentang adanya 2 (dua) SPRINDIK itu sepanjang dalam norma positifnyaapakah di dalam peraturan Dirjen Pajak atau kah di peraturan MenteriKeuangan yang mengatur kewenangan tentang SPRINDIK Umum atauKhusus itu maka itu tidak masalah; Bahwa Asas Ultimum Remedium

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik/162/II/RES1.11/2019/Reskrim, tanggal 13 Februari 2019 ;3.

Tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik/162.a/III/RES1.11/2019/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2019 ; (Sprindik ke2) ;bahwa, karena Sprikdik ke1/Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik/ 162 /Il/ RES 1.11/2019/Reskrim, tanggal 13 Februari 2019, tidakberlaku dan tidak sah termasuk berita acara pemeriksaan saksisaksi,karena SPDP. dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Jember ; MakaTERMOHON' menerbitkan Sprindik ke2 yaitu Surat PerintahPenyidikan Nomor : SprinDik/ 162.a/III/ RES 1.11/2019/Reskrim

SuratHalaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN JmrPerintah Penyidikan Nomor : SprinDik/162/II/RES 1.11/2019/Reskrim,tanggal 13 Februari 2019 dan 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor :SprinDik/162.a/III/RES 1.11/2019/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2019.bahwa, kedua SPRINDIK tersebut samasama ditujukan kepadaPEMOHON dan tindak pidana yang dituduhkan juga sama yaitu tindaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP.

barudengan merujuk pada Sprindik lama.

Jika perkaranya dipisah harus denganSPDP baru, jika perkaranya tidak di pisah maka dibuatkan Sprindikbaru dengan merujuk pada Sprindik yang lama. Kemudian jika adarujukan pada Sprindik lama maka berita acara sah secara yuridis danapabila tidak ada rujukan dari Sprindik lama maka harus dibuat beritaacara baru.7 Bahwa dalam hal panggilan yang dijelaskan oleh KUHAPhanya menjelaskan tenggang waktu yang wajar, kemudian dijelaskanjuga dalam PP tenggang waktu yang wajar adalah tiga hari.

Dari perspektif terlapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakansuatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagaitindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakanpembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksiuntuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan prosespembuktian.Halaman 8 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Rap3.

Dari perspektif penyidik: penerbitan sprindik dan SPDP menandakandimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaanyang cukup, yaitu. sekurangkurangnya dua alat bukti untukmenetapkan seseorang menjadi tersangka atau untukmenghentikannya nanti.4.

Dari perspektif penuntut umum: penerbitan sprindik dan SPDPadalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umumuntuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligussebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepadapenyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatansurat dakwaan.Dihubungkan dengan perkara a quo, diperoleh fakta bahwaTERMOHON telah ternyata tidak pernah menerbitkan baik SuratPerintah Penyelidikan (SPRINLIDIK), Surat Perintah Penyidikan(SPRINDIK

) maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) selama menangani perkara a quo, melainkan langsungmelakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon halmana diketahui berdasarkan halhal sebagai berikut:1.Bahwa dalam SURAT PENANGKAPAN NOMOR: Sp.Kap/264.a/V/2018/Reskrim, tertangal O04 Mei 2018, TIDAKDIKETEMUKAN ADANYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN(SPRINLIDIK) DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN(SPRINDIK/Sp.Sidik) YANG MENJADI RUJUKAN atau DASARPENANGKAPAN.2.

Begitu juga dalam SURAT PENAHANAN NOMOR: Sp.Han/33/V/2018, tertanggal 05 Mei 2018, TIDAK DIKETEMUKANADANYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN (SPRINLIDIK)DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (SPRINDIK/Sp.Sidik)YANG MENJADI RUJUKAN atau DASAR PENAHANAN.3. Hingga saat ini PEMOHON JUGA TIDAK PERNAH DIBERIKANatau MEMPEROLEH SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYAPENYIDIKAN (SPDP) sebagaimana diwajibkan dalam PutusanMahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUUXIII/2015.11.1.3.

Amr. halaman 51 dari 57 HalamanBahwa, Pada prinsipnya sprindik yang awal tanggal 27 November selanjutnyaatas tindak lanjut dari penetapan tersangka diterbitkan sprindik khusus yangsudah ada nama tersangkanya dan sprindik ini merujuk pada sprindikawalnya Jadi ini satu kesatuan;Bahwa, Penetapan tersangka dahulu lalu Sprindik;Bahwa, Sebelum tersangka ditetapkan, pemohon sudah diperiksa sebagaisaksi terlebih dahulu;Bahwa Pemeriksaan saksi sebagai tersangka dilakukan Tanggal 26 Maret2018;Bahwa, Surat

itu adalah satu kesatuan karena adadasarnya dan kita menetapkan tersangka terlebih dahulu berdasarkan buktiyang cukup dan oleh karena itu) muncullah sprindik yang atas namatersangka;Bahwa, berdasarkan bukti dari termohon berupa sprindik 27 November dansprindik 21 Februari, dan penetapan tersangka 21 Februari, menurutketerangan saksi pagi ditetapkan tersangka dan siang diterbitkan sprindik,tidak ditentukan jamnya hanya tanggalnya saja ;Bahwa, pada prinsipnya sprindik tersebut satu kesatuan dan dasarnya

Amr. halaman 52 dari 57 HalamanBahwa, Sprindik baru berdasarkan Sprindik yang lama;Bahwa, Penetapan tersangka tidak pada sprindik awal karena untukpenetapan tersangka saksi membutuhkan bukti yang cukup;Bahwa Sprindik awal fungsinya mengumpulkan bukti terkait ada dugaantersebut sehubungan dengan banyaknya alat bukti yang ditemukan dan kitasudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanyaperistiwa pidana, selanjutnya kita terbitkan surat perintah penyidikan untukmelakukan upaya paksa

Amr. halaman 53 dari 57 HalamanBahwa, Terhadap penetapan tersangka tersebut dikeluarkan surat perintahpenyidikan kemudian dibuat sprindik secara knhusus untuk menetapkan namatersangka;Bahwa, Pada prinsipnya sprindik yang awal tanggal 27 November selanjutnyaatas tindak lanjut dari penetapan tersangka diterbitkan sprindik khusus yangsudah ada nama tersangkanya dan sprindik ini merujuk pada sprindikawalnya Jadi ini satu kesatuan;Bahwa, Penetapan tersangka dahulu lalu Sprindik;Bahwa, Sebelum tersangka

Amr. halaman 54 dari 57 Halamanmengumpulkan bukti dan setelah ada bukti yang cukup saksi menetapkantersangka dan saksi terbitkan sprindik yang satu kesatuan dengan yang lamahanya saja menambahkan nama tersangka; Bahwa, Sprindik baru berdasarkan Sprindik yang lama; Bahwa, Penetapan tersangka tidak pada sprindik awal karena untukpenetapan tersangka saksi membutuhkan bukti yang cukup; Bahwa Sprindik awal fungsinya mengumpulkan bukti terkait ada dugaantersebut sehubungan dengan banyaknya alat bukti yang

) Nomor :PRIN01 DIKAWPJ24/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan Surat PanggilanNomor : S.PANG033 .DIK/OPE.01/WPJ.24/2018 tanggal 4 Desember 2018berdasrkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor PRIN01.01 DIKAWPJ24/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang tersebut didalamSurat Panggilan;Bahwa, Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : PRINO1DIKIWPJ24/2018 tanggal 23 Februari 2018 sedangkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor : S11.SPDP/WPJ.24/BD.04/2018 baru diterimatanggal 23

Pasal 39 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, baru menerima SPDP setelah 9 (sembilan)bulan atau 270 hari dikeluarkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK).SPRINDIK Pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI) disebut keluar padatanggal 23 Februari 2018, sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP)nya baru diserahkan ke pemohon (BEYNIMAS NOVINDRA EVI) padatanggal 23 November

Penyidikan (SPRINDIK)Nomor PRIN01.01 DIK/WPJ24/2018 tanggal 23 Nopember2018 yang tersebut didalam Surat Panggilan;7.

ditujukan kepada seseorang yang disebutkan dalam sprindik tersebutkalau tidak disebutkan tidak bisa dipergunakan, itu merupakan kesalahanadministrasi, jadi sprindik secara spesifik harus disebutkan subyek hukumnya; Sprindik kalau tidak disebutkan subyeknya, identitasnya maka jaksa harusmengkoreksi; Intinya jika tidak ada sprindik maka subyek hukum berhak menolak diperiksasebagai tersangka karena identitasnya tidak disebutkan dalam sprindik karenasprindik ditujukan kepada subyeksubyek hukum yang

akan dijadikan tersangkadalam tindak pidana, aneh jika sprindik yang dilakukan penyidik Polri maupunpenyidik PNS tidak mencatumkan identitas tersangka yang diduga melakukantindak pidana tersebut; Yang menjadi obyek Praperadilan adalah penetapan tersangka bukan sprindik; Yang dipersolkan seharusnya adalah bukti permulaan yang dilakukan oleh penyidikatas penetapan dirinya sebagai tersangka bukan soal jangka waktu sprindik, agarpenyidik tidak semenamena menetapkan dia sebagai tersangka jadi bukan soalsprindiknya

ARIE KURNIA ARNOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa dalam perkara ini masalah BIMTEK perjalanan dinas desa; Bahwa pada bulan maret 2017 Faisal Umar ditetapkan tersangka; Bahwa saksi tidak mengetahui Sprindik terhadap Faisal Umar ini; Bahwa saksi diperiksa pada bulan Mei 2017 sementara Faisal Umarsudah ditetapkan duluan sebagai tersangka pada bulan Maret 2017; Bahwa saksi ditanya satu persatu lagi oleh penyidik dan keterangan yangsaksi berikan sama dengan saksi sebagai

GILANG GEMILANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejaktahun 2015 sampai dengan tahun 2018; Bahwa saksi bekerja pada bagian Pidsus, atasan saksi adalah Pak NicoFernando dan saksi sebagai penyidik Faisal Umar berdasarkan sprindikNomor : O1/N.4.16.7/03/2016 tanggal 28 Juli 2016, Nomor01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan sprindik NomorO1a/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017; Bahwa ada tiga sprindik

23 maret 2017 saksi melengkapi alat bukti; Bahwa di kejaksaan mengenal adanya Sprindik Umum dan sprindikKhusus dan saat itu tersangka ditetapkan berdasarkan sprindik umum padatanggal 28 Juli 2016; Bahwa sprindik tanggal 28 juli 2016 masih bersifat umum belum jelasnama calon tersangkanya; Bahwa terbit sprindik tanggal 23 Maret 2017 karena sudah terkumpulnyabukti bukti; Bahwa laporan BPKP soal perhitungan kerugian keuangan Negara padatanggal 10 Agustus 2017; Bahwa memang benar penetapan tersangka

Arie Kurnia Arnol diperiksa dalam perkara Faisal Umar didalam Lapas Pekanbaru; Bahwa pemeriksaan saksi Fadhila Syarif bersama dengan saksi ArieKurnia Arnol dilakukan sebelum dan setelah ditetapkan tersangka; Bahwa Sprindik 23 Maret 2017 dipakai dalam BAP atas nama tersangkaPemohon / Faisal Umar; Bahwa alasan perkara dilakukan terpisah atau tidak hal demikianmerupakan rangkaian penyidikan yang bersifat rahasia; Bahwa Pemohon tidak diperiksa sebagai saksi dalam sprindik 23 maret2017 karena keterangan

sebagai saksi sudah diambil dalam sprindik 28 juli2016 pada November 2016; Bahwa penetapan tersangka atas nama Pemohon terbit terlebin dahulubaru kemudian terbitlah laporan kerugian kKeuangan Negara; Bahwa penyidik menghitung kerugian keuangan negara karenaperhitungannya bersifat sederhana jadi Penyidik sendiri saja bisa yangmenghitung dan telah berkoordinasi dengan BPKP; Bahwa laporan perhitungan kerugian keuangan negara keluar padatanggal 10 Agustus 2017; Bahwa dasar sprindik umum diatur dalam

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020;
3. Menyatakan tidak sah Surat Penetapan Tersangka No.

Fakta ini menunjukan bahwaTERMOHON nyatanyata telah melanggar ketentuan tenggang waktuyang telah ditentukan;Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONSecara substansial, SPRINDIK yang dikeluarkan oleh TERMOHON jugatidak sah karena tidak ada bukti telah terjadi perobuatan tindak pidana.Secara teoritik SPRINDIK itu hanya dikeluarkan apabila telah terjadiperbuatan tindak pidana. Setidaknya harus ada konstruksi yang timbuldari suatu tindak pidana.

Bahwa Dasar penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan suratperintah penyidikan (Ps. 13 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

Dan apabilaterjadi pertentangan maka yang di pakai adalah yang menguntungkankepada yang bersangkutan jika dalam hukum pidana tersangka atauterdakwa; bahwa eksistensi dan hakekat Surat Perintah Penyidikan(Sprindik) dalam penegakan hukum yang berbasis pada kepastianhukum dan keadilan. Dimana Sprindik berkaitan dengan Penyidikandiatur di dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019.

PenerbitanHalaman 53 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONSprindik menjadi sesuatu yang penting dalam rangka kelanjutanproses peradilan pidana ketika diduga sesorang telah didugamelakukan tindak pidana; bahwa dasar penerbitan sprindik harus dilengkapi denganlaporan kejadian yang sesuai dengan pemenuhan unsur tindak pidanayang terjadi dan yang melakukan itu bersalah. Setelah laporankejadian kemudian terbit Sprindik.

,MH,yang dihadirkan oleh termohon menyatakan bahwa SPRINDIK danSPDP dapat dibuat dua kali dalam kasus yang sama dikarenakan, tindakanPenyidikan bertujuan untuk membuat terang perkara dan menemukantersangkanya, sementara apabila belum di temukan tersangkanya makaSPIRINDIK dibuat dan SPDP ditujukan kepada Penuntut Umum saja karenabelum diketahui tersangkanya dan apabila telah di temukan tersangkanyasudah diketahui kemudian di buat SPRINDIK baru dan SPDP baru atau yangkedua dan dikirimkan kepada tersangkanya

KEDUA)(Vide; BuktiP.6) yang diterima Pemohon pada tanggal 21 September 2015, yang menyatakanbahwa Pemohon patut untuk diduga keras telah melakukan tindak pidanasebagaimana di atur Pasal 94A Jo Pasal 28A, Pasal 90 Jo Pasal 21, Pasal 100Jo pasal 7 ayat (2), huruf a dan e Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan.Hal mana di dalam SPRINDIK KEDUA tersebut terdapatperbedaandengan SPRINDIK PERTAMA dan kejanggalan yang nyata, yaituadanya :e Pelapornya

berubah dari Masyrakat menjadi Kepala SATKER Pengawasan Sabang Lampuloe Perbedaan urutan dan Jumlah penyidik;e Perbedaan penerapan pasalpasal dugaan tindak pidana yangdilakukan oleh Pemohon,;.Bahwa yang lebih nyata kejanggalan tersebut adalah SPRINDIK KEDUAtersebut diberlakukan pada tanggal28 Pebruari 2015 s/d Selesai, timbulpertanyaan apakah SPRINDIK dapat di terbitkan berlaku mundur?

Hal ini nyata bahwa kedua SPRINDIKTermohon tersebut adalah MELANGGAR HUKUM dan TIDAK SAH danberakibat hukum batalnya seluruh administrasi penyidikan yang dilakukanTermohon;Bahwa didalam SPRINDIK KEDUA, Point konsiderans UNTUK : Termohonmenguraikan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana perikananHalaman 5 dari 46 Putusan Nomor 03/Pra.Pid/2015/PN.Sabyang diduga melakukan alih muatan ikan di tengah laut secara tidak sah,mengeluarkan ikan dari WPP NRI tanpa dilengkapi Sertifikat kesehatan

Padahal seperti yang telah diuraikan di atas Pemohontelah ditetapkan sebagai tersangka, dan dilakukan Penyitaan terhadap kapalberikut isinya, Ikan, dan dokumen dokumen kapal pada tanggal 13 September10112015padahal Pemohon tidak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana,sehingga SPRINDIK tersebut adalah TIDAK SAH.;Bahwa TERMOHON telah melakukan Penyitaan terhadap barangbarangPEMOHON, yaitu :e 1 (satu) unit Kapal MV. Silver Sea 2 GT. 2285 berserta isinya;e DokumenDokumen Kapal MV.

;Bahwa Pemohon dengan tegas menolak tindakan Termohon yang telahmenetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo dan menolakdengan tegas tindakan Termohon yang telah melakukan penyitaan terhadapbarangbarang milik Pemohon karena dasar hukum yang digunakan olehTermohon berupa 2 (Dua) SPRINDIK yangtidak sah karena tidak mempunyaikepastian hukum.

ada dua Sprindik secara teoritis dengan adanyadua sprindik tersebut itu adalah tidak memberikan kepastian hukumseharusnya 1 (satu) SPDP karena dengan perkara yang sama;.

Bahwa Kuasa Termohon menguraikan mengenai Sprindik yang boleh adadua jika bersifat lanjutan.

dua kali dalam penanganan suatu kasus yang samadan pelakunya sama, locusnya sama dan tempusnya sama, ahli menjelaskanketika Suatu perkara tersebut ditangani kemudian lokus tempusnya samakemudian sprindiknya sudah dikeluarkan, kemudian terbit sprindik baru makaharus jelas apa maksudnya mengapa harus keluar dua sprindik. apakahsprindik yang baru diterbitkan tersebut adalah sprindik lanjutan dari satuinduk yang lama atau sprindik untuk kelengkapan dari sprindik sebelumnyakarena ini untuk kepastian

hukum seseorang tersangka yang akankebingungan menghadapi sprindik mana yang benar; Bahwa pada saat ditanyakan kepada ahli mengenai apakah dengankeluarnya sprindik yang baru ada pengaruhnya dengan Peraturan JaksaAgung Nomor 39 tahun 2010 sehingga menjadi hapus sprindik yang pertamadigunakan sprindik yang kedua, ahli menjelaskan dengan tenggang waktuyang sudah habis kemudian dikeluarkan sprindik berikutnya maka mestiharus ada alasannya mengapa harus ada sprindik yang baru misalnya adalahdalam proses

Rauf, Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan harusdisampaikan kepada Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2021, tidak 7 (tujuh)hari sejak dikeluarkannya Sprindik yang pertama, tetapi pada tanggaldikeluarkannya Sprindik yang kedua.

LP/B/304/X/NTB/SPKT/POLDA NTB tertanggal 04 Oktober 2021, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.SP.Sidik/49.a/IV/Res 1.9./2022 Tanggal 26 April 2022, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan (Sprindik lanjutan) No.SP.Sidik/78.a/VII/Res.1.9/2022 Tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.SP.Sidik/131.a/X/Res 1.9./2022 tanggal 13 Oktober 2022;

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON;

6.