DARMA PAMUNGKAS Bin SUPERMASI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;

DARMA PAMUNGKAS Bin SUPERMASI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

DARMA PAMUNGKAS Bin SUPERMASI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;

DARMA PAMUNGKAS Bin SUPERMASI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Darma Pamungkas bin Supermasi untuk menikah dengan Siti Sholihatin Fitriya Dia Astutik binti Giso;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Sebabjika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat mengoyahkan sendi sendi dalampenegakan supermasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorangpun boleh memperkosakaedah kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud maksud tertentu dandengan tujuan tertentu.

Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untukmenegakkan sendi sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supermasi hukumyang telah diatur dalam kaedah kaedah hukum didalam KUHAP.Bahwa kegagalan dalam penegakan keadilan ( miscarriage of Justice ) adalahmerupakan persoalan universal dan actual yang dihadapi oleh hampir semua wilayahNKRI dalam menegakkan system peradilan pidananya ( criminal Justice System ).Seseorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenangnya yang ada padanya justruuntuk

", bahwa alasan Tergugatmenjadikan isu yang tersebar di media masa sebagai dasarkeputusan partai merupakan tindakan yang sewenangwenang, dan bertentangan dengan Anggaran Dasar PartaiHANURA;Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar partai HANURAPasal 11 disebutkan Partai (HANURA) berasaskan Pancasila,selanjutnya dalam pasal 17 ayat (3) salah satu Misi PartaiHANURA adalah Menegakan hak dan kewajiban asasimanusia dan supermasi hukum yang sesuai denganPancasila dan UUD negara Repubiik Indonesia 1945 untukrnewujudkan

dengan saat ini masih ternyata secarahukum tidak bersalah selama belum terdapat keputusanhukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapsangkaan / dakwaan tindak pidana yang ditujukan pada diriPenggugat;Bahwa pada halhal tersebut tersebut diatas maka telahsecara nyata dan dapat dibuktikan secara hukum bahwatindakan TERGUGAT yang telah melanggar ketentuanAnggran Dasar partai dengan memberikan sanksi organisasiterhadap diri Penggugat tanpa menghormati hak asasi dariPenggugat dan tidak rnenghormati supermasi

dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umumtertanggal 09 Nopember 2017 mengemukakan alasanalasan menyatakanbanding sebagai berikut : Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan NegeriPasangkayu terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun tidakmencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karen aterlalurendah/ringan, apalagi hal ini mengenai perkara Tindak PidanaPerlindungan Anak yang sangat perlu mendapat perhatian khusus olehaparat Penegak Hukum dalam upaya penegakan Supermasi

Pertimbangan dalam keputusan seperti inimenandakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliPerkara tersebut belum menyentuh adanya supermasi Hukum di Negaratercinta ini, yang selalu didengungkan oleh Masyarakat Pencari Keadilan.2. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim TinggiPengadilan Tata usaha Negara Makassar tanggal 16 April 2001 No.74/G.TUN/2000/P.TUN Mks.

No. 863 K/Pdt/201 1tepat, akurat dan benar demi terciptanya supermasi hukum yangberkeadilan.5. Bahwa ternyata Tergugat , telah menginformasikan beritaberitabohong/tanpa fakta dan atau memfitnah Penggugat melalui terbitannya padaedisi Sabtu tanggal 14 Juni 2008, halaman 3 dengan judul berita "GAFURNGEMIS RP. 60 Milyar ke Thaib Armaiyn" . padahal sesungguhnya hal itutidak pernah dilakukan oleh Penggugat.6.

No.106 K/Pid/2010hukum / supermasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Brebes danberakibat masyarakat akan meniru perbuatan mereka Terdakwa karena merasahukum dapat dipermainkan ;Alasan alasan Pemohon Kasasi Il : para Terdakwa :1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah memperberat hukuman tanpa alasan hukumyang dapat dibenarkan, tetapi lebih didasarkan kepada pemikiran yangsubyektif ;2.

berisi ganja kering yang dibungkus dengan plastikhitam atau seberat 982,3 (sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga) gram; Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yangmenyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut, akan tetapi menimbulkan dampak yang kurangbaik dalam penegakan hukum dan keadilan di era reformasi saat ini ; Bahwa upaya pemerintah dalam rangka penegakan supermasi

(lima ribu rupiah);Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan penuh harapan semogaPengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbulditengatengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalamreformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih;Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Saya dapat memahami bahwa Tugas pokok dan Fungsi damana aparatKejaksaan merniliki tanggung jawab dalam tegaknya Supermasi Hukum namundalam proses Investigasi dan penuntutan sering terjadi secara Represif danterkesan dipaksakan, oleh Kerena itu Majelis Hakim yang terhonnat dapatmenyaksikan secara langsung apa yang terjadi dimasyarakat baik dalam prosespenangkapan, penuntutan tersebut sangat memprihatinkan, diskrirninatif, materialoriented serta terkesan tebang pilin dimana aturan hukum tidak dilakukan

Rian (DPO)dengan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).Bahwa penegakan supermasi hukum merupakan sebuah kausula signifikan dalamupaya pemulihan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitaspenyelenggara Negara guna melaksanakan perbaikan kondisi diberbagai segmenkehidupan pasca multikrisis sehingga masyarakat akan memperoleh rasa keadilan.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 318 / Pid.Sus / 2013 /PN.Jkt.Bar tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana tersebut di atas kami selaku

diDesa yang seharusnya bersifat Netral serta memberikan contoh kepada aparatlainnya di Desanya serta kepada msayarakat oleh karena itu sangat perlumendapat perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum dalam upayapenegakan Supermasi Hukum di Indonesia, sehingga Putusan tersebut tidakakan membawa efek jera kepada terdakwa serta membuat Shoc Therapy bagipara Kepala Desa yang lainnya atau pun pejabat lainnya dalam melakukanpelanggaran pemilu khususnya politik praktis.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon

Bahwa apabila penerapan hukum keperdataan yang selalu memasukiyurisdiksi kewenangan hukum = administrasi maka supermasi hukumadministrasi dan Law In Forceman tidak akan terwujud dan untuk apadiundangkan UndangUndang mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yangtelah diperbarui dengan keluarnya UndangUndang No.9 Tahun 2004 ? Halini bila terus menerus tetap demikian akan lebih baik Pengadilan Tata UsahaNegara dibubarkan karena tidak memiliki kKewenangan eksekutrial dalamprakteknya.

Rian (dpo).Bahwa penegakan supermasi hukum merupakan sebuah klausula signifikandalam upaya pemulihan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitaspenyelenggara Negara guna melaksanakan perbaikan kondisi diberbagai segmenkehidupan pasca multi krisis sehingga masyarakat akan memperoleh rasakeadilan.Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 319/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana tersebut di atas Kami selaku JaksaPenuntut Umum merasa putusan tersebut belum dapat

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main Hakim sendiri yangsangat bertentangan dengan asas Supermasi hukum ;2. Terdakwa adalah seorang ibu yang seharusnya melindungi danmengasihi terhadap anak kecil ;3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan : 1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam mengadili perkaraini dengan semenamena membuat keputusan dengan tidakmempertimbangkan efek yang akan terjadi dilingkungan masyarakat,hanya memikirkan kepentingan Terdakwa dan tidak menimbulkan RasaKeadilan dalam masyarakat, sedangkan traf minimal menjadi ramburambu yang harus ditaati bagi penegak hukum yang telah ditetapkan olehNegara dalam bertindak / bersikap untuk menciptakan Supermasi hukumsebagai tempat masyarakat mencari keadilan di Negara

Sengkang ;Menghukum Tergugat , Il dan Ill atau kepada siapa saja memperolehhak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah danbangunan milik Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurnatanpa beban apapun kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara10.Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara ini ;Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam rangkapenegakan supermasi hukum mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Hal

hanya mengedepankanpendekatan yuridis semata, hal tersebut bukan justru memberikan kesan JaksaPenuntut umum kurang memahami kondisi dari masyarakat dan memilikikemampuan "analisis kasus dan profiling yang rendah" dimana Jaksa PenuniutUmum "tidak mampu membedakan" antara pelaku kejahatan yang profesionaldengan masyarakat yang kurang memahami akan apa artinya hukum yangsesungguhnya ;Bahwa saya dapat memahami bahwa tugas pokok dan fungsi dimana aparatkejaksaan memiliki tanggung jawab dalam tegaknya Supermasi